Articles
<![CDATA[KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM KEGIATAN OPERASI PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Nadhifah Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Indah Murti]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam Operasi Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Hingga saat ini, penularannya masih terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja serta faktor pendukung dan penghambat Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan operasi protokol kesehatan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro pada masa pandemi Covid-19 di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian didasarkan pada lima indikator kinerja yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan protokol kesehatan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM) dapat dikatakan baik, namun kembali pada tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan yang dinilai kurang dalam menjalankan tugasnya yaitu jumlah sumber daya manusia (SDM).]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Ratna Wulandari]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Efektifitas organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari kinerjanya melalui perilaku aparatur dalam menjalankan manajemen publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana peraturan yang ditetapkan oleh kelurahan Dukuh Pakis berakibat pada meningkatkan kinerja apartur sipil negara dengan lebih baik. Bagaimana pemberian kenyamanan layanan melalui sarana dan prasarana di Kelurahan agar pelayanan masyarakat lebih terpenuhi dan aparatur Kelurahan Dukuh Pakis Kota Surabaya meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab dalam memenuhi tugas pokok administratif, memberikan hasil lebih efisien, efektif dan optimal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat dapat menciptakan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat, kemampuan organisasi kelurahan yang berkeadilan dalam pengelolaan pelayanan. Kesimpulan dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara adalah bahwa kinerja aparatur sipil negara meningkat melalui pelatihan sikap disiplin, perilaku kerja sama mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA APLIKASI PDS-PAJAK DAERAH SIDOARJO: (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Sheila Nanda Aprilia]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi E-Goverment dapat meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan. Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengeluarkan Aplikasi PDS-Pajak Daerah Sidoarjo. Sistem Aplikasi PDS telah diimplementasi di BPPD untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan perpajakan. Keberhasilan implementasi bisa dilihat dari respon positif yang diberikan Wajib Pajak. Meski masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi PDS, seperti tidak semua orang melek teknologi. Hambatan tersebut tidak menjadi permasalahan serius, karena BPPD Kabupaten Sidoarjo setiap saat melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Aplikasi PDS berjalan baik, hal ini diperjelas dengan penerapannya sudah tepat sasaran, sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik dilihat dari Wajib Pajak yang telah mengetahui dan menggunakan Aplikasi PDS dalam melakukan aktivitas perpajakan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN GUBENG SURABAYA ]]>
<![CDATA[Yerin Audri Asmono]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dalam upaya mengatasi kasus penyebaran covid-19 yakni dengan adanya program vaksinasi covid-19 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kelurahan Gubeng merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kota Surabaya yang melaksanakan vaksinasi covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis implmenetasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi bahwa implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Sosialisasi secara rutin tersebut sebagai bentuk pendampingan lanjutan guna memperkuat kemampuan pelaksana dan sasaran dalam melaksanakan program.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUGAS KARANG TARUNA MENURUT PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 : (STUDI KASUS KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA) ]]>
<![CDATA[Mahlita Fibry Wachidah]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda.. Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum milenial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedasaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan sosial. Kegiatan yang berkenaan dengan organisasi ini. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. berkenaan dengan penulis judul yang diambil implementasi kebijakan menimbang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1terkait tugas karang taruna di kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan. Peneliti berusaha mengenali lebih lanjut terkait implementasi tugas karang taruna di kelurahan jepara. Konsep dan teori Marilee S. Grindle terkait implementasi yang digunakan oleh peneliti saat ini. Jenis metode digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti implementasi kebijakan tugas karang taruna yang dilakukan melalui delapan indikator terbukti semuanya sesuai dengan hasil tugas karang taruna. Tetapi disisi lain ada kendalan yang dirasa hal itu menjadi faktor penghambat berjalannya kinerja atau tugas karang taruna.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA KEBONAGUNG SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Hibatur Rahman]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kantor Desa Kebonagung merupakan kantor yang menjadi suatu wadah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkup Desa Kebonagung Kabupaten Sidoarjo. Kepemimpinan di Desa Kebonagung dapat memberi dampak pada kualitas kinerja pegawainya. Fenomena yang peneliti temukan di tempat penelitian Kantor Desa Kebonagung adalah kurangnya intensitas bertemu antara antara pimpinan dengan pegawai,. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi melalui 3 informan yang kemudian melalui uji triangulasi sumber untuk menguji validitas data dan uji analisis data dengan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memberi dampak positif terhadap kinerja pegawai Kantor Desa Kebonangung, hal ini dapat dilihat dari aspek intelegensi, kematangan dan keluasan pandangan sosial, hubungan antar individu, integritas dan motivasi prestasi pemimpin yang dinilai baik, sehingga pemimpin diharapkan untuk selalu mempertahankan kinerja kerjanya yang baik, agar selalu membawa dampak positif bagi kinerja kerja pegawainya dan dapat mengoptimalkan tugasnya dalam memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI: (Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[Dhea Devi Christina]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Provinsi Jawa Timur mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dibentuklah UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang bertugas melakukan kegiatan teknis dan melakukan sebagian tugas dari DP3AK. Terdapat Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pembentukan UPT PPA Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis implementasi serta faktor penghambat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi di UPT PPA Jawa Timur. Melalui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dengan 3 teknik analisis data yaitu Reduksi, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi pada UPT PPA Provinsi Jawa Timur sudah dimengerti dan diberlakukan kebijakan tersebut di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Permasalahan yang menjadi kendala sampai saat ini yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DESA WONOKERTO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Arief Setyawan]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejalan dengan maksud dan tujuan kebijakan Bupati No. 48 tahun 2019 tantang Sistem Informasi Desa sebagai perangkat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat Desa Wonokerto dan pengelolaan sumber daya. Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menjadi objek kajian penelitian karena berdasarkan permasalahan yang ditemukan tidak mengoptimalkan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam pencarian data (kependudukan, potensi desa, laporan, perencanaan dan penganggaran) yang membuat pengguna sistem informasi desa dalam pelayanan menjadi kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori e-government yang dikemukakan Stiftung (2001) dalam Indrajit (2005:46) apa yang disebut sebagai balanced e-government scorecard sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Menjelaskan kelima dimensi untuk melihat pelaksanaan e-Government yaitu: 1) Manfaat 2) Efisiensi 3) Partisipasi 4) Transparansi 5) Manajemen Perubahan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan yang terdapat dua faktor. Pertama faktor pendukung : kebijakan yang telah terlaksana, anggaran yang ada di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung ini telah mencukupi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif. Kedua faktor penghambat : keterbatasan Sumber Daya Manusia, minimnya pendampingan dari Diskominfo Lumajang pada saat pelatihan Sistem Informasi Desa, dan koordinasi dengan pihak Diskominfo Lumajang yang kurang]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Allya Tsamarah Yunifar]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Anggaeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Stunting merupakan gangguan pada tumbuh kembang anak yang sangat lambat, Sehingga memberikan gizi buruk dan meminimalisir kecerdasan pada anak. Menurut World Health Organization (WHO) bahwa kasus stunting disebabkan karena adanya kebutuhan nutrisi yang tidak sesuai standar pada anak. Stunting menjadi fokus utama Pemerintah Kota termasuk Kota Surabaya. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang penurunan stunting yang mengatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan tercapainya tujuan pembangunan maka dibutuhkan adanya penurunan stunting. Meskipun pada data prevalensi stunting di Kota Surabaya menurun, Pemerintah Kota Surabaya tetap menghimbau kepada masyarakat dan jajaran stakeholder untuk mengatasi kasus stunting ini. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama dengan para stakeholder dari sektor swasta, akademisi, LSM, Media Massa dan jajaran Dinas – Dinas lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya dan Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi sudah baik komunikasi yang dilakukan terjalin dengan baik, serta hasil kolaborasi yang dilakukan berdampak baik karena prevalensi stunting selalu turun dari tahun ke tahun hanya saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan stunting adalah terkait dengan mobilitas penduduk di Kota Surabaya yang sangat tinggi.]]>
<![CDATA[PENGARUH PELAYANAN KLAMPID NEW GENERATION (KNG) TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN (STUDI KASUS KANTOR KELURAHAN PACAR KEMBANG KOTA SURABAYA) ]]>
<![CDATA[Anisah Fatihatus]]>;
<![CDATA[Bambang Kusbandrijo]]>;
<![CDATA[Eddy Wahyudi]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanann publik didefinisikan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan penerima layanan dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah unit kerja dalam suatu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada penerima pelayanan publik. Upaya adanya Klampid New Generation (KNG) membantu pelayanan masyarakat. Ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam memberikan pelayanan tergantung pada kepuasan penerima pelayanan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan berkualitas berdasarkan prinsip pedoman pelaksanaan pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik terdapat sepuluh indikator kualitas pelayanan administrasi yaitu : Kejelasan; Kesederhanaan; Tanggung Jawab; Kepastian Waktu; Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan; Kenyamanan; Kemudahan Akses; Akurasi; Kelengkapan Sarana dan Prasarana; dan Keamanan. Penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Pacar Kembang Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa besar pengaruh sepuluh indikator kualitas pelayanan secara simultan maupun parsial terhadap kepuasan masyarakat. Sampel berjumlah 86 orang yang mengurus akta kematian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Kejelasan; Kesederhanaan; Tanggung Jawab; Kepastian Waktu; Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan; Kenyamanan; Kemudahan Akses; Akurasi; Kelengkapan Sarana dan Prasarana; dan Keamanan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan akta kematian di wilayah Kelurahan Pacar Kembang Surabaya.]]>
