Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Perkawinan Usia Muda: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar Hasbuddin Khalid; Laila Safira Febriani; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1461

Tujuan penelitian Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang–Undang Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Terjadinya Kasus Anak Menikah Diusia Dini. Dalam penelitian ini metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan. The research objective is to analyze the legal protection of underage child marriage according to the Human Rights Act (2) to find out and analyze the factors in the occurrence of cases of children marrying at an early age. In this study, the scientific method used is the empirical method. The results of this study indicate that (1). The Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, the Law on Human Rights regulates a person's right to have a family and children. Article 10 paragraph (1) of the Law stipulates that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". (2) The support factors that can facilitate the prevention of early marriage as part of the mandate of Law No. 16 of 2019 can be classified into four factors. The four factors are religion, level of health services, policies and education.

Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo St Nurdaliah St Nurdaliah; Mulyati Pawennei; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1462

Tujuan penelitian menganalisis landasan hukum serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara pidana melalui penerapan Restorative Justice di kejaksaan negeri palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1) landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di indonesia terdapat pada Pasal 364,373,379,384,407,483 KUHP, KUHAP Pasal 205, serta Perja No. 15 Tahun 2020, selanjutnya kejari palopo menngunakan Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di wilayah hukumnya. (2) Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan Restorative Justice di kejari palopo, terdapat pada faktor budaya hukum masyarakat kota palopo yang sangat menjungjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat kota palopo yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi jaksa wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara di wilayah hukum kejaksaan negeri palopo. The research objective is to analyze the legal basis and what factors influence the settlement of criminal cases through the application of Restorative Justice at the Palopo state prosecutor's office. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the study show that (1) the legal basis for applying the concept of Restorative Justice in Indonesia is contained in Articles 364,373,379,384,407,483 of the Criminal Code, Article 205 of the Criminal Procedure Code, and Perja No. 15 of 2020, then pursue Palopo using Perja No. 15 of 2020 as the legal basis for implementing the concept of Restorative Justice in its jurisdiction. (2) The factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Palopo court are found in the legal culture factor of the Palopo city community which really upholds a culture of togetherness and concern for one another, then the legal structure factor with the legal cultural values of the Palopo city community which is close to togetherness and High concern that prosecutors are obliged to explore these cultural values by using Restorative Justice as a concept for settling cases in the jurisdiction of the Palopo District Prosecutor's Office.

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Yusnani Besse; Mulyati Pawennei; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1472

Tujuan penelitian menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. The aim of the research is to analyze the application of the concept of restorative justice as an alternative in solving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office and to analyze the factors that influence the application of restorative justice as an alternative in resolving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the High Court of South Sulawesi. The results of this study indicate that the settlement of criminal cases through alternative restorative justice in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been implemented and is running effectively based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU dan PT PERTAMINA Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak Nurul Fadila Anugrah; Mulyati Pawennei; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1490

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama antara pengusaha SPBU dan PT Pertamina Dalam penyaluran bahan bakar minyak di SPBU Pantai Marina Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. R4Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO Penerapan asas proporsioanliatas dala perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO belum sepenuhnya diterapkan karena PT. Pertamina (Persero) mendominasi kontrak sehingga perjanjian Kerjasama tersebut dirancang atas dasar kepentingan bisnis dari PT. Pertamina. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama penyaluran bahan bakar minyak di Kabupaten Bantaeng melalui jalur musyawarah, apabila jalur tersebut tidak ada kesepakatan maka ditempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Makassar. The research objective is to analyze the implementation of the principle of proportionality in the cooperation agreement between gas station entrepreneurs and PT Pertamina in the distribution of fuel oil at Marina Beach gas stations, Bantaeng Regency. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is analytical and descriptive. R4 The results of this study indicate that the cooperation agreement between PT. Pertamina with PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO Gas Station entrepreneur. The application of the principle of proportionality in the cooperation agreement between PT. Pertamina (Persero) with PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO gas station entrepreneur has not been fully implemented because PT. Pertamina (Persero) dominates the contract so that the cooperation agreement is designed on the basis of the business interests of PT. Pertamina. Legal efforts can be taken if one of the parties defaults on the cooperation agreement for the distribution of fuel oil in Bantaeng Regency through deliberation, if there is no agreement on this route, legal action will be taken at the Makassar District Court.

Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Gowa Diana Amir; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1493

Tujuan penelitian ini sebagai berikut (1) Untuk rnengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian (1) aktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasanadalah kondisi ekonomi, pendidikan tidak dan kurangnya pemahaman ajaran agama yang dianutnya. (2) Upaya-upaya penanggulangan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah: a. Upaya preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap wilayah yang rawan terjadinya suatu pencurian dan mengadakan patroli setiap saat pada jam-jam tertentu. b. Upaya represif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh arapat penegak hukum untuk mengadakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. The research objective is to analyze the (1) To find out and analyze what factors lead to violent theft in Gowa Regency. (2) To find out and analyze the efforts made to deal with violent theft in Gowa Regency. The research method used is an empirical legal research method. The results of the study (1) the actors causing theft by violence are economic conditions, lack of education and a lack of understanding of the teachings of the religion they adhere to. (2) Efforts to prevent theft by violence are a. Preventive efforts, namely an effort made by law enforcement and the community before the occurrence of violent theft to establish an environmental security system, improve the handling of areas prone to theft and conduct patrols at any time at certain hours. b. Law enforcement officers make repressive efforts to hold arrests for perpetrators of theft with violence in the Gowa Regency and be processed in accordance with applicable law.

Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Reski Anisari; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1497

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan keadilan restorative sebagai upaya meminimalisasi penggunaan pidana bagi anak pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restorative dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan empiris atau social legal research. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa keadilan restorative pada tahap penuntutan di Kejaksaan belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor kemampuan SDM Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum anak. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of restorative justice as an effort to minimize the use of punishment for juvenile offenders at the prosecution stage and to identify and analyze the factors that influence the application of restorative justice in dealing with children in conflict with the law. This type of research is research with an empirical approach or social legal research. The results of the research have found that restorative justice at the prosecution stage at the Attorney General's Office has not been effectively implemented as an effort to minimize the use of criminal sanctions for children in conflict with the law. Factors that influence the implementation of restorative justice in dealing with children in conflict with the law are legal substance factors, legal structure factors, and factors of the Attorney General's human resources capacity, especially the Child Prosecutor.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Farhan Sulistya; Mulyati Pawennei; Muh Rustam
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1458

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Bone di wilayah hukum Kabupaten Bone, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: (1). Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi yang cukup di tempat kejadian perkara. (2). Faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukumnya yaitu substansi hukum. The aim of the research is to analyze the enforcement of criminal law against the negligence of motorized vehicle drivers which results in traffic accidents in Bone Regency. This type of research is empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Bone Resort Police in the jurisdiction of Bone Regency is then carried out the quantitative analysis. Research results in the authors get that: (1). Enforcement of criminal law against the negligence of motorized vehicle drivers resulting in traffic accidents in Bone Regency is not running effectively. This is due to the lack of sufficient evidence and witnesses at the crime scene. (2). Factors that influence criminal law enforcement against the negligence of motorized vehicle drivers which result in traffic accidents in Bone Regency, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that have the most influence on law enforcement are legal substance.

Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verawaty Verawaty; Mulyati Pawennei; Askari Razak
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya seluruh pemberian hak kepada korban. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department. This type of research is normative empirical. The author's research results found that: 1). Legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department is not working optimally. This is because all rights given to victims have not been fulfilled. 2). Factors that influence legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.

Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Refniayu Dwiasty; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap Perlindungan Justice Collaborator dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap Justice Collaborator atau pelaku yang bekerjasama (dalam Tindak Pidana Korupsi) secara eksplisit. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu: Faktor kesediaan mengungkap kejahatan, faktor kualitas kesaksian yang diberikan, dan faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Hal ini disebabkan Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama seringkali mengubah-ubah kesaksiannya ditingkat persidangan dan oleh hakim hal itu dinilai sebagai suatu kesaksian yang tidak konsisten (inkonsistensi). The research objective is to analyze the legal arrangements for Justice Collaborator Protection in Corruption Crime Cases. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). Protection for Justice Collaborators or witness perpetrators who cooperate in laws and regulations in Indonesia, from several existing laws and regulations, only Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which regulates the protection of Justice Collaborators or perpetrators who collaborate (in Corruption Crimes) explicitly. 2). Factors that influence the protection of Justice Collaborators or cooperating witnesses are The willingness to reveal the crime, the quality of the testimony given, and the consistency of the testimony given. Among these factors, the most influential is the consistency of the testimony that has been given. This is because Justice Collaborators or perpetrator witnesses who collaborate often change their testimony at trial level and the judge considers this to be inconsistent testimony (inconsistency).

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial Bambang Supriyono; Mulyati Pawennei; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial ialah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atas kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara ialah tidak boleh kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional warga negara dan DPR dan Pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU. The research objective is to analyze the criminal law policies regarding criminal acts of insulting the president on social media; (2) To find out and analyze the offence of insulting the president limiting freedom of expression as a constitutional right of every citizen. The research method is a Normative legal research type. The results of this research show that: (1) The criminal law policy regarding the criminal act of insulting the president on social media is that the President and/or Vice President are public officials elected by the people, then all policies taken are for the people's purposes, so when there is a policy which is taken and is not by the public interest, people who criticize, correct or insult policies that are inappropriate should not be punished but should evaluate the policies taken by the President and/or Vice President. (2) The offence of insulting the President limits freedom of expression as a constitutional right of every citizen, namely that the offence of insulting the President and/or Vice President cannot be repeated because it is considered to be contrary to the Constitutional Rights of citizens and the DPR and the Government has ignored Constitutional Court Decision Number 013- 022/PUU-IV/2006 which is the basis of the law.

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Philosophy (JLP)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : Journal of Lex Philosophy (JLP)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Philosophy (JLP)