cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2018)" : 10 Documents clear
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA BERBASIS PROGRAM RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Krinus Kum; Cahyo Sasmito
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.719 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.1076

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, melalui pengelolaan dana Otsus dengan membuat Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK), dan program-program yang lain dalam rangka untuk melancarkan dan memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tujuan penelitian ini menganalisis dan memahami tata cara pengelolaan dana Otsus. Metode yang digunakan kualitatif dengan cara menggali, memaknai, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai bentuk tata cara pengelolaan dana Otsus Papua. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana Otsus Papua ditemukan lemahnya kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat dan belum efektif, dana senantiasa mengalami peningkatan. Selama proses merealisasian dana Otsus tidak ditemukan penyimpangan dalam penggunaannya. Namun masyarakat Kota Sorong meyatakan bahwa dana Otsus dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya tuntutan atau keinginan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini. Karena itu pengelolaan dana ini harus transparan, jujur dan juga melibatkan masyarakat dalam penyusunan programprogram pembangunan daerah
STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PETERNAK LOVEBIRD DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN Herru Prasetya Widodo; Ellen Meianzi Yazak
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.354 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.920

Abstract

n business activities, market segmentation, targeting and positioning are used to select target markets, look for opportunities, undermine segments leaders, formulate communication messages, serve better, analyze consumer behavior, design products, and more. Besides as an archipelagic country, our country is an agrarian country whose society is mostly farmed or raised. Through planning a good marketing communication strategy then it is expected that the community can implement marketing well. For example, in terms of livestock, an innovation can help realize the initial target in improving the livelihood of farmers. Breeding lovebird birds into one of the most promising business, considering the many enthusiasts of this bird in the market. In addition, lovebird has also become one of the most popular birds in the country. Bird lovebird lately became a bird whose demand continues to grow, because not only in big cities are interested to keep this bird, in the countryside began many bermiant to have it, even to the interest to develop a breedeer (breeder) usually have their own way in breeding this very interesting bird. Indeed, lovebird comes from the African continent. This bird is monogamous, but can also be cultivated by polygamy. Bird lovebird has a voice that is very character, famous for its peculiar sounds. The purpose of this study is to find out the marketing communication strategy of lovebird breeders in improving customer loyalty to improve their income living standards and expand market share. This research was conducted on some Lovebird breeders in Malang City. The method used is descriptive qualitative with data collection technique through interview and documentation by using purposive sampling. The data analysis using interactive analysis. That includes data reduction, data presentation, and verification or interpretation of data. The result of research has been done that marketing communication strategy conducted by some farmers in selling lovebird birds using social media like facebook and community network and branding their lovebird birds using ring with the name of breeder and mobile phone number that can be contacted to increase customer loyalty .
IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DALAM KETAHANAN WILAYAH NKRI DI PEMERINTAH KEBUPATEN MIMIKA (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017) Altianua Uamang; Cakti Indra Gunawan; Cahyo Sasmito
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.313 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.925

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, melalui pengelolaan Dana Desa (DD), Program Rencana strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK), dan program-program yang lain dalam rangka untuk melancarkan dan memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, kemudian menganalisis dan memahami tata cara pengelolaan dana otonomi khusus itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai bentuk tata cara pengelolaan Dana Desa. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang berfokus pada kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi dan kemampuan agen pelaksana. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus Papua lemahnya kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan rendah dan belum efektif. Karena itu pengelolaan dana ini harus transparan atau keterbukaan, jujur dan juga melibatkan masyarakat dalam penyusunan program-program pembangunan daerah itu sendiri
PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM PENYEBARAN INFORMASI KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Kualitatif tentang Pemanfaatan Media Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Kesehatan di Desa Cimanggu, Kab. Bandung Barat) Ditha Prasanti; Ikhsan Fuady
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.789 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.921

Abstract

Artikel ini membahas tentang pemanfaatan media komunikasi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tim kader dalam penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat di desa Cimanggu, kab.Bandung Barat. Media memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran proses komunikasi yang dialami oleh setiap individu. Media komunikasi pun berangsur mengikuti perkembangan teknologi yang modern. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui media komunikasi yang digunakan dalam penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat di desa Cimanggu, kab.Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media komunikasi yang digunakan dalam penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat terdiri dari media cetak berupa pamflet, banner, spanduk, dan poster; serta media digital berupa aplikasi media sosial, yaitu whatsapp. Pemanfaatan media komunikasi tersebut juga didukung melalui proses penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga medis bekerjasama dengan tim kader yang berada di desa Cimanggu, kab.Bandung Barat
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETENAGAKERJAAN INDONESIA PASCARATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL PEKERJA MIGRAN TAHUN 1990 Dewa Ayu Putu Shandra Dewi
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.093 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.1073

Abstract

International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families merupakan sebuah konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012. Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak para pekerja migran beserta keluarganya. Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengirimkan pekerja migran ke beberapa Negara tujuan. Maka, menjadi penting bagi Indonesia untuk menjamin keselamatan pekerja migrannya. Konvensi tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang untuk kemudian disahkan. Pada penelitian ini, fokus dari peneliti adalah untuk menganalisis apa yang yang terjadi pasca Indonesia meratifikasi Konvensi Migran 1990? Kemudian apakah perlu untuk mengubah instrumen hukum ketenagakerjaan agar sinkron atau harmonis dengan UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif tersebut, jenis pendekatan yang dipilih untuk menjawab rumusan masalah ialah statuta approach (pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan, konvensi, perjanjian internasional)
KINERJA KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF DAYA SERAP PENGETAHUAN (Employee Performance in Perspective Knowledge Absorption) Fitriyatul Khoiriyah; Djoko Poernomo; Sugeng Iswono
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.074 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.922

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh daya serap pengetahuan terhadap kinerja karyawan. Lokasi penelitian pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember (PTPN X KAGJ). Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif (kausal). Populasi Penelitian pada karyawan bagian Produksi PTPN X KAGJ. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data memakai Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan daya serap pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi daya serap pengetahuan karyawan semakin tinggi kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Keterbatasan penelitian ini tidak melibatkan karyawan pada bagian atau departemen lainnya.
STRATEGI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Dewi Citra Larasati; M. N. Romi. A.S
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.624 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.1074

Abstract

Pengalihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa strategi yang telah dijalankan oleh BP2D Kota Malang adalah sebagai berikut: Debirokratisasi dan penghapusan Verifikasi Lapangan (Verlap), serta melakukan inovasi seperti delivery order,one day service, penyusunan database harga transaksi berdasarkan zona tanah, melakukan kerjasama dengan IPPAT dan Notaris, melakukan himbauan kepada para Pengembang Ruko/Perumahan dalam setiap terjadi transaksi atas tanah dan bangunan. Selain itu BP2D memberikan form BPHTB secara gratis kepada pihak yang akan melakukan transaksi pertanahan. Strategi yang dijalankan oleh BP2D telah membawa dampak yang signifikan terhadap realisasi pendapatan BPHTB setiap tahunnya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA MALANG 2013 (Policy Implementation of Voters Data Collection In Mayor Election Of Malang City 2013) Iwan Mahendra
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.876 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.923

Abstract

Persoalan tentang penyusunan data pemilih sering kali mendapatkan sorotan. Proses pelaksanaan pendataan pemilih kurang maksimal, sehingga banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilukada. Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 Tentang Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan penelitan ini ialah mendeskripsikan mengenai Implementasi Pelaksanaan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumen. Temuan yang diperoleh adalah; Pertama, implementasi kebijakan penyusunan data pemilih belum barjalan maksimal. Kedua persoalan SDM, sosialisasi tahapan penyusunan daftar pemilih, serta dukungan anggaran verifikasi data yang kurang proposional. Ketiga adalah tidak adanya standarisasi aplikasi sistem pendataan pemilih. Sedangkan faktor penghambat meliputi: Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi sistem pengolahan data pemilih, dukungan anggaran pelaksana lapangan yang belum memadai.
PELAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN PADA KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN Ade Hermawan; Linda Puspaningsih
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.045 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.1075

Abstract

Prosedur untuk pension pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun di kantor wilayahVIII dari badan kepegawaian negara di Banjarmasin dimulai dengan pensiun yang diusulkan oleh dewan kepegawaian provinsi dan kabupaten atau kotamadya, penerimaan file proposal pensiun, pengajuan berkas proposal pensiun, penyelesaian file proposal pensiun, daftar dan cetak keputusan pensiun, pemeriksaan kembali keputusan pensiun, prangko dan pengarsipan keputusan pensiun, membuat surat pengantar kepada dewan personalia daerah sebagai pemohon untuk pensiun karyawan, dan menyerahkan keputusan pensiun pegawai negeri sipil kepada dewan personalia daerah sebagai pemohon untuk pensiun pegawai negeri. Kualitas layanan pensiun pegawai negeri sipil memasuki batas usia pensiun di kantor wilayah VIII dewan pegawai negeri ke kabupaten provincial atau pejabat-pejabat kota di wilayah kerjanya baik, buktinya adalah layanan yang disediakan oleh kantor-kantor regional dari VIII dari agen personalia negara adalah tepat waktu, mudah, akurat, murah, hasil layanan seperti yang diharapkan, dan transparan dalam memberikan layanan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Emei Dwinanarhati Setiamandani; Agung Suprojo
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.532 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.924

Abstract

Banyak kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan angka yang terus meningkat memunculkan gagasan mengenai pentingnya sebuah Undangundang khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pembaruan hukum pidana dalam Undang-undang PKDRT dalam rangka perolehan akses keadilan bagi perempuan sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan deskriptif normative sebagai analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga yang belum dapat mengakses keadilan serta mendapatkan perlindungan yang maksimal. Sistem keadilan lokal pada dasarnya sangat potensial untuk menjadi forum yang dapat diakses oleh perempuan yang mencari keadilan

Page 1 of 1 | Total Record : 10