Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Gulawentah:Jurnal Studi Sosial

Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner Ihsan, Moh.; Rofiq, Aunur; Khusnudin, Khusnudin
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v9i1.20497

Abstract

Penelitian ini berjudul Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner, yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini karena Implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia telah menimbulkan berbagai polemik yang mencakup aspek hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola. Polemik ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami implikasinya terhadap masyarakat dan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik Tapera dari perspektif hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan tinjauan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polemik Tapera berpusat pada beberapa isu utama: (1) Aspek hukum, terkait harmonisasi regulasi dan potensi tumpang tindih dengan program jaminan sosial lainnya; (2) Aspek ekonomi, meliputi beban finansial tambahan bagi pekerja dan perusahaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam; (3) Aspek kebijakan publik, terkait formulasi dan implementasi kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat; dan (4) Aspek tata kelola, menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Tapera memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, memadukan konsep kebijakan publik modern dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Diperlukan penyempurnaan dalam aspek regulasi, mekanisme implementasi, dan tata kelola untuk meningkatkan efektivitas program dan meminimalkan polemik di masyarakat.