Articles
140 Documents
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN DAN BIMBINGAN BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Reza Syahrizal]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v9i2.1115
<![CDATA[Pengawasan dan bimbingan merupakan bagian tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yang ditujukan bagi klien pemasyarakatan. Pengawasan dan bimbingan dinilai sangat penting dan memberikan dampak baik bagi klien. Namun dalam pelaksanaannya proses bimbingan dan pengawasan sering mengalami kendala baik dari petugas pembimbing kemasyarakatan maupun dari klien pemasyarakatan itu sendiri. Dalam kondisi normal saja pelaksanaan pengawasan dan bimbingan sering terjadi kendala, apalagi saat ini di masa pandemi covid-19. Kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah jumlah klien yang sangat banyak untuk proses pengawasan dan bimbingan. Sedangkan kendala dari klien pemasyarakatan adalah minimnya pengetahuan terkait kewajiban pelaksanaan proses bimbingan dan pengawaan yang harus mereka ikuti dan patuhi. Dilihat dari manfaat yang sangat besar terhadap proses bimbingan dan pengawasan ini maka perlu adanya strategi yang harus diterapkan untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan dalam mencegah terjadinya pengulangan pidana oleh klien pemasyarakatan asimilasi dan integrasi covid-19. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara sosialisasi, melakukan koordinasi dengan aparat dan masyarakat, dan memaksimalkan wajib lapor bagi klien pemasyarakatan. Sehingga pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan asimilasi dan integrasi covid-19 yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat maksimal. Kata Kunci : strategi, bimbingan, pengawasan, asimilasi dan integrasi.]]>
<![CDATA[HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MEDIS ]]>
<![CDATA[Endra Widiyanto]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v10i1.1663
<![CDATA[Secara faktual petugas tidak bisa disalahkan apabila menanyakan pada pasien apakah membawa uang atau tidak, tetapi bukan karena khawatir pasien tidak akan membayar biaya pengobatan/perawatan, tetapi karena ada resep yang cukup mahal yang harus ditebus di apotek. Selain itu, pihak rumah sakit selalu dipersalahkan apabila terjadi akibat buruk pada pasien yang terjadi saat atau setelah mendapat mengobatan/perawatan/tindakan medik yang berupa keadaan penyakit yang semakin parah, timbul cedera atau bahkan kematian. Namun keluhan tersebut secara faktual tidak dapat diabaikan begitu saja agar tidak menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan dan melelahkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan kebijakan formulasi perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis saat ini. (2) Untuk menganalisis kebijakan formulasi perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis yang akan datang. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan nahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, termasuk dokumenter. Analisis data secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Kebijakan formulasi formulasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia yakni berdasarkan KUH Pidana, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, UU. No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, ternyata dalam masih terdapat kelemahan. Kelemahan kebijakan formulasi tersebut adalah: (a) Perumusan tindak pidana bidang medis. (b) Perumusan pertanggungjawaban tindak pidana dibidang medis ini bisa memiliki subyek hukum perseorangan maupun korporasi. (c) Perumusan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana positif. (2) Kebijakan formulasi formulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang medis, hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat memberikan formulasi perlindungan terhadap korban berupa adanya jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian dan juga formulasi perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana serupa. Adapun kebijakan formulasi perlindungan korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana di Indonesia, yakni: (a) Melalui kebijakan reformulasi den reorientasi perundang-undang pidana bidang kesehatan dan praktek kedokteran. (b) Berdasarkan pada ide dasar atau prinsip ide keseimbangan.]]>
<![CDATA[ARTI PENTING PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCIPTA LOGO COFFE SHOP DI KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Merizqa Ariani]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v10i1.1459
<![CDATA[Coffe shop mempunyai berbagai macam karakteristik tersendiri untuk mendapatkan identitasnya. Identitas tersebut diawali dari sebuah logo. Kemudian dari logo lah masyarakat mengenal identitas dari coffee shop tersebut. Tetapi identitas atau merek yang sudah dikenal memiliki karakteristik yang kuat rentan untuk ditiru dilihat dari kualitas bisnis tersebut. Semakin tinggi dan kuat kualitas dari bisnis tersebut, semakin tinggi hal tersebut berkembang dan ditiru. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, metode ini lebih mengutamakan data sekunder. Penelitian ini juga didukung oleh data primer dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Ditunjukkan dalam hasil penilitian bahwasannya masih banyak pencipta logo yang belum mengetahui perlindungan atas karya intelektualnya dan belum mendaftarkannya. Pencipta logo sebagai merek berhak mendapatkan perlindungan hak intelektualnya. Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual sebagai bentuk apresiasi kepada para pencipta, dengan adanya perlindungan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Selain itu, dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia tidak hanya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pencipta.]]>
<![CDATA[KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT DENGAN HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) ]]>
<![CDATA[M. Arif Sumarsono]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v9i2.1322
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”, dengan rumusan masalah bagaimanakah konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan Judicial review Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum atau Ratio Decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XV/2017 dalam menguji hak konstitusional objek hak angket DPR terhadap KPK telah menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga Negara independen. Hasil menunjukkan bahwa salah satu fungsi DPR ialah fungsi pengawasan terhadap pemerintah, namun pada kenyataannya terdapat penafsiran yang berbeda dari DPR dengan penafsiran yang ada selama ini tentang makna dari hak angket tersebut melalui hak angket DPR kepada KPK yang bukan merupakan bagian dari pemerintahan (eksekutif). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi yang luas terhadap ketatanegaraan degan menempatkan KPK yang merupakan lembaga independen sebagai bagian dari pemerintah (eksekutif) dan independesi KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta kewenangan DPR khususnya Hak Angket terhadap KPK telah memasuki lingkup kekuasaan Yudisial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Ihsan Dzuhur Hidayat]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v10i1.1568
<![CDATA[Protection of Migrant Workers is a shared responsibility, both from the Central government and local governments. This study aims to comprehensively analyze the Protection of Indonesian Migrant Workers by the Local Government. By using normative juridical approach methods as well as using interactive analysis models. It can be obtained from the discussion that the local government has responsibility and authority in carrying out the protection of migrant workers. According to the provisions of Law No. 23 of 2014 on Local Government, the District Government is obliged to carry out affairs in the field of employment. Employment affairs that are the authority of the district / city governmentinclude: Job Training and Labor Productivity, Labor Placement, Industrial Relations and Employment Supervision. Sub Division of Work Placement, District has authority in terms of Protection of Indonesian Migrant Workers both pre and after placement. The form of Protection of PrePlacement of Indonesian Migrant Workers in the region can be in the form of Supervision in terms of making employment agreements ranging from recruitment, education and training. Full-time forms of protection can be in the form of problem solving, defense of the fulfillment of the rights of indonesian migrant workers and physical and psychic recovery and management of return.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi kasus putusan sela Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Terhadap Perkara penadahan) ]]>
<![CDATA[Nur Ekasinta Defi]]>;
<![CDATA[Nurbaedah Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v9i2.1332
<![CDATA[Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 cukup menarik untuk diteliti setelah 7 (tujuh) tahun pasca ditetapkan oleh Mahkamah Agung, karena aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Pengadilan belum juga sepenuhnya melaksanakan dengan baik. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 seharusnya tipiring yang diawali dari tahap penyidikan oleh instansi kepolisian, kemudian berdasarkan kuasa penuntut umum, penyidik dapat melimpahkan ke Pengadilan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Sehingga ketua pengadilan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, namun cukup menetapkan hakim tunggal dengan pemeriksaan acara cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.]]>
<![CDATA[HUKUM WARIS ADAT SUKU “OSING “ DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI LUAR PENGADILAN DI DESA KEMIREN ]]>
<![CDATA[Arie Ramadhani]]>;
<![CDATA[Ikhwanul Qiram]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v9i2.1248
<![CDATA[Inheritance law that exists and applies in Indonesia, until now is still not a legal unification. Based on the inheritance map that is still so pluralistic, the result is that until now the regulation of inheritance issues in Indonesia is still not uniform. On the other hand, Customary Inheritance Law is an alternative settlement when the other two inheritance legal systems are unable to answer. Meanwhile, the settlement of inheritance disputes using the Customary Inheritance Law more fulfills a sense of justice from the community, especially in the Osing Tribe community. Aside from being more flexible because it follows the flow of change, it is also better at protecting the good name of the extended family because there are still many claims that inheritance disputes are a disgrace that must be kept confidential. The purpose of this study was to obtain a description of the norms of rules in the customary inheritance law of the osing tribe and the pattern of settlement of the dispute. The results of the study can be a picture of the existence and role of the osing customary inheritance in supporting the formation of positive law, especially in the region of Banyuwangi Regency based on local wisdom.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[Hadi Santoso]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v10i1.1664
<![CDATA[Pengalaman yang dialami oleh TKW asal Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, memutuskan menjadi TKW dikarenakan kebutahan ekonomi. Keberangkatannya kurang dapat dukungan dari suami akan tetapi tetap nekat menjadi TKW padahal suami kurang setuju maka dampaknya adalah keretakan hubungan rumah tangga itu sendiri. Keretakan dalam rumah tangga ini diakibatkan karena perasaan seorang suami yang sudah tidak dihormati lagi oleh istri atau suami merasa harga dirinya sebagai pemimpin rumah tangga sudah di injak injak, ucapan suami tidak didengarkan, akibat dari itu tidak sedikit seorang suami melampiaskan kekesalannya dengan cara memanfaatkan waktunya berselingkuh dan berfoya-foya. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor ekonomi atau keuangan keluarga, tidak ada tanggung jawab, dan faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan faktor ketidak-setiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. (2) Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian dalam keluarga TKW antara lain: (a) Hubungan keluarga yang bercerai mengalami perpecahan. (b) Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang perduli terhadap keadaan sekitarnya. (c) Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai.]]>
<![CDATA[MASALAH PENGURANGAN LUAS OBJEK HAK GUNA USAHA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG DIAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN OLEH PT. SUMBER SARI PETUNG KABUPATEN KEDIRI (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NOMOR: 131/G.TUN/2004/PTUN-JKT) ]]>
<![CDATA[Wiwin Febrianasari]]>;
<![CDATA[Imam Koeswahyono]]>;
<![CDATA[Supriyadi Supriyadi]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v10i1.1498
<![CDATA[Sengketa pertanahan merupakan suatu permasalahan yang sudah banyak terjadi di berbagai daerah. Seperti halnya sengketa pertanahan antara PT. Sumber Sari Petung dengan masyarakat Kecamatan Ngancar, dimana tanah Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang masa jangka waktu oleh PT. Sumber Sari Petung diduduki oleh masyarakat. PT. Sumber Sari Petung yang merasa dirugikan melakukan upaya untuk mencari kepastian hukum dan perlindungan hukum yakni dengan cara menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 66/HGU/BPN/2000 yang berisi bahwa tanah Hak Guna Usaha yang diajukan permohonan perpanjangan oleh PT. Sumber Sari Petung dikurangi luas obyek tanahnya seluas 250 Ha dan selanjutnya akan di redistribusi kepada masyarakat di Kecamatan Ngancar khusunya di desa Sugihwaras, desa Sempu dan desa Babadan sebagai obyek landreform. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsekuensi dari permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha yakni dapat dikabulkan dan tidak dikabulkan, sehingga keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai pembatalan Surat Keputusan Nomor: 66/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah yang terletak di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Desember 2000 menjadi non executable dan Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan untuk meredistribusikan tanah kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN REHABILITASI ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota ) ]]>
<![CDATA[April Prasetyo]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v9i2.1323
<![CDATA[Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tentang narkotika, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitas namun ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Mengapa penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kediri Kota sangat rendah. Apakah hambatan Penerapan rehabilitasi Kepolisian Resort Kediri Kota terhadap anak penyalah guna narkotika. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kediri Kota terhadap anak penyalah guna narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalah guna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung, dimana peraturan-peraturan ini seharusnya anak yang menyalahgunakan narkotika direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Hambatan dalam rehabilitasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain struktur hukum yaitu Satuan Narkoba Polres Kediri Kota mengenai Penerapan rehabilitasi masih kurang optimal, kultur hukum yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, dan upaya Kepolisian Resort Kediri Kota mengatasi kendala anak penyalah guna narkotika adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif. Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kediri Kota seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalah guna narkotika untuk direhabilitasi karena sudah ada aturan yang jelas seperti Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah sebaiknya memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba.]]>
