Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) Saputra, Darma Dian; Amnawati, Amnawati; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma No. 1/2016). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Bagaimana peran Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma No. 1/2016? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan tipe deskriptif, pendekatan eksploratoris, menggunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, analisis data dilakukan secara kualitatif, serta bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahapan proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu Tahap Pra Mediasi, Proses Mediasi (berhasil atau tidak berhasil), Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu kualifikasi mediator yang rendah, honorarium mediator, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Upaya yang dilakukan Hakim Mediator dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma No. 1/2016 dan mewujudkan perdamaian bagi para pihak adalah melakukan penasehatan, menggugah hati para pihak, dan kaukus. Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pengadilan Agama Tanjung Karang

PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN DALUWARSA Wirakarsa, I Wayan; Wahyuningdiah, Kingkin; Nurhasanah, Siti
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) diharapkan memiliki kebijakan strategis dalam pemantauan serta pengawasan terhadap makanan dan minuman daluwarsa yang beredar luas di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai karakteristik dari makanan dan minuman daluwarsa, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa, serta peran BBPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis normatif empiris, tipe deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data primer, data sekunder, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa makanan dan minuman dinyatakan mengalami kerusakan mempunyai karakteristik perubahan-perubahan, kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, melewati batas waktu yang ditentukan dan akibat reaksi kimia atau enzimatis. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa telah dilakukan pemerintah melalui BBPOM bekerja sama dengan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa (Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985), dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Peraturan Kepala BPOM No.14/2014). Kata kunci: BBPOM, Perlindungan Konsumen, Makanan Daluwarsa

HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN Wijaya1, Aria Alim; Murniati, Rilda; Trijaya, M. Wendy
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perseroan Terbatas (PT) Jaba Garmindo selaku debitor pailit memiliki kreditor separatis yaitu PT. Bank Commerce International Merchant Bankers Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga), Shima Hong Kong, Shima Jepang, dan SMFL Hong Kong. Para kreditor separatis keberatan dengan daftar pembagian harta pailit tahap pertama yang disusun curator, sehingga mengajukan perlawanan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Bank CIMB Niaga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini menganalisis dan membahas secara rinci kedudukan dan hak kreditor separatis serta penerapan hak eksekusi yang dimiliki kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah secara normatif terapan dengan tipe studi kasus, pengumpulan data secara studi pustaka dan studi dokumen, serta pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah kreditor separatis memiliki kedudukan lebih tinggi, didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya, dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit, serta memiliki kedudukan untuk merubah status dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren. Pengadilan Niaga dan MA menolak permohonan perlawanan para kreditor separatis dengan pertimbangan keadaan benda agunan yang saling bersinggungan sehingga daftar pembagian harta pailit harus disusun berdasarkan asas pari passu pro rata parte. Tingkatan sifat/golongan kreditor telah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUUXI/2013. Kata Kunci: Kedudukan, Hak Eksekusi, Penangguhan Eksekusi, Kreditor Separatis

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MELINDUNGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA (Studi pada PT. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung) Sianipar, Edward Martinius; Sunaryo, Sunaryo; Nurhasanah, Siti
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan penyelenggara jaminan sosial yang berlandaskan asuransi sosial, sehingga pemenuhan hak yang layak bagi tenaga kerja sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja dalam bentuk, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF PADA PUTUSAN NOMOR 1562/PDT.G/2013/PA.JU Kurniawati, Ria; Rodliyah, Nunung; Oktaviana, Selvia
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Praktik wakaf yang terjadi dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara. Salah satu kasus pembatalan akta wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah dalam penulisan ini, bagaimana alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan tanah wakaf. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini adalah alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan UU Wakaf adalah Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 tidak sesuai dengan UU Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU adalah tidak memenuhi UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, karena Tergugat bukan pemilik sah dari tanah tersebut. Akibat hukum yang timbul adalah Akta Ikrar Wakaf dianggap tidak pernah ada. Kata Kunci : Pembatalan, Pertimbangan, Tanah, Wakaf

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLUASAN TINDAKAN KEDOKTERAN YANG DILAKUKAN DOKTER TERHADAP PASIEN P, Frans Manuel; Fakih, Muhamad; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perluasan tindakan kedokteran hanya dapat dilakukan apabila terdapat indikasi kemungkinan dilakukannya perluasan tindakan kedokteran dan yang tidak terdapat indikasi sebelumnya tetapi dilakukan untuk tujuan menyelamatkan jiwa pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan hukum, dasar hukum dan akibat hukum dilakukannya perluasan tindakan kedokteran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 2 (dua) alasan hukum dilakukannya perluasan tindakan kedokteran diantaranya, yaitu adanya indikasi kemungkinan dilakukannya perluasan tindakan kedokteran yang ditemukan pada saat pembahasan mengenai diagnosa pasien serta baru terindikasi perlunya dilakukannya perluasan tindakan kedokteran pada saat pembedahan medis dilakukan. Dasar hukum pada perluasan tindakan kedokteran berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan pada perluasan tindakan kedokteran ini adalah dokter bertanggung jawab atas semua tindakan medis yang dilakukan, kemudian pasien berdasarkan informed consent harus menerima konsekuensi atas semua tindakan medis yang akan dilakukan dokter kepada dirinya. Kata Kunci: Perluasan Tindakan Kedokteran, Informed Consent, Tindakan Medis

Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam Sariani, Sariani; Nargis, Nilla; Nurhasanah, Siti
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mafqud adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedangkan hakim menetapkan kematiannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelesaian waris bagi ahli waris mafqud menurut hukum waris Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian pembahasan ini adalah waris mafqud diatur di dalam Al-Quran, AlHadist dan Ijtihad. Menurut Ijtihad Para Ulama bahwa pengaturan ahli waris mafqud diserahkan kepada hakim, dan hakim menggunakan dua pertimbangan dalam memutus perkara mafqud yaitu berdasarkan bukti-bukti otentik secara syar’i dan batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut, dengan melihat teman-teman segenerasinya yang berada di tempat asalnya. Penyelesaian pembagiannya dikerjakan dahulu bagian masing-masing dengan menganggap ahli waris mafqud masih hidup, dan dikerjakan menurut perkiraan ahli waris mafqud sudah meninggal. Para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari perkiraan, sisanya ditahan untuk ahli waris mafqud sampai ada kejelasan, melalui vonis hakim yang menyatakan tentang kematiannya, disebut mati hukmy. Kata Kunci : Penyelesaian Waris, Ahli Waris, Mafqud, Hukum Waris Islam.

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIIKAT DI BAWAH TANGAN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu) Fernando, Iman; MR, Yennie Agustin; Trijaya, M. Wendy
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang Perbankan, khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Unit Sukoharjo, dalam pemberian kredit umum pedesaan dengan perjanjian tambahan berupa jaminan fidusia, sebagian besar pengikatannya hanya dilakukan secara di bawah tangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur, serta akibat hukum pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diikat di bawah tangan pada Bank BRI. Jenis penelitian adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah adalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi data, editing data, dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis seacara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit dapat dikatakan berjalan dengan baik, tetapi terjadi penyimpangan dalam hal pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia karena sebagian besar diikat secara di bawah tangan, padahal sudah jelas bahwa jaminan fidusia harus dilakukan secara notaris dan didaftarkan. Status perjanjian pokok atau perjanjian tambahan tetap dianggap sah. Akibat hukum perjanjian jaminan fidusia secara di bawah tangan secara konkret akan menempatkan para pihak dalam posisi yang lemah, terutama kedudukan kreditur. Adapun upaya penyelamatan kredit jika terjadi wanprestasi oleh debitur dilakukan dengan penjadwalan kembali dan eksekusi jaminan. Kata Kunci : Kredit, Perjanjian, Jaminan Fidusia

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BURSA EFEK INDONESIA Hasri, Iis Faizah; Sasongko, Wahyu; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Reksa dana di Indonesia yang dikenal salah satunya adalah reksa dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa dana KIK mengeluarkan produk terbaru yaitu reksa dana Exchange Traded Fund (ETF). Reksa dana ETF merupakan reksa dana KIK dengan bentuk baru dan produknya dapat diperjualbelikan di bursa efek. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksa dana ETF, mekanisme perdagangan reksa dana ETF, serta perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ETF. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pembentukan reksa dana ETF sama seperti pembentukan reksa dana KIK yang proses pembentukan berpedoman pada Peraturan Nomor IV.B.2–Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No. IV.B.2–Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-553/BL/2010), dalam perdagangan reksa dana ETF calon investor dapat membeli langsung efek-efek di pasar modal. Perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ETF berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Kata Kunci : Reksa Dana, Pemegang Efek, Perlindungan Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA