Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum

PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI JASA PENGANGKUTAN DI KOTA KUPANG Gelaldi Fransisco Meang; Stefanus Don Rade
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dalam proses kegiatan pengangkutan, hal-hal yang harus diperhatikan ialah mengenai perlindungan terhadap konsumen sebagai orang yang menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa yang di sedikan pihak pengangkutan. Perlindungan terhadap konsumen ini sudah diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang yang lebih dikenal dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berisikan mengenai seluruh upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, Undang- undang ini menjadi patokan dasar terhadap pemenuhan Hak- hak konsumen guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan pada konsumen. Maxim sendiri merupakan salah satu penyedia jasa pengangkutan yang wajib memenuhi hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkuta. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kekurangan dari pihak Maxim dalam memenuhi hak-hak konsumen. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Perlindungan hukum untuk konsumen pengguna transportasi online kendaraan roda dua berdasarkan ketentuan UUPK dalam pemenuhan hak asasi bagi konsumen selaku pengguna jasa transportasi online roda dua menjadi kewajiban penuh bagi pelaku usaha selaku penyedia jasa transportasi online untuk memberikan perlindungan dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan layanan jasa tranportasi online yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Udara Berdasarkan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 Chinta. M. J. Ndolu; Stefanus Don Rade
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.689

Abstract

Transportation according to Purwosutjipto is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, in which the carrier binds himself to handle the safe transportation of goods and/or people from one place to a certain destination, while the sender binds himself to pay the freight. Meanwhile, the definition of carrier's responsibility is the obligation of the air transport company to compensate for losses suffered by passengers and/or freight forwarders as well as third parties. Responsibility can be known from the obligations that have been stipulated in the agreement or law. The obligation of transportation is to organize the transportationThis study aims to examine the legal relationship between airlines and passengers, as well as to determine the company's responsibility to passengers in the event of damage to goods. The method used in this research is normative method. The results of the study show that the legal relationship between the Air Transport Company and the passengers is a legal relationship which is a periodic agreement, namely an agreement with conditions that are carried out only for a certain time and for a certain action. Airline companies must be ready to be responsible to consumers who use air transportation services in accordance with applicable laws and regulations, namely Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and regulated more specifically in Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning Air Transport Responsibilities.
Co-Authors Adean Elisabeth Berti Bano Agustina Elfita Kolo Alexadros Mone Alexander Reynaldi Koli Alexsander Reynaldi Koli Alexzandro D. Manafe Alfonsius Andro G Tibo Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa Allesandro Patricio Quinaldy Antonius Mario Pea Wukak Antonius Revilno Konseng Dacunha Aryanto Kode Bora Atika Putri Jayanti Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Chendy A. Tode Chinta. M. J. Ndolu Christian Melania Mali Dasi Crameraldo Anugerah Putra Openg D.W. Rabawati Delfiana Bani Dhey W. Tadeus Egidius Taimenas Elias Bertolomeus Neu Roga Emilianus Harun Liwun Engelbertus Tobu Erick E. Davidson Djahamouw Erly Grizca Boelan Ermelinda Siquiera Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Ferdinandus Bani Ferdinandus Lobo Ferdinandus Pile Tukan Filgentius Xander Laga Finsensius Samara Firgilius Kandro Mego Asman Florensiana Resi Ngepi Fransiska Nyoman Supadi Gabriela Putri Minami Gana Gana Gelaldi Fransisco Meang Genoveva Sumanti Giovani DB Nongbut Godeliva MGMabilani Kalistus G. Wayong Huler Kenneth R.M Anakottapary Kornalia Naihetis Laura Berenika Apriliani Tija Laurensius Kaba Dami Maria Anisia Duan Maria T.Geme Marsianus Ampat Maruli Tade Melani Anastasia Wijono Mericiana Yulita Fin Tae Meryana Susi Paula Bere Mikael Feka Monika Prisilia Sarah Patricia Abigail Martha Leba Patrick. A. Yazakur Redemtus Deferetin Paldo Pone Renita Sepriani R. Lepuan Rudolfus Talan Shelvia Sipa Hekin Umbu Yanri Aryanto Fallo Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Waiwurin Safrianus Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yosaphat Patrick Delano Fernadez