cover
Contact Name
Fatmawati
Contact Email
jppm.map@unismuh.ac.id
Phone
+6282349735264
Journal Mail Official
kahar.saleh@unismuh.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan 90221
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JPPM: Journal of Public Policy and Management
ISSN : 27236633     EISSN : 27152952     DOI : https://doi.org/10.26618/jppm
JPPM: Journal of Public Policy and management, with registered number ISSN 2715-2952 (online) is a scientific multidisciplinary journal published by Master of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Makassar It is in the national level that covers a lot of common problems or issues related to the public administration sciences. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JPPM: Journal of Public Policy and Management, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning.
Articles 58 Documents
KNOWLEDGE MANAGEMENT DAN PENGARUHNYA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR Muh. Said; Fatmawati Fatmawati; Lukman Hakim
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 2 (2020): PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i2.4570

Abstract

Changes in the environment experienced by organizations require organizations to make adjustments to answer all future challenges. The strength that must be possessed by the organization is to realize the concrete concept that becomes a tool to make changes. One of them is knowledge management, because knowledge management is an organizational activity that manages knowledge as an asset, wherein various strategies there is the right distribution of knowledge to the right people in a fast time until they interact with each other from various knowledge and apply it in daily work for performance improvement. Knowledge Management integration in the decision-making process can be interpreted as a structured and systematic process in acquiring, distributing, and utilizing knowledge to support the decision-making process. The position of knowledge management in decision making is between two poles of knowledge, namely tacit knowledge on the one hand and the utilization of explicit knowledge in decision making on the other. Explicit knowledge emphasizes the implicit role of knowledge management in influencing actors involved in decision making. Research design using quantitative methods. The instruments used in this study were questionnaires. The results showed that the implementation of Knowledge management has a positive effect on decision making in the Regional Development Agency of Takalar regency.
KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Sitti Sahara Syamel; Abdul Mahsyar; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3604

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas yang disebabkan maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan yang menggunakan bahu jalan hingga ke badan jalan. Dan juga untuk mengetahui kordinasi yang digunakan dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Serta mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif dan analisa data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah staf-staf Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja  (SATPOL PP) dan pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar sangat minim, karena Dinas Perhubungan dalam melakukan kordinasi hanya dalam rapat gabungan, rapat rutin dan dalam rapat forum lalu lintas sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya jarang melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan selaku leading sektor. Satpol PP sudah mengetahui tugas-tugas kewajibannya dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar.  
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG Indrayani Tawang; Muhammadiah Muhammadiah; Nuryanti Mustari
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 2 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i2.3583

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis collaborative governance dalam mengatasi limbah industri pabrik gula di Kota Makassar, menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah, masyarakat, dan swasta belum melakukan collaborative governance secara maksimal dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik gula. Cara pengolahan limbah industri pabrik gula masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Belum ada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengolahan limbah tersebut. Limbah yang dihasilkan merugikan warga masyarakat, sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat sekitar pabrik. Pabrik Gula PT. Makassar Tene.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGURANGI ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) MELAHIRKAN DI KABUPATEN ENREKANG Ainun Irada Darungan; Abdul Kadir; Nasrul Haq
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 2 (2020): PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i2.4565

Abstract

This study purposed to find out how the institutionalization of government strategy in reducing maternal mortality rate (AKI)  and how to operationalize the government strategy in reducing maternal mortality rate (AKI)  in Enrekang Regency. This study used descriptive qualitative research .  Data collection techniques were observation, interviews with 5 informants and documentation. Data analysis used interactive analysis models and used 3 types of triangulation in data validation. The results of this study showed that the role of public health midwives in reducing maternal mortality was very important, especially in the role of community empowerment, optimizing Integrated Healthcare Center  activities, and leadership roles in public health and health cadres were expected to be able to encourage the community to carry out self-help activities in  improving health status. The role of community health workers in empowering cadres was very important by increasing the ability of community knowledge and awareness regarding prevention of maternal mortality in Enrekang Regency
KOORDINASI ANTAR SKPD DALAM MENANGGULANGI PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGANGGU LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Auliya Citra R.; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antar SKPD dalam menanggulangi pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu arus lalu lintas di Kota Makassar dengan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarSKPD di Kota Makassar dalam menanggulangi PKL yang menganggu arus lalu lintas adalah dengan mengadakan pemantapan konfirmasi, pembentukan tim terpadu, sinergitas tiap instansi, rutin mengadakan sosialisasi diskusi umum, pengecekan petugas di lapangan, dan melakukan pembinaan secara intens. Proses penertiban dilakukan secara teknis melalui pemberian surat peringatan, pendekatan secara persuasif, dan langkah alternatif terakhir adalah dengan penertiban paksa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR Safaruddin Safaruddin; Fatmawati Fatmawati; Burhanuddin Burhanuddin; Hafiz Elfiansya Parawu
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 1 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i1.2581

Abstract

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku organisasi dan hubungan antarorganisasi (organizational and inter-organizational behavior), perilaku implementor level bawah (street level bureaucratic behavior), dan perilaku kelompok sasaran (target grup behavior) dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui PKH di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, pada aspek hubungan organisasi dan antarorganisasi terdapat komitmen dari organisasi lintas sektor dalam pelaksanaan PKH, dimana Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan berkomitmen menyukseskan program pemerintah di Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan sebagai perpanjangan tangan dari kementerian masing-masing. Pada aspek perilaku implementor menunjukkan adanya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh implementor level bawah, yakni pendamping, agar program PKH dapat berjalan lebih efektif dan efisien, meskipun di beberapa aspek lainnya, pendamping masih belum mampu mengambil suatu tindakan dalam mengatasi suatu masalah yang ada di lingkup KMP. Pada aspek perilaku kelompok sasaran menujukkan respon positif KPM dengan meningkatnya angka partisispasi belajar siswa dengan adanya bantuan PKH pada bidang pendidikan. Adapun respon negatif muncul dari kurangnya  pemahaman masyarakat terhadap PKH, sehingga dalam proses penyaluran bantuannya masih dinilai diskriminatif.
FUNGSI KONTROL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Sukur Suleman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 2 (2020): PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i2.3858

Abstract

This study discusses the oversight function of the Regional House of Representatives in the implementation of free education as well as the factors that influence the DPRD in the implementation of its supervisory function towards the implementation of free education in South Halmahera Regency. The review of this research is descriptive qualitative, that is, the research provides a clear and complicated picture of what is examined and becomes the subject of discussion, data obtained from informants through observation, interviews and document analysis. The results showed how the supervision of the Regional People's Representative Council in the implementation of free education in South Halmahera Regency was not optimal because the DPRD was more preoccupied with personal affairs and political parties, then the supervisory function was also needed by the ability of DPRD members, political competition and DPRD protection.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2018 DI KABUPATEN BULUKUMBA Andi Armayudi Syam; Anwar Parawangi; Muhammadiah Muhammadiah; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6546

Abstract

Penelitian ini bertujua menggambarkan bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2018 di Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penilaian ini menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) electoral activity dimana melalui pemberian edukasi dengan melakukan pembelajaran dilapangan secara langsung salah satu metode yang dilakukan, membukakan ruang kreasi bagi para pemilih pemula melalui penyaluran minat dan bakat serta hoby para pemilih pemula yang sedang eksis di tengah-tengah masyarakat. (2), lobbying dimana para kandidat memaparkan mulai dari penawaran program.(3) aktivitas organisasi yang lebih mendorong partisipasi aktif para pemilih dengan melibatkan mereka pada struktur tim pemenangan.(4), contacting melauli kegiatan kampanye dan pencoblosan dalam memberikan penawaran-penawaran terkait kebutuhan dan permasalahan pemilih yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi para kandidat jika berhasil menjadi pemenang pada perheletan pemilihan legislative di Kabupaten Bulukumba. Dan (5), violence Para pemilih pemula juga tidak segan-segan melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah jika terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN Kahar Saleh; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.5800

Abstract

This research is motivated by the development of Community Empowerment Institution resources which function as a forum for village communities to plan development and foster village communities. The research method aims to describe the development of local government capacity in empowering farming communities in Bulukumba Regency. In this case, this research uses descriptive type to describe the observed behavior. The research focus is based on the grinddle theory which looks at resources, organizational strengthening, and institutional reform. Data collection includes in-depth interviews, observations and documentation. In his research for about 3 months, the data analysis technique in this study was carried out qualitatively. The results of the study indicate that in carrying out its functions, institutional management is not optimal in developing community empowerment of farmers. Flexible and adaptive institutional development in order to optimize the achievement of national development in a synergistic manner between the central government, regional governments, and institutions. and the factors that hinder Community Empowerment Institutions in carrying out their functions are due to the absence of innovation in management so that there are limited collaboration networks or partnerships with other institutions.
INOVASI PELAYANAN “LARAKU NYATA” BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULUKUMBA Bau Sri Sudarni; Ihyani Malik; Haerana Haerana
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Inovasi Pelayanan “Laraku Nyata” bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang. Data tersebut dianalisis secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data yang didapat sudah jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pelaksanaan inovasi pelayanan “Laraku Nyata” bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah memberikan banyak dampak yang signifikan bagi penyandang disabilitas. Kemudahan dalam melengkapi data-data kependudukan, bantuan-bantuan sosial, kesehatan didapatkan oleh penyandang disabilitas selain itu Inovasi ini telah mampu dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional dan layak dikatakan sebagai Inovasi Pelayanan Publik dengan terpenuhinya ciri-ciri/atribut yang harus dimiliki oleh setiap inovasi pelayanan publik yang dibentuk.