cover
Contact Name
Muhammad Solihin
Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Phone
+6282133515052
Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Trias Politika
ISSN : 25977431     EISSN : 25977423     DOI : 10.33373
Core Subject : Social,
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika" : 10 Documents clear
PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI Sahri Muharam; Alsar Andri; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.082 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1468

Abstract

Ketidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara), adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dan faktor-faktor penghambat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat mengenai peranan camat yang tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni, membina atau pembinaa penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan dalam pembinaan yang terkhusus pada pembinaan administrasi yang berada pada kategori angka 43 %.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KELUARGA PERSEPEKTIF GENDER Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.462 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1473

Abstract

Kajian Pemberdayaan Masyarakat pesisir Batam, Karimun, dan Kepulauan Lingga berbasis keluarga bertujuan untuk mengetahui startegi, model dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Analisis ini bermanfaat untuk memberikan rekomedasi solusi dan model untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara berkenjutan. Kajian ini merupakan analsis metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan gender. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; Learning by doing, Problem solving, Self evaluation, Self development and coordination, Self selection, Self decisim independent variable. Konsep ini memberikan arah dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisi Batam, Lingga dan Karimun sebagai masyarakat pesisir kepulauan, dengan segenap potensi alam yang sangat besar, dengan itu semuan mereka membutuhkan sumber daya manusia sebagai kekuatan untuk mengelola potensi laut, perikanan, pertanian, home industry yang ada. Ada keyakinan besar dengan kekuatan sumber daya manusia sebagai word view atau cara mereka melihat dunia, potensi yang memiliki nilai sosial, ekonomis dan sebagainya sebagai kekuatan besar bagi mereka.
FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM Meri Enita Puspita Sari; Diah Ayu Pratiwi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.508 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1464

Abstract

Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan komunitas suku laut. Berbagai program, pelatihan dan pendidikan keterampilan telah dilakukan oleh pemerintah kepada Suku Laut ini untuk meningkatkan keterampilan dasar mereka, namun program-program yang dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk dapat menggambarakan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suku laut Pulau Bertam. Berdasarakan hasil penelitian, Perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat suku laut pulau Bertam mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial. komunitas Suku Laut masih bergantung kepada hasil tangkapan ikan secara tradisional saja dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, hal tersebut terlihat dari kualitas air yang diperoleh, rumah yang ditempati dan peralatan tangkapan ikan yang belum memadai, diaspek sosial lainnya komunitas masyarakat  Suku Laut didapati masih tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama antara satu sama lain. Selain faktor agama yang berbeda, masyarakat lebih banyak berkumpul dengan keluarga masing-masing dibanding berbaur dengan masyarakat lainnya yang lain. Aspek budaya juga mempengaruhi perubahan hidup masyarakat Suku laut. Hal ini terlihat dari mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal kesenian dan generasi yang ada akan berhadapan dengan beberapa ancaman seperti kehilangan identitas Suku Laut sebagai penangkap ikan, kesulitan meneruskan kehidupan karana masyarakat mereka masih berada dalam tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang semakin berkembang.
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Linayati Lestari; Dian Mustika Rini; Nova Dwiyanti
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.45 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1469

Abstract

Tulisan ini berisi hasil penelitian mengenai pembangunan daerah sebagai bagian intergral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana pembangunan daerah berdurasi 5 tahun yang didalamnya terdapat penjabaran visi misi pemerintahan daerah. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang ditelah direncanakan oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui capaian dari RPJMD kepulauan Anambas di Tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan adalah Efektivitas, Efisiensi, Perataan, dan Responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan alat analisis yaitu, indikator Efektivitas, Efiensi, Kecukupan, Perataan, responsivitas dan Ketepatan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang urusan pekerjaan umum belum terlaksanakan sepenuhnya oleh dinas pekerjaan umum penataan ruang dan pemukiman kawasan karena kendala-kendala yang ada. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa evaluasi pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih belum berjalan dengan semestinya karena terdapat beberapa kendala dari faktor dana yang tidak mencukupi untuk membiayai semua perencanaan, lokasi dan kondisi alam yang kurang mendukung dan juga sumber daya manusia yang masih belum cakap atas program atau kegiatan tersebut.
PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESETARAAN GENDER Nurhayati Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.502 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1465

Abstract

Peran PKK adalah sebagai fasilitator dalam mendukung program-program pemerintah Kota Batam sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya PKK dalam keluarga masih minim akan tetapi indikator lainnya seperti pendidikan,sikap dan sosial justru lebih berperan penting dan dominan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga di Kota Batam khususnya Kecamatan Batu Aji. Sedangkan indikator pengalaman tidak terlalu berperan penting dan signifikan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga keluarga dalam peran pemberdayaan PKK tersebut.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2017 Muhammad Solihin; Ronald Parlindungan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1033.652 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1470

Abstract

Permasalahan pengangkutan sampah di Kota Batam menjadi masalah utama pemerintah karena gap tonase sampah dan armada pengangkut yang tidak berimbang sehingga menyebabkan tidak terangkutnya sampah di TPS hingga menimbulkan bau dan sumber penyakit. Manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bagi masyarakat penelitian ini memberikan pengetahuan masyarakat tentang implementasi pengangkutan sampah di Kota Batam. Metode penelitian mengunakan pedekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2018. Tempat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tempat lain di lokasi Mitra pengangkutan sampah. Sumber data dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengeumpulan data dengan mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data mengunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan pada indicator input terdiri dari (1) Peraturan Daerah yang menjadi panduan Hukum, (2) Organisasi Pelaksana terdiri dari DLH Kota Batam, Kecamatan, dan Mitra, dan (3) Sumberdaya terdapat sumberdaya manusia, armada pengangkutan dan keuangan. Indicator output, (1) Akses, (2) Frekuensi (3) Cakupan, (4) Bias, dan (5) Ketepatan layanan secara umum dilakukan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan umumnya berjalan baik namun ada permasalahan krusial yakni kondisi lingkungan dan sumberdaya yang perlu ditingkatkan terus menerus sesuai dengan kondisi tonase.Kesimpulan pengangkutan sampah di Kota Batam pada Tahun 2017 sekitara 82 persen sampah telah ditanggulangi oleh Pemerintah dengan baikkecuali Kecamatan Belakang Padang, Galang Baru dan Bulang. Ada beberapa masalah teknis pengangkutan yang mesti diperhatikan seperti jumlah dan perawatan armada, jumlah satuan tugas, bin container yang tidak memakai tutup dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi dan lebih meminimalkan rumah liar, sumberdaya perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi tonase.
PENGARUH KONFLIK INTERPERSONAL, BEBAN KERJA, DAN KOMUNIKASI TERHADAP STRES KERJA KARYAWAN PT. VIKING ENGINEERING BATAM Esther Endang Dwi Lestari; Sri Langgeng Ratnasari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (827.358 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik interpersonal, beban kerja, dan komunikasi baik secara simultan maupun parsial terhadap stres­ kerja karyawan PT. Viking Engineering Batam. Sampel penelitian ini adalah 57 karyawan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji R2. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu pengukuran data statistik obyektif dengan pengolahan data menggunakan ­software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik interpersonal, beban kerja, dan komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap stress kerja karyawan PT. Viking Engineering Batam, hal ini dibuktikan dengan uji F yang menunjukkan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa konflik interpersonal dan beban kerja secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan hasil nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,552 untuk variabel konflik interpersonal dan 0,590 untuk variabel beban kerja. Tetapi hasil uji t menunjukkan bahwa komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap stress kerja, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan  nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002.
DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL STUDI KASUS DINASTI KOTA BANTEN Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.274 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1471

Abstract

  Abstract Political dynasties can be understood as a political strategy to maintain power by passing down the power that has been held by others who are still among relatives. First, the stagnation of the cadre of political parties in capturing qualified regional head candidates, thus creating political pragmatism by encouraging relatives the regional head's family to become a public official. Second, the context of the community that maintains the status quo conditions in the region that want the regional head to rule by encouraging the family or people close to the regional head to replace detention. Political dynasty is a negative excess of regional autonomy that makes hijacked democracy by the circulation of genealogical core relations, based on kinship relations and outside of genealogical lines that have an interest in perpetuating family power. In practice, the actualization of political dynasties is carried out with several perspectives, namely neopatrimonialism, political clan, and political predators.  The development of political dynasty at the local level can also be interpreted as a form of local 'Cendanaisasi'. The term cendanaisasi refers to the Cendana Family during the 32 years of President Soeharto's leadership which was very powerful in Indonesia's political economy. All key government posts are controlled by children, sons-in-law, nephews, and other relatives, so that this power becomes lasting for three decades of government. This pattern is actually being developed and exemplified by local elite families that the local democratic process can be traced by placing relatives in regional strategic positions. Keywords: Local Politics, Dynasty, Regional Government  Abstrak Dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga, Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahanan. Dinasti Politik merupakan ekses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (hijacked democracy) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggengan kekuasaan family. Dalam prakteknya sendiri aktualisasi dinasti politik dilakukan dengan beberapa sudut pandang yaitu neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik. Berkembangnya dinasti politik di tingkat lokal juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk ‘Cendanaisasi’ lokal. Istilah cendanaisasi merujuk pada Keluarga Cendana semasa 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia. Semua pos-pos kunci pemerintahan dikuasai anak, menantu, kemenakan, maupun kerabat lainnya, sehingga kekuasaan tersebut menjadi langgeng selama tiga dekade pemerintahan. Pola itulah yang sebenarnya sedang berkembang dan dicontoh oleh para keluarga elit lokal bahwa proses demokrasi lokal bisa ditelikung dengan menempatkan kerabat dalam posisi strategis daerah. Kata Kunci: Politik local, Dinasti, Pemerintahan daerah
EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM Yustinus Farid Setyobudi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.542 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1467

Abstract

Dengan dibukanya kran pemekaran wilayah sejak era reformasi, banyak daerah otonom baru yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34 provinsi. Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sebagai cikal bakal bagi daerah untuk memekarkan diri dari daerah induknya. Undang-Undang tersebut juga dianggap sebagai penguatan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dulu yang sangat sentralistik tapi sekarang daerah diberi keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan pemerkaran wilayah, khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, sejak 2002 lepas secara administrasi dengan Provinsi Riau sebagai daerah induknya. Beberapa tahun yang lalu Kota Batam juga ada wacana untuk memekarkan wilayahnya, yang saat ini ada 12 Kecamatan, akan dimekarkan menjadi 16 kecamatan. Padahal dalam pelayanan publik, Kota Batam belum memerlukan daerah administrasi baru, yang dibutuhkan saat ini adalah corak Kota Batam itu sendiri. Selain itu masih banyak lagi permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rika Ramadhanti
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.186 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1472

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD merupakan suatu petunujuk bahwa demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Untuk menunjang kinerja DPRD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Page 1 of 1 | Total Record : 10