p-Index From 2019 - 2024
5.933
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bestari Jurnal Studi Pemerintahan STUDIA ISLAMIKA Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Sosiologi Reflektif Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Adabiyah Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Profetika Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya Journal of Governance and Public Policy Jurnal Orientasi Baru Journal of Governance Jurnal Studi Komunikasi Journal of Government and Civil Society SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English Al-Albab JWP (Jurnal Wacana Politik) Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Society Jurnal Sosiologi Agama Al-Qalam MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial Journal of Local Government Issues Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Politicon : Jurnal Ilmu Politik Maarif Journal of Government and Politics (JGOP) Jurnal Magister Administrasi Publik East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin JRP (Jurnal Review Politik)
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Journal of Government and Civil Society

Ethnic Identity and Local Politics: Study on Regional Head Election in Merauke Regency 2020 Misran Alfarabi; Wahdania Suardi; Zuly Qodir
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4359

Abstract

In the Regional Head Election of Merauke Regency, there was a contestation between tribes to win the candidate. In this contestation, there was a conflict between ethnic groups, namely the indigenous Papuans and migrants. This study aims to discuss the political struggle of the Merauke Regency to get political support through entities. This study uses an analytical approach to research from several emerging factors such as ethnicity. Data collection was obtained from online media reporting writers, interview websites, and research reports. This study found that identity cannot be separated in the Merauke district, where politics is considered to have its positives and negatives. The positive is to ensure that ethnic immigrants in the Merauke district respect indigenous peoples as owners of territory. The negative is that there is no right to become regent for the immigrant tribes in the Merauke district even though they have fulfilled the requirements as a leader. There are no rules regarding who has the right to lead in special autonomy in the Papua region. This case raises many things related to Papuans in Indonesia in particular.Pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Merauke terjadi kontestasi antar suku untuk memenangkan kandidatnya. Pada kontestasi ini terjadi konflik antar suku yaitu suku asli papua dan suku pendatang Penelitian ini bertujuan membahas pertarungan politik kabupaten Merauke untuk mendapatkan dukungan politik melaui entnisitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian analitis dari beberapa factor yang muncul seperti etnisitas. Pengumpulan data diperoleh penulis dari pemberitaan media online, website wawancara, dan laporan riset. Penelitian ini menemukan identitas tidak dapat terlepas di kabupaten Merauke dengan politik dianggap memiliki positif dan negatifnya. Positifnya adalah memastikan bahwa suku pendatang yang berada di kabupaten Merauke menghargai masyarakat adat sebagai pemilik atas wilayah. Negatifnya adalah tidak adanya hak untuk menjadi bupati bagi suku pendatang yang ada dikabupaten Merauke meskipun telah memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Tidak adanya aturan terkait siapa yang berhak memimpin dalam otonomi khusus di wilayah papua. Kasus ini memunculkan banyak penafsiran terkait kekhususan orang-orang papua di Indonesia.