Jurnal Analisis Hukum
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Articles
144 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA EKSPEDITUR TERHADAP KETERLAMBATAN DAN/ATAU HILANGNYA BARANG PADA KONSUMEN (Studi Kasus PT. Pacific Express Cargo) ]]>
<![CDATA[Michael Angelo]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.896 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2687
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri kegiatan pengangkutan yang merupakan komponen utama dalam kegiatan bisnis pasti tidak terhindarkan dari beberapa permasalahan baik itu kehilangan, kerusakan, maupun keterlambatan pengiriman barang yang tentu akan merugikan konsumen. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa dan tanggung jawab ekspeditur terhadap keterlambatan dan/atau hilangnya barang pada konsumen. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta beberapa bahan hukum lainnya seperti bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa Ekspeditur selaku penyelenggara pengiriman barang memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap kerugian yang diterima oleh konsumen karena didasari dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak hal tersebut sesuai dengan doktrin privity of contract mengenai tanggung jawab pelaku usaha hanya sebatas dengan apa yang disepakati dalam perjanjian. Bentuk ganti rugi yang diberikan dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu “pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG PADA INDUSTRI PANGAN ]]>
<![CDATA[elly nurhayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.242 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2680
<![CDATA[Undang-Undang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara eksplisit memuat kewajiban hukum bagi pekerja dan mantan pekerja untuk menjaga rahasia dagang. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan muncul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penelitian ini membahas tentang apa saja akibat hukum dari pelanggaran rahasia dagang di industri makanan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana tidak terdapat aturan mengenai kewajiban hukum pekerja dan mantan pekerja dalam melindungi rahasia dagang di industri makanan, baik dalam industri pengolahan makanan dan minuman. Dampak hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang di industri makanan menimbulkan kerugian bagi pemilik atau pemegang rahasia dagang dan persaingan usaha tidak sehat.]]>
<![CDATA[KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[I Putu Wisnu Dharma Pura]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.496 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i1.238
<![CDATA[Along with the development of law and the community needs that developed rapidly, especially in the globalization era besides the enhancement of public demand for business development in accordance with good corporate governance principles, therefore on August 16, 2007 the Law No. 40 of 2007 was issued, which replace the Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies. Then the enactment of Government Regulation No. 29 of 2016 concerning Changes in Authorized Capital of Limited Liability Company, specifically for beginner entrepreneurs to establish a Limited Liability Company. The provisions of Article 1 paragraph (3) of Government Regulation Number 29 of 2016 regulate: the amount of authorized capital for Limited Liability Company as referred to in paragraph (1) which based on the agreement of the Limited Liability Company founders. Furthermore, in Article 32 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, regulate that the authorized capital of the Company is at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). From the above provisions it can be said, there is a norms conflict that cause multiple interpretations and does not provide legal certainty for the parties. Furthermore, the norms regulated in the Government Regulation should be in line with the norms regulated by the law above it, In this case Law Number 40 Year 2007.Keywords : Authorized Capital, Limited Liability Company, Parties]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI ANCAMAN KEJAHATAN PERBANKAN SKIMMING MELALUI LAYANAN ELECTRONIC BANKING (STUDI KASUS DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Ketut Partha Cahyadi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.022 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2208
<![CDATA[Fenomena kejahatan perbankan dewasa ini semakin canggih apalagi yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan internet. Pembobolan rekening nasabah bermodus skimming melalui fasilitas electronic banking merupakan salah satu tindak kejahatan perbankan yang dapat merugikan nasabah. Pada tanggal 10 November 2016 telah dituangkan dalam media masa online Radar Lombok dengan judul berita Kerugian Skimming BRI Rp.2,7 Milyar. Berita tersebut menjelaskan bahwa telah terjadinya kasus pembobolan rekening dengan bermodus skimming (pencurian data). Nasabah yang dirugikan dalam kasus tersebut dapat dipastikan sebanyak 515 orang. Melihat hal tersebut, pimpinan wilayah BRI Denpasar telah memastikan bahwa adanya kasus tersebut untuk ditangani dan ditindaklanjuti. Setelah ditindak lanjuti 463 orang atau sekitar 90 persen dana kerugian nasabah telah di kembalikan oleh pihak Bank dengan nilai nominal yang mencapai Rp. 1,9 Milliar. Aksi skimming yang telah dilakukan pelaku dengan memasang alat berupa skimmer dan kamera pada perangkat mesin ATM menjadikan kartu dan PIN nasabah yang melakukan transaksi dapat terbaca. Sehingga pelaku melakukan penggandaan kartu dan melakukan transaksi penarikan melalui kartu ATM palsu. Rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan permasalahan tesebut yaitu, (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dari ancaman kejahatan perbankan skimming di Bank Rakyat Indonesia kantor wilayah Denpasar? (2) Bagaimana upaya penyelesaian antara pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming?. Penelitian ini berjenis penelitian secara hukum normatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab, dan teori penyelesaian sengketa sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam menggunakan fasilitas electronic banking di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya penyelesaian pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming yaitu, pihak bank menyelesaikan kasus dengan nasabah melalui penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan proses mediasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT SETELAH KELUARNYA SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 16/25/DKSP TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU ]]>
<![CDATA[Maya Diah Safitri]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Juwita Arsawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.472 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i1.2124
<![CDATA[Penelitian ini meneliti mengenai kejahatan-kejahatan terkait dengan kartu kredit dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Permasalahan yang terjadi yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit sebelum keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu? Dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit sebelum keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian normatif.Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa (1) Perlindungan terhadap nasabah pengguna kartu kredit dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu adalah termasuk upaya hukum pencegahan (preventif) dengan mengimplementasikan mengenai PIN 6 digit sebagai sarana autentifikasi dan verifikasi. (2) Kartu kredit dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan, dalam menggunakan sarana kartu kredit yang kemudian popular dengan istilah cybercrime. Untuk itu diperlukan sebuah aturan hukum baru dalam bentuk Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang transaksi Electronic Transfer Fund khususnya kartu kredit yang sebagai dasar perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit.Kata Kunci : Perlindungan, kartu, kredit, pembayaran.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIHAK KONSINYOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSINYASI PADA PT. DOWN TO EARTH ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.171 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i2.414
<![CDATA[PT. Down To Earth adalah salah satu perusahaan yang menerapkan sistem konsinyasi di Seminyak. Sistem konsinyasi didasarkan pada kepercayaan oleh pengirim melalui perjanjian yang dibuat oleh PT. Merendah. Namun dalam kenyataannya, terkadang ada masalah yang terjadi yang mengakibatkan pelanggaran kontrak. Berdasarkan catatan, ada tiga jenis pelanggaran kontrak dicatat, yang biasanya terjadi di (pengiriman produk, faktur diterima dan produk kerugian). Ini, atter perlu diselesaikan sehingga kita bisa menjaga hubungan baik yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak stan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan akuntabilitas bagi pengirim dan pemahaman dalam menyelesaikan pelanggaran masalah kontrak. Tulisan ini ditulis dengan metode empiris dan teknik analisis data yang bersifat analitis deskriptif. Berdasarkan penelitian tentang perjanjian konsinyasi, masih banyak terjadi pelanggaran kontrak di PT. Down To Earth baik disebabkan oleh lokasi gudang yang sulit dijangkau oleh pengirim atau pengirim memiliki hubungan dekat dengan pemilik PT. Merendah. Sebagian besar pelanggaran masalah kontrak diselesaikan dengan metode non-litigasi yang merupakan negosiasi & mediasi.Kata Kunci: Perjanjian Konsinyasi, Pelanggaran Kontrak, dan Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGGANDAAN KARTU ATM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (Studi Kasus pada Bank BRI Cabang Denpasar) ]]>
<![CDATA[Ni Made Trisna Dewi]]>;
<![CDATA[A.A Mas Adi Trinaya Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Luh Sri Mahendra Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.435 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2656
<![CDATA[Banks are business entities that collect funds from the public in the form of deposits and distribute them to the public in the form of loans and or other forms in order to improve the lives of the masses. The main function of Indonesian banks is as a collector and distributor of public funds. Protection of customers' funds in Indonesia is regulated in the Laws of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banks. The increasing incidence of theft of bank customers' funds through the misuse of the ATM service system, reduced account balance has led to the need for further attention regarding how to guarantee the safety of use of ATMs and the prosecution of perpetrators of ATM duplication that can harm both the users of ATMs or the Bank itself. Based on this background, the problems that can be formulated to be discussed is : Are victims of ATM card duplication guaranteed refund by bank and what is the procedure for refunding for victims of ATM card duplication.This paper uses a method with an empirical type of legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observationThe Conclusion if this research is Laws of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banks. article 37B number (1) stated that: “that the bank guarantees the public funds held at the bank concerned“. The following phrase of Article 37B stated that guarantee of bank customer deposits is carried out by a deposit insurance institution . Further arrangements regarding deposit insurance institutions are regulated in Laws of the Republic of Indonesia Number 10 of 2004 concerning deposit insurance institutions . the procedures begins by making a complaint by reporting through the BRI call center or coming directly to nearest branch of Bank BRI to make a report about loss of funds due to victim of ATM duplication. settlement of complaints from customers is carried out entirely by the head office of Bank BRI. After it is confirmed that the loss of funds is due to victim of ATM duplication, Bank BRI will refund the victims' customers directly through a direct transfer to each customer's account]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.8 TAHUN 2016 MENGENAI PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ayu Suandewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.611 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2559
<![CDATA[Provinsi Bali menerapkan aturan pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor pada tahun 2014 dan telah tercantum pada Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan in telah mengalami perubahan sebanyak dua kali dan saat ini telah disosialisasikan rencangan perubahan ketiga mengenai Peraturan ini. Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah ini terapkan pada bulan Januari 2017. Peraturan Daerah ini dibuat karena ada dua alasan yaitu meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi. Penulis meneliti keefektifan dari Peraturan Daerah ini. Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa target Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah telah menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun sebelumnya, namun dalam hal mengurangi kemacetan belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Bali masih mengalami peningkatan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PT. PLN (PERSERO) APP BALI DENGAN PT.GLOBAL TWIN STAR MELALUI JALUR NEGOSIASI ]]>
<![CDATA[Eka Rahmat Andrianto]]>;
<![CDATA[I Made Wirya Darma]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.062 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i1.247
<![CDATA[State-owned Enterprise PT.PLN (persero) App Bali made a tender on travo 150/20 jobs. The tender was won by PT. Global Twin Star, in it’s work there are disputes in the contract agreement. So from this dispute the author takes the formulation of the problem as follows. How to resolve disputes between the two sides. The second is how the implementation of the settlement results through negotiations. The purpose of the writer is to know and analyze how the results of the settlement through negotiations and also find out whether this implementation is very relevant for both parties each achieved. Agreement made and agreed by PT. PLN (Persero) with PT. Twin Star applies as a law for both parties or called the principle pacta sunt servanda. Settlement through Alternative Dispute Resolution is based on the spirit of win-win solution. Therefore, taking into account future interests, then from the parties to the dispute there must be a desire to maintain their good relationship. Implementation obtained is a continuous relationship of work between the two sides. Where the PT. Global twin star gets additional work from PLN to maintain existing transformer and owned PT.PLN. PLN's transformer is well maintained until the work is done. In a business dispute the parties prefer to avoid to resolve their dispute through the courts. setlement of specific defaults disputes and business disputes in general to be resolved through atlernative negotiated settlement disputes. This is because the company's good name is maintained, cost and time are also more efficient if through this path. The result of dispute resolution through alternative dispute resolution, able to merely render the objectives of the law itself, namely justice, certainty and benefit.Keywords: Dispute Settlement, Wanprestasi, Negotiation.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal) ]]>
<![CDATA[Tjokorda Gde Indraputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.872 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i1.2162
<![CDATA[Dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat ketidakseimbangan kedudukan yang diikuti dengan ketidaksigapan pemerintah dalam membentuk peraturan yang menangani permasalahan tersebut. Perangkat hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selajutnya disebut UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam UUPK terdapat peraturan hukum sebagai upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Dalam undang-undang terdapat jaminan hak-hak dasar konsumen kewajiban produsen, larangan penggunaan klausula baku, tersedianya jalur litigasi dan non-litigasi dalam hukum acara sengketa konsumen.Dalam UUPK, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Namun hal tersebut tidak berarti terhadap perkara-perkara pidana konsumen langsung dipergunakan pidana sebagai upaya penyelesaiannya. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana, melahirkan keadilan retributif yang berorientasi pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Penyelesaian tindak pidana konsumen, lebih tepat menggunakan pidana sebagai tahap akhir (ultimum remidium) bukannya premium remedium. Terhadap perkara pidana yang masih bersifat perdata dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bidang perdata, dalam ranah pidana dikenal sebagai mediasi penal (penal mediation). Merupakan bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan nilai-nilai keadilan restoratif. Perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari sistem hukum. Dengan demikian, mediasi dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.Dasar hukum pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif, secara tidak langsung sudah diakomodir oleh UUPK. UUPK merupakan upaya hukum pencegahan (preventif) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Implementasi konsep restorative justice dalam upaya penyelesaian tindak pidana, dengan menggunakan mekanisme mediasi penal sesungguhnya untuk memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban mendapatkan solusi yang adil (win-win solution). Badan Penyelesain Sengketa (BPSK) memberikan konsumen yang haknya dilanggar oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keadilannya sedangkan sanksi pidana digunakan sebagai pilihan terakhir jika semua proses telah dilakukan.Agar konsumen mendapatkan perlindungan maksimal, hendaknya pemerintah melakukan edukasi yang maksimal terhadap pelaku usaha. Hendaknya pemerintah segera merumuskan satu aturan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang penggunaan nilai-nilai keadilan restoratif. Peraturan yang ada saat ini belum dirasa cukup untuk dipergunakan memberikan perlindungan kepada konsumen.Kata kunci: perlindungan konsumen, sistem peradilan pidana, keadilan restoratif, penyelesaian sengketa, mediasi penal]]>
