Jurnal Tunas Agraria
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Articles
119 Documents
<![CDATA[Hasil Pemotretan Unmanned Aerial Vehicle Pada Variasi Topografi Untuk Pengukuran dan Pemetaan ]]>
<![CDATA[Muhammad Arief Setiawan]]>;
<![CDATA[Eko Budi Wahyono]]>;
<![CDATA[Bambang Suyudi]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (683.309 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.16
<![CDATA[Abstract: The availability of a 1: 1000 scale base map owned by Ministry of Agrarian and Spatial Affairs/National Land Office (Ministry of ATR/BPN) is 0.9% of the non-forest area. The target of land registration amounts to ± 127 million parcels of land outside the forest area, only ± 47 million parcels of land already registered. The purpose of this research is (1) to know mapping with UAV on topographic variation for making land registration base map, (2) to know whether the result of measurement accuracy of ground plane with UnmannedAerialVehicle(UAV) on different topogra-phy fulfill the technical requirement of PMNA / KBPN Number 3 Year 1997.The Research method used is experimental method with quantitative approach. The study examined the accuracy of po-sition, length and area of land Parcels sample by comparing terrestrial and photogrammetric measurements. The data were analyzed using tolerance test based on PMNA/KBPN Number 3 of 1997.Based on the analysis it is known that, the result of photography map with DJI Phantom 3 Pro Quadcopter UAV can be used for making the registration base map on flat or sloping topogra-phy. The length and the area of the shooting Result with the UAV can be used for measuring land Parcel on flat or sloping topography.Keywords: photogrammetric, UAV, topographyIntisari: Ketersediaan peta dasar skala 1:1000 yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yaitu sebesar 0,9% dari cakupan luas lahan non hutan. Target pendaftaran tanah berjumlah ± 127 juta bidang tanah di luar kawasan hutan, hanya ± 47 juta bidang tanah yang sudah terdaftar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pemetaan dengan UnmannedAerialVehicle(UAV) pada variasi topografi untuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah, (2) mengetahui apakah hasil uji ketelitian pengukuran bidang tanah dengan UAV pada topografi yang berbeda memenuhi persyaratan teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Metode yang digunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian menguji ketelitian posisi, panjang dan luas bidang tanah dengan membandingkan pengukuran terestris dan fotogrametris. Analisa dilakukan ber-dasarkan toleransi persyaratan teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan analisa diketahui bahwa, peta hasil pemotretan dengan UAV Quadcopter DJI Phantom 3Pro dapat digunakan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran pada topografi datar maupun miring. Pan-jang dan luas hasil pemotretan dengan UAV dapat digunakan untuk pengukuran bidang tanah pada topografi datar maupun miring.Kata Kunci : fotogrametris, UAV, topografi]]>
<![CDATA[Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta ]]>
<![CDATA[Ardi Saputra Sinaga]]>;
<![CDATA[Julius Sembiring]]>;
<![CDATA[Sukayadi Sukayadi]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (988.038 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.17
<![CDATA[Abstract: Environment and Forestry Ministry established the reserve incense forest of the Pan-dumaan-Sipituhuta Customary Law Community as a customary forest. But in reality, it has not been guaranteed legal certainty regarding the existence and recognition of the rights of the Pan-dumaan-Sipituhuta Customary Law Community. The objective of this research is to know the le-gal status of Indigenous Peoples forest in Pandumaan-Sipituhuta Customary Law at this time, strategy of the land registration of communal right settlement, and constraint and effort done in the land registration of communal right settlement of Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community. This research uses qualitative research method with empirical juridical research form. Based on the results of the study showed that the legal status of the Indigenous Forests of Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Society is currently reserved as customary forest of Pan-dumaan-Sipituhuta Customary Law Community. Strategy for resolving communal rights land registration in the incense forest of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community through four stages. First, recognition of the existence of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community. Secondly, the establishment of customary forests of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community by Environment and Forestry Ministry. Third, the Settlement of Land Control in Forest Areas is carried out in accordance with Presidential Regulation Number 88 of 2017 by issuing customary forests of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community from forest areas. Fourth, registration of communal land rights of Pandumaan-Sipituhuta Custom-ary Law Community.Keywords: strategy, communal rights, customary forestsIntisari: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan pencadangan hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai hutan adat. Tetapi kenyataannya, keadaan tersebut hingga saat ini dinilai belum menjamin kepastian hukum akan keberadaan dan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta saat ini dicadangkan sebagai hutan adat. Strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui empat tahapan. Pertama, pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Kedua, penetapan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta oleh KLHK. Ketiga, dilakukan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017dengan cara mengeluarkan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dari kawasan hutan. Keempat, pendaftaran tanah hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.Kata Kunci : strategi, hak komunal, hutan adat]]>
<![CDATA[Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Hepi Ratna Wulan Nur Habibah]]>;
<![CDATA[Suharno Suharno]]>;
<![CDATA[Slamet Muryono]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (836.077 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.18
<![CDATA[Abstract: The rapid development in Tasikmalaya City can make people prosperous or miserable. Therefore, planned development should be a sustainable development. Land Technical Consideration plays an im-portant role in realizing sustainable development so that in its implementation it is necessary to pay attention to the aspects of land use. The purpose of this research is to know and describe how land use aspect in giving technical consideration of land in order to realize sustainable development. The method used in this research is descriptive qualitative method with spatial approach. Aspects of land use that need to be considered in the Land Technical Consideration are land Capability, land availability, spatial planning, and area of Food Sus-tainable Agriculture. Tasikmalaya City Region according to the land use aspect which is suitable for 20,529 km ² of housing directive intended for Land Technical Consideration in the framework of Permit for Housing Location, while for food agriculture area of 7.584 km ² is intended to not be given Land Technical Considera-tion for Land Use Change Permit. In order to realize sustainable development, Land Technical Consideration can be used as a means of controlling land use.Keywords: land use, sustainable developmentIntisari: Pesatnya pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat mensejahterakan atau menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang direncanakan hendaknya merupakan pembangunan berke-lanjutan. Pertimbangan Teknis Pertanahan memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek tata guna tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana aspek tata guna tanah dalam pem-berian pertimbangan teknis pertanahan agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan (Spatial Approach). Aspek tata guna tanah yang perlu diperhatikan dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan dian-taranya adalah kemampuan tanah, ketersediaan tanah, tata ruang, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wilayah Kota Tasikmalaya menurut aspek tata guna tanah yang sesuai untuk ara-han perumahan seluas 20,529 km² ditujukan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rang-ka Izin Lokasi Perumahan sedangkan untuk pertanian pangan seluas 7,584 km² ditujukan agar tidak diberikan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Da-lam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian pemanfaatan tanah.Kata Kunci: tata guna tanah, pembangunan berkelanjutan]]>
<![CDATA[Pencetakan Sawah Baru dan Penguatan Aset Tanah Petani untuk Ketahanan Pangan (Studi Desa Masta Kec. Bakarangan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan) ]]>
<![CDATA[Fahrullah Ramadhani]]>;
<![CDATA[Setiowati Setiowati]]>;
<![CDATA[Ahmad Nashih Luthfi]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1318.205 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.19
<![CDATA[Abstract: New rice field creating ‘Pencetakan sawah’ is more often seen from the physical aspects of the creation of rice fields but has not touched on how to create Farmer's Communities which have a control power over their land.Land Arrangement that should become a control instrument of the land utilization unfortunately is not being used as a consideration towards making sustainable food crops land. This research usesa descriptive qualitative methodwith purpose to identifying the determined location and the prospective farmers, knowing the ownership pattern, and knowing the role of the Ministry of ATR/BPN inimplementation of the farmers' land assets affirmation.The results are,There is an incorrect location determination that causing 237 hectareof the new rice fields to be flooded and some farmers are not settled in Masta Village. The land tenure pattern after will tend to follow the land tenure pattern before the opening rice field program occurs. The Farmers' land assets affirmation is carried out to protect farmers, and also to become as the land function utilization convertion control.Keywords : new rice field creating, food security, sustainable, land arrangement.Intisari: Pencetakan sawah baru ini lebih sering dilihat dari aspek fisik terciptanya sawah tetapi belum menyentuh bagaimana terciptanya masyarakat tani yang memiliki hubungan penguasaan dengan tanahnya. Penataan pertanahan yang seharusnya menjadi instrumen pengendali pem-anfaatan tanah sayangnya tidak digunakan sebagai pertimbangan mewujudkan tanah untuk tana-man pangan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana penentuan lokasi dan calon petaninya, mengetahui pola pe-nguasaannya, dan mengetauhi peran ATR/BPN dalam penguatan aset tanah petani. Hasil penelitian ini didapat bahwa terdapat penentuan lokasi yang tidak tepat mengakibatkan 237 ha lahan sawah baru menjadi tergenang banjir dan beberapa petani tidak berdomisili di Desa Masta. Pola Penguasaan Tanah setelah dicetak akan cenderung mengikuti pola penguasaan tanah se-belum dicetak, dan penguatan aset tanah petani dilaksanakan untuk melindungi petani, juga se-bagai bentuk pengendali alih fungsi penggunaan tanah.Kata Kunci : cetak sawah baru, ketahanan pangan, keberlanjutan, penataan pertanahan.]]>
<![CDATA[Hubungan Ketersediaan Tanah dengan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun dalam Pembangunan Kota Baru Manado (Studi di Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara) ]]>
<![CDATA[Try Saut Martua Siahaan]]>;
<![CDATA[Sutaryono Sutaryono]]>;
<![CDATA[Westi Utami]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1529.088 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.20
<![CDATA[Abstract: The high flow of urbanization and uneven population growth, led to the plan to move the downtown of Kota Baru Manado to Mapanget Sub-district. The Planning of development for Ready To Build Area (Kasiba) and Ready to Build Environment (Lisiba) is carried out by considering the potential of each region so creating an integrated Kasiba and Lisiba development. The research method that used was descriptive qualitative method with spatial approach. The method of analysis that conducted in this study was spatial analysis method with overlay technique that used GIS technology. Spatial analysis with overlay technique is a process of analyzing and integrating two or more different spatial data to obtain new spatial data. The overlay technique was implemented based on the integration model between the Kasiba and Lisiba Potential Region Map with the Kota Baru Manado’s Land Availability Scale.Based on the research results could be seen that in the framework of preparation of Kasiba and Lisiba, Land Stewardship Scale provided the information of the use and control of land, the suitability of land use with RTRW and the availability of land. More than half of MapangetSub-district entered into the permitted land use zone and the remainder included into a limited/conditional permitted land use zone with a 59%: 41% ratio.Keywords: land availability, kasiba and lisiba, Kota Baru ManadoIntisari: Tingginya arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tidak rata menyebabkan adanya rencana untuk memindahkan pusat Kota Baru Manado ke Kecamatan Mapanget. Perencanaan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah sehingga mewujudkan suatu pembangunan Kasiba dan Lisiba yang terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan (spatial approach). Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis spasial dengan teknik tumpang susun (overlay) menggunakan teknologi SIG. Hasil penelitian menunjukkan dalam penyusunan Kasiba dan Lisiba, Neraca Penatagunaan Tanah memberikan informasi mengenai penggunaan dan penguasaan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW serta ketersediaan tanah. Ketersediaan tanah untuk pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan penggunaan, penguasaan, kemampuan tanah serta kerawanan terhadap bencana.Kata Kunci: ketersediaan tanah, kasiba dan lisiba, Kota Baru Manado]]>
<![CDATA[Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder di Kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Shelvi Manurung]]>;
<![CDATA[Rofiq Laksmana]]>;
<![CDATA[Priyo Katon Prasetyo]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (525.611 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.21
<![CDATA[Abstract: On the Land acquisition process, the therm consignment is known.If no consensus is reached in the deliberations, then the rightful party may file an objection to the local district court for 14 working days after the consultation period. If the party entitled to refuse and not to file a clearance, by law shall be deemed to receive the form and/or amount of the indemnity. The compensation money is deposited to the local district court (consignment). Based on the above objectives, the objectives of this research are to (1) identify the consignment causation factor and the consignment reason that is not taken in the local court; (2) to find out the form of settlement of cash compensation money not taken by the party entitled.The research method used is qualitative descriptive research with case study method. This research is intended to describe the factors and causes of consignment that are not taken by the parties and the settlement of money settlement money compensation is not taken by the party entitled.The results of the research showed why the consigment is not taken from the local cout are: (1) Land owner rejects the form and / or amount of compensation, (2) The object of land procurement is still disputed its ownership and (3) The entitled party is not known.Keywords: consignment, compensation, objection, land aquisitionIntisari: Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikenal istilah konsinya-si.Apabila dalam musyawarah kesepakatan tentang ganti kerugian tidak tercapai kesepakatan, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat selama 14 hari kerja setelah musyawarah. Apabila tidak mengajukan keberatan, makauang ganti kerugian tersebut dititipkan ke pengadilan negeri setempat (konsinyasi). Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui faktor penyebab konsinyasi dan alasan konsinyasi yang tidak di ambil; (2) untuk mengetahui bentuk penyelesaian konsinyasi yang tidak diambil oleh pihak yang berhak. Metode penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini mendeskripsikan faktor penyebab dan alasan konsinyasi yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak serta upaya penyelesaian penitipan uang ganti kerugiannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konsinyasi tidak diambil ada-lah: (1) penerima ganti rugi menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, (2) bidang tanahnyamasih dipersengketakan kepemilikannya dan (3) pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya.Kata Kunci: konsinyasi, uang ganti kerugian, keberatan, pengadaan tanah]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (I-Wak) Untuk Sistem Pengarsipan Warkah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) ]]>
<![CDATA[Ridho Julian Saputra]]>;
<![CDATA[Tjahjo Arianto]]>;
<![CDATA[Aristiono Nugroho]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1669.795 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.22
<![CDATA[Abstract: The land authority office should archive the land documents in order to ensure legal certainty and protection, especially land titles. In addition to land titles, another important document is warkah which is the basis of rights in the issuance of a land titles certificate. As an archive of historical value, digital storage is required. To solve the prob-lem, utilization of information technology in assisting archiving of warkah in this case using Warkah Information Application (i-Wak) is expected to assist employees perfor-mance and more accurate, fast, and effective in the process of its work. The purpose of this research is to know the application of Information Application Warkah (i-Wak) in filing system warkah and land book at Land Authority Office of Banyuasin Regency. This research uses quantitative descriptive research method. The results showed that the i-Wak Application can be useful to minimize the risk of data loss to the borrower as well as the number of land and land books that have been borrowed. It also established a good archiving system but qualified to be used in support of data maintenance activities land rights too.Keyword: information application warkah (i-wak), land book, information technologyIntisari: Kantor pertanahan harus melakukan pengarsipan dokumen pertanahan terse-but dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum khususnya buku tanah. Selain buku tanah, dokumen penting lainnya adalah warkah yang menjadi alas hak da-lam penerbitan sebuah sertipikat hak atas tanah. Sebagai arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, maka diperlukan penyimpanan secara digital. Pengarsipan di Kantor Per-tanahan Kabupaten Banyuasin hanya dilakukan secara analog. Untuk memberi solusi atas permasalahan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pengarsipan warkah yang dalam hal ini menggunakan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) diharapkan dapat membantu kinerja pegawai dan lebih akurat, cepat, dan tepat dalam proses pengerjaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) dalam sistem pengarsipan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Aplikasi i-Wak dapat berguna untuk meminimalisir resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlahwarkah dan buku tanah yang telah dipinjam dan terbentuk sistem pengarsipan yang baik selain itu juga berkualitas untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data hak tanah.Kata Kunci: aplikasi informasi warkah (i-wak), buku tanah, teknologi informasi]]>
<![CDATA[Status Hukum Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Sedang Terikat Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Tiomarida Sinaga]]>;
<![CDATA[Sri Kistiyah]]>;
<![CDATA[Akur Nurasa]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1426.74 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.23
<![CDATA[Abstract: Certificates of land rights can be imposed on Hak Tanggungan. Based on Article 2 of Law 4, 1996, Hak Tanggungan is intact and indivisible unless agreed in Akta Pemberian Hak Tanggun-gan (APHT). In fact many developers impose Hak Tanggungan on land rights but the rights to the land are divided into several parcels of land without agreed in APHT. Therefore, problems arise regarding the legal status of the parcels of land that have been divided.The results of this research that there is a contradiction regulations regarding mortgage. Lower regulation should not contra-dict higher laws. In fact the lower regulations are used by the Pematangsiantar City Land Office. As a result of the law, mortgage remain attached to the rights to the land that has been divided. In addition, the creditor can not execute the right to land if the landowner does breach of contract.Keyword: splitting of land rights certificate, mortgage, requesting mortgage deeds, APHT, pema-tangsiantar cityIntisari: Sertipikat hak atas tanah dapat di bebankan hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 2 Un-dang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan bersifat utuh dan tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan di Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Faktanya banyak pengembang membebankan hak tanggungan terhadap hak atas tanah namun hak atas tanah terse-but dipecah menjadi beberapa bidang tanah tanpa diperjanjikan dalam APHT. Oleh karena itu, timbul permasalahan mengenai status hukum bidang-bidang tanah yang telah dipecah tersebut. Hasil penelitian ini yaitu terjadi pertentangan peraturan mengenai hak tanggungan. Peraturan lebih rendah seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Faktanya pera-turan yang lebih rendah tersebut digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar. Aki-bat hukumnya, hak tanggungan tetap melekat pada hak atas tanah yang telah dipecah. Di samping itu, pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi hak atas tanah apabila pemilik tanah melakukan wanprestasi.Kata kunci: pemecahan sertipikat hak atas tanah, hak tanggungan, APHT, kota pematangsiantar.]]>
<![CDATA[Penggunaan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 untuk Percepatan Pengukuran Bidang Tanah ]]>
<![CDATA[Raden Dani Fauzan]]>;
<![CDATA[Tanjung Nugroho]]>;
<![CDATA[Muhammad Arif Suhattanto]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (736.168 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i1.24
<![CDATA[Abstract: The problem of the cadastral measurement utilize the Continuosly Operating Reference Stations/Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (CORS/JRSP) is the uneven distribution of the base stations that are installed in several land offices which causes The Rover needs to take a long time to achieve The Fixed Solution. The use of Mobile base station can be used as a solution to the prob-lem because by using Mobile base station the base station can be installed at the measurement lo-cation. The objectives of this research are (1) to tested the accuraccy of the difference aspect of co-ordinate and the land area, (2) to tested the efficiency of cadastral measurement times using Mo-bile Base Station South Type Galaxy G1. The research method used is comparative experiment with quantitative approach. The selected samples are 30 plots of agricultural land in 1 (one) block, and Total Station as the comparison data. The data were analyzed by using fT test with signifi-cance level (?) 5%. The results showed no significant differences between the coordinates of the land area measurement using Mobile Base Station South Type Galaxy G1 and the measurement using Total Station. The land area of the measurement results has met tolerance based on PMNA / KBPN number 3 of 1997. Compared with Total Station, the cadastral measurement using Mobile Base Station is more efficient in terms of times needed.Keywords: the measurement of land, mobile base station, south galaxy G1Intisari: Permasalahan yang muncul pada pengukuran bidang tanah dengan memanfaatkan Jarin-gan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) adalah tidak meratanya persebaran base station yang dipasang di beberapa kantor pertanahan yang menyebabkan baseline yang terbentuk akan se-makin panjang dan rover memerlukan waktu lama mencapai solusi fixed. Penggunaan Mobile base station merupakan solusi masalah tersebut karena dengan menggunakan Mobile base station maka base station dapat dipasang pada lokasi pengukuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketelitian dari aspek perbedaan koordinat, perbedaan luas bidang tanah dan mengetahui efisiensi waktu pengukuran bidang tanah menggunakan mobile base station Receiver GNSS South Galaxy G1. Metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang dipilih adalah 30 bidang tanah pertanian yang berbatasan dan pengukuran dengan Total Station sebagai data pembanding. Analisis data adalah uji t dengan taraf signifikansi (?) 5%. Hasil penelitian menunjukan tidak ada perbedaan koordinat yang signifikan hasil pengukuran mobile base station dengan pengukuran Total Station. Luas bidang tanah hasil pengukuran memenuhi toleransi berdasarkan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Pengukuran menggunakan mobile base station lebih efisien dari segi waktu yang dibutuhkan.Kata Kunci: pengukuran bidang tanah, mobile base station, south galaxy G1]]>
<![CDATA[Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah Studi Pelaksanaan PTSL di Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean, Provinsi Maluku ]]>
<![CDATA[Priska Irvine Loupatty]]>;
<![CDATA[Julius Sembiring]]>;
<![CDATA[Ahmad Nashih Luthfi]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.993 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i2.26
<![CDATA[Abstract: Land registration through PTSL activities is conducted for all parcels of land throughout Indonesia. However, there are some ohoi in Southeast Maluku regency that refuse the registration of land which has been implemented through PTSL in recent years, whereas almost all of ohoi in Southeast Maluku Regency has already done land registration. This study aims to determine the implementation of PTSL in Ohoi Ngabub and Ohoi Sathean, the reason the Ohoi Sathean indigenous people accepted PTSL activities and the Ohoi Ngabub indigenous people rejected PTSL activities, and the land law system that applies in both ohoi. The research method used is qualitative with a sociolegal approach. The results showed that PTSL-UKM activities carried out in 2017 at Ohoi Sathean received good responses from the Ohoi Government and indigenous people of Ohoi Sathean, while the Ohoi Ngabub government refused to do PTSL activities. This is due to the local land law system that applies in both ohois. The local land law system that applies in Ohoi Sathean is individual land ownership, whereas the local land law system that applies in Ohoi Ngabub is joint land ownership. Keywords: customary land, communal rights, PTSL, indigenous peoples of Kei Intisari: Pendaftaran tanah melalui kegiatan PTSL dilakukan untuk seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi terdapat beberapa ohoi (desa) di Kabupaten Maluku Tenggara yang menolak dilaksanakannya pendaftaran tanah melalui PTSL, sedangkan hampir seluruh ohoi sudah dilakukan pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean, alasan masyarakat adat Ohoi Sathean menerima kegiatan PTSL dan masyarakat adat Ohoi Ngabub menolak kegiatan PTSL, dan sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di kedua ohoi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan PTSLUKM yang dilaksanakan pada tahun 2017 lalu di Ohoi Sathean mendapatkan tanggapan yang baik dari perangkat ohoi dan masyarakat adat Ohoi Sathean sedangkan perangkat Ohoi Ngabub menolak untuk dilakukan kegiatan PTSL. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di kedua ohoi. Sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di Ohoi Sathean yaitu kepemilikan tanah secara individual, sedangkan sistem hukum pertanahan lokal yang berlaku di Ohoi Ngabub yaitu kepemilikan tanah secara bersama. Kata kunci: tanah adat, hak komunal, PTSL, masyarakat adat kei]]>
