Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Socius: Social Sciences Research Journal

Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Alexzandro D. Manafe; Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa; Erick E. Davidson Djahamouw; Gabriela Putri Minami; Alexadros Mone; Alfonsius Andro G Tibo; Stefanus Don Rade
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10423351

Abstract

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang telah lama ada yang selalu di alami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini tidak hanya memengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah. Latar belakang ini memberikan konteks penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan sengketa tanah. Dalam konteks sengketa tanah, ada hubungan antara hukum adat, hukum agraria, hukum perdata dan hukum pidana seperti, Hukum agraria, yang diatur oleh UU Agraria, adalah hukum nasional yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya alam terkait, Lalu Hukum perdata, yang diatur oleh KUHPerdata, adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antarindividu atau badan hukum, termasuk dalam konteks sengketa tanah dan Hukum adat yang merupakan sistem hukum tradisional yang berlaku di masyarakat adat atau suku-suku tertentu di Indonesia serta dalam konteks hukum adat melibatkan adat dan tradisi yang diakui dalam masyarakat sekitar. Namun mengenai pada Hukum Pidana Sengketa tanah umumnya tidak diatur oleh hukum pidana, kecuali jika sengketa tersebut melibatkan tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya. Dalam kasus-kasus seperti itu, hukum pidana mungkin diterapkan tergantung pada sifat dan kejadian sengketa tersebut. Namun, sengketa tanah biasanya lebih terkait dengan hukum perdata dan hukum agraria. Dari konstruksi pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan, ternyata Penggugat sekarang terbanding sama sekali tidak memiliki alat bukti surat yang menunjukkan pembuktian terhadap asal-usul kedua tanah sengketa dalam perkara a quo, melainkan hanya berpedoman pada keterangan saksi-saksi di dalam persidangan.
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Adonara yang Melakukan Perjanjian Gadai Tanah (Gerang Ekan) Tanpa Perjanjian Tertulis Filgentius Xander Laga; Umbu Yanri Aryanto Fallo; Antonius Revilno Konseng Dacunha; Stefanus Don Rade
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10419503

Abstract

Agreements in Indonesia: Each region has a special name or customary term to describe the agreement, however, each agreement term has the same meaning. Article 1338 of the Civil Code states that "For the parties involved, every valid agreement has legal force. An agreement can only be revoked with the consent of both parties or for reasons determined by law, which require that the agreement be carried out in good faith." Every agreement made in various regions of NTT must be agreed upon. The party implementing the agreement is the party implementing the agreement, and if there is a party who does not implement the agreement in accordance with the agreement, then the party who violates the agreement must also bear the responsibility concerned. The method used is the Empirical Legal Research Method. The research results show that the implementation of land pawning was carried out by Adonara and the customary law community. The implementation of Amanuban NTT is essentially already underway. agree with what they believe. based on mutual trust and the place of pawning is usually between families and based on family deliberation and land pawning is usually carried out because of life's necessities in general related to economic and educational issues. The agreement reached is stated in written or unwritten form, but generally it is not written and is binding on both parties. An agreement can also be considered to meet the requirements if it complies with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. Land mortgage rights in customary law communities are also applied in customary law communities because the procedure is fast, simple and not complicated. Compared to applying to a bank, the customary land pawning system is actually faster and simpler because land pawning can be done at any time in customary law communities.
Co-Authors Adean Elisabeth Berti Bano Agustina Elfita Kolo Alexadros Mone Alexander Reynaldi Koli Alexsander Reynaldi Koli Alexzandro D. Manafe Alfonsius Andro G Tibo Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa Allesandro Patricio Quinaldy Antonius Mario Pea Wukak Antonius Revilno Konseng Dacunha Aryanto Kode Bora Atika Putri Jayanti Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Chendy A. Tode Chinta. M. J. Ndolu Christian Melania Mali Dasi Crameraldo Anugerah Putra Openg D.W. Rabawati Delfiana Bani Dhey W. Tadeus Egidius Taimenas Elias Bertolomeus Neu Roga Emilianus Harun Liwun Engelbertus Tobu Erick E. Davidson Djahamouw Erly Grizca Boelan Ermelinda Siquiera Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Ferdinandus Bani Ferdinandus Lobo Ferdinandus Pile Tukan Filgentius Xander Laga Finsensius Samara Firgilius Kandro Mego Asman Florensiana Resi Ngepi Fransiska Nyoman Supadi Gabriela Putri Minami Gana Gana Gelaldi Fransisco Meang Genoveva Sumanti Giovani DB Nongbut Godeliva MGMabilani Kalistus G. Wayong Huler Kenneth R.M Anakottapary Kornalia Naihetis Laura Berenika Apriliani Tija Laurensius Kaba Dami Maria Anisia Duan Maria T.Geme Marsianus Ampat Maruli Tade Melani Anastasia Wijono Mericiana Yulita Fin Tae Meryana Susi Paula Bere Mikael Feka Monika Prisilia Sarah Patricia Abigail Martha Leba Patrick. A. Yazakur Redemtus Deferetin Paldo Pone Renita Sepriani R. Lepuan Rudolfus Talan Shelvia Sipa Hekin Umbu Yanri Aryanto Fallo Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Waiwurin Safrianus Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yosaphat Patrick Delano Fernadez