Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

The Role of United Nations on War Conflict Between Russia and Ukraine I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa
International Journal of Social Science and Business Vol. 6 No. 4 (2022): November
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v6i4.45729

Abstract

War conflict between Russia and Ukraine has begun, almost 10,000 people died in this war. Each country urged Russia to stop attacking Ukraine and also asked the United Nations to take action on Russia's decision. This study aims to analyze the role of the United Nations in resolving the conflict war between Russia and Ukraine. This study uses a normative method with legal sources used for the preparation and discussion of a research problem. This is done to find answers to the problems studied. The legal materials used to support this research are divided into Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials. Primary legal materials consist of International Conventions while secondary legal materials consist of scientific research from international authors, books, articles related to the formulation of this problem. The United Nations as an International Organization has a role to stop war between two countries, it can happen with the help of several main organs such as: Security Council, General Assembly, and Secretary General. The main organs will help resolve disputes with their UN authorities. In that case, the role of the United Nations to maintain peace and protect human rights has also protected victims of war on both sides, and the United Nations can delegate the United Nations Human Rights Council (UNHRC) to protect and save war victims based on the 1949 Geneva Conventions.
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN SETELAH LELANG HAK TANGGUNGAN PADA BALAI MANDIRI PRASARANA BALI Sucipto Sun; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In providing credit to the community, both individuals and business entities, banks need to request collateral as a guarantee of credit repayment by the debtor. In accordance with Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (UUHT), the process of providing collateral is carried out by installing Mortgage Rights. The existence of Mortgage Rights authorizes the bank as a creditor to sell the object of Mortgage collateral through an auction to pay off the debtor's debt if the debtor is in default. The research method used is empirical juridical using data sourced from the Private Auction Office in Denpasar City.
Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge Putu Sekarwangi Saraswati; I Made Wena; Sukawati Lanang Putra Perbawa
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020222070

Abstract

Desa Adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat di Bali. Desa  Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Riset Keilmuan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat adat tentang urgensi memiliki pararem tertulis dan pemahaman kedudukan hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu pembuatan pararem desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Desa Adat. Metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah melalui pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting (58,33%) memiliki  pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrument hukum adat  dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (2) mayoritas masyarakat (krama pengarep) setuju (50,00%) bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (3) melalui program riset keilmuan telah berhasil disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem Desa Adat Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge.
Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge Putu Sekarwangi Saraswati; I Made Wena; Sukawati Lanang Putra Perbawa
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020222070

Abstract

Desa Adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat di Bali. Desa  Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Riset Keilmuan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat adat tentang urgensi memiliki pararem tertulis dan pemahaman kedudukan hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu pembuatan pararem desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Desa Adat. Metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah melalui pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting (58,33%) memiliki  pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrument hukum adat  dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (2) mayoritas masyarakat (krama pengarep) setuju (50,00%) bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (3) melalui program riset keilmuan telah berhasil disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem Desa Adat Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge.