Khairani Khairani
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Antara PT.Berkah Salim Perdana Dengan Dinas Pendidikan Aceh Rachmad Firdaus; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Asrama Siswa MTsS Tgk. Chik Dipasie Ie Leubeu Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan Nomor Kontrak: 425.11/12/C.3/SPML-FSK/16.02/VII/2016 mengikat Dinas Pendidikan sebagai pengguna jasa dengan PT. Berkah Salim Perdana sebagai pelaksana jasa konstruksi. Berdasarkan kesepakatan para penyedia jasa wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut penyedia jasa yang merupakan pelaksana jasa konstruksi melaksanakan kewajibannya akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga pelaksana jasa konstruksi melakukan salah satu bentuk wanprestasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, bentuk-bentuk dan akibat hukum dari wanprestasi, serta menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan pelaksana jasa konstruksi terhadap wanprestasi dalam pembangunan tersebut. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan dokumentasi serta mewawancarai responden dan informan yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan Asrama Siswa MTsS Tgk. Chik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa telah  terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah pelaksana jasa konstruksi melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan. Berdasarkan perjanjian penyedia jasa berkewajiban untuk memperbaiki ketidak sesuaian tersebut (berupa cacat material). Dalam penyelesaiannya pengguna jasa hanya melakukan teguran secara lisan dan melakukan penyelesaian secara musyawarah. Disarankan bagi para pihak untuk lebih mendalami pemahaman terhadap kontrak sebelum menandatangani kontrak. Kepada pihak pelaksana jasa konstruksi lebih teliti melihat kekurangan-kekurangan yang timbul dan menghindari terjadinya wanprestasi. disarankan kepada pengguna jasa untuk melakukan teguran secara tulisan dan resmi agar pelaksana jasa konstruksi tersebut mengetahui resiko yang timbul dari perbuatan wanprestasi.
PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK OLEH PT. BANK ACEH SYARIAH UNTUK MENJAMIN PIHAK PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli) Auzan Qasthary; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.018 KB)

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan bank garansi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi, tanggung jawab PT. Bank Aceh Syariah sebagai penjamin apabila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi dan klaim garansi bank bila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan garansi bank dalam kontrak kerja kontruksi adalah untuk menjamin pihak pengguna jasa konstruksi saat terjadi wanprestasi. Pihak PT. Bank Aceh Syariah bertanggung jawab sebagai penjamin yang mengharuskan pihak tersebut untuk mencairkan garansi bank pada saat klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi karena pihak terjamin wanprestasi. Proses Klaim yang dilakukan oleh pihak bank tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepada disarankan melakukan pemeriksaan jaminan kontra garansi secara menyeluruh untuk pemenuhan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi. Pihak Bank Aceh harus lebih aktif dalam hal menilai kontra garansi untuk terhindar dari permasalahan klaim garansi bank.
TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) OLEH BANK INDONESIA M Andri Ghafary; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) diluncurkan oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya sistem pembayaran terbaru di Indonesia yang disebut dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN memungkinkan pengguna kartu ATM/debit dan/atau kredit berlogo GPN untuk melakukan transaksi di semua kanal pembayaran. Hadirnya GPN sebagai sistem pembayaran baru di Indonesia, disinyalir masih dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang belum dapat mewadahi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang memakai sistem GPN. Masyarakat yang memakai sistem pembayaran ini masih masih belum dapat melakukan transaksi di berbagai tempat seperti di luar negeri, namun disisi lain peraturan tentang GPN tersebut mewajibkan bank-bank yang mengeluarkan kartu ATM/debit dan/atau kartu kredit mengharuskan nasabah untuk memiliki kartu berlogo GPN, sehingga masyarkat tidak diberikan pilihan selain harus memiliki dua (2) kartu ATM/debit yang belum tentu digunakan untuk kebutuhannya sendiri. Peraturan mengenai GPN juga masih memiliki dampak yang belum efisien terhadap seluruh elemen masyarakat, terutama dampak yang tidak efisien dari skema biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada UMKM kecil.