Jurnal Trias Politika
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PEMANFAATAN GOOGLE DRIVE DALAM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Askarmin Harun]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1666.649 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2408
<![CDATA[Reformasi 1998 menunjukkan adanya gerakan sosial masyarakat yang mendorong adanya perubahan terhadap krisis multidimensi dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan Birokrasi. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Reformasi pada bidang birokrasi menjadi bagian yang cukup penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Reformasi Birokrasi dapat mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), profesional dan berintegritas tinggi baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah adalah bentuk kongkrit penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi yang akuntabel dan terukur. Seiring perkembangan zaman yang didorong dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan media dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemanfaatan media juga dapat membuat pelaksanaan reformasi birokrasi terlaksana secara transparan dan akuntabel.]]>
<![CDATA[MENEROPONG SMART CITY KOTA JAMBI DARI PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN DAN POLA PENGEMBANGAN KAMPUNG BANTAR ]]>
<![CDATA[Hafizoh Yuelsa Bela]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (793.5 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2409
<![CDATA[Program kampung bantar Kota Jambi berhasil mendapatkan prestasi dan pengakuan secara internasional yang mewujudkan Kota Jambi sebagai smart city. Namun ditengah keberhasilan pemeritah tersebut terdapat beberapa permasalahan Kota serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah sejalan dengan perkembangan industri yang menjadi isu negara dunia yakni era revolusi industri 4.0. Tulisan ini berfokus pada permasalahan perkotaan dan tantangan yang dihadapi Kota Jambi dalam mewujudkan smart city dibalik kesuksesannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini juga membutuhkan data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pemerintah daerah Kota Jambi yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni data yang terkumpul akan dikategorisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif hingga diperoleh kesimpulan berupa permasalahan Kota dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Kota Jambi dalam mewujudkan smart city. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Jambi dan tantangan yang paling utama adalah pembangunan sumber daya manusia baik aparatur pemerintah maupun masyarakat yang berkualitas demi mewujudkan smart city, namun dibalik itu semua smart city Kota Jambi mampu menunjukkan eksistensinya sebagai potensi dalam menyelesaikan masalah perkotaan di Kota Jambi.]]>
<![CDATA[KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.777 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2406
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang pelaksanaan proses koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data dikumpulkan dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dilakukan sacara langsung ketika petugas Dinas Perhubungan telah ada dilapangan proses komunikasi dilakukan dengan teknologi informasi dengan menggunakan HT yang dapat membuat komunikasi menjadi satu arah sehingga mengurangi terjadinya perdebatan. Pada indikator kompentensi partisipan menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan pada pegawai Dinas Perhubungan seperti kondisi ban kendaraan, lampu dan posisi roda, memahami tentang trayek kendaraan perkotaan sedangkan kompentensi yang dimiliki Satlantas Polrestabes yaitu pemahaman aturan hukum dan juga tata laksana penindakan. Pada indikator kesepatakan dan komitmen Dinas Perhubungan terbatasi kewenangannya hanya pada pemeriksaan teknis kondisi kendaraan tetapi untuk penindakan kepolisian yang memiliki kewenangan sehingga koordinasi penting dilakukan. Penetapan kesepakatan tentang koordinasi dilakukan pada saat ada kegiatan memerlukan keterlibatan sejumlah pihak maka akan dibuat surat secara formal dan berdasakan aturan yang berlaku. Insentif koordinasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas yang telah dikoordinasikan apabila terjadi pelanggaran maka tidak ada sanksi khusus yang disepakati hanya pertanggungjawabannya kembali pada instansi masing-masing. Pada indikator feedback hal yang menjadi yaitu proses komunikasi persuasif yang terkadang lama sehingga waktu pelaksanaan operasi lalu lintas juga ikut bertambah.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES KEBIJAKAN DI MASA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Ronald Parlindungan]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (834.267 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2407
<![CDATA[Partisipasi publik adalah konsekuensi dari kehidupan demokrasi. Namun pada prakteknya peran serta masyarakat dalam partisipasi publik sering kali diabaikan. Padahal dikatakan dalam perundang-undangan Negara wajib menyediakan ruang bagi peran serta publik terutama dalam proses penetapan kebijakan di era reformasi. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana pentingnya partisipasi publik, kendala-kendala yang dihadapi serta beberapa kemungkinan solusi untuk menyikapi kendala-kendala yang ada. Pendekatan utama yang dilakukan adalah studi dokumentasi serta hasil pengamatan penulis dilapangan. Adapun kesimpulan dari tulisan ini memperlihatkan bahwa partisipasi publik akan terwujud apabila ada kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya hal ini serta meningkatnya kapasitas tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA BATAM TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Johan Sabara]]>;
<![CDATA[Amrullah Rasal]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2503
<![CDATA[Pemiihan Umum tahun 2019 adalah pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Salah satu tahap dalam Melaksanakan Pemilu tersebut adalah pendaftaran partai politik yang akan mengikuti pemilu melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU telah menentukan 16 Partai Politik yang akan mengikuti pemilu tahun 2019. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian yang akan mencoba menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendetail. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam penetapan partai politik peserta pemilu di Kota Batam tahun 2019 meliputi kerjasama lintas organisasi, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, kondisi social ekonomi dan politik masyarakat serta disposisi implementor. Untuk beberapa hal tertentu masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius terutama dalam pemberian pembinaan secara berkelanjutan agar penanganannya bisa lebih efektif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA BATAM TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Sabara, Johan]]>;
<![CDATA[Rasal, Amrullah]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2503
<![CDATA[Pemiihan Umum tahun 2019 adalah pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Salah satu tahap dalam Melaksanakan Pemilu tersebut adalah pendaftaran partai politik yang akan mengikuti pemilu melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU telah menentukan 16 Partai Politik yang akan mengikuti pemilu tahun 2019. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian yang akan mencoba menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendetail. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam penetapan partai politik peserta pemilu di Kota Batam tahun 2019 meliputi kerjasama lintas organisasi, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, kondisi social ekonomi dan politik masyarakat serta disposisi implementor. Untuk beberapa hal tertentu masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius terutama dalam pemberian pembinaan secara berkelanjutan agar penanganannya bisa lebih efektif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM E-GOVERNMENT KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Gerry Armando]]>;
<![CDATA[Muhammad Solihin]]>;
<![CDATA[Diah Ayu Pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2504
<![CDATA[E-government merupakan teknologi informasi dan komunikasi agar mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi Pemerintahan. Kecamatan Batam Kota memiliki website yang kurang aktif dalam melayani dan berbagi informasi kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat program website Kecamatan Batam Kota. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Pengumpulan data melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai e-government di Kota Batam sudah ada namun dalam implementasinya, website Kecamatan Batam Kota belum berjalan efektif dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang di harapkan lebih cepat berbasis website belum dapat terwujud. Ini seharusnya di perhatikan agar website Kecamatan Batam Kota bisa lebih baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM E-GOVERNMENT KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Armando, Gerry]]>;
<![CDATA[Solihin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ayu Pratiwi, Diah]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2504
<![CDATA[E-government merupakan teknologi informasi dan komunikasi agar mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi Pemerintahan. Kecamatan Batam Kota memiliki website yang kurang aktif dalam melayani dan berbagi informasi kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat program website Kecamatan Batam Kota. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Pengumpulan data melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai e-government di Kota Batam sudah ada namun dalam implementasinya, website Kecamatan Batam Kota belum berjalan efektif dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang di harapkan lebih cepat berbasis website belum dapat terwujud. Ini seharusnya di perhatikan agar website Kecamatan Batam Kota bisa lebih baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BATAM TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasir]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2502
<![CDATA[Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan sesuai Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanan pengarusutamaan gender di daerah. Untuk pelaksanaan PUG di Kota Batam, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga yang mengurusi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan PUG di Kota Batam untuk mewujudkan kesejahteraan gender antara laki-laki dan perempuan salah satunya permasalahan perempuan, ketimpangan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalan berbagai aspek khususnya Sosial. Solusi yang bisa diberikan dengan memberdayakan perempuan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan. implementasi program dari PUG adalah mewujudkan Batam yang responsife gender dilihat dari tolak ukur yang di gunakan penulis (Edward III): komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi, ungsur ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaran gender khususnya di kota Batam.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BATAM TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Nurhayati, Nurhayati]]>;
<![CDATA[Yasir, Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2502
<![CDATA[Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan sesuai Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanan pengarusutamaan gender di daerah. Untuk pelaksanaan PUG di Kota Batam, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga yang mengurusi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan PUG di Kota Batam untuk mewujudkan kesejahteraan gender antara laki-laki dan perempuan salah satunya permasalahan perempuan, ketimpangan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalan berbagai aspek khususnya Sosial. Solusi yang bisa diberikan dengan memberdayakan perempuan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan. implementasi program dari PUG adalah mewujudkan Batam yang responsife gender dilihat dari tolak ukur yang di gunakan penulis (Edward III): komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi, ungsur ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaran gender khususnya di kota Batam.]]>
