cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pahlefi
Contact Email
zaaken@unja.ac.id
Phone
+6282274756007
Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id
Editorial Address
zaaken@unja.ac.id
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27218759     EISSN : 27215318     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 1   2   3   4   5 
Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Yosep Musa Nainggolan; Taufik Yahya; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8923

Abstract

Transition of land rights and ownership rights over units of flats through sale and purchase can only be registered if proven by a deed made by the authorized PPAT according to the provisions of the applicable legislation. The relevant right holder is obliged to register the amendment to his land right to the Land Office, because land registration is a strong proof of the abolition of ownership rights and the legality of the transfer and encumbrance. The purpose of this research is to find out and analyze the reasons for not registering the transfer of land rights and why many people in Selat Village, Pemayung Subdistrict, Batanghari Regency, do not transfer land rights before the PPAT and the legal consequences of the land purchase agreement under the hand as a condition for registration. transfer of land rights. The population in this study is the people of the Selat Village who have been buying and selling land under their hands. The total population is 112 people. With details of 52 people who have been buying and selling land under the hand. The number of samples is 10 people, 6 people doing buying and selling transactions only attended by both parties and 4 others through the Village Head and attended by both parties. Data sources from this study are primary data, secondary data and tertiary data. Analysis of the data used is qualitative, which is an analysis based on the data presented to be classified based on the problem under study and then described based on the legal norms that govern it. Keywords: Buy; Sell; Land Abstrak Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan hak atas tanahnya kepada Kantor pertanahan, karena pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan mengapa masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari banyak yang tidak melakukan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT serta akibat hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Selat yang sudah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Total populasinya adalah sebanyak 112 orang. Dengan rincian 52 orang yang telah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Jumlah sampelnya adalah sebanyak 10 orang, 6 orang melakukan transaksi jual beli hanya dihadiri kedua belah pihak dan 4 orang lagi melalui Kepala Desa dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder serta data tersier. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data-data yang tersajikan untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dideskripsikan berdasarkan norma hukum yang mengaturnya. Kata Kunci: Jual; Beli; Tanah
Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Lolanda Sinaga; Umar Hasan; Permono Permono
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.8934

Abstract

The purpose of this study is to know and analyze the responsibilities of parents towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court. 2. To find out and analyze the obstacles faced in implementing the responsibilities of parents towards children after the divorce in the Jurisdiction of the Jambi District Court. The method used is empirical juridical research type. The formulation of the problem under study regarding the responsibilities of parents towards post-divorce children in the jurisdiction of the Jambi District Court 1. How to implement the responsibilities of parents towards post-divorce children in the jurisdiction of the Jambi District Court; 2. Whatever is the obstacle in the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court. The results of the study show that 1. the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court is not fully implemented 2. the constraints in the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court are the lack of awareness of people parents will have a good future for children, a factor in the inability of parents to finance the financial needs of children. Keywords: Responsibility of Parents, Children, Divorce.   Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1.untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Adapun perumusan masalah yang dikaji mengenai Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi; 2. Apasaja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1. pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi tidak dilaksanakan secara penuh 2. kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak, faktor ketidakmampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak. Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Anak, Perceraian.  
Pendaftaran Merek Dagang Produk Sirup Kayu Manis di Kabupaten Kerinci Prayoga Tayosa; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8978

Abstract

The purpose of this thesis is to find out and analyze what are the factors that cause cinnamon syrup entrepreneurs in the village of Siulak Deras Mudik Gunung Kerinci Subdistrict Kerinci Regency does not register their trademarks and to find out and analyze what the legal consequences of cinnamon syrup entrepreneurs in Siulak Deras Mudik village does not register its trademark. This type of research is empirical juridical. Based on the results of the research, the causal factor for not registering trademarks by Cinnamon Syrup entrepreneurs is the lack of understanding of trademarks, the cost of trademark registration is quite expensive. Furthermore, due to a business not registering its trademark viz. There is no protection of the owner of the trademark rights from acts of piracy, counterfeiting and use of his trademark without permission from the trademark owner. other parties may carelessly use brands that have not been registered for their own benefit. the brand owner will not be safe, so in this case the intellectual ideas that he has to make new innovations for his work become useless because people easily imitate these ideas. If there are legal issues regarding this cinnamon syrup brand then it cannot be resolved through legal channels. Brand which was as a differentiating power is now no longer a differentiating power in trading activities, because everyone can use the brand in a business and competition in the global market. Keywords: brand; registration. Abstrak Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi Faktor penyebab pengusaha sirup kayu manis di Desa Siulak deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci tidak mendaftarkan merek dagangnya dan untuk mengetahui dan menganalisa apa akibat hukum pengusaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik tidak mendaftarkan merek dagangnya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan Hasil penelitian faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha Sirup kayu manis adalah kurangnya pemahaman mengenai merek, biaya pendaftaran merek yang cukup mahal. Selanjutnya akibat suatu usaha tidak mendaftarkan mereknya yaitu. Tidak ada perlindungi pemilik hak atas merek dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek. pihak lain bisa sembarangan menggunakan merek yang belum terdaftar untuk keuntungan sendiri. pemilik merek tidak akan aman, sehingga dalam hal ini ide-ide intelektual yang dia punya untuk membuat inovasi baru untuk karyanya menjadi tidak berguna karena orang dengan mudahnya meniru ide-ide tersebut.jika ada persoalan hukum menganai merek sirup kayu manis ini maka tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum.Merek yang tadi sebagai daya pembeda sekarang tidak lagi sebagi daya pembeda dalam kegiatan perdagangan, karena setiap orang dapat menggunakan merek tersebut dalam suatu bisnis dan persaingan di pasar global. Kata-kata kunci : pendaftaran; merek.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas Aditya Prayoga; Muskibah Muskibah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8991

Abstract

This study discusses the rights of shareholders namely minority shareholders over the acquisition of a Limited Liability Company based on Company law. This study aims to determine and analyze how the form of legal protection for minority shareholders in the event of the acquisition of a Limited Liability Company by analyzing the judge's judgment in deciding Case No. 1102 K / Pdt / 2015 is associated with applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical, using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the legal protection arrangements for minority shareholders on the acquisition of Limited Liability Companies are contained in Article 61 and 62 of the Company Law, but according to Article 126 paragraph (1) states that the acquisition process must pay attention to the interests of minority shareholders, while in Article 126 paragraph (3) , the shareholders' disapproval of the acquisition requesting that the shares be repurchased by the Company (Article 62 of the Company Law) does not stop the acquisition. Judge's consideration in deciding case No. 1102 K / Pdt / 2015, philosophically is a minority shareholder in Legal Standing, that is, it should be a minority shareholder in the Company which is sued not as a Director in the Company itself, its juridical consideration is based on the provisions of the applicable legislation, while its sociological considerations are based on the benefit obtained from the parties to the decision. Keywords: Legal; Protection; Acquisitions AbstrakPenelitian ini membahas hak pemegang saham yaitu pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, dan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 32/Pdt.G/2017 Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena dalil gugatannya merupakan penggabungan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dan bertentangan dengan hukum acara sehingga mengandung cacat formil dan kabur (obscuur libel). Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Akuisisi
Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Raddine Salsabila; Permono Permono
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9000

Abstract

The aim of this study is to find out how the use of traditional land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City based on Kerinci customary law. This research is juridical-empirical that is by collecting data and primary, secondary legal materials and field studies through interviews, and data analysis techniques are carried out qualitatively. Data obtained from field research are primary data and data obtained from books or regulations are secondary data, by studying primary, secondary and tertiary legal materials. This research was conducted by interview method, namely interviewing traditional stakeholders who were very important in the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City. This research report is descriptive in nature, describing a reality that occurs in the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh District by using a descriptive qualitative analysis method, the data obtained is then systematically compiled for later qualitative analysis, then presented in conclusions and suggestion. The results of this study indicate that the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City is not in accordance with the Kerinci customary law. Keywords : Customary; Land Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuhberdasarkan hukum adat Kerinci. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris yakni dengan pengumpulan data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder serta studi lapangan melalui wawancara, dan teknik analisa datanya dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer dan data yang diperoleh dari buku-buku atau peraturan-peraturan merupakan data skunder, dengan mempelajari bahan hukum primer, skunder dan tertier. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, yaitu mewawancari pemangku adat yang sangat berperan penting dalam pengunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengambarkan suatu kenyataan yang terjadi dalam penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dengan mengunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan dalam kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh tidak sesuai dengan peraturan hukum adat Kerinci. Kata Kunci: Tanah; Adat
Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam Duwinta Primania; Johni Najwan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9011

Abstract

In Bajubang District, the population added, is Muslim and works in the field of rubber business, which is profitable, so as to create business opportunities for people who want to become rubber entrepreneurs, it is necessary for rubber entrepreneurs to pay zakat maal from selling rubber which can be categorized as zakat commerce or trade. The purpose of this study is to study and analyze how to implement the results of rubber zakat by rubber entrepreneurs in terms of Islamic law and what happens in the implementation of zakat rubber trading by rubber entrepreneurs. Bajubang District has a population of less than 41,513 people, with 72 rubber entrepreneurs from nine villages in Bajubang District. This research is included in the Empirical research conducted Descriptive is research conducted to examine and see the implementation, status and how to determine the ratio of rubber trade zakat by rubber entrepreneurs, In this study primary data and secondary data are used with data collection methods conducted through interviews and literature studies. . The collected data was analyzed qualitatively. The results of this study indicate the implementation of zakat on the results of rubber trade by rubber entrepreneurs and the implementation that occurs in the implementation of zakat on rubber commerce by rubber entrepreneurs Keywords: Rubber; Business; Zakat. Abstrak Di Kecamatan Bajubang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bekerja di bidang usaha perkebunan karet bernilai ekonomis tingi yang menguntungkan, sehingga menciptakan peluang usaha bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha karet, Maka dibutuhkan kesadaran oleh pengusaha karet untuk membayar zakat maal dari penjualan karet yang dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis  bagaimana pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet ditinjau dari hukum islam dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet. Kecamatan Bajubang jumlah penduduknya kurang lebih berjumlah 41.513 jiwa dengan rincian 72 pengusaha karet dari sembilan desa dikecamatan Bajubang. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan melihat pelaksanaan, status dan cara menentukan nisab zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet, Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpuilan data yang dilakukan melalui wawancaradan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet. Kata kunci:Zakat; Perniagaan; Karet.
Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi Nova Nia; Johni Najwan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9075

Abstract

The aim of this study is to find out and analyze the distribution of zakat for productive bussiness to mustahik that have a right through BAZNAS Jambi City, and then to know and analyze every obstacle in Zakat distribution for productive bussiness by BAZNAZ  in Jambi City. This study is empiric juridical that research the gap between das sollen and das sein. The location of research is in BAZNAZ  Jambi City. Mustahik is population in this research.  The withdrawal  sample in this research using purposive sampling and simple random sampling technique. The introduction is the distribution of productive zakat didnt have control and evaluation by the BAZNAS. Because according to BAZNAS regulation Law Number 3 of  2018 About distribution and utilization of  Zakat, controling and evaluation are BAZNAS’ duty. The result of this research found out  that the reason why Zakat distribution failed. Because BAZNAS didnt have powerful authority to force people for pay Zakat through BAZNAS. Besides Jambi didnt have the Regional Regulation about management Zakat productive and  the coordination process with related institute, regarding the implementation of evaluation and monitoring from BAZNAS. Keyword: Zakat; Productive   Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui BAZNAS Kota Jambi, serta juga untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah kendala pada pendistribusian zakat untuk usaha produktif oleh BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris yaitu meneliti kesenjangan antara das sollen dan das. Lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kota Jambi.Mustahik adalah populasi dalam penelitian ini.Penarikan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan simple random sampling.Yang menjadi latar belakang masalah yaitu pemberian zakat produktif yang tidak ada pengawasan berupa kontroling dan evaluasi dari pihak BAZNAS. Karena menurut peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kontroling dan evalusi itu merupakan kewajiban dari pihak BAZNAS. Hasil penelitian penulis menemukan sebab kenapa pelaksanaan zakat produktif tidak optimal. Sebabnya karena kurangnya dana operasional yang disebabkan BAZNAS Kota Jambi tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam memaksa umat, untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi yang dijamin Undang-Undang. Selain itu faktor belum lahirnya PERDA tentang pengelolaan zakat produktif dalam proses koordinasi dengan instansi terkait, mengenai pelaksanaan evalusi dan monitoring dari pihak BAZNAS. Kata Kunci: Zakat; Produktif
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Pada Rumah Potong Hewan Kota Jambi Bima Pratama; Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9110

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of PKWT in slaughterhouses Jambi, and examine the obstacles that hamper the implementation of PKWT related to the rights of the parties in legal protection for contract workers in slaughterhouses Jambi. The research method used in this study is empirical juridical. The results of this study indicate that the implementation of rights regarding wages, working time, health benefits in the form of BPJS and OHS (Occational Health and Safety) implementation that is not in accordance with the contents of PKWT and constraints that hamper the implementation of the contents of PKWT are the maintenance of unfinished BPJS Health, flexible working hours which cause overtime paid, non-rigid wage systems and slaughterhouses that do not incorporate OHS clauses into PKWT. In implementing work agreements between workers and slaughterhouses in the city of Jambi, a discussion should be held between contract workers and slaughterhouses to straighten out the contents of PKWT and resolve issues related to non-implementation of rights in the PKWT. Keywords: Legal Protection; Temporary Work Aggreement   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PKWT di rumah potong hewan Kota Jambi serta menelaah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan PKWT terkait hak para pihak dalam perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di rumah potong hewan Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terlaksananya hak mengenai upah, waktu kerja, tunjangan kesehatan berbentuk BPJS dan pelaksanaan K3 yang tidak sesuai dengan isi PKWT dan kendala yang menghambat pelaksanaan isi PKWT yaitu pengurusan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung selesai, jam kerja fleksible yang menyebabkan lembur tidak dibayarkan, sistem pengupahan yang tidak rigid serta pihak Rumah Potong Hewan yang tidak memasukkan klausula K3 ke dalam PKWT. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan rumah potong hewan di Kota Jambi hendaknya mengadakan musyawarah antar pihak pekerja kontrak dan pihak rumah potong hewan untuk meluruskan isi dari PKWT serta menyelesaikan permasalahan terkait tidak terlaksananya hak-hak di dalam PKWT tersebut.  Kata kunci: Perlindungan Hukum; PKWT
Perjanjian Penyediaan Air Minum Antara SPAM dengan Pelanggan Di Kabupaten Musi Rawas Utara Rolan Saputra; M. Hosen; Isran Idris
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9113

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara; dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyediaan air minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi sebagai berikut pelanggan SPAM yang banyak melakukan penunggakan pembayaran, pihak SPAM yang tidak memperhatikan beberapa pelanggan tidak menerima aliran air SPAM secara lancar dan kualitas air yang baik; penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara berupa apabila dirugikan oleh SPAM Kecamatan Rawas Ulu dalam pemanfaatan jasa air bersihya itu Konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui nomor telepon atau datang sendiri ke kantor SPAM Kecamatan Rawas Ulu.  Kata kunci: Perjanjian; Hak; Kewajiban   Abstract This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency; and the second to find out and analyze the resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency. The method used is empirical juridical research type. The results showed that the implementation of the rights and obligations of the parties in the drinking water supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency had not been fully implemented. This is due to several conditions as follows: SPAM customers who make a lot of arrears in payment, the SPAM who do not pay attention to some customers do not receive SPAM water flow smoothly and good water quality; resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency in the form of if harmed by the SPAM Rawas Ulu District in the utilization of clean water services. Consumers can submit their complaints through telephone numbers or come in person to the SPAM office in Rawas Ulu District.   Keywords: Pact; Agreement; Right; Duty
Ganti Kerugian Tanah Miliki Masyarakat atas Pembuatan Instalasi Air Bersih Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Raysha Tiara Maharani; Nelli Herlina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin; dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih. Masalah yang diangkat yaitu bagaimana pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dan  apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme ganti rugi pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan dalam ketentuan KUHPerdata dan UUPA dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin, yaitu kendala yang timbul dari dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dan kendala yang timbul dari kedua pihak yang bersengketa.  Kata kunci: Ganti Kerugian; Tanah Milik Masyarakat; Instalasi Air Bersih Abstract This study aims to determine and analyze the implementation of compensation for land owned by the community for the installation of clean water by the Department of Housing and Settlement Areas of Merangin Regency; and to find out and analyze the obstacles faced by the Merangin Regency Housing and Settlement Area Office in the implementation of compensation for land owned by the community for making clean water installations. The problem raised is how the implementation of compensation for land owned by the community for making clean water installations by the Merangin Regency Housing and Settlement Office and what are the obstacles faced by the Merangin Regency Housing and Settlement Office in implementing compensation for community owned land for making clean water installations. . The method used is empirical juridical research type. The results showed that the form and mechanism of compensation for the implementation of compensation for land owned by the community for the installation of clean water by the Department of Housing and Settlement of Merangin Regency has not been running as it should as determined in the provisions of the Civil Code and the LoGA and the obstacles encountered in implementing compensation for land owned the community on the making of clean water installations by the Merangin Regency Housing and Settlement Office, namely the constraints arising from the Merangin Regency Housing and Settlement Office and the constraints arising from both parties in dispute. Keywords: Compensation; Community Land; Water Instalation

Page 2 of 11 | Total Record : 109

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober Vol. 3 No. 2 (2022): Juni Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober Vol. 2 No. 2 (2021): Juni Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober Vol. 1 No. 2 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue