Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Optimalisasi Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan Dalam Program Kalimasada Di Kelurahan Tambakrejo Kota Surabaya Fransiskus Ari Nugraha; Indah Murti
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i4.716

Abstract

Internship is one component of the learning process in the Bachelor of Public Administration (S1) Study Programme of FISIP UNTAG Surabaya. With the development of MBKM- Merdeka Learning Independent Campus, one of which is MSIB Internships and Certified Independent Study is one of the Independent Campus programmes designed to ensure students get the main, best, and most up-to-date skills and competencies to face the world of the future. The Population and Civil Registration Office of Surabaya City is the place for internship implementation. This programme covers many programmes in population administration and civil registration. Students have the opportunity to choose and seek experience that suits their major on their campus. The researcher will discuss the Kalimasada programme (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) in this MBKM Dispendukcapil Surabaya internship programme. Kalimasada is one of the Surabaya City Dispendukcapil's programmes to pioneer the creation of an orderly environment/village for civil registration by increasing the number of people who are aware of civil registration. The Population Administration Aware Community Neighbourhood Area (Kalimasada) program is designed to help Surabaya residents get more organised and effective population administration services. Klampid New Generation (KNG) is a platform site where people can access services such as birth certificates, moving in, moving out, and death certificates.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI Putri Liana Lutfia; Endang Indartuti; Indah Murti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi berdasarkan Paradigma New Publik Service. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, kedua data tersebut digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada, kemudian dianalisis dalam beberapa tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya dapat dikatakan baik, untuk indikator yang sudah dapat dikatakan baik seperti Reability (kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), dan Assurance (Jaminan) sangat perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi mutu pelayanannya. Tetapi selain 2 indikator tersebut yaitu Tangible (Bukti Fisik) dan Emphaty (Empati) masih perlu diperhatikan dan diperbaiki agar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi juga telah menerapkan prinsip-prinsip New Public Service serta indikator-indikator yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dalam proses pelayanan masyarakat sangat puas karena segala keluhan dan permasalahan dapat ditangani dengan baik dan cepat tanggap. Secara Keseluruhan bahwa pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi diatas rata-rata dan sudah dapat dikatakan baik.
MPLEMENTASI PROGRAM TEMAN BUS SEBAGAI TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA SURABAYA Septian Andre Saputra; Indah Murti; Anggraeny Puspaningtyas
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep yang dilakukan. Transportasi memegang peran penting dalam sistem kota karena angkutan umum merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Tujuan pengembangan transportasi adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kualitas layanan transportasi secara nasional, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah dan sistem distribusi yang dapat memberikan layanan publik kepada masyarakat. Suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengenalkan layanan transportasi bernama Teman Bus. Teman Bus adalah pelaksanaan dari program Buy The Service yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Teman Bus di Kota Surabaya. Dengan menggunakan metode kualitatif, maknanya data yang dikumpulkan berasal dari observasi secara langsung secara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada 6 komponen 5 diantaranya sudah berjalan dengan baik yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan aplikasi tidak memberikan jadwal perjalanan, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah dapat dikatakan mencukupi dan berjalanan dengan baik, karakteristik agen pelaksana ketaatan pada peraturan dalam menjalankan program dengan mengikuti standar operasional prosedur, Sikap Para Pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dan tanggung jawab terhadap kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Kegiatan hubungan yang terjalin baik dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik antusiaseme masyarakat terhadap Teman Bus, sistem pembayaran yang mudah dan tarif yang murah, dukungan positif walikota terhadap program Teman Bus.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILLITAS DI KABUPATEN NGADA NUSA TENGGARA TIMUR Sherlinda Uge; Indah Murti; Anggraeny Puspaningtyas
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mempunayi tujuan yakni untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pengimplementasian Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan penelitian atau observasi lapangan di lakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penelitian ini di ambil dengan cara peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang berkaitan. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yakni pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada hingga saat ini masih belum merata dalam arti ada sebagian masyarakat penyandang disabilitas yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan, baik itu bantuan berupa dana, makanan maupun dalam bentuk pelatihan. Melalui hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini yakni masih ada beberapa proposal yang belum di jawab oleh pemerintah pusat dan keterbatasan fiskal apalagi 3 tahun terakhir ini dengan adanya virus Covid-19 jadi semua dana di alihkan menjadi dana Covid-19.
Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Benowo Oleh Kolaborasi Pemerintah - Swasta dalam Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya Ricky Satya Panjalu; Achluddin Ibnu Rochim; Indah Murti
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2024): September : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i3.395

Abstract

The impact of a policy can occur outside the wishes of the policy formulator or commonly called unexpected impacts. PLTSA Benowo is the result of collaboration between the Surabaya City Government and PT Sumber Organik and is equipped with gasification power plant technology which is regulated in PERPRES No. 35 of 2018. This PLTSA policy is a form of handling the national waste problem, such as eliminating waste and providing socio-economic benefits in the vicinity. The purpose of this study was to analyze and describe how the evaluation of the impact that occurred from the PLTSA development policy on the community of Sumberrejo Village, Pakal District, Surabaya City. The research method in this study uses descriptive qualitative methods, for data collection through observation, documentation, and observation. The results of this study show 3 indicators including Individual Impact shows the positive impact of PLTSa for the Community economically, while the negative impact shows that it is not disturbed from the remaining emissions from the waste combustion process released by PLTSa Benowo. Community Impact The positive impact shows that it affects the increase in the economy of the wider community of Sumberrejo Village, while the negative impact is that the community feels an increase in air pollution that disturbs the comfort of the community due to air pollution from PLTSa Benowo. Social System Impact The positive impact shows a change in the social system in the community because there is an increase in economic structure and a reduction in unemployment, while the negative impact shows there is an indication of social inequality such as feelings of envy from people who do not get economic benefits from PLTSa to people who get economic benefits from PLTSa Benowo.