Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Perempuan dan Bantuan Sosial (Studi Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) Ibnu Panji Arifin; Tyas Retno Wulan; Soetji Lestari
Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v2i12.360

Abstract

Kemiskinan menjadi permasalahan global, nasional bahkan lokal menjadi rumit saat kemiskinan merambah ranah ketimpangan gender. Kemiskinan yang dimaksud adalah feminisasi kemiskinan yakni kemiskinan milik perempuan bukan laki-laki. Tidak mengherankan jika banyak program penanggulangan kemiskinan menempatkan perempuan menjadi penerima manfaat program. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dikaji adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui upaya meningkatkan  pemberdayaan perempuan penerima manfaat melalui bantuan sosial PKH. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD serta  metode  analisis interaktif dan analisis gender Longwe. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menyimpulkan  upaya perempuan penerima manfaat meningkatkan  pemberdayaan dengan cara yang unik yaitu menjadi perempuan yang kanggoan (kanggo: berguna). Makna kanggoan mereka yakini apabila sudah berguna di lingkungan masyarakatnya. Artinya mereka ingin meningkatkan kesadaran bantuan sosial yang diterima seyogyanya untuk peningkatan perempuan dalam partisipasi di masyarakat, meningkatkan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan peningkatan peranan perempuan dalam keluarga. Implikasi dari penelitian ini adalah  pemerintah  seharusnya membuat penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial yang partisipatif, responsif gender dan sustainable yaitu berupa penguatan-penguatan pada elemen pemberdayaan untuk individu (perempuan), keluarga, kelembagaan (kelompok perempuan) dan masyarakat.
Perlindungan Buruh Migran Indonesia Melalui Pelatihan Paralegal di Banyumas Sri Wijayanti; Nurul Azizah Zayzda; Tyas Retno Wulan; Rani Hendriani
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 2 NOMOR 1 MARET 2018 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.042 KB) | DOI: 10.30595/jppm.v2i1.1968

Abstract

ABSTRAK                Berdasarkan hasil penelitian, website milik Paguyuban SERUNI yaitu http ://www.seruni.or.id/ dan Seruni Banyumas (akun di facebook) adalah media yang digunakan oleh Paguyuban Seruni Banyumas untuk membantu permasalahan BMI yang sedang bekerja di luar negeri. Melalui media tersebut, Paguyuban Seruni telah menerima 15 kasus pengaduan BMI. Sebanyak 6 kasus telah ditangani dan sisanya masih dalam proses penanganan.Salah satu kendala yang dihadapi oleh Paguyuban SERUNI adalah masih sedikitnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan rendahnya kemampuan untuk melakukan pendampingan kasus. Hal ini berakibat pada kasus untuk para BMI yang sedang mengalami permasalahan tidak maksimal untuk didampingi. Berdasarkan hal tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui Pelatihan Paralegal untuk buruh migran di kabupaten banyumas.Pelatihan ini menggunaka metode penyuluhan dan praktik pendampingan kasus.Dari pelatihan ini, para buruh migran semakin percaya diri untuk menjadi paralegal dan mampu untuk melakukan pendampingan kasus-kasus buruh migran.Mereka berhasil membentuk sebuah divisi advokasi bernama Paralegal Banyumas. Kata kunci : Buruh Migran, Kasus, Paralegal, Pelatihan. ABSTRACT    The Paguyuban Seruni’s website in  http ://www.seruni.or.id/ and Seruni’s account on facebook are the tools that paguyuban Seruni used to help migrant worker’s problem who are having stay overseas. Through it, Paguyuban Seruni have accepted 15 cases, 6 cases solved but the rest is going to be solved. The research also found that one of obstacles why the cases is going to be solved is lack of the human resources who do not have enough knowledge about law and low skills in dealing with how to handle the case. Consequently, the cases had not been well-handled.Based on that background, this public service focused on improving the quality and quantity of human resources through The Training of Paralegal for Protection of Migrant Workers in Banyumas.The method is used teaching and practicing theories to solve the cases. After they finished the training, there are become braver and braver as a paralegal, moreover they can do help to solve migrant worker’s problems.  They also succeeded to build an organization named Paralegal Banyumas. Keyword : Case, Paralegal, Migrant Worker, Training
Pemberdayaan Buruh Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia Muslihudin Muslihudin; Tyas Retno Wulan; Tri Sugiarto; Sotyania Wardhianna; Sri Wijayanti
Society Vol 9 No 1 (2021): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.225 KB) | DOI: 10.33019/society.v9i1.261

Abstract

This study explains empowering Indonesian Migrant Workers (IMW) through Productive Migrant Village Programs (PMVP) in the Banyumas Regency. PMVP is a program of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia held since 2016. The program aims are to empower, improve services and protection for IMWs starting from the village. The paradigm of the study is a constructivist paradigm by using a critical model. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach, which explores data to get the meaning of the basic and essential things of the empirical phenomena experienced by the research subject. The results of the research are 1). In providing information about the process of migrant workers faced with challenges from recruitment agencies/recruitment companies (Private Indonesian Migrant Worker Placement Agency). 2). In the stage of the production process, there are obstacles that the equipment provided by the Ministry cannot use. 3). The care of children of migrant workers is still individual only to their families. The community even still stigmatizes them as children who deserve problems since their parents abandoned them. 4). Late initiation of the migrant workers’ cooperatives. Procedures for establishing migrant workers cooperatives, mentoring, and guidance specifically related to migrant workers are needed.
Pengaruh Kegiatan Penyuluhan Pertanian terhadap Tingkat Eksistensi Petani Muda di Kecamatan Pacet Lili Sunarya; Tyas Retno Wulan; Lucie Setiana
Jurnal READ (Research of Empowerment and Development) Vol 2 No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.read.2021.2.2.5031

Abstract

Farmer regeneration aims to increase agricultural competitiveness due to the aging of farmers towards the existence of young farmers. The results of the 2018 inter-census survey showed that young farmers aged less than 35 were 11.66%. This situation encourages the importance of finding solutions to realize the regeneration of farmers. This study describes the existence of young farmers through increasing agricultural extension activities and the role of the family. The analysis used in this study is multiple linear regression, and the sample in this study amounted to 90 young farmers. The purpose of the study was to determine the influence of the role of agricultural extension workers and the level of regeneration on the existence of young farmers in Kecamatan Pacet. The results showed that agricultural extension activities and the level of regeneration had a positive and significant influence on the presence of young farmers, meaning that young farmers needed support to take action or behavior for their farming activities; the existence of young farmers could not be separated from the role of farmers in general who motivated them by introducing the function—farmer groups to develop sustainable agriculture.
PEMETAAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUATAN PUBLIC SPHERE DI PEDESAAN Tyas Retno Wulan
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 3 No 1 (2008)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3012.245 KB)

Abstract

Long history of woman movement in Indonesia showing what woman has given special nuance to democratization learningin Indonesia. Indonesian woman movement dynamic in last two year show that they courageous to express issues about their interest.However, in reality, still much homework to enhance woman access and control in decision making at public sphere that influencingindividual life at family. We have to acknowledge that, woman movement still urban bias and only enjoyed by educated ones. Suburban orvillage woman that became largest part of Indonesian people not yet having access and control to became part of democratization process,so woman have room to own autonomy of herself on public sphere that impendent from other domination. At this point, empowerment andstruggle to bring village woman software they can develop themselves, is an urgent agenda
Studi Kehidupan Anak Korban Pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga Pingkan Zahra Azizah; Nanang Martono; Sulyana Dadan; Ankarlina Pandu Primadata; Tyas Retno Wulan
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v6i1.2059

Abstract

Children become one of susceptible groups who get the risks during pandemic period. The risks can be the threat of exposure up to losing their parents who passed away because of Covid-19. The children who lose their parents due to Covid-19 are susceptible to have the problems of health, economy, education guarantee, violence, and other human rights violations. They need social protection to help their growth and development into adulthood. The purpose of this writing is to describe the social condition and the problems of children who become the Covid-19 pandemic victims. They are fatherless kids, motherless children, or orphans whose parents passed away because of Covid-19. This research uses a quantitative research method (survey). The research data are taken by using questionnaires. The samples of this research are 124 or 32% of the children’s total number in Purbalingga Regency whose parents passed away due to Covid-19. The data are presented by using a frequency distributive table. The results show that most of the children are from the lower middle class family. After their parents passed away, the social economy condition of their family gets worse. It causes those children to face economic issues, so they are not able to pay their school fee. Therefore, there must be a social protection for them so that their rights as children are fulfilled.
PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANYUMAS Mariyawati Mariyawati; Tyas Retno Wulan; Muslihudin Muslihudin; Tri Wuryaningsih; Ignatius Suksmadi Sutoyo
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.66258

Abstract

Domestic violence is a manifestation of gender inequality in a patriarchal culture. The phenomenon of working women is the progress and success of women in opposing patriarchal culture. The UPTD PPA of Banyumas Regency is a government agency authorized to handle cases of gender- and child-based violence under the auspices of the DPPKBP3A service and the KPPPA RI umbrella. This study aims to identify the processes and roles of the government in intervening in cases of domestic violence, as well as the obstacles that occur during the mentoring process for working women who are victims of domestic violence. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The data collection process was carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the mentoring process at the UPTD PPA Banyumas Regency has been adjusted to the standard of Dexterous services stipulated in the Minister of KPPPA RI Number 2 of 2022 by implementing psychosocial-based assistance. This issue is because the socio-cultural conditions of the Banyumas society consider domestic violence as a disgrace even though it has caused psychological, sexual, and physical violence. The ability of women to work in the public sector makes women experience a double burden. A patriarchal culture places women in a subordinate position while men are superior and cause both of them to fail in carrying out their roles as husband and wife, which manifests itself in the form of violence. The obstacles faced are the lack of human resources, facilities, and infrastructure that do not yet support the needs of persons with disabilities and the elderly. The presence of the UPTD PPA is a form of state presence and power in intervening in cases of domestic violence. Keywords: Domestic Violence, Patriarchal Culture, WomenAbstrakKekerasan dalam rumah tangga merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender di tengah budaya patriarki. Fenomena perempuan pekerja merupakan sebuah kemajuan dan keberhasilan perempuan dalam menentang budaya patriarki. UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan lembaga pemerintah yang berwenang menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak di bawah naungan dinas DPPKBP3A dan payung KPPPA RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan proses dan peran pemerintah dalam mengintervensi kasus KDRT, serta kendala yang terjadi saat proses pendampingan bagi perempuan bekerja korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah disesuaikan dengan standar layanan Cekatan yang diatur dalam Permen KPPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 dengan menerapkan pendampingan berbasis psikososial.  Hal ini karena kondisi sosial budaya masyarakat Banyumas  menganggap KDRT sebagai aib meskipun sudah mencapai kekerasan psikis, seksual, dan fisik. Kemampuan perempuan bekerja di sektor publik justru menjadikan perempuan mengalami beban ganda. Budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat sedangkan laki-laki sebagai superior dan menyebabkan keduanya gagal dalam menjalankan peran sebagai suami isteri, hingga termanifestasikan dalam bentuk kekerasan. Kendala  yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum mendukung kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia. Kehadiran UPTD PPA merupakan bentuk kehadiran dan kuasa negara dalam mengintervensi kasus KDRT.Kata Kunci : Kekerasan Domestik, Budaya Patriarki, Perempuan
STRATEGI PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA DI HONGKONG Tyas Retno Wulan; Lala M. Kolopaking; Ekawati Sri Wahyuni; Irwan Abdullah
Jurnal AGRISEP JURNAL AGRISEP VOL 08 NO 02 2009
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.812 KB) | DOI: 10.31186/jagrisep.8.2.59-72

Abstract

Social remittances (ideas, system practice, and social capital flow from the receiving country to the home country) of Indonesian female migrant workers (BMP) in Hong Kong appeared better and more complete than other BMP in other countries like Malaysia, Saudi Arabia, or Singapore.  Based on that research, we are encouraged to do extensive research in order to identify factors  that push  BMP’s social remittances development  in Hong Kong, to identify kinds of social remmitances they receive  and to understand on how far their social remittances become a medium to empower them and their society.  This study is done in qualitative method that uses an in-depth interview technique and FGD.  Subjects of study are BMP, the government (Ministry of Manpower and Transmigration and BNP2TKI), NGOs, migrant workers’ organization and researchers of BMP. The study done in Cianjur (West Java), Wonosobo and Banyumas (Central Java) and Hong Kong indicates that during their migration process, female migrant workers not only have economical remittance that can be used for productive activities, but also social remittances.  The social remittances are in the form practical knowledge such as language skill and nursery; knowledge on health, financial management; ethical work; the mindset changing and networking. The study  indicate that female migrant workers are extraordinary women more than just an ex-helper.  Their migration has put them into a position as an agent of development in society.
Keadaan Sosial Ekonomi Pekerja Migran Perempuan Single Parent setelah Cerai Gugat di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Jauhariyatun Fadillah; tyas Retno Wulan; Soetji Lestari
Jurnal Interaksi Sosiologi Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Interaksi Volume 1 Nomor 2 2022 (Back Issue April 2022)
Publisher : Fakultas ISIP Jurusan Sosiologi - Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2504/jis.v1i2.8290

Abstract

Abstrak Kecamatan Kesugihan menempati posisi ketiga Kecamatan dengan jumlah pekerja migran tertinggi di Kabupaten Cilacap dengan jumlah pekerja migran laki-laki sebanyak 157 orang dan pekerja migran perempuan berjumlah 397 orang. Hal ini berimplikasi pada tingginya angka perceraian di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap terutama cerai gugat. Kecamatan Kesugihan menempati posisi pertama Kecamatan dengan jumlah cerai gugat terbanyak pada tahun 2018 di Kabupaten Cilacap dengan jumlah 311 kasus. Dari beberapa hal diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan single parent setelah cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pra dan paska cerai gugat yang dialami oleh pekerja migran perempuan single parent beragam mulai dari bekerja dengan kondisi ekonomi baik,sedang, hingga tidak bekerja dengan kondisi ekonomi yang baik. Kondisi pra dan paska migrasi dan cerai gugat mengungkapkan perubahan keadaan ekonomi yang akhirnya turut menentukan keadaan sosial berupa posisi tawar dan akses pengambilan keputusan dalam pertukaran sosial dengan suami, lebih rendah, lebih tinggi, atau setara. Hal ini sejalan dengan premis Blau yang menyatakan bahwa pada pertukaran sosial kekuasaan lahir dari situasi ketika individu tergantung pada sesuatu yang diberikan oleh individu lain, dan nilai tersebut menjadi lebih tinggi dari nilai pertukaran yang dia tawarkan. Pertukaran sumber daya ini terjadi antara pekerja migran perempuan single parent dengan anggota keluarga dan mantan suami. Sumber daya yang dipertukarkan dalam hal ini adalah sumber daya ekstrinsik (uang) dengan sumber daya alternatif (rasa kasih sayang). Kata Kunci: Keadaan sosial ekonomi, pekerja migran perempuan single parent, cerai gugat Abstract Kesugihan sub-district occupies the third position with the highest number of migrant workers in Cilacap Regency with 157 male migrant workers and 397 female migrant workers. This has implications for the high divorce rate in Kesugihan District, Cilacap Regency, especially divorced cases. Kesugihan District occupies the first position in the District with the highest number of divorces in 2018 in Cilacap Regency with a total of 311 cases. From some of the things above, this research was conducted with the aim of knowing the socio-economic conditions of single parent female migrant workers after a divorce. The results showed that the pre- and post-divorce conditions experienced by single parent female migrant workers varied from working with good, moderate economic conditions, to not working with good economic conditions. Pre- and post-migration conditions and divorce cases reveal changes in economic conditions which ultimately determine social conditions in the form of bargaining position and access to decision-making in social exchanges with their husbands, lower, higher, or equal. This is in line with Blau's premise which states that in social exchange power is born from a situation when an individual depends on something given by another individual, and the value becomes higher than the exchange value he offers. This exchange of resources occurs between female migrant workers. single parent with family members and ex-husband. The resources exchanged in this case are extrinsic resources (money) with alternative resources (affection). Keywords: Socio-economic conditions, single parent female migrant workers, divorce
Persepsi Orang Tua Di Desa Kandangserang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan Terhadap Konten LGBT Di Media Sosial Tik-Tok Muhammad Mahfudz Asegaf; Tyas Retno Wulan
Jurnal Interaksi Sosiologi Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Interaksi Volume 2 Nomor 1 (Back Issue September 2022)
Publisher : Fakultas ISIP Jurusan Sosiologi - Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kemajuan teknologi informasi dan semakin canggihnya perangkat-perangkat informasi yang diproduksi oleh industri seolah-olah menghadirkan “dunia dalam genggaman”. Media sosial hadir dan mengubah paradigma berkomunikasi dimasyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, waktu, ruang. Bisa terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus bertatap muka. Tik-Tok menjadi salah satu jejaring media sosial yang saat ini sangat digemari oleh seluruh masyarakat. Dalam penyajian kontenya Tik-Tok ini, kurang dapat memfilter isi video dari para konten kreator yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya konten-konten LGBT yang bermunculan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi orang tua terhadap konten LGBT di media sosial Tik-Tok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Orang tua mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap konten LGBT di media sosial Tik-Tok, di antara persepsinya yaitu menganggap tidak baik jika konten-konten LGBT ada di media sosial terutama Tik-Tok, dimana para orang tua menghawatirkan jika hal tersebut dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya serta bertentangan dengan agama, budaya dan negara. Pada intinya orang tua tidak mendukung adanya aktivitas LGBT berupa konten di Tik Tok ataupun di media sosial lainnya, karena memang seluruh aktivitas yang mengandung nilai LGBT sangat tidak bisa dibenarkan dalam sudut pandang apa pun. (2) Orang tua mempunyai langkah-langkah yang berbeda-beda dalam menyikapi konten LGBT di media sosial Tik-Tok, di antaranya mereka memilih untuk mengabaikan konten yang indikasinya mengandung nilai LGBT dan tidak membagikan konten tersebut ke media sosial yang lain. Beberapa orang tua memilih melakukan tindakan dengan langsung memblokir, mereport, melaporkan akun pemilik konten LGBT tersebut. Tidak sedikit juga orang tua yang memberikan pemahaman kepada keluarga mereka jika konten-konten seperti LGBT tidak layak untuk diakses. Kata Kunci: Persepsi, Tik-Tok, LGBT ABSTRACT (Bahasa inggris. Gunakan Grammarly) The advancement of information technology and the increasingly sophisticated information devices produced by the industry seem to present the "world in the palm". Social media is present and changes the paradigm of communicating in today's society. Communication is not limited to distance, time, or space. It can happen anywhere, anytime, without having to meet face to face. TikTok is one of the most popular social media networks today. In presenting this Tik-Tok content, it is less able to filter video content from existing content creators. This can be proven by the number of LGBT content that has sprung up. This study aims to describe parents' perceptions of LGBT content on TikTok social media. The method used is a descriptive qualitative method with a phenomenological approach, using observation, semi-structured interviews, and documentation. The selection of research subjects using a purposive sampling technique. The results showed that: (1) Parents have different perceptions of LGBT content on Tik-Tok social media, among their perceptions is that they think it is not good if LGBT content is on social media, especially Tik-Tok, where the parents worry if it is seen and imitated by their children and is against religion, culture, and country. In essence, parents do not support LGBT activities in the form of content on Tik Tok or other social media, because indeed all activities that contain LGBT values cannot be justified from any point of view. (2) Parents have different steps in responding to LGBT content on Tik-Tok social media, including they choose to ignore content that indicates that it contains LGBT values and not sharing the content on other social media. Some parents choose to take action by directly blocking, reporting, and reporting the account of the owner of the LGBT content. Not a few parents also provide understanding to their families if content such as LGBT is not worth accessing. Keywords : : Perseption, Tik-Tok, LGBT