PAMPAS: Journal of Criminal Law
PAMPAS: Journal of Criminal Law (ISSN Print 2721-7205 ISSN Online 2721-8325) is a periodical scientific publication in the field of Criminal Law. The word Pampas comes from the Malay language which means Compensation, Pampas is a traditional Jambi sanction as a law to injure people. This journal is published by the Faculty of Law, Jambi University as a medium for discussing Criminal Law. First published in February 2020, PAMPAS: Journal of Criminal Law is published three times a year, namely in February, June and October. In each of its publications, PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes 8-10 articles on the results of research or research on criminal law. PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes articles on the results of research or studies of criminal law, including: (1) criminal law (2) criminal procedural law (3) criminology (4) victimology (5) special crimes (6) criminal law enforcement (7) criminal law reform (8) penal policy (9) comparative criminal law (10) criminal law and punishment (11) international criminal law (12) criminal customary law (13) criminal justice system (14) Islamic Criminal Law (15) military crime and the study of Indonesian criminal law which is global in nature in accordance with the latest developments in the dynamics of criminal law.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan ]]>
<![CDATA[Tubagus Sukmana]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.16984
<![CDATA[The crime that is rife in the community is a criminal act of extortion with the threat that the victim gives goods or rights (in the form of money or valuables) to the perpetrator so that the victim avoids the threat of the perpetrator. This crime is very detrimental to the victim because the victim can lose twice, the first the victim experiences violence and the second the victim loses his property. The research method uses normative research. The law has regulated the crime of extortion aimed at tackling violations and providing a deterrent effect for perpetrators as well as bringing the perpetrators to justice as fairly as possible for those who committed the crime. Â ABSTRAK Tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dengan ancaman agar korban tersebut memberikan barang atau haknya (berupa uang ataupun barang berharga) kepada si pelaku agar korban terhindar dari ancaman pelaku. Tindak pidana ini sangat merugikan korban karena korban bisa rugi dua kali yang pertama korbannya mengalami kekerasan dan yang kedua korbannya kehilangan harta bendanya. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif. Hukum telah mengatur tentang Tindak Pidana Pemerasan bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pelaku serta mengadili pelaku dengan seadil-adilnya bagi yang melakukan tindak pidana tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan ]]>
<![CDATA[I Ketut Seregig]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Deta Merly Oktavianti]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17071
<![CDATA[The Indonesian Criminal Code has regulated criminal acts and criminal sanctions, according to the crime or violation committed. One of the most common crimes is embezzlement. Embezzlement is a dishonest act by hiding other people's goods/assets by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of controlling, or being used for other purposes. This article discusses the criminal act of embezzlement, especially regarding the crime of embezzlement in office and the judge's considerations in making a decision on the crime of embezzlement in that position. The research method used is normative. embezzlement by using the position contained in Article 374 of the Criminal Code which is an aggravated form of embezzlement, the meaning is that the elements of embezzlement in the basic form have been fulfilled plus elements that are aggravating for the perpetrator. The aggravating factors for the perpetrator are based on the greater trust placed in the person who controls the embezzled object. Several types of giving of trust are used as problems that provide embezzlement in the main form, namely the relationship of the perpetrator who is trusted with the victim who gives the trust.  ABSTRAK Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidananya, sesuai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi lah adalah tindak pidana  penggelapan.  Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Dalam artikel ini membahas tentang tindak pidana penggelapan khususnya tentang tindak pidana pengelapan dalam jabatan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat, maknanya adalah bahwa  unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok sudah terpenuhi ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan bagi pelaku. Faktor faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberikan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan korban yang memberi kepercayaan. ]]>
<![CDATA[Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia ]]>
<![CDATA[Muhammad Zhafran Rahman]]>;
<![CDATA[Hafrida Hafrida]]>;
<![CDATA[Mohamad Rafiq]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17673
<![CDATA[This study tries to explore and analyze the similarities and differences as well as the pros and cons of the settlement process in criminal acts against defamation in Indonesia and Australia. By tracing legal sources of both countries, this study demonstrates that the process of resolving criminal acts of defamation in Indonesia and Australia has several similarities and differences. The similarity rests on the application of two ways of criminal settlements, either by litigation or without litigation. In Indonesia, the settlement of defamation cases is always the domain of criminal law. In such the cases, according to the provisions of the Criminal Procedure Code, a complaint from the victim has to be brought to the Police in order to be set in the court. However, the defamation settlement can also be alternatively conducted through a non litigative way, known as a Restorative Justice system. Whereas in Australia, the settlement of criminal acts of defamation shall be resolved through civil proceedings, after which can be settled through criminal courts recommended with a written approval from the Director of Public Prosecutors.  ABSTRAK                                       Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan, berikut keunggulan dan kelemahan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia. Dengan menelusuri sumber-sumber bahan hukum kedua negara, artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia maupun Australia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak  pada diterapkannya dua jalur penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik, melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Namun di Indonesia penyelesaian tindak pidana selalu merupakan ranah hukum pidana, yaitu dimulai dengan adanya pengaduan oleh pihak yang dirugikan ke pihak kepolisian sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Penyelesaian melalui jalur Restorative Justice juga dapat diterapkan dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik ini. Sedangkan di Australia, penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik justru harus diselesaiakan melalui jalur perdata terlebih dahulu, baru setelah itu dapat diselesaikan melalui jalur pidana dengan adanya persetujuan tertulis dari Direktur Penuntut Umum.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding ]]>
<![CDATA[Hendri Diansah]]>;
<![CDATA[Usman Usman]]>;
<![CDATA[Yulia Monita]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17704
<![CDATA[This article aims to find out and analyze the current regulations regarding carding crimes in Indonesia, as well as criminal law policies against carding crimes in Indonesia's positive law in the future. This research is a type of normative juridical research. The results of the study show that there are no offenses and classifications that regulate the crime of carding in Indonesia which explicitly and clearly regulates the crime of carding, so that law enforcement is only based on Articles 31 and 32 of Law Number 19 Year 2016 which only regulates a small part of the many modes of carding crime and in many cases law enforcement must use an interpretation or analogy to several articles in the Criminal Code which are considered by some parties to be not very relevant, such as Articles 263 and 378 of the Criminal Code. Therefore, it is necessary to reform the criminal law in the future regarding the crime of carding in Indonesian positive law. This update is important because times are advancing as well as technology will be more sophisticated and also this renewal can create a sense of security for the community and remove the negative stigma that Indonesia is a country that is not safe for credit card transactions.  ABSTRAK Artikel  ini   bertujuan   untuk   mengetahui dan   menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana carding di Indonesia saat ini, serta kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia ke depan. Penelitian  ini  merupakan tipe penelitian yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik-delik dan klasifikasi yang mengatur mengenai tindak pidana carding di Indonesia tidak ada yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai tindak pidana carding, sehingga dalam penegakan hukumnya para penegak hukum hanya berlandaskan pada Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang hanya mengatur sebagian kecil saja dari sekian banyak modus tindak pidana carding dan di banyak kasus penegak hukum harus menggunakan interpretasi atau menganalogikan beberapa Pasal dalam KUHP yang dianggap beberapa pihak tidak begitu relevan diterapkan seperti Pasal 263 dan 378 KUHP. Oleh karena itu maka diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana kedepannya mengenai tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia. Pembaharuan ini menjadi penting karena zaman semakin maju begitu pula teknologi akan semakin canggih dan juga pembaharuan ini dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menghapus stigma negatif bahwa Indonesia adalah negara yang tidak aman bagi transaksi kartu kredit.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah ]]>
<![CDATA[Niko Saputra]]>;
<![CDATA[Haryadi Haryadi]]>;
<![CDATA[Tri Imam Munandar]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17705
<![CDATA[This article aims to find out and understand the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police and to find out and analyze the obstacles to the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police. The results of this study show that: 1) The implementation of the principle of presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police is still not fully running well, because there are still perpetrators of criminal acts who are judged by the masses. 2) Public awareness of the law is still relatively low so that vigilante behavior by the community is still common. The author's suggestions to law enforcement officers 1) In order to be able to socialize more about the importance of implementing the principle of the presumption of innocence in society so that a good judicial process is realized in accordance with applicable legal provisions and the community 2) In order to increase awareness of the law so that vigilante behavior can be avoided and avoided from legal snares that can befall people who carry out vigilante or eigenrichting behavior. Â ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi masih belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh massa. 2) Kesadaran masyarakat akan hukum masih terbilang rendah sehingga perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat masih sering terjadi. Saran penulis kepada aparat penegak hukum 1) Agar dapat lebih lagi dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya pelaksanaan asas praduga tak bersalah di masyarakat sehingga terwujud suatu proses peradilan yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan masyarakat 2) Agar dapat meningkatkan kesadaran akan hukum sehingga perilaku main hakim sendiri dapat dihindari dan terhindar dari jerat hukum yang dapat menimpa orang orang yang melakukan perilaku main hakim atau eigenrichting.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ]]>
<![CDATA[Nurroffiqoh Nurroffiqoh]]>;
<![CDATA[Herry Liyus]]>;
<![CDATA[Aga Anum Prayudi]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17706
<![CDATA[The purposes of this study are to find out the factors that cause the occurrence of a criminal act of theft with weights and to find out how the form of efforts to overcome the crime of theft by weighting in the Bungo Police Legal Area. The research method used is empirical juridical. The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of the crime of theft with weights in the Bungo Police Legal Area are as follows: Internal factors from outside, namely: Economic factors, The influence of friends, factors from within oneself, namely: The existence of evil intentions, opportunity or negligence victim. As well as countermeasures against the occurrence of criminal acts of theft with weights in the Bungo Police Legal Area in the form of preventive and repressive efforts. Preventive efforts are patrols at hours and areas that are considered prone to theft as well as socialization or legal counseling to village communities, and repressive efforts, namely by taking action in accordance with legal processes and mechanisms that apply to perpetrators of theft crime with weight in the Territory Bungo Police Law. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengetahui bagaimana bentuk upaya dari penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo adalah sebagai berikut: faktor Intern dari luar, yaitu: Faktor ekonomi, Pengaruh teman, faktor dari dalam diri sendiri yaitu: Adanya niat jahat, kesempatan atau kelalaian korban. Serta upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu patroli pada jam-jam dan daerah-daerah yang dianggap rawan pencurian serta melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, dan upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan sesuai dengan proses dan mekanisme hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo.  ]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan: Penanggulangan dan Permasalahannya ]]>
<![CDATA[Silvy Amira Fadini]]>;
<![CDATA[Sahuri Lasmadi]]>;
<![CDATA[Dessy Rakhmawati]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17764
<![CDATA[The purpose of this study are to find out and analyze the role of police resort Jambi city to process and experience cases of street children who committed criminal molestation and to find out and analyze the obstacles that police, city officials, have experienced in handling the violent crimes committed by downtown city idles. The method of research used is empirical research. Research is that the role of police towards treating criminal abuse that results in serious and minor injuries done by street children in the jambi city can be done with a 2 (two) role: police role in preventive, preventive effort or prevention is far more efficient than educating. The police resort's Jambi city preventative measures on the police's resort to crime against street children in the city of the city are by conducting inquiries and investigations and examining perpetrators and victims and will then proceed to court if the abuse is done and the abuse is done lightly. In dealing with cases of criminal abuse by street children in the city of jambi, there is an obstacle encountered by police authorities, among other things: police have difficulty locating the perpetrator's real identity because not all street children have identification and family cards.  ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kasus anak jalanan yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian adalah penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ataupun luka ringan yang dilakukan oleh Anak Jalanan di Kota Jambi dapat dilakukan dengan 2 (dua) peran yaitu: Upaya Preventif atau pencegahan jauh lebih efisien. Upaya Represif pihak Polisi Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota Jambi yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta memeriksa pelaku dan korban dan selanjutnya akan diproses ke pengadilan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan berat dan jika penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan ringan bisa diselesaikan secara diversi. Dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Jambi terdapat hambatan yang ditemui yang dihadapi oleh pihak kepolisian, diantaranya: Pihak Kepolisian memiliki kesulitan mencari identitas asli si pelaku karena tidak semua anak jalanan memiliki KTP dan Kartu Keluarga.]]>
<![CDATA[Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan ]]>
<![CDATA[Aulia Parasdika]]>;
<![CDATA[Andi Najemi]]>;
<![CDATA[Dheny Wahyudhi]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17788
<![CDATA[The purpose of the study is to find out, analyze, and criticize the implementation and obstacles in the application of restorative justice to the Crime of Persecution (Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code) in terms of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 at the Jambi District Attorney. Empirical Juridical Research Methods. Conclusion 1) The Jambi District Prosecutor's Office has not been able to handle cases of criminal acts of persecution using Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. 2) Obstacles faced in the application of Restorative Justice by the Jambi District Prosecutor's Office against criminal acts of persecution, including the difficulty of giving directions to the victim to resolve the case at the Prosecutor's Office only, in addition to the desire of the victim to continue the case until the judicial process so that the perpetrator has deterrent effect. Suggestion With this Perja, the practice of resolving criminal acts through restorative justice by prioritizing the restoration of the original state to realize the final result that provides a sense of justice between victims and perpetrators of criminal acts, is expected to be realized in national law in the future.  ABSTRAK Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai penerapan serta kendala dalam penerapan keadilan restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Jambi. Metode Penelitian Yuridis Empiris. Kesimpulan 1) Pihak Kejaksaan Negeri Jambi belum bisa menangani perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, antara lain susahnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera. Saran Dengan adanya Perja ini, praktik penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice dengan mengedepankan pemulihan kembali ada keadaan semula untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terealisasikan dalam hukum nasional pada masa yang akan datang. ]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan ]]>
<![CDATA[Ralia Fitria]]>;
<![CDATA[Elizabeth Siregar]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17789
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the feasibility procedure for the auction of the booty carried out by the Jambi District Attorney and to find out the obstacles in the implementation of the booty auction and the efforts to overcome it. The results of the research are: The execution process of the looted goods carried out by the Jambi District Attorney is carried out in 3 (three) stages, namely: 1) Pre Auction, namely before the sale of the booty auction, it is necessary to obtain a permit. 2) The implementation of the auction as well as the auction of the confiscated goods can be carried out and does not conflict with the applicable laws and regulations. 3) After the auction, as must be done steps to deposit and report the results of the auction and make minutes of the meeting. The obstacle that often occurs in the execution of the AGO's execution auction is the issuance of a permit for the auction of looted goods carried out by the Indonesian Attorney General's Office which needs consideration. Efforts that can be made in dealing with the problem of the length of time for issuing permits to conduct auctions and determining the limit price of confiscated goods require quick and decisive action from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. ABSTRAK  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  prosedur kelayakan pelaksanaan pelelangan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut dan upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian adalah: Proses eksekusi terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu: 1)Pra Lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. 2)Pelaksanaan Lelang sebagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3)Pasca Lelang sebagaimana harus dilakukan langkah penyetoran dan laporan hasil lelang dan membuat risalah rapat. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan adalah pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Laksamana Rihdo Parsada]]>;
<![CDATA[Elly Sudarti]]>;
<![CDATA[Nys Arfa]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17790
<![CDATA[This article aims to find out how to follow up on criminal law for criminal acts of insulting the President and vice president and to find out how in the future criminal law policies are related to insults to the President and Vice President. The problem in this paper is how to regulate the criminal act of insulting the President and Vice President? And what about future criminal law policies related to the regulation of insulting the President and Vice President? The research method used in this research is normative legal research. The results of this study state that insults to the President and Vice President need a law that specifically regulates because considering the President is a symbol of sovereignty and the previous law has been revoked through the Constitutional Court's decision Number: 013-022/PUUIV/2006 and the Constitutional Court's decision Number: 6/PUU -V/2007 and the use of UU ITE is less precise because UU only regulates in general terms. Therefore, it is necessary to reform the law to emphasize cases of insult to the President and be able to provide special legal protection to the President and Vice President in the future so that things like this do not happen again.  ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hukum pidana untuk tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkama konstitusi Nomor: 013-022/PUUIV/2006 dan putusan Mahkama konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti. ]]>
