Articles
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.60
<![CDATA[Apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)? Pnelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jasa pihak ketiga (Debt Collector) hanya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak ketiga (Debt Collector) dapat melakukan nogoisasi kepada konsumen  untuk segera melunasi hutangnya yang telah dikalkulasikan dengan denda. Namun apabila konsumen tetap tidak dapat melunasi hutangnya tersebut pihak ketiga (debt collector) dapat melakukan penarikan barang tersebut dengan cara baik-baik ataupun dengan cara pemaksaan. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam hal melaksanakan tugas yang diberikan Debt Collector hendaknya melaksanakan dengan baik tanpa kekerasan dalam hal penagihan hutang atau penarikan barang dari tangan konsumen.]]>
<![CDATA[Klausul Evenemen All Risk dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.63
<![CDATA[Timbulnya risiko kerugian pada kendaraan bermotor membuat perusahan pembiayaan konsumen dan konsumen mengasuransikan kendaman. Apabila suatu kendaraan bemotor yang telah diasuransikan kemudian terjadi evenemen maka pihak tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian  atas evenemen yang terjadi kepada Penanggung. Permasalahan penelitian adalah perjanj ian asuransi kendaraan bermotor dengan klausul evenemen all risk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pendekatan penelitian dilakukan secara otomatif dan empiris,menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan,dan analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi k endaraan bemotor pada perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan setelah perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan yaitu perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Apabila pejanjian pembiayaan telah dilakukan maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen akan melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuansi. Perjanjian asuransi tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor diimplementasikan pada Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan asuransi selaku penanggung yang berisikan tentang ketentuan dasar pelaksanaaan suransi kendaraan bermotor serta memuat hak dan kewajiban yang mengikat dan hanrus dilaksanakan oleh para pihak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.87
<![CDATA[Perlindungan hak yang mungkin didapat konsumen/nasabah adalah melalui lembaga konsumen. Akan tetapi, pihak lembaga konsumen dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan konsumen dengan para pengusaha, sering mengalami hambatan-hambatan baik dari konsumen sendiri, pengusaha, maupun pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah anjungan tunai mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah anjungan tunai mandiri di lembaga keuangan perbankan. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) yang melakukan electronic banking melalui Anjungan Tunai Mandiri yaitu pemberian keamanan kartu dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan magnetic stripe dengan penggunaan chip (integrated circuiâ), yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan/atau memproses data, sehingga pada kartu dapat ditambahkan aplikasi untuk kepentingan pengamanan pemrosesan data transaksi serta peningkatan keamanan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada penyedia barang dan/atau jasa (merchant/point of sales), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang berada pada penerbit, Acquirer dan/atau third party processor, dilakukan dengan cara menyediakan mesin dan sistem yang dapat memproses kartu dengan teknologi chip sehingga keamanan konsumen terjamin.]]>
<![CDATA[Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.95
<![CDATA[The development of the national law based Pancasila as "rechtsidee ", at the present time so many aspects of community has changed and developed rapidly. This change, of course, greatly influenced the development of existing Indonesia law. Development in all areas was always carried out, including the development of law through legal reform in order to develop a national law based on Pancasila. The Indonesian revolution that culmination point as Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia creating a national law, he relief only in political terms only. Should be to building a legal system on the basis of new spiritual values of Pancasila. Ideas such as these provide a broad place to explore the principles of customary law in and regulations to conform with the ideals of Indonesian law based Pancasila and Indonesia Constitution year 1945]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 7 No 1 (2012): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v7i1.115
<![CDATA[Weaken producer responsibility him to yielded product it and is important of him applying of product standardization in the effort improving product competitiveness and protection to consumer, queer and also the problems him in its him field so that it is important to know how product responsibility in consumerism law. Responsibility principle able to be gone into effect as effort to protect harmed consumer because usage of service or goods in practice can in the form of contractual responsibility, and product responsibility, Contractual responsibility can be applied by if perpetrator of is effort have done Wanprestasi. Product responsibility can be applied by if between perpetrator of is effort with consumer there no contractual relation and also in the case of deed contempt of court.]]>
<![CDATA[Analisis Pembayaran Klaim PT. Jamsostek (Persero) pada Karyawan Bank Lampung Di Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 8 No 1 (2013): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v8i1.131
<![CDATA[National development has evolved over the employment opportunities for the people of Indonesia, so as to obtain income to meet the needs of workers and their families live. However, the ability to work and earn the opportunities and diminished or lost due to a variety of risk experienced workforce. Implementation of the Payment Claim made by PT. Social Security (Persero) Bank Employees Lampung To Happen When Evenemen In carrying out the payment of claims of PT. Social Security. Implementation completed in accordance with claim payments evenemen happened by 4 (four) social security programs such labor. Factors supporting the implementation of the payment of social security claims in PT. Social Security (Persero) in Lampung Bank employees are: the Law No. 3 of 1992, Act No. 13 of 2003 and Government Regulation No. 14 of 1992.]]>
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 8 No 2 (2013): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v8i2.140
<![CDATA[To perform a marriage must meet the requirements defined religion as well as those determined by the law of marriage. If marriages already performed but do not meet the requirements that have been determined, it can be proposed cancellation.The problem in this study is how the legal consequences of annulment of marriage that has been decided by the Religious The research method used in this thesis is a normative approach legal research done by literature study with an assessment of secondary legal materials. Analysis of the data used is the juridical qualitative then the conclusion-is-deductively. From the results of this study concluded that annulment of a marriage that began after court ruling has binding legal force and effect from the time of the marriage, the decision annulment of marriage does not apply retroactively to children born of the marriage and community-property.]]>
<![CDATA[Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 10 No 1 (2015): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v10i1.152
<![CDATA[The principle of freedom of contract (freedom of contract) contained in Paragraph 3 of Article 1338 of the Civil Code, provides that everyone bebasa create and determine the form and content of the original agreement meets the requirements of good faith and propriety, decency. The approach used is a normative juridical using secondary data, data analysis performed by means of qualitative analysis. The results showed that the development of the principle of freedom of contract was able to bring injustice because this principle can only achieve its objectives, namely to bring prosperity as optimally as possible, if the parties have equal bargaining power. Advice can be given development agreements based principle of freedom of contract must be followed by the establishment of the rule of law, so that the creation of order and justice.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUMN DIKAITKAN DENGAN HAK NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 14 No 1 (2019): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v14i1.157
<![CDATA[ABSTRAK At present there is a dualism in the regulation of the management of BUMN Persero. First, arrangements that assume that state-owned enterprises are merely business entities. Secondly, the regulation which considers that the management of BUMN Persero is seen from the aspect of capital including into State Finance. This dualism of regulation brings different legal implications. This research is intended to find out and formulate, the responsibility of BUMN Persero in the management of BUMN Persero's wealth is associated with the rights of the State as a shareholder, the research method applied in this research is a normative juridical approach with analytical descriptive research which describes primary and secondary data related to the problem of responsibility legal management of BUMN Persero. The results of the research show that the responsibility of the management of BUMN Persero and BUMN BUMN organs is civil and the State has limited responsibility in accordance with the shares owned. Limited liability The Company's and the State's organs can be broken if they exceed the management authority according to the position of each organ (piercing the corporate veil). As a suggestion for the renewal of processes in the management of state-owned enterprises that are more supportive of quick, efficient and more accountable decision making, as well as the updating and structuring of the functions of institutions related to the management of state-owned enterprises.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan ]]>
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.174
<![CDATA[Keputusan untuk melakukan akuisisi pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang berdampak menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, baik kepada pihak yang berkepentingan maupun kepada pihak ketiga dan mempunyai konsekuensi hukum tertentu pula berupa hak disatu pihak dan kewajiban atau tanggung jawab tertentu dilain pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan dalam akuisisi suatu perusahaan?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan dalam akuisisi suatu perusahaan nasional oleh perusahaan asing, yaitu dengan cara : Pemberlakukan prinsip mayority Rule minority protection; Pemberlakuan prinsip super mayority dalam RUPS; Pemberian hak appraisal; Permohonan pemeriksaan perusahaan; Pemberian wewenang untuk mengajukan gugatan derivatif. Saran yaitu dalam revisi UUPT yang akan datang, perlu diatur dengan jelas masalah persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi Perseroan Terbatas.]]>
