Jurnal Hukum PATIK
Jurnal Hukum PATIK ini merupakan jurnal ilmiah yang sifatnya terbuka terhadap perkembangan masalah-masalah hukum baik yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, teknologi dan seni.b Jurnal ini menerima tulisan dari pembaca baik yang berupa hasil penelitian, kajian pemikiran, analisa, maupun opini.
Articles
77 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA PADA PT. NAULI SAWIT ]]>
<![CDATA[Dian Pertiwi Silaban]]>;
<![CDATA[Besty Habeahan]]>;
<![CDATA[Rinsofat Naibaho]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i1.228
<![CDATA[Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan PT. Nauli Sawit terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan untuk mengetahui Tindakan Pencegahan yang dilakukan PT. Nauli Sawit. Penelitian ini berlatar belakang tentang perlindungan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang dan penerapan jaminan perlindungan pada perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan. Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dalam menerapkan perlindungan tenaga kerja. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian peneltian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan (field research). Hasil yang diperoleh dari tujuan penelitian, nomor satu adalah tanggung jawab perusahaan PT. Nauli Sawit terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah melaksanakan tanggung jawab prosedur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kemudian dari hasil tujuan penelitian nomor dua Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan PT. Nauli Sawit Untuk Mencegah Tidak Terjadi Kecelakaan Kerja sebagai tindakan preventif untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja adalah satu menyediakan fasilitas perlindungan kerja dan kedua menyediakan fasilitas peningkatan kerja.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN TERTUTUP AIR MINUM DALAM KEMASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/KPPU-I/2016) ]]>
<![CDATA[Fitri Oktaviani Sihombing]]>;
<![CDATA[Erita Wage Wati Sitohang]]>;
<![CDATA[Lesson Sihotang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i1.229
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisa hukum terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 22/KPPU-I/2016. Penelitian ini menggunakan analisa yuridis dan studi kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya, pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, yang ada hubungannya dengan masalah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis dan dijabarkan dengan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b yakni adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR HOAX YANG DAPAT MENJATUHKAN WIBAWA KEPALA NEGARA (STUDI PUTUSAN NO : 196/Pid.Sus/2019/PN BKS) ]]>
<![CDATA[andreas Parulian]]>;
<![CDATA[Herlina Manullang]]>;
<![CDATA[Kasman Siburian]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i1.230
<![CDATA[Masalah pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoax akhir-akhir ini saat merebak di masyarakat. Permasalahan dalam penulisan ini mengarah pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Hoax Yang Dapat Menjatuhkan Wibawa Kepala Negara dalam putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2019/PN Bks. Penelitian ini bersifat normatif menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2019/PN Bks untuk menentukan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu unsur adanya suatu tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, tidak ada alasan pemaaf. Dalam kasus yang diteliti penulis, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggungajawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS PEKERJA YANG BELUM MENGIKAT KONTRAK KERJA TAPI SUDAH BEKERJA YANG DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[indra manalu manalu]]>;
<![CDATA[Roida Nababan]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i1.231
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ntuk mengetahui status pekerja yang belum megikat kontrak kerja tetapi sudah bekerja menurut UU No.13 Tahun 2003. Untuk mengetahui hak-hak pekerja yang belum mengikat kontrak tetapi sudah bekerja menurut UU No.13 Tahun 2003. Untuk mendapatkan data metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan diperpustakaan, dimana data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari buku-buku,peraturan per Undang-undangan, karya ilmiah, makalah, internet dan dokumen lain yang ada kaitannya deng an ini. Dan metode penelitian lapangan ( Field Research) adalah Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.Pada status tenaga kerja di PT Mendjangan masih ada yang tidak jelas status nya dimana pekerja tersebut bekerja tanpa melihat status dia sendiri yang artinya pekerja tersebut bekerja tanpa status dan hanya menerima upah. Dan pertanggung jawaban dari pihak perusahaan itu sendiri ialah status pekerja tersebut diangkat status nya/masuk kedalam pekerja/buruh harian lepas.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 87/PID.SUS/2019/PN.PTI ) ]]>
<![CDATA[erfandi sinurat]]>;
<![CDATA[July Esther]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i2.233
<![CDATA[Merek merupakan tanda pembeda dari produk sejenis yang berasal dari produsen lain. Kenyataan yang ada di masyarakat, memang saat ini banyak dijumpai di pasar berbagai macam produk yang dipalsukan adapun dengan membonceng merek (passing off). Penelitian ini menggunakan metode penilitian hukum normatif dengan pendektan studi kasus. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep teori hukum. Dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Sehingga dari hasil penelitian ini diketahui tindak pidana pemalsuan merek dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan perundang-undangan mampu bertanggungjawab, atau dapat dikatakan bahwa orang tersebut jiwanya normal dan sehat tanpa adanya kekurangan dalam bertanggungjawab. Dalam pertimbangan hakim terhadap kasus merek didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkaradasar pertimbangan hakim terdiri dari dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam studi kasus yang diteliti dari putusan No: 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti. Penegak hukum di harapkan mampu memberantas dan mengatasi permasalahan tindak pidana pemalsuan merek, maka dari itu hakim harus memberikan hukuman yang maksimal agar dapat memberikan efek jera]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG TIDAK NETRAL PADA SAAT PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI PUTUSAN NO 18/PID.SUS/2019/PN.TBN) ]]>
<![CDATA[boni hariman]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>;
<![CDATA[Hisar Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i2.234
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangatlah dibutuhkan kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Untuk menjatuhkan pidana orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah yakni Perundang-undangan dan pendekatan konsep teori hukum. Dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Sehingga dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengaturan tindak pidana pidana pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dari pasal 47, 478 sampai pasal 553 yang mengatur 77 (tujuh puluh tujuh) tindak pidana pemilu. Dan pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 berdasarkan unsur kesalahan terdakwa, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pembenar dan pemaaf.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN ]]>
<![CDATA[Shutriany Banjarnahor]]>;
<![CDATA[Besty Habeahan]]>;
<![CDATA[August Silaen]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i2.235
<![CDATA[Latar belakang dari penulisan ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat Batak Toba yang belum mempunyai bukti autentik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Batak Toba di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan untuk mengetahui cara pembagian harta warisan orangtua angkat terhadap anak angkat jika mewarisi secara bersama-sama dengan anak kandung berdasarkan hukum adat Batak Toba di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Toba di daerah Kabuapten Humbang Hasundutan sah dan berhak memperoleh harta warisan apabila dilakukan dengan upacara adat yang dihadiri oleh dalihan natolu, raja adat, dongan sahuta dan keluarga lainnya. Dan cara pembagian harta warisan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung meskipun jumlah besar bagiannya tergantung daripada si pewaris atau orangtuanya. Kecuali harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisinya, karena yang berhak mewarisi harta pusaka tersebut adalah anak kandung.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE DAN DRIVER ONLINE TERHADAP PENGGUNA ATAS PERALIHAN AKUN DRIVER ONLINE ]]>
<![CDATA[renni limbong]]>;
<![CDATA[Roida Lesson]]>;
<![CDATA[Lesson Sitohang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i2.236
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan antara perusahaan transportasi online dengan driver online dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan transportasi online dengan driver online terhadap pengguna jasa akibat adanya peralihan kepemilikan akun. perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya bentuk hubungan hukum antara perusahaan transportasi online dengan driver online yaitu ada perjanjian kemitraan dalam kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak untuk bersama-sama tunduk pada perjanjian. pelaku usaha mempunya kewajiban pada pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999. Driver online juga dapat diminta pertanggung jawaban jika merugikan pengguna jasa akibat memperalihkan akun kepemilikkannya tersebut dikategorikan dalam perbuatannya melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHperdata.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS REGULATORY SANDBOX TERHADAP MEKANISME TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kristin Kartini Romaito sitanggang]]>;
<![CDATA[Rinsofat Naibaho]]>;
<![CDATA[Uton Utomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i2.237
<![CDATA[Penelitian hukum ini melihat isu-isu dan faktor lainnya yang muncul dari implementasi uji coba ruang terbatas di Indonesia dan Inggris. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui indikator-indikator apa saja untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga bagaimana implementasinya dan seberapa jauh perbedaannya dengan uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris sebagai uji coba ruang terbatas terpandang di dunia. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan hukum normative-yuridis. Pendekatan ini akan menggabungkan data yang berasal dari penelitian perpustakaan dan data yang didapatkan di lapangan. Data normatif akan bersumber dari literatur hukum, legislasi, jurnal, dan materi lainnya. Penelitian hukum ini akan memberikan jawaban terhadap indikator-indikator apa saja untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas, sejauh mana koordinasi antara beberapa lembaga yang berwenang terhadap uji coba ruang terbatas di Indonesia, dan perbedaan dalam mengimplementasikan uji coba ruang terbatas dari kedua negara dengan membandingkan beberapa aspek. Pada akhir penelitian hukum ini juga akan mencari cara bagaimana Indonesia untuk bersiap menghadapi perkembangan teknologi finansial yang sangat pesat khususnya pada sistem pembayaran.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 748/PID.SUS/2016/PN.DPS) ]]>
<![CDATA[daniel sinurat]]>;
<![CDATA[Erita Wage Wati Sitohang]]>;
<![CDATA[Herlina Manullang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i2.238
<![CDATA[Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak Pulau dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa : “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara” Pasal 26 ayat (2) : penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. . Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.” Penyalahgunaan Izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Keberadaan warga negara asing di Indonesia tidak sedikit yang menyalahgunakan ijin keimigrasian, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah ilmiah yang berjudul pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana keimigrasian.]]>
