Articles
126 Documents
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DALAM PERSAINGAN BISNIS INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Wafa Abdullah Faqih Abbas]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.741 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v13i1.4461
<![CDATA[AbstractThis study aims to find the right strategy to optimize human resources (HR) in the creative industries in Indonesia, as one of the important aspects in facing business competition in the industrial revolution era 4.0. Using qualitative research methods with questionnaires and document studies as data collection techniques. The data were analyzed through several stages, including data collection, selecting data, displaying data, and drawing conclusions. Some strategies to optimize the development of Human Resources (HR) creative industries in Indonesia, namely, 1) Improving the quality and quantity of educational institutions and creative industry training 2) increasing the capacity and ability of the creative industry workforce.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi yang tepat dalam upaya optimalisasi sumber daya manusia (SDM) pada industri kreatif di Indonesia, sebagai salah satu aspek penting dalam menghadapi persaingan bisnis di era revolusi industri 4.0. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket (kuesioner) dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalu beberapa tahap, diantaranya pengumpulan data, menyeleksi data, menampilkan data, dan mengambil kesimpulan. Beberapa strategi untuk mengoptimalkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri kreatif di Indonesia yaitu, 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif 2) meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja industri kreatif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN APLIKASI TERHADAP PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS ]]>
<![CDATA[Rechtza Assizes Hakim]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (638.909 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v13i1.4542
<![CDATA[AbstractThis research is motivated by the rise of problems and inequality caused by business activities in the field of land transportation, especially online-based rental transportation. This research uses descriptive analytical method with normative juridical approach. According to existing regulation, every online-based rental driver and their vehicle should be registered in a legal entity before they apply to the online-based rental application. However, many drivers register themselves and their vehicles individually which should be declined by the application administrator. Another violation can be found where the rental vehicles do not attach the identification sticker as stated in Article 27 Paragraph 1 letter D Minister of Transportation Regulations Number 108 2017. As a result, the owner of a private vehicle that is used as an online-based rental transportation cannot claim civil compensation to the application administrator (Grab Indonesia) whenever an accident or other misfortune happens. This means the driver has no legal protection in the event of damage, dispute, or other disadvantages.AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha di bidang transportasi darat khususnya di bidang angkutan sewa khusus yang dikenal sebagai angkutan sewa berbasis online. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Banyak driver dari angkutan sewa khusus mendaftarkan diri dan kendaraannya secara perorangan yang seharusnya Grab Car Indonesia tidak boleh meloloskan seseorang yang mendaftarkan dirinya secara personal melainkan harus melalui badan hukum. Permasalahan lainnya ialah masih sangat banyak kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus tidak menempelkan sticker tersebut sebagai alat identifikasi bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan sewa khusus, sebagaimana yang tertuang pada “Pasal 27 Ayat 1 huruf D PERMENHUB Nomor 108 Tahun 2017”. Akibatnya pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan sewa khusus tidak dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada pihak Grab Indonesia karena status dari perusahaan tersebut adalah penyedia jasa aplikasi bukan sebagai perusahaan angkutan umum. Sehingga seorang driver tidak mempunyai perlindungan hukum apabila terjadi sengketa atau mengalami kerugian secara pidana maupun secara perdata.]]>
<![CDATA[RELEVANSI SOP PENGADILAN AGAMA BERBASIS ISO 9001:2008 TERHADAP PRINSIP SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN ]]>
<![CDATA[Rizal Muhammad Faisal]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.156 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v13i1.4541
<![CDATA[AbstractThe general principles in litigation process are simple, fast, and low cost (SCBR). Those principles must be applied by all judicial institutions in Indonesia, one of which is the Bandung Religious Court (PA Bandung). PA Bandung has been awarded the ISO 9001: 2008 award in 2015 in Judicial Institutions Quality Management, and being revised in 2017 into the Standardization of Quality Assurance Accreditation (SAPM) and acquired "A Excellent" grade. This study aims to analyze the implementation process of implementing PA’s Standard Operating Procedures (SOP) based on ISO 9001: 2008 in order to get a description of the relevance between theISO 9001: 2008-based SOP and article 2 paragraph (4) of the Judicial Power Law, its implication to the litigation process as well as its supporting elements and hindering problems. It was found that the implementation of ISO 9001: 2008-based SOP in PA Bandung turned out to be compatible with the SCBR principles as stated in article 2 paragraph (4) of Law Number 48 Year 2009 jo. article 57 paragraph (3) Law Number 7 of 1989 regarding Religious Courts. This can be seen in how the technical implementation being carried out, particularly in the Judiciary administrations and services.AbstrakSalah satu prinsip umum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan adalah prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan (SCBR). Prinsip ini merupakan prinsip umum yang harus diterapkan oleh seluruh badan Peradilan di Indonesia, salah satunya adalah Pengadilan Agama Bandung (PA Bandung). PA Bandung telah mendapatkan penghargaan ISO 9001:2008 pada tahun 2015 dalam Manajemen Mutu Lembaga Peradilan, telah berkali-kali mengalami revisi, hingga revisi terakhirnya pada Tahun 2017 menjadi Standarisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dan berhasil mendapatkan predikat “A Excellent”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan SOP PA Bandung berbasis ISO 9001:2008 dalam melayani para pihak, lalu untuk mendapatkan deskripsi tentang relevansi pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 dengan pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, lalu untuk menganalisis implikasi SOP PA Bandung dalam penyelesaian perkara, serta untuk menganalis unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan SOP tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 di PA Bandung ini ternyata sesuai dengan prinsip umum Peradlan yaitui asas SCBR sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo. pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini terlihat di dalam teknis pelaksanaan yang dilakukan, khususnya dalam administrasi dan pelayanan Peradilan.]]>
<![CDATA[ORIENTASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI PEGADAIAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Usep Deden Suherman]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (632.305 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v13i1.4550
<![CDATA[AbstractSyariah Pawnshop Cinunuk certainly competes with other companies, especially conventional pawnshops. Thus the sharia pawnshop is strived to have quality resources. In an effort to develop the quality of human resources and seek professionalism to develop employee performance, Islamic pawnshop companies have conducted various programs, one of which is orientation. Considering the performance of employees is very influential on the sustainability of the company and enhance the competitiveness of the company, then orientation becomes one of the pawnshop's choices in an effort to improve the performance of its employees. The training program implemented by the company has been planned, directed and dynamically sought to develop competencies, skills, dedication and strong commitment from employees at the company in developing employee performance now and in the future. HR development can be viewed from two aspects, namely the quantity related to the number of HR, and the quality associated with the quality or level of good or bad things and quality. A huge quantity without being accompanied with good quality of human resources will become a burden for the company.AbstrakPegadaian Syariah Cinunuk tentunya bersaing dengan perusahaan lainnya terutama pegadaian konvensional. Dengan demikian maka pegadaian syariah diupayakan bisa mempunyai sumber daya yang bermutu. Dalam upaya mengembangkan mutu sumber daya manusia dan mengupayakan profesionalisme guna mengembangkan kinerja pegawai, perusahaan pegadaian syariah telah melakukan berbagai macam program, salah satunya orientasi. Mengingat kinerja pegaawai sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan, maka orientasi menjadi salah satu pilihan pihak pegadaian dalam usaha meningkatkan kinerja pegawainya. Program training dilaksanakan oleh perusahaan telah direncanakan, diarahkan dan bersifat dinamis diupayakan bisa mengembangkan komptensi, skill, dedikasi dan komitmen yang kuat dari karyawan pada perusahaan dalam mengembangkan kinerja karyawan pada saat sekarang maupun di masa depan. Pengembangan SDM bisa ditinjau dari dua segi, yaitu kuantitas yang berkaitan dengan jumlah SDM, dan kualitas yang berkaitan dengan mutu atau tingkat baik buruknya sesuatu dan kualitas. Jumlah SDM tanpa disertai dengan mutu SDM yang baik akan menjadi beban bagi perusahaan.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI UIN SGD BANDUNG DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ]]>
<![CDATA[Wahyudin Dharmalaksana]]>;
<![CDATA[Lutfiyah Arifin]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (714.558 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v13i1.4459
<![CDATA[AbstractThe era of digitalization is marked by changes in the lifestyle of individuals and organizations in carrying out business practices. This era is known as the 4.0 industrial revolution that puts the internet of things in every business. This study tries to explain the contribution of UIN Sunan Gunung Djati Bandung through sharia economics in creating and developing individuals who have a competitive advantage in the 4.0 Industrial Revolution. The literature review method with a qualitative approach is used to analyze and explain the topics in this study. The results stated that UIN Sunan Gunung Djati Bandung through Islamic economics played a role in the formation of human beings who could compete in the 4.0 industrial revolution.AbstrakEra digitalisasi ditandai dengan perubahan gaya hidup individu dan organisasi dalam melaksanakan praktek usaha. Era tersebut dikenal dengan Revolusi industri 4.0 yang mengedepankan internet of thing dalam setiap usahanya. Penelitian ini mencoba menjelaskan kontribusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui ekonomi syariah dalam menciptakan dan mengembangkan individu yang memiliki keunggulan bersaing di Revolusi Industri 4.0 ini. Metode literature review dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan topik dalam penelitian ini. Hasilnya menyatakan bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui ekonomi syariah berperan dalam pembentukan manusia-manusia yang dapat berkompetisi di revolusi industri 4.0. ]]>
<![CDATA[PENGARUH DANA DESA TERHADAP BENTUK INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Mauluddin]]>;
<![CDATA[Opik Rozikin]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.583 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v13i1.5297
<![CDATA[AbstrctThe paradigm of rural area development in Indonesia today is village centric. this means that rural development in Indonesia departs from the village itself. Now the government only has monitoring capacity, after the village funds are being given directly to the village local authority. Strengthened by Village Law No. 6 of 2014. Through the Village Law every village in Indonesia has the full authority to manage their respective potential. But the question is how the impact of village funds according to the Village Law on villages on social relations (interaction) of rural communities in Indonesia? This paper builds on the trigger questions raised. This paper uses a qualitative approach, with a constructivism paradigm, with the aim of 'sounding' the subject and finding new conceptions or models in the study of Social Relations. The results of the study found that government policy through the Village Law on social relations of rural communities leads to dissociative social relations.AbstrakParadigma pembangunan perdesaan di Indonesia dewasa ini adalah desa sentris. Artinya pembangunan perdesaan di Indonesia berangkat dari desa itu sendiri. Pemerintah pusat hanya memiliki kapasitas monitoring, setelah dana desa diturunkan ke desa. Diperkuat dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Melalui UU Desa setiap desa di Indonesia memiliki otonomi untuk mengelola potensinya masing-masing. Namun pertanyaannya bagaimana dampak dari dana desa yang terkandung dalam UU Desa terhadap desa pada hubungan sosial (interaksi) masyarakat desa di Indonesia? Tulisan ini berpijak dari pertanyaan pemicu yang diajukan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan paradigma konstruktivisme, dengan tujuan untuk ‘membunyikan’ subjek dan menemukan konsepsi atau model baru dalam kajian Hubungan Sosial. Hasil studi menemukan bahwa kebijakan pemerintah melalui UU Desa terhadap hubungan sosial masyarakat desa mengarah kepada hubungan sosial yang disasosiatif.]]>
<![CDATA[WAKALAH BIL UJAH DALAM INVESTASI JASA PENGIRIMAN BARANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Burhanudin]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 13, No 1 (2019): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.332 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v13i1.4544
<![CDATA[AbstractThe rapid growth of the creative industry should ideally be followed by industrial development, one of which is freight forwarding/courier services. One of the factors driving this industry's rapid development is the development of online trading system. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), which is engaged in this courier services, plays an important role in the new trading system to deliver the merchandise that goods reach consumers. However, does the Islamic economic law allow to invest in this kind of service? A qualitative approach with descriptive methods is used to analyze the problems. Investment in freight forwarding services at PT. JNE has fulfilled the three elements of wakalah which are wakalah bil ujrah, the object used as wakalah is in the form of is administrative activities services, and the agreement documents have been stated the rights and obligations of the two parties. It can be stated that the investment in PT. JNE complies the Islamic economic law.AbstrakPesatnya pertumbuhan industri kreatif idealnya diikuti dengan perkembangan industri, salah satunya industri industri jasa pengiriman atau jasa ekspedisi/kurir. Salah satu faktor yang mendorong pesatnya industri ini adalah perkembangan perdagangan dengan sistem jual beli online. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang bergerak dalam perusahaan jasa ekpedisi/pengiriman ikut berperan dalam sistem jual beli online agar barang sampai ke tangan konsumen. Namun, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tersebut apakah dibolehkan investasi di bidang tersebut? Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Investasi pada jasa pengiriman barang di PT. JNE telah memenuhi ketiga unsur akad wakalah yaitu akad wakalah bil ujrah, objek yang dijadikan wakalah adalah berupa jasa yang bergerak dalam kegiatan administrasi, dan dalam dokumen perjanjian telah dicantumkan mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Dapat dinyatakan bahwa investasi pada PT. JNE memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN GADAI PADA PERBANAKAN SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Iwan Setiawan]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.281 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6161
<![CDATA[AbstrakAkad Rahn dipakai dalam Perbankan Syariah sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan atau collateral) terhadap produk lain seperti pembiayaan bai‟ almurabah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Sebagai produk tersendiri akad rahn telah dipakai sebagai alternative dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan penggadaian biasa, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, juga penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AGAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Suwanda Suwanda]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 1 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.295 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6156
<![CDATA[AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang peran hakim di Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman dalam proses penegakan hukum. Peran hakim di Peradilan Agama dituntut mampu untuk menyediakan ruang dalam penegakan hukum melalui proses mediasi. Salah satu sebabnya adalah adanya tuntutan terhadap kalangan aparat penegak hukum seperti hakim, panitera, dan jurusita yang belum mampu sepenuhnya berperan efektif dalam proses penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator umumnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara, ia harus berada di tengah-tengah (posisi netral) dan tidak memihak salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Peradilan Agama umumnya lebih efektif jika dilakukan melalui mediasi olehhakim, advokat, dan para pihak. Upaya pembentukan kesadaran hukum di dalam masyarakat bukan hanya kewajiban aparatur penegak hukum, tetapi juga kewajiban hakim mediator, advokat, dan masyarakat itu sendiri. Tujuan umum dilakukannya mediasi di Peradilan Agama adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta tegaknya supremasi hukum bagi para pencarikeadilan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Aah Tsamrotul Fuadah]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (468.634 KB)
|
DOI: 10.15575/adliya.v9i1.6167
<![CDATA[AbstrakHukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sebagian besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, ada sebagian prinsip hukum acara Islam yang telah di praktikan di lingkungan Peradilan Agama, sehingga penulis tertarik untuk memaparkan tentang praktik penerapan prinsip hukum acara Islam di Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksanakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu: partama, tentang pembuktian dan sumpah yang pembebanannya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata, yang mana menurut hukum acara Islam pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.]]>
