Articles
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI KEPOLISIAN DAERAH BALI ]]>
<![CDATA[Putu Diah Indriyani]]>;
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyak persoalan terkait narkotika ini dilakukan oleh warga sipil, jika angka ini ditambah dengan kehadiran wisatawan asing yang turut melakukan penyalahgunaan narkoba, maka itu artinya mereka ikut menyumbang panjangnya daftar kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini untuk memahami upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang asing dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Metode penulisan yang digunakan ialah empiris suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh POLDA Bali untuk menekan terjadinya tindak pidana narkotika ini dengan melakukan pengawasan dan melakukan upaya pencegahan pre-emtif dan preventif, dan penindakan hukum melalui upaya represif. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yaitu pada struktur hukum, substansi hukum, dan sosial. Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Narkotika, Orang Asing, Kepolisian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI OTOPSI FORENSIK DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR ]]>
<![CDATA[DUDUT RUSTYADI]]>;
<![CDATA[I DEWA MADE SUARTHA]]>;
<![CDATA[I KETUT KENENG]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Makalah ini berjudul : Implementasi Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Makalah ini bersifat eksplanatoris yang menggunakan dua sumber data dari literatur-literatur dan dari peraturan perundangundangan dan pendekatan secara deskriptif analitik. Otopsi forensik adalah pemeriksaan terhadap mayat atas permintaan penyidik polisi untuk menentukan kelainan-kelainan yang dapat menyebabkan kematian pada korban meninggal. Pelaksanaan otopsi forensik diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHAP yang inplementasinya di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar mendapatkan hambatan-hambatan yang dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain dari peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PRAPENUNTUTAN ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Agung Dwi Saputra]]>;
<![CDATA[I Wayan Tangun Susila]]>;
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pre-prosecution process often occur, so that the file shufling through from theinvestigator to the public prosecutor, less completeness of case bundles will bringimpact in pre prosecution process. The aim of this study was to find out the file returnby prosecutor attorney in pre-presecution. This kind of study was the normative studywith case approach, statue, and analysis. This study result have been obtained asfollows, in the absence of a provision that gives the limitation of the number of times afile can be restored, this can be correlated to the intent of the law on the human rights,and for the sake of legal certainty for the seekers of justice, then return of the result oradditional outcome investigator by public prosecutor to the investigator, there must bea limitation criteria. As result that arised if the files of case do not returned from thepublic prosecutor if within 7 days the file do not return then file of investigationassumed resolved. The conclusion of this study are there is no rule the file of casereturn by prosecutor attorney in pre-presecution.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Adia Pratistia]]>;
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>;
<![CDATA[Ni Nengah Adiyaryani]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penanganan perkara tindak pidana oleh anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan harus mengutamakan pendekatan keadilan restroratif, yang diwujudkan melalui upaya diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu menganalisa hasil penelitian langsung di Kejaksaan Negeri Denpasar perihal pelaksanaan diversi terhadap pelaku anak pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Denpasar serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan diversi di tahap penuntutan tersebut. Penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Denpasar sudah dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai diversi pada tahap penuntutan. Adapun faktor-faktor penghambat, antara lain: kurangnya pemahaman para pihak, perbedaan persepsi, jaksa menggangap diversi sebagai hal yang baru; dan kurangnya sarana atau fasilitas. Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana Anak, Penuntutan]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Bintari Yuditara]]>;
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal ini berjudul "Pertimbangan Hukum Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang kriteria kepentingan mendesak dari penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dan kriteria kepentingan umum yang menjadi dasar ditolaknya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kriteria kepentingan yang sangat mendesak dari penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan KTUN adalah dimana penggugat akan menderita kerugian yang sifatnya langsung dan tunai kepada penggugat yang disbabkan dengan adanya tindakan yang faktual dari pemerintah. Sehingga apabila tidak dikabulkan permohonan penundaan tersebut, akan menjadi sangat sulit bagi penggugat untuk mengembalikan terhadap obyek yag disengketakan dalam KTUN tersebut. Kriteria kepentingan umum yang menjadi dasar ditolaknya permohonan penundaan KTUN adalah pembangunan atau upaya dalam menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan menderita kerugian atau menyangkut keperluan masyarakat yang sangat membutuhkan apabila KTUN tersebut tidak segera dilaksanakan.]]>
<![CDATA[NILAI-NILAI POSITIF DAN AKIBAT HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi]]>;
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai positif dari suatu Dissenting Opinion dan akibat hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu banyak terdapat nilai-nilai positif dari pelaksanaan Dissenting Opinion, diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat hukum Dissenting Opinion adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Maya Septia Budi Ayu Ningtias]]>;
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>;
<![CDATA[I Ketut Keneng]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegara, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang bodoh maka perlu diajar, tidak bertanggungjawab maka perlu didisiplinkan, belum matang maka perlu dididik, tidak mampu maka perlu dilindungi, dan sebagai sumber daya anak-anak sering dimanfaatkan. Perlindungan khusus merupakan hak yang harus diberikan kepada anak. Perlindungan khusus ini meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SYARAT PENGGUNAAN DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Angga Mahavira]]>;
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>;
<![CDATA[I Wayan Bela Siki Layang]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Deponering adalah pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang di maksud adalah kepentingan bangsa, negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Deponering diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas batasan batasan dari kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat luas. Adapun karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisa Kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 c Undang Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, namun pengaturan kepentingan umum tersebut tidak menentukan secara limitatif bagaimana rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan umum tersebut hal ini berimplikasi terhadap penggunaan deponering oleh Jaksa Agung yaitu menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam antara lembaga negara, kemudian status tersangka bagi pihak yang dideponering menjadi tidak jelas apakah masih berstatus sebagai tersangka atau status tersangka seketika hilang jika dikelurkan deponering. Kata Kunci : Deponering, Asas Oportunitas, Kepentingan Umum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DARAT ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri]]>;
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.271 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bentuk perlindungan terhadap penumpang angkutan umum dan akibat hukum terhadap perusahaan pengangkut bila terjadi kecelakaan. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Didalam perjanjian angkutan orang termasuk perjanjian angkutan umum ada dua subyek yang tersebut yaitu pihak pengangkut dan penumpang. Perlindungan terhadap penumpang merupakan kewajiban utama bagi pengangkut itu sendiri. Beberapa bentuk – bentuk perlindungan yang dijamin dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penumpang yakni dalam pasal 186 dan pasal 191 yang menyebutkan perlindungan perlindungan baik dalam bentuk orang dan/atau barang. Dan apabila terjadi kecelakaan dan menimbulkan luka – luka ataupun hingga meninggal, akibat hukum bagi perusahaan angkutan umum diatur Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 192 yang menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK REKSADANA DAN PENGATURANNYA DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Yudik Adisurya Lesmana]]>;
<![CDATA[Dewa Made Suartha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.372 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia yang bertujuan mengetahui Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif, yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia adalah Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Karakteristik dari Reksadana memiliki dua bentuk yaitu berbentuk Perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.]]>
