Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Lambung Mangkurat Law Journal

Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan Tavinayati, Tavinayati; Effendy, Mohammad; Zakiyah, Zakiyah; Hidayat, Muhammad Taufik
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pe-megang hak  atas indikasi geografis hasil pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan. Perlindungan hukum  diperoleh apabila pihak produsen penghasil barang hasil pertanian mengajukan pendaftaran guna memperoleh hak atas indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik penarikan sampel secara purposive sampling. Alat pengumpul data dengan studi dokumen dan wawancara.  Hasil penelitian menunjukan ada 4 (empat) tanaman khas lahan basah di Kabupaten Banjar dan Kabu-paten Barito Kuala yang  memenuhi kriteriaindikasi geografis  yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Pengetahuan mengenai manfaat indikasi geografis serta koperasi yang menjadi wadah produsen  banyak yang tidak aktif lagi, sehingga  menjadi  kendala bagi produsen dalam mengajukan pendaftaran indikasi geografis.
Urgensi Jaminan Fidusia dalam Pernjanjian Leasing Zakiyah, Zakiyah; Tavinayati, Tavinayati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3, No 1 (2018): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v3i1.68

Abstract

Setiap kegiatan usaha memerlukan modal baik dalam bentuk dana maupun barang modal. Pengadaan barang modal memerlukan dana yang besar. Langkah yang biasa diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang modal adalah dengan menyewa kepada perusahaan pembiayaan seperti leasing. Dalam perjanjian leasing, kepemilikan atas barang modal berada pada Lessor (perusahaan pembiayaan), lantas apa perlunya Lessor mengikat Lessee dengan jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari perjanjian leasing dan untuk apa obyek leasing diikat dengan jaminan fidusia. Metoda yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma - norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak leasing yang banyak digunakan di perusahaan leasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian leasing memiliki karakteristik khusus karena didalamnya mengandung 3 (tiga) jenis perjanjian yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian sewa beli. Selama perjanjian leasing berlangsung kepemilikan obyek leasing berada pada lessor (perusahaan pembiayaan/kreditur), sehingga apabila diikat dengan jaminan fidusia hal ini merupakan perbuatan yang berlebihan, namun dalam pakteknya seringkali dengan alasan efesiensi dimana sejak awal perjanjian leasing kepemilikan obyek leasing sudah diatasnamakan lessee (debitur), sehingga untuk menghindari kerugian akibat debitur wanprestasi, maka lessor melengkapi perjanjian leasing tersebut diikuti dengan jaminan fidusia. 
Legality of Construction Working Contracts as an Formil Agreement Rahmawati, Diana; Zakiyah, Zakiyah; Arsyad, Muhammad
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 6, No 1 (2021): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v6i1.234

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of construction work contracts and the legal consequences of construction work contracts that are not in accordance with the provisions of statutory regulations in the field of construction services. The legal research method used is normative legal research, which is a study of the prevailing laws and regulations which are particularly related to construction service contracts. This type of research is legal obscurity. A construction work contract is a type of formal agreement in which Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services and its implementing regulations determines the procedures and conditions before the contract is made, including the form and content of the construction work contract, by determining the standard at a minimum, the contents of a construction service work contract that must be included in the construction work agreement by the parties. Since the construction work contract is a contract with mandatory conditions, the construction work contract is a formal agreement. This is if the construction work contract is made without paying attention to the provisions of laws and regulations in the field of construction services, both regarding the qualification requirements of a construction service provider, the procedure for selecting a service provider and the form and content of the construction service contract that has been determined by the law. As a juridical consequence, if the formal conditions are not fulfilled in a contract concerned, it is not legally enforceable or in other words it is a null and void contract (nietig, null and void).