Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA BANK SWASTA DI KOTA PEKANBARU Renita Renita; Iriansyah Iriansyah; Indra Afrita
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1856

Dalam praktek bentuknya pekerja/buruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja yaitu dengan membuat permohonan secara tertulis dan dibuat atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi tekanan / intimidasi dari pengusaha. Namun yang terjadi adalah pekerja/buruh diminta mengundurkan diri secara sukarela meskipun status kepegawaian sudah tetap. Hal ini dikarenakan Bank meminta kepada pekerja/buruh mengundurkan diri secara sukarela dikarenakan target dari Bank yang telah ditentukan tidak dapat terpenuhi targetnya. Adapun yang terjadi adalah pada Bank Bank BPR Pekanbaru, Bank Panin, Bank Mega Syariah. Jika terdapat indikasi tekanan /intimidasi dari pengusaha, secara hukum bukan PHK oleh pekerja/buruh, tetapi PHK oleh pengusaha. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hal pemberian hak pekerja/buruh yang terkena PHK oleh pengusah mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan PHK yang dilakukan atas permintaan pengunduran diri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tetap dalam perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru?, 2) bagaimana akibat hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak terlindungi dalam perjanjian kerjasama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tetap dalam perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru, untuk menganalisa akibat hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak terlindungi dalam perjanjian kerjasama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum sosiologis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Bank Swasta di Kota Pekanbaru. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni tidak adanya keadilan bagi pekerja akibat pemutusan hubungan kerja terkait hak-hak pekerja yang seharusnya dibayarkan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG ( Putusan Kasus No. 56/Pid.B/2020/Pn.Tbt) Jesycha Aulia Syafira; Jody Anggara Ginting
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1636

ABSTRACT Criminal demonstrations that result in the absence of other people's existence is one of the issues that often arises among local people, these demonstrations ignore the standards that apply in the public arena, become strict standards and certain standards. The crime of theft with violence causes the loss of another person's life which is a problem that often arises among citizens. This behavior violates the right to live in accordance with existing social norms, namely religious norms and customs as well as violations of norms. determined by criminal law. Qualitative and normative legal studies derived from primary and secondary law as well as tertiary legal materials. The nature of this research is descriptive analysis. The results of Decision 56 / Pid.B / 2020 / PN.Tbt show that the crime of theft and violence resulted in the death of the convict Yuda Pratama who was sentenced at the Tebing Tinggi District Court. He was sentenced to 12 years in prison by paying court fees, and was declared a true right without convincing legal evidence that he was guilty of committing a crime. Keywords: Theft and Violence and Murder ABSTRAK Demonstrasi kriminal yang berakibat pada tidak adanya eksistensi orang lain merupakan salah satu isu yang sering muncul dikalangan lokal, demonstrasi tersebut mengabaikan standar yang berlaku di arena publik, menjadi standar ketat dan standar tertentu. Kejahatan pencurian dengan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang suatu permasalahan yang kerap timbul di kalangan warga . Perilaku ini melanggar hak untuk hidup sesuai dengan norma sosial yang ada yaitu norma agama dan adat istiadat serta pelanggaran norma. ditentukan oleh hukum pidana. Studi hukum kualitatif dan normatif yang berasal dari hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil Putusan 56 / Pid.B / 2020 / PN.Tbt menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dan kekerasan mengakibatkan kematian terpidana Yuda Pratama yang dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dia divonis 12 tahun penjara dengan membayar biaya perkara,dan dinyatakan sebagai hak yang benar tanpa bukti hukum yang menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana. Kata Kunci: Pencurian dan Kekerasan dan Pembunuhan

NAFKAH IDDAH TALAK RAJ’I Abi Hasan
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.2179

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tentang pemberian nafkah iddah talak raj’i dan mendeskripsikan bagaimana praktik perceraian di Danau Paris serta implikasinya terhadap nafkah iddah. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana pendapat masyarakat Danau Paris terhadap nafkah istri dalam masa iddah, serta menjelaskan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap praktik masyarakat Danau Paris terhadap nafkah iddah dalam masa talak raj’i. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang sifatnya penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan atau field researcah lebih menitikberatkan pengumpulan datanya kepada informan yang telah ditentukan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik perceraian yang terjadi di Kecamatan Danau Paris hanya melalui pemerintah desa saja, dan jarang sekali yang sampai ke pengadilan. Kemudian, pemahaman masyarakat Danau Paris tentang pemberian nafkah iddah masih sangat minim, sehingga mereka beranggapan kalau sudah bercerai tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, praktik dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Danau Paris tentang tidak memberikan nafkah iddah bagi istri yang ditalak raj’i bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan menurut ‘urf kebiasaan masyarakat Danau Paris tersebut seperti tidak memberikan nafkah iddah secara maslahah sangat merugikan pihak perempuan, karena hak-haknya tidak terpenuhi.

TINJAUAN YURIDIS DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA (STUDI PADA WARUNG BAKSO RISKI) Aisyah Aisyah; Bimbi Naimah; Rika Rahayu Sitompul; Samuel Purba
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1824

ABSTRACTThe inclusion of halal certification in product packaging by a company/business actor is a form of legal protectionfor consumers and support for the development of the halal food industry. Halal certification has changed itsnature, which was originally voluntary to become mandatory after the Law of the Republic of Indonesia Number33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In writing this article, using data collection methods throughlibrary research research methods and field research. The research used is a combined normative and empirical legalresearch. The type of normative legal research is a series of activities carried out with the aim of getting a referenceto a problem taken by using legal materials as an indicator. While empirical legal research is research which usesprimary/basic data, namely data taken directly from the affected community as a main source in research, datacollection is carried out by interviewing relevant sources. ABSTRAKPencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh suatu perusahaan/ pelaku usahaadalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan dukungan kepadaperkembangan industri pangan halal. Sertifikasi halal mengalami perubahan sifat, yang pada2awalnya bersifat sukarela menjadi wajib (mandatory) setelah adanya Undang-Undang RepubllikIndonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penulisan artikel ini,menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian studi kepustakaan danpenelitian lapangan. penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif serta empirisyang disatukan. Jenis penelitian hukum normatif adalah serangkaian kegiatan yang dilakukandengan tujuan mendapatkan referensi terhadap sebuah permasalahan yang diambil denganmenjadikan bahan-bahan hukum sebagai indikatornya. Sedangkan penelitian hukum empirisadalah penelitian yang mana menggunakan data primer/dasar, yaitu data yang diambil langsungdari masyarakat yang terdampak sebagai sebuah sumber utama dalam penelitian, pengambilandata dilakukan dengan tahap wawancara pada narasumber terkait.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN TULUNGAGUNG Denna Arief Mutaqien
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.2105

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hokum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi angaran maupun fungsi mengatur. Rumusan masalah pada tesisini adalah:1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung ?(2) Apakah factor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung ? (3) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di KabupatenTulungagung gmenurut hukum ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum Empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya Hukum yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum. Hasil penelitian ini adalah:(1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di KabupatenTulungagung sudah optimal. Hal ini terlihat dari tunggakan pajak kendaraan bermotor yang rendah pada kantor Samsat Tulungagung. Adapun pemungutannya dimulai dari pedaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran kekas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, (2) Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa di baliknama; pemilik kendaraan perpindah tempat daerah lain, penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri. (3) Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah efektif yang dapat diliat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102% walaupun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Tulungaagung yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor, oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu . Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nur Hadiyati; Hayllen Stathany
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1657

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Produk hukum, Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik secara bebas serta sudah semestinya produk hukum tersebut harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dengan mudah masuk dalam komunitas masyarakat. Perlu dilihat dan ditinjau apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini sesuai atau tidak dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif pada peraturan tertulis, sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan kepustakaan karena membutuhkan data pendukung yang diperoleh dari perpustakaan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat ketidaksesuaian terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan terdapatnya kelemahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka tampaknya perlu diadakannya peninjauan kembali agar tidak terdapat kesalahan penafsiran.

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA PIDANA Gremy Meika Yonea; Dwi Putri Saragih; Ira Prawati Siburian; Mazmur Septian Rumapea
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1726

Saksi Verbalisan dikenal juga sebagai Saksi Penyidik merupakan Penyidik yang akhirnya dijadikan sebagai Saksi karena sebuah perkara pidana, ini disebabkan Terdakwa memberikan pernyataan apabila Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihasilkan dalam keadaan tertekan atau terpaksa. Dapat dikatakan, Terdakwa membantah kebenaran akan BAP atau membatalkan keterangan yang ada dalam BAP yang sudah dibuat Penyidik yang bersangkutan, agar menjawab bantahan Terdakwa. Saksi Verbalisan dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum. Dalam penulisan artikel ini, menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian studi kepustakaan dan penelitian kepustakaan. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan data analisis deskriptif saksi verbalisan dalam perkara pidana sangat penting dilakukan sebagai sebuah petunjuk yang digunakan majelis hakim untuk memutuskan perkara pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan saksi verbalisan mempunyai nilai pembuktian yang bebas dan tidak mampu berdiri sendiri seperti alat bukti lainnya yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP. Kata Kunci : KUHAP, Saksi Verbalisan

PERAN SATUAN LALU LINTAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS PADA MASA KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung) Luis Beltran K.M.
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.2106

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Pada tahun 2018 khususnya bulan Juni di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan Pemilukada Bupati Tulungagung yang di dalamnya terdapat 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kecelakaan pada saat kampanye seringkali terjadi karena kurang kesadaran diri berlalu lintas dan berkendara bermotor dari peserta kampanye. Yang mereka pikirkan hanya euforia kampanye semata dan tidak memikirkan keselamatan diri mereka serta orang lain yang menggunakan jalan raya lainnya. Rumusan masalah dalam penelian ini adalah: Bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas pada saat masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018? Bagaimana peran Satuan Lalu Lintas dalam masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018?Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tugas Satuan Lalu Lintas dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018?Rumusan masalah tersebut dikaji secara mendalam dengan menggunakan metode pendekatan lapangan diskriptif kualitatif. Dengan cara menggali data-data dari informan yang memang menguasai dalam bidangnya, lalu dielaborasikan dengan konsep atau teori dan undang-undang yang berlaku. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 75 : Pertama,ditemukan beberapa pendukung pasangan calon yang melakukan pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye seperti melanggar ketentuan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8) tidak menggunakan penutup kepala (Helmt), Pasal 287 ayat (1) Melanggar Rambu Lalu Lintas, Pasal 285 tidak menggunakan knalpot standart (knalpot brong), dan Pasal 47 ayat (2) Menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa/orang. Meski demikian Polantas Polres Tulungagung tetap menindak baik secara teknis dan administrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran ketika melakukan kampanye.Kedua, peranan yang dilakukan oleh Polantas Porles Tulungagung dalam masa kampanye Pilbub Tulungagung 2018 yaitu: inventarisir dan pemetaan potensi pelanggaran lalu lintas, sosialisasi berkendara yang baik pada saat kampanye, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti KPU, BAWASLU dan DISHUB, penempatan anggota dan patroli berkala dan penindakan secara teknis dan administrasi bagi pelanggar lalu lintas.Ketiga, Faktor-faktor yang mempengaruhi Polantas Polres Tulungagung dalam penjagaan lalu lintas pada masa kampanye yakni faktor internal yang meliputi kurangnya pengawasan dari provos kepada anggota, kurang pahamnya anggota terhadap tahapan dan aturan tentang Pilkada, terdapat indikasi dari anggota Polri yang sedikit tidak netral karena terbawa oleh anggota keluarganya yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Sementara itu faktor eksternal dipengaruhi adanya pelaksana pemilu yang kurang proaktif ketika diajak komunikasi dan koordinasi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang berkendaran yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH ANGGOTA POLRI DI KEC. KABANJAHE (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ) Theresia Simatupang; Kevin Marsahala Tarigan; Gebriel Ernesto Dame Ginting; Agus Pratama
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1711

ABSTRAK Artikel ini bertujuan menganalisis Penyebab Anggota Polri Kec. Kabanjahe Kab Karo melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu. Sanksi Yang Dikenakan Institusi Kepolisian Kepada Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Kejahatan kecanduan Narkoba, Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab Karo. (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan menganalisis menggunakan data sekunder. Faktor pemicu penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan anggota kepolisian,terutama psikologi polisi juga dapat mempengaruhi kecanduan narkoba. Ekonomi adalah akar permasalahan dari segala kejahatan. Stress adalah suatu keadaan emosi tidak stabil dan keadaan yang merupakan akibat dari berbagai masalah, kebosanan dan ketidakmampuan untuk memenuhi keinginan/harapan. Sanksi pidana terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan sabu sanksi pidana terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk petugas polisi, tetapi juga untuk anggota lain yang telah dihukum karena penyalahgunaan narkoba. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dan ancaman pidana bagi pelakunya diatur dalam berbagai Psl, yaitu Psl 111, Psl 127, Psl 129 dan Psl 137. Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab.Karo. (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ) Penyalahgunaan Narkoba Golongan I untuk Ruspiccal Sihombing Ruspiccal Sihombing tidak layak untuk tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam ketentuan. Dalam kasus Psl 112 (1) UU No. 35 Golongan I 2009 bukan merupakan jenis sabu karena keadaan hukum persidangan memenuhi unsur-unsur yang ditemukan dalam Psl 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Jenis Sabu. ABSTRACT This article aims to analyze the reports of members of the National Police, Kabanjahe District, Karo Regency, who committed the crime of narcotics in the type of crystal meth. Sanctions given by police agencies against members of the police who abuse methamphetamine narcotics. Juridical Analysis of the Crime of Narcotics Abuse Types of Sabu by Police Members in Kabanjahe District, Karo Regency (Case Study No. 199 / PID.SUS / 2017 PN.KBJ). This research uses normative legal research. The nature of the research is descriptive, the data source used is secondary data. Data analysis was carried out by qualitative analysis and analysis using secondary data. The factors causing the type of methamphetamine narcotics that are members of the police, are the mental attitude of a policeman, stress, family environment and weak law enforcement officers. Sanctions Given by the Police Agency against Members of the Police who Misuse Sabu-Type Narcotics, criminal sanctions against individuals in the Narcotics Police are enforced by Law no. 35 of 2009. Juridical analysis of the crime of abuse of narcotics types of methamphetamine by members of the National Police in Kabanjahe District, Karo Regency. Narcotics Abuser Category I for himself "against the defendant Ruspiccal Sihombing was inaccurate because the elements contained in the article were not fulfilled, the Panel of Judges should be more precise in applying Article 112 Paragraph (1) of Law no. 35 of 2009, namely "without rights and against the law to own, keep, control, or provide narcotics. My category is not a type of methamphetamine plant. Keywords: Crime, Narcotics Abuse, Types of Sabu.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING DI KOTA MEDAN BERDASARKAN UU No. 13 TAHUN 2003 Joshua Dewantoro Simatupang; Margaretha E.M. Pandia; Vebri Valentine
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1732

Outsourcing is a work system, namely the existence of one company which provides certain work abilities to other companies where they need it. The State of Indonesia as a state of law makes a law to protect every implementation and the parties in this outsourcing work system, the Law is Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. The enactment of the Manpower Law has not been able to provide legal protection for parties in the outsourcing work system, especially for workers. This study aims to determine the form of outsourcing in Indonesia, determine the effect of the implementation of the Indonesian outsourcing work system and also find out the legal protection for outsourcing workers based on the Decision: No. 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. The information sorting method is complemented by additional information sorting strategies, in particular by utilizing library information which is sourced from court decisions, laws and regulations, journals and mass media. The conclusion of this test, that re-evaluation is the right approach of the company in terms of business capabilities, but workers who do the work should not lose their rights which have been guaranteed by the relevant laws and guidelines. In terms of being identified with the situation of Decision No. 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn in accordance with the Manpower Law, it is the commitment of the management to terminate workers who are still working for a certain period of time to pay remuneration for the remainder of the agreement.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
nurbaedah

Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name nurbaedah

Contact Email mizanjurnalilmuhukum@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official mizanjurnalilmuhukum@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
nurbaedah

Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA