Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Application of Artificial Intelligence as Evidence in Indonesian Courts I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa
International Journal of Social Science and Business Vol. 5 No. 2 (2021): May
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v5i2.36185

Abstract

Artificial Intelligence is one of the technologies that exist in the world and can resemble humans while Artificial Intelligence can do what humans actually do such as Learning, Planning, Critical Thinking, Problem Solving, and many more. Because of this, some states use it in court. Artificial Intelligence uses it as evidence to prove multiple cases and makes it easier for prosecutors, judges and lawyers to work. This study aims to examine the application of Artificial Intelligence as evidence in courts in Indonesia. This research is a literature review research. Data collection is carried out by reviewing the literature related to the application of Artificial Intelligence as evidence in courts in Indonesia. Various information was collected from various sources such as books, papyrus, articles, research reports, and so on. Various information that has been collected is then reviewed, formulated, analyzed, and outlined in writing. Data collection is done by using documentation techniques, namely by reading, reviewing, studying, and noting the essence of the literature. The results show that in Indonesia there is no law on Artificial Intelligence so it will be difficult to use it in court as evidence because according to several sources in the procedural law there are some legal evidence that can only be used in court. However, crimes that occur in Indonesia are usually related to technology, so all governments must form a law on Artificial Intelligence.
PEMILU SERENTAK 2019 (PROBLEM DAN SOLUSINYA) Sukawati Lanang Putra Perbawa
Jurnal Aktual Justice Vol 4 No 1 (2019): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v4i1.476

Abstract

The General Election (Election) according to some circles is a routine agenda that consumes a lot of budget. This assumption is based on the implementation of elections that have been carried out by the Indonesian nation, which have not yet obtained results in accordance with the wishes of the people. In fact, people assume that the implementation of elections from 1955 to 2019 has not been able to produce a government that is according to the mandate in the 1945 Constitution, namely regarding the objectives of the State.
Prajuru Desa’s Role in Mediating Inheritance Right Disputes for Men “Nyeburin” after Divorce in Tabanan Regency Putu Sekarwangi Saraswati; Ida Bagus Gede Subawa; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p06

Abstract

The purpose of this study was to analyze the role of traditional village prajuru in mediating inheritance rights disputes for men nyeburin after divorce in Tabanan Regency. The research method used is an empirical research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results showed that the role of the traditional village prajuru in mediating the inheritance rights dispute of men nyeburin after divorce in Tabanan Regency as one of the obligations of the adat prajuru as the party who has legal authority in the Adat Village in resolving customary problems, the initial stage is carried out case analysis which was followed by a joint meeting with the disputing parties, then related to inheritance rights as stated in awig-awig, in fact, was directed to conduct deliberations for consensus in a family manner by upholding the principle of kinship and the principle of parimatma as the main principle of inheritance distribution so as to obtain a fair and equitable agreement. does not cause problems between siblings.
LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI PUNGUTAN DESA ADAT TERHADAP PENDUDUK NONPERMANEN DI WILAYAH DESA ADAT KESIMAN Ni Kadek Sintia Dewi; Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.388 KB)

Abstract

The high economic growth in Bali causes many people outside Bali to come to Bali to work. As a result of residents outside Bali coming to Bali, Bali is currently experiencing population density. One of the components of population that contributes to population density is the presence of non-permanent residents. Non-permanent residents are generally migrants in the customary village area, who come and live in the area for an interest, such as working to earn a living or other interests. Traditional Village levies to non-permanent residents living in the Kesiman Traditional Village area have strong legality, because they meet the formal and material requirements for the formation of a pararem and are in the form of levies made every month for Kesiman Traditional Village income which is used for ceremonial, religious, social, and customary activities. and protecting the environment of the Kesiman Traditional Village area, has been effective by giving legal consequences to non-permanent residents of their rights and obligations who live in the Kesiman Traditional Village area.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DI WILAYAH DESA ADAT KUTA I Komang Agus Wira Putra; Sukawati Lanang Putra Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.243 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali di wilayah Desa Adat Kuta. Modernisasi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah dalam pengguanan busana. Masyarakat mulai melupakan penggunaan busana adat dalam kehidupan sehari-hari, khusunya di Kuta sebagai daerah pariwisata. Untuk itu Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali hadir untuk melestarikan penggunaan busana adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta menggunakan metode studi literatur hukum primer dan sekunder. Materi penulisan kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan teori kesadaran hukum dengan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif.
Konsep dan Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif,Otonom dan Responsif I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.588 KB)

Abstract

Fungsi Instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik lebih dominan dan lebih terasa jika dibandingkan dengan fungsi hukum lainya. maka tidak mengherankan saat produk hukum hanya dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik, mengakibatkan segala peraturan dan produk hukum yang tidak. Penulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana lebih lengkapnya mengenai konsep dan indikator tentang politik dan hukum (konfigurasi politik dan otoriter) serta tipe hukum represif, otonom, dan responsif di pembahasan. Selain itu juga mengapa adanya konfigurasi politik dapat mempengaruhi produk dari hukum. Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM Sukawati Lanang P Perbawa
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.853 KB) | DOI: 10.38043/jids.v3i1.1765

Abstract

Ukuran keberhasilan Negara demokratis salah satunya dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Perjalanan penegakan hokum dibidang pemilu mengalami perubahan dalam setiap pemilu baik pemilu legeslatif, pilpres dan pilkada. Untuk pemilu saat ini, dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu, ternyata dan tidak hanya cara kerja yang berbeda, namun terdapat wadah koordinasi yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).Kata Kunci: Pemilu dan Penegakan Hukum
Informed Consent Dalam Penggunaan Layanan Psikologi Ditinjau Dari Kuhperdata Ni Made Ayriani Sukma Pramiari; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia menjelaskan mengenai pemberian informed consent oleh psikolog kepada klien psikologi. Pemberian informed consent tersebut dapat tertuang dalam bentuk tertulis maupun lisan jika klien psikologi memiliki kondisi atau kerentanan untuk memberikan informed consent secara tertulis. Namun, di dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai kondisi atau kerentanan untuk memberikan informed consent secara tertulis tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalahkondisi dalam kode etik psikologi indonesia yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis serta kedudukan dan kekuatan hukum informed consent dalam KUHPerdata. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa konsep yang mungkin dapat digunakan sebagai acuan untuk memperjelas maksud dari Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut, seperti klien di bawah umur, klien sedang berada di bawah pengampuan, klien mengalami gangguan berpikir atau gangguan mental, dan klien sebagai korban bully, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya.Informed consent sebagai perjanjian atau kesepakatan antara psikolog dan kliennya apabila ditinjau berdasarkan KUHPerdata, maka informed consent wajib untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga informed consent dapat menjadi bukti perjanjian yang sah.
Pelaksanaan Proses Arbitrase Online di Indonesia Kt. Lanang Sukawati P. Perbawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p11

Abstract

The purpose of this paper was to analyze, identify and elaborate on the limitations and principles in determining the choice of law used in the dispute resolution process in arbitration and the online arbitration dispute resolution mechanism based on the laws and regulations in Indonesia. This research was normative research using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study indicated that the selection of the applicable law in the agreement and the choice of forum must be made by the parties in good faith by seeing the real connection between the law chosen and legal events, in accordance with public order and not only benefiting one party. The online trial procedure can be carried out in the event of a disaster emergency and special circumstances when a party will apply for arbitration, an arbitration trial will be held or is in progress in accordance with the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the Law on Disaster Management. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa, mengidentifikasi dan mengelaborasi batasan dan prinsip dalam menentukan pilihan hukum yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa dalam arbitrase serta mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase secara online berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa pemilihan hukum yang yang berlaku dalam perjanjian dan pilihan forum harus dilakukan oleh para pihak dengan ikhtikad baik dengan melihat adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum, sesuai dengan ketertiban umum dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prosedur persidangan secara online dapat dilakukan apabila terjadi suatu keadaan darurat bencana dan keadaan khusus ketika suatu pihak akan mengajukan permohonan arbitrase, suatu persidangan arbitrase akan dilaksanakan atau sedang berlangsung sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan UU Penanggulangan Bencana.
Impikasi Pelaksanaan Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa; Putu Wisnu Nugraha; Lis Julianti
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.2.2022.117-122

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a very broad impact on people's lives, especially with regard to traditional ceremonies in Bali. One of these activities is the Ngaben Ceremony (Pitra Yadnya). On the other hand, PPKM has been a policy of the Indonesian Government to combat the Covid-19 pandemic since early 2020. PPKM has a great influence in the Ngaben ceremony. Ngaben is a ceremony to purify spirits and smelting corpses by burning the bodies of people who have died. The formulation of the problem in this research; What is the role of law in carrying out the Ngaben ceremony in Bali? and how to use sanctions against people who violate PPKM during the Ngaben ceremony in Bali? This research approach, with legislation, the type of research used is normative legal research. The technique of collecting legal materials used in this paper is through literature study. The conclusions from the formulation of the problem are the role of law and sanctions against PPKM violators in relation to the Ngaben ceremony, namely in accordance with applicable regulations, such as; Minister of Home Affairs Instruction Number 35 of 2021 and Governor's Circular Letter Number 12 of 2021.