Articles
119 Documents
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN LAYANAN APLIKASI REAKSI ATAS BERITA WARGA (RABEG) DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Daffa Febratama]]>;
<![CDATA[Ika Sartika]]>;
<![CDATA[Agung Nurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3182
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan layanan aplikasi RABEG oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Adapun dengan adanya penerapan electronic-government (e-Gov) Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang telah meluncurkan aplikasi RABEG (Reaksi Atas Berita Warga) sebagai sarana pengaduan masyarakat dalam memajukan Kota Serang. Dalam penelitian ini menggunakan teori model Sistem Informasi menurut O’Brien (Sumber Daya Manusia, Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Data dan Jaringan Komunikasi). Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara dan studi dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, menggunakan triangulasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Layanan Aplikasi RABEG belum berjalan dengan optimal, dikarenakan kurang responsif nya operator dalam merespon pertanyaan dan menindaklanjuti keluhan, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sarjana komputer dan kurang akses jaringan internet yang menyeluruh dalam menerapkan layanan aplikasi RABEG. Rekomendasi peneliti yaitu diberlakukannya sanksi bagi operator yang lamban merespon keluhan warga, perlu dilakukan pengajuan tenaga dengan kompetensi dan keahlian di bidang komputer khususnya sarjana komputer. Selain itu perlu menambah sarana dan prasarana seperti komputer dan jaringan internet. Perlu meningkatkan software aplikasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggunakan layanan aduan aplikasi RABEG. Kata kunci; Evaluasi, Aduan, Aplikasi RABEG.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Albert Hernando Santoso]]>;
<![CDATA[Mulyana Mulyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3356
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan yang termasuk kategori belum optimal, karena dari total 443.243 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih, hanya sebanyak 266.536 orang menggunakan hak pilihnya atau hanya 59%. . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah bentuk partisipasi politik menurut Mas’oed dan Mac Andrew. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan, yaitu 1) Faktor politik, dimana masyarakat kecewa karena dibatasi oleh calon tunggal dan berasumsi terpilihnya Kepala Daerah tidak akan berdampak bagi mereka, Faktor Pandemi covid-18 yang memaksa masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan Pilakada, dan 3) Faktor Sosialisasi, kurangnya inovasi KPU Kota Balikpapan dalam kegiatan sosialisasi dimasa pandemi. Penulis menyarankan hendaknya pemerintah mengubah pola pikir dan menambah kepercayaan masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi terutama dalam memilih. Memaksimalkan pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya kegiatan Pilkada. Pemerintah juga disarankan untuk berinovasi terutama dimasa pandemi ini dengan cara menambah program-program dalam melakukan sosialisasi Pilkada melalui media sosial/online dimasa yang akan datang. Kata kunci; Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, PILKADA.]]>
<![CDATA[THE INFLUENCE OF DIGITAL LITERACY ON THE UTILIZATION OF THE POPULATION ADMINISTRATION AND CIVIL REGISTRATION ONLINE SERVICE INFORMATION SYSTEM (SILAKAS) APPLICATION IN TANAH LAUT REGENCY ]]>
<![CDATA[Ratih Putri Kusuma]]>;
<![CDATA[Etin Indrayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.3360
<![CDATA[The Population Administration and Civil Registration Online Service Information System (SILAKAS) is a digital technology-based application developed by the Tanah Laut Regency Government to streamline document management and population administration processes. However, the impact of digital literacy on SILAKAS utilization is understudied. This study fills the research gap by examining the influence of digital literacy on the utilization of SILAKAS for Population Administration and Civil Registration Online Services in Tanah Laut Regency. Employing a descriptive quantitative method, simple linear regression analysis is used to measure the impact of digital literacy on SILAKAS utilization. Data collection involved distributing 100 questionnaires to SILAKAS users through random sampling. The findings indicate a significant favorable influence of digital literacy on SILAKAS utilization in Tanah Laut District. The regression analysis yielded a coefficient of 0.608 (p < 0.001) and a coefficient of determination (R Square) of 0.416, suggesting that digital literacy accounts for 41.6 percent of the variation in SILAKAS utilization. This study concludes that digital literacy is crucial in enhancing the utilization of SILAKAS for Population Administration and Civil Registration Online Services in the Tanah Laut Regency. The findings highlight the importance of promoting digital literacy initiatives to empower users and maximize the benefits of digital solutions in administrative processes. Policymakers and practitioners can utilize the insights from this study to develop strategies for improving digital literacy and optimizing the utilization of online administrative services. Key words: Population Administration; Civil Registration; Online Service Information System (SILAKAS); Digital Literacy.]]>
<![CDATA[FACTORS AFFECTING CONTRAPRODUCTIVE BEHAVIOR TREND OF PDAM EMPLOYEES IN PADANG, WEST SUMATERA ]]>
<![CDATA[Tun Huseno]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3141
<![CDATA[The phenomenon of counterproductive behavior is not uncommon in the workplace, including private companies, BUMN/BUMD and government offices. Counterproductive behavior can have a negative impact on the long-term existence of the organization as it hinders the organization from achieving its desired goals. This study aims to identify the factors influencing the tendency of counterproductive behavior, namely narcissism, person job fit, person organizational environment fit and collective culture towards counterproductive behavior in PDAM (Municipal Water Utility Company) employees in Padang, West Sumatera. The sample used in this study was 155 respondents. The analytical method used is multiple linear regression analysis using the statistical t test. Based on the results of the study, it was found that narcissism indeed has a significant effect on counterproductive behavior tendencies. On the contrary, person job fit, individual suitability for the work environment and collective culture have no significant effect on counterproductive behavior. Key words: Narcissism; person - job fit, person work environment fit, Collective Culture and Counter Productive Behavior]]>
<![CDATA[POTRET KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Burlian Senjaya]]>;
<![CDATA[Mulia Akbar Santoso]]>;
<![CDATA[Pahrudin HM]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3381
<![CDATA[Perwakilan perempuan di parlemen khususnya di Provinsi Jambi masih sangat jauh di bawah angka minimal yaitu 30%, nyatanya keterwakilan perempuan yang lebih adil tidak hanya merupakan aspek demokratisasi, tetapi juga syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang menjadi permasalahan ialah, bagaimana kehadiran perempuan sebagai angota DPRD Provinsi Jambi?, apakah yang menjadi hal pendukung serta juga menghambat bagi perempuan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi?, serta bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan terlihat tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Masih rendahnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, menjadi semacam peringatan untuk segera disusun perencanaan untuk meningkatkan jumlah tersebut, Adanya perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya. Kata kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik; DPRD]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG ]]>
<![CDATA[Irfan Setiawan]]>;
<![CDATA[Nawawi Nawawi]]>;
<![CDATA[Ayu Widowati Johannes]]>;
<![CDATA[Gradiana Tefa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3444
<![CDATA[Peningkatan kemampuan pegawai negeri sipil (PNS) adalah elemen integral dari manajemen PNS. Peningkatan kemampuan ini bertujuan agar PNS dapat memiliki keterampilan yang sejajar dengan standar yang telah ditetapkan. Fenomena terkait pengembangan kompetensi yang menjadi tantangan bagi Kabupaten Tangerang. Berdasarkan identifikasi masalah berdasarkan tupoksi organisasi perangkat daerah terlihat masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian. Melihat Fenomena yang telah tersebut maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data primer yang dikumpulkan berasal dari wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini, yaitu pegawai yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Tangerang. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles & Huberman. Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tangerang belum berjalan efektif karena kurangnya kerjasama dengan PNS di Kabupaten Tangerang, pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat yang masih kurang optimal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih kurang efektif, adanya intervensi politik dalam pelaksanaan mutasi, dan kurangnya motivasi yang diberikan kepada PNS Kabupaten Tangerang. Sehingga BKPSDM Kabupaten Tangerang perlu membangun kerjasama dengan melakukan sosialisasi dan peninjauan langsung ke lapangan terkait kondisi pengembangan kompetensi PNS, memaksimalkan aplikasi SIMPEG dan SIDAK untuk mengefektifkan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat, meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan diklat serta melaksanakan pengelolaan mutasi berdasarkan prinsip meletakan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kata kunci; Aparatur; Kompetensi; Pengembangan Sumber Daya Manusia.]]>
<![CDATA[HARAPAN PEMERATAAN MENGHADIRKAN KESENJANGAN: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KOTA TANJUNGPINANG ]]>
<![CDATA[Novi Winarti]]>;
<![CDATA[Khairi Rahmi]]>;
<![CDATA[Rizky Octa Putri Charin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3579
<![CDATA[Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang merupakan kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang. Namun implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang memunculkan beberapa fenomena, yaitu adanya 2 (dua) sekolah dasar yang tutup pada awal tahun 2023, kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Adanya mekanisme zonasi juga menjadikan akreditasi sekolah tidak berarti, banyak atau sedikit jumlah siswa bukan berdasarkan kualitas dari sekolah tersebut melainkan hanya berdasarkan jarak tempuh. Beberapa fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan William Dunn, sehingga penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, kebijakan ini belum berhasil mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kedua, meskipun menggunakan sistem online/daring, efisiensi sumber daya manusia dan waktu tercapai, tetapi ketidakmerataan jumlah sekolah menyebabkan efisiensi ini menjadi tidak signifikan. Ketiga, mekanisme penerimaan siswa baru masih menimbulkan beragam kontroversial karena masih banyak tindakan kecurangan yang terjadi. Keempat, dampak kebijakan tidak tersebar secara merata di Kota Tanjungpinang, dengan sejumlah sekolah yang kelebihan siswa dan lainnya harus ditutup karena minim siswa. Kelima, walaupun merespons kebutuhan awal, kebijakan ini masih memunculkan beberapa masalah dan respon positif dari target grup lebih dominan daripada respon negatif. Keenam, sistem zonasi PPDB belum tepat sasaran karena kriteria zonasi belum jelas dan transparansi pelaksanaannya masih rendah. Kata kunci; Dampak; Kebijakan; Sistem Zonasi; Pendidikan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KOTA PALANGKARAYA ]]>
<![CDATA[Andika Restu Putra]]>;
<![CDATA[Mutiar Fitri Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3618
<![CDATA[Saat ini telah terjadi perubahan dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satunya dalam bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan izin pembangunan gedung. Penelitian ini yang dilakukan memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan mendeskripsikan faktor penghambat implementasi aplikasi yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif induktif. Teori yang digunakan dalam menganalisis data yaitu Teori Implementasi dari Edward III. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SIMBG pada Dinas PUPR Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sudah diterapkan, namun masih belum optimal pada aspek: 1) Komunikasi, yaitu kurangnya sosialisasi; 2) Sumber Daya yaitu kurangnya SDM sesuai keahlian; dan 3) Disposisi, berupa kurangnya insentif. Terkait dengan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi, memberikan pelatihan teknis bagi pegawai yang menangani aplikasi SIMBG tersebut, dan memberikan insentif untuk memotivasi pegawai. Kata kunci: Implementasi; Sistem Informasi; Manajemen Bangunan.]]>
<![CDATA[BUREAUCRATIC REFORM THROUGH ORGANIZATIONAL RIGHTSIZING ]]>
<![CDATA[Denny Iswanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.3619
<![CDATA[The essence of bureaucratic reform is the demand for very fundamental changes to the government bureaucratic structure which has so far been seen as having many internal problems within it. Bureaucratic reform aims to build organizations that are agile and oriented towards public services with a focus on improving bureaucratic institutions. Bureaucratic reform by all regional apparatus including the Regional Planning, Research and Development Agency (BAPPELITBANGDA) of Pasuruan Regency indicates that regional apparatus are obliged to prepare organizational institutions appropriately, both in terms of size, main tasks, and functions and also appropriate for use. One of the Pasuruan Regency government's efforts in institutional reform is to change the nomenclature of Regency Regional Apparatus from BAPPELITBANGDA to Regional Research and Innovation Agency (BAPPERIDA). The type of research used by researchers is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are secondary data and the data analysis techniques used are interactive analysis techniques. The research results show that BAPPELITBANGDA Pasuruan Regency has combined elements of planning, research, and development by following the latest nomenclature. This change impacts the main tasks and functions of BAPPELITBANGDA which does not focus on development planning alone. Still, research and development is one of its main tasks and functions, even though research and development is not yet running optimally. With changes in size and function in the context of rightsizing, it can provide a more appropriate bureaucratic structure, so that the Rightsizing Organization structure can have the right function and size so that it can improve organizational performance. Keywords: Bureaucratic Reform; Rightsizing; Nomenclature Change.]]>
<![CDATA[BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH ]]>
<![CDATA[B. Hari Saptaning Tyas]]>;
<![CDATA[Safitri Endah Winarti]]>;
<![CDATA[Triyanto Purnomo Raharjo]]>;
<![CDATA[Condrodewi Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3653
<![CDATA[Dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bantul bernomor 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022 mewajibkan seluruh kalurahan (nomenklatur desa di Daerah Istimewa Yogyakarta) di wilayah Kabupaten Bantul dalam perencanaan dan penganggaran kalurahan harus mengacu pada surat edaran tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam pencapaian visi Kabupaten Bantul berdasarkan prioritas daerah. Sehingga, pemerintah kalurahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang belum tentu sesuai dengan prioritas kalurahan. Metode eksplanatif digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan diantaranya melalui wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kalurahan. Hasil penelitian adalah adanya relasi kuasa dominatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan sesuai tugasnya sebagai pembina dan pengawas kalurahan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kabupaten Bantul menggunakan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebagai Dana Insentif Kalurahan (DIKal) untuk memberi reward pada kalurahan yang berkinerja baik dalam mengusung prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan reorganisasi dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Sinkronisasi program maupun kegiatan antara kabupaten dengan kalurahan cenderung merugikan kalurahan karena penyampaian peraturan mengenai apa yang harus dilakukan kalurahan dikeluarkan di akhir tahun, sementara proses perencanaan desa sudah berjalan sejak bulan Juni. Selain itu, pemakaian dana desa untuk sinkronisasi, mengorbankan aspirasi masyarakat dan kalurahan yang muncul di Musyawarah Kalurahan. Kata kunci; Supradesa; Desa; Sinkronisasi; Dana Desa; Prioritas Daerah.]]>
