JPPM: Journal of Public Policy and Management
JPPM: Journal of Public Policy and management, with registered number ISSN 2715-2952 (online) is a scientific multidisciplinary journal published by Master of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Makassar It is in the national level that covers a lot of common problems or issues related to the public administration sciences. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JPPM: Journal of Public Policy and Management, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning.
Articles
58 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Ahmad Syawal]]>;
<![CDATA[Muhlis Madani]]>;
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i2.5941
<![CDATA[ABSTRACT The present study aims to understand and analyze implementation of sustainable food agriculture land protection policies in Makassar city. This study uses qualitative method through case-study approach, and uses observation instruments, interviews and documentation to collect data. Informants were selected by purposive sampling, which is furthermore analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The result obtained from this research figures out that Makassar city government does not have a Regional Regulation (PERDA), that organize spatial planing of Makassar city (RTRW) regarding the protection of sustainable agricultural food land in Makassar City. Meanwhile, there is Regional Regulation number 4 of 2015 concerning regional spatial planning of Makassar city which explains that there is an area in Makassar for agricultural area, as regulate in article 72 paragraph (2) that some of the Biringkanaya sub-districts with an area 168,79 hectares is only as a planed or as a cultivated agricultural area which is still in the planning stage, and can be transferred or managed to other things later. The Makassar city government is still in the process of ownership of agricultural land in Makassar city, and is still in the stage of budgeting and formulating a plan to procure a sustainable agricultural food protection area in Makassar City which will be included in the preparation of the new Makassar City regional regulations.Keywords: Policy, Land conservation, Agriculture ]]>
<![CDATA[RESPONSIVITAS PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT DI PUSKESMAS SARJO KABUPATEN PASANGKAYU ]]>
<![CDATA[Hasriadi Hasriadi]]>;
<![CDATA[Abdul Mahsyar]]>;
<![CDATA[Andriana Andriana]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6580
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek responsivitas dan aspek keinginan masyarakat terhadap resposivitas pasien dalam pelayanan unit gawat darurat di puskesmas sarjo kabupaten Pasang Kayu. Jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif yang dimana berarti penelitian ini menggambarkan realita yang terjadi secara rinci dan tuntas. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang.. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, media review dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triagulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas pelayanan unit gawat darurat di Puskesmas Sarjo Kabupaten Pasangkayu cukup baik melalui pendekatan indikator, yaitu: 1). Kemampuan merespon, 2). Kecepatan melayani, dan 3). Ketepatan melayani. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan unit gawat darurat di Puskesmas Sarjo dengan pegawai yang kompeten yang berpegang pada SOP yang telah ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Pasangkayu. Adapun faktor pendukungnya adalah komunikasi yang berjalan baik. Sementara faktor penghambatnya adalah tenaga perawat yang masih kurang, sarana dan prasarana]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSAMPAHAN BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Nurimna Fadliah]]>;
<![CDATA[Fatmawati Fatmawati]]>;
<![CDATA[Hafiz Elfiansyah Parawu]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6284
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan menganalisis implemetasi kebijakan persampahan berbasis collaborative governance di Kota Makassar, dan faktor faktor determinan apa saja yang dihadapi dalam Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis Collaborative Governance di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 5 orang yang ditetapkan secara purposive sampling. Jawaban dari informan dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implememntasi kebijakan persampahan berbasis collaborative governance di Kota Makassar sudah terlaksana. Perilaku organisasi dan antar organisasi telah mengimplemtasikan kebijakan persampahan berbasis collaborative governance di Kota Makassar. Setiap pelaku kebijakan persampahan di Kota Makassar (UPT Bank Sampah, YPN dan BSU) sudah memiliki komitmen untuk berkolaborasi mengimplementasikan kebijakan persampahan di Kota makassar. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan masing-masing pihak dan dibuktikan dengan adanya koordinasi antar Lembaga. Setiap pelaku kebijakan persampahan di Kota Makassar (UPT Bank Sampah, YPN dan BSU) telah mengimplemetasikan secara diskresi kebijakan persampahan tersebut. Perilaku kelompok sasaran diimplemetasikan sesuai respon positif dari setiap Bank Sampah Unit (BSU) yang juga sebagai kelompok sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya respon yang positif atas kebijakan persampahan di Kota Makassar. Faktor pendukung dalam proses penerapan prinsip-prinsip good governance adalah faktor komunikasi dan factor dukungan sumberdaya. Kata Kunci: Implemetasi Kebijakan, Collaborative Governance]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN ENREKANG ]]>
<![CDATA[jumarni ludding]]>;
<![CDATA[Budi Setiawati]]>;
<![CDATA[Jaelan Usman]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6581
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif.Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif.Peneliti mengunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan sebanyak 7 orang. Berdasarkan pandangan penulis bahwa informan yang telah ditunjuk mempunyai pengetahuan dan dianggap berpotensi dalam memberikan informasi tentang Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang belum efektif. . Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tiga aspek yaitu pencapaian tujuan dimana kurangnya kegiatan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan P2TP2A, aspek integrasi dikatakan kurang efektif sebab P2TP2A kurang melakukan komunikasi dengan instansi ekstenal serta aspek adaptasi dikatakan kurang efektif sebab kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pelayanan terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMP Negeri 4 Sungguminasa ]]>
<![CDATA[Herly herly]]>;
<![CDATA[Muhlis Madani]]>;
<![CDATA[Fatmawati Fatmawati]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6577
<![CDATA[Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di SMP Negeri 4 Sungguminasa dengan beberapa variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perilaku hubungan antar organisasi, perilaku pelaksana tingkat bawah dan perilaku kelompok sasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) adanya komitmen dan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dengan SMP Negeri 4 Sungguminasa. Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa ditunjukkan pada kegiatan supervisi dan pembimbingan yang dilakukan oleh Pengawas Bina pada kepala sekolah dan guru SMP Negeri 4 Sungguminasa. DPRD Kabupaten Gowa sebagai lembaga legislatif berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi jalannya kebijakan SKTB di Kabupaten Gowa mengawal kebijakan SKTB dengan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. (2) Fungsi kontrol yang dilakukan dalam administrasi maupun dalam proses pembelajaran dengan melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala kepada guru.(3) Adanya dukungan positif dari guru dan siswa terhadap pelaksanaan kebijakan SKTB dengan adanya kesediaan guru melaksanakan administrasi pembelajaran dan penilaian pembelajaran serta evaluasi penilaian melalui program remisi dan pengayaan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BERAS BADAN URUSAN LOGISTIK DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PINRANG ]]>
<![CDATA[Ummi Kalsum]]>;
<![CDATA[Muhammadiah Muhammadiah]]>;
<![CDATA[Anwar Parawangi]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6582
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jumlah informan 11 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk implementasi kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang yaitu; 1) Komunikasi, hubungan komunikasi Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik, termasuk dengan mitra kerja yaitu pengusaha kilang padi yang selalu berkoordinasi dan berkomunikasi langsung kepada BULOG terkait harga beras. 2) Sumber Daya, dalam hal ini sumber daya masih kurang memadai termasuk sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yaitu fasilitas masih kurangnya alat-alat mesin yang bisa menghasilkan beras premium. 3) Disposisi, kemampuan Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang belum maksimal dalam mengotrol dan mengkoordiasi kegiataan pengadaan beras BULOG, sehingga Perum BULOG melakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengadaan beras. 4) Struktur Birokrasi, Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang dalam menjalankan kebijakan pengadaan beras sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang terkait kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 PADA SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Andi Faradillah]]>;
<![CDATA[Abdi Abdi]]>;
<![CDATA[Nasrul Haq]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6578
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 pada Sekretariat Satuan Tugas Penangnan Covid-19 Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Strategi organisasi dalam penanggulangan Covid-19 pada satuan tugas Penanganan covi-19 kota Makassar bahwa visi dan misi pada satuan penanganan covid-19 tidak dijabarkan atau tidak tertuang. 2) Strategi program dalam penanggulangan covid-19 pada satuan tugas penanganan covid-19 kota Makassar telah dilaksanakan dengan maksimal, dilihat dari keterkaitan antara program dan tugas yang diberikan. 3) Strategi pendukung sumber daya dalam penanggulangan Covid-19 memerlukan anggaran yang dinamakan Biaya Tak Terduga (BTT) yang didapatkan dari APBD. 4) Dalam Strategi kelembagaan beberapa strategi yang diambil oleh pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 yaitu Strategi pertama, adalah peningkatan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarakk.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RSUD LANTO DAENG PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO ]]>
<![CDATA[Mukhtar Tompo]]>;
<![CDATA[Muhlis Madani]]>;
<![CDATA[Fatmawati Fatmawati]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5320
<![CDATA[The purpose of this study is to describe and analyze the application of the principles of good governance in public services, the supporting and inhibiting factors for the application of the principles of good governance, and the output of public services at the Lanto daeng Pasewang Regional General Hospital, Jeneponto Regency. This research uses qualitative research. The instrument used in this study was the interview with the informant, then the answers from the informants were analyzed and described descriptively. The results show that the implementation of good governance related to participation has been carried out, but there is still something that needs to be invited to participate, namely community participation (NGO), related to transparency has not been fully implemented, related to responsiveness has not been implemented, related to accountability is not applied by the management of Lanto Daeng Pasewang Regional Hospital. . Supporting factors in the process of implementing the principles of good governance are the factors of cooperation and communication factors. The output of the service system at Lanto Daeng Pasewang Regional Hospital has not been effective in implementing the service standards of the RSUD considering that the administration is still slow and is still waiting for days to get the results of the examination.]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO ]]>
<![CDATA[Fitriany S.]]>;
<![CDATA[Abdul Mahsyar]]>;
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5137
<![CDATA[Isu penting yang berkembang di tengah-tengah geliat perkembangan profesi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah masih relatif rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh pegawai negeri sipil bila dibandingkan dengan karyawan-karyawan swasta atau BUMN. Bahkan banyak pihak yang mengkambing hitamkan aspek gaji sebagai faktor penyebab pada rendahnya integritas pegawai negeri sipil, termasuk penyebab terjadinya korupsi atau penyelewengan-penyelewengan kekuasaan dan wewenang dalam lingkungan kerjanya. Terkait hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan kebijakan terkait upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dari PNSD yaitu dengan memberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh PNSD. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menguji tingkat ekspalanasi. Tipe penelitian ini adalah asosiatif yaitu menghubungkan dua variabel atau lebih, sedangkan sesuai prosesnya dan jenis datanya penelitian ini besifat kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Kompensasi finansial langsung yang diterima pegawai berupa insentif, dan Uang Tambahan Penghasilan yang dibayar berdasar prestasi kerjanya, pembayarannya sering tidak memuaskan pegawai, sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan pegawai sering tidak dapat terpenuhi, 2) Kompensasi finansial tidak langsung yang diberikan kepada pegawai masih sering adanya keluhan pada kualitas layanan asuransi kesehatan terutama berkaitan dengan pengadaan obat-obatan bagi pegawai yang sakit. Sedangkan dari segi fasilitas kerja, cukup memuaskan, 3) Kompensasi non finansial, masih adanya pegawai yang merasa tidak adil dalam pengangkatan dan penempatan pegawai dalam jabatannya. Sedangkan lingkungan kerja terdapat iklim yang cukup kondusif dalam bekerja, dan 4) Hasil uji hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai, di mana nilai koefisien regresi memperlihatkan bahwa setiap peningkatan kompensasi pegawai akan diikuti oleh kenaikan kepuasan kerja mereka dalam bekerja, dalam arti bahwa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pegawai, baik kebutuhan fisiologis berupa kompensasi langsung (berupa uang) maupun kompensasi dalam bentuk tidak langsung (pengembangan karier) berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja pegawai.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Abd. Rahman]]>;
<![CDATA[Muhlis Madani]]>;
<![CDATA[Jaelan Usman]]>
<![CDATA[ JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/jppm.v3i1.4901
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di Pantai Losari Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih secara purposive. Teknik Analisis Data mengunakan Model Interaktif Miles.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah daerah Kota Makassar dalam menangani pedagang Kaki Lima melalui 3 bentuk yaitu: 1) Penataan.’ Menetapkan daerah Metro Tanjung Bunga sebagai lokasi berjualan secara tidak permanen setiap hari minggu dengan aturan yang berlaku. 2) Pembinaan.’ Dilakukan melalui organisasi Appatangkasa dengan bekerja sama satpol pp dengan menberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar pedagang kaki lima senantiasa taat terhadap lokasi tempat berjualan sesuai dengan ketetapan pemerintah. 3) Pengawasan.’Dilakukan melalui Satpol PP dengan menertipkan Pedangang Kaki Lima jika melanggar aturan demi menegakkan keamanan dan ketertiban jualan di daerah Metro Tanjung Bunga. ]]>
