cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
+6224-6702272
Journal Mail Official
kadarkumfhusm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27229653     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/kdrkm.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal nasional yang menerbitkan artikel-artikel hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum. okus dan ruang lingkup Kadarkum fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Kadarkum bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan dan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi, yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Kadarkum berisikan bermacam kegiatan yang dilakukan baik oleh internal FH USM ataupun eksternal guna menangani dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan ilmu hukum yang kemudian dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kadarkum sebagai wadah bagi peneliti maupun akademisi yang memuat artikel-artikel ilmiah dalam bidang hukum yang fokus pada pengabdian kepada masyarakat. Kadarkum diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan mendorong daya kritis antara para akademisi, pemerintah dan masyarakat guna menjadikan masyarakat sadar hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI Denindah Olivia
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2886

Abstract

Artikel ini membahas terkait dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan berfokus kepada kegiatan dalam sektor keuangan dengan adanya pengalokasian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) ke daerah. DBH  merupakan bagian dari dana perimbangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Secara umum, pelaksanaan alokasi DBH dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan desentralisasi. Dengan adanya aliran dana yang dibagi oleh pusat ke daerah melalui dana bagi hasil,  daerah secara aktual menjadi lebih berkembang dan memiliki modal untuk melakukan penggalian potensi dari sektor SDA yang ada di daerah tersebut. Dalam artikel ini juga akan dibahas mengenai keterkaitan topik dengan Teori Desentralisasi. Kata kunci : desentralisasi, dana bagi hasil, sumber daya alam.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMAN I BOJA TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Agus Saiful Abib; Subaidah Ratna Juita
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2407

Abstract

Diskriminasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat yang dilarang oleh UUD 1945. Bentuk diskriminasi dapat tumbuh dan berkembang apabila embrio intoleransi terus muncul dalam diri manusia yang tidak menghendaki adanya perbedaan sekaligus sikap promordialisme yang tidak diimbangi oleh toleransi dalam bingkai kemajemukan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya setiap orang harus diberlakukan sama di hadapan hukum, terbebas dari diskriminasi ras dan etnis. Pemberlakuan hak yang sama dihadapan hukum tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut bahwa Deklasari Universal Hak Asasi Manusia Pasal 7 menyakatan setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui aturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman siswa SMAN 1 Boja Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MENGENAI SANKSI BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKERPADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PANTI ASUHAN AMAL MULIA MUTA’ALIMIN KOTA SEMARANG tri ni
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.2976

Abstract

ABSTRAKWabah Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi Isu kesehatan yang paling menggemparkan seluruh dunia. Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019. Penyebaran sangat cepat sekali hingga ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfimasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Virus ini juga menyebar di Indonesia sangat cepat sekali. Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian, mulai dari penghentian aktivitas dari berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya. Mewajibkan pola hidup bersih dengan selalu cuci tangan, hingga menggnakan masker dalam melakukan setiap aktivitas di tempat dan fasilitas umum. Upaya yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pust hingga daerah, nampaknya agak diabaikan oleh masyarakat, sehingga angka penderita pasien covid-19 terus meningkat. Untuk menjamin masyarakat, terpaksa pemerintah mengambil langkah tegas, seperti halnya di Pemerintah Kota Semarang, yaitu dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi pembatasan yang telah ditentukan pemerintah. Payung hukumnya adalah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pemahaman hukum khususnya pada Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, dengan harapan darai sosialisasi ini dapat dibagikan kepada masyarakat lainnya. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Adapun hasil pengabdian dengan tema pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, menunjukkan adanya peningkatan 22%.  
PEMILIHAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWANA PEREMPUAN DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jeremias Palito
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2873

Abstract

AbstrakProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia, yaitu berupa Kepala Daerah yang bukan disebut Gubernur, melainkan Sri Sultan Hamengkubuwana. Sri Sultan Hamengkubuwana merupakan gelar yang dimiliki oleh Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara historis, sejak tahun 1755, seorang Sri Sultan Hamengkubuwana kesemuanya adalah laki-laki, yang dipilih secara otomatis menurut garis keturunan patriarki. Namun masalah muncul ketika Sri Sultan Hamengkubuwana X, yang sekarang sedang menjabat, tidak memiliki keturunan laki-laki. Alhasil, anak perempuan tertua Sri Sultan Hamengkubuwana X yang bergelar GKR Pembayun diberikan gelar baru yaitu GKR Mangkubumi, yang pada dasarnya gelar tersebut diberikan kepada penerus takhta Keraton. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur terkait terutama dalam bidang pemerintahan daerah dan hak asasi manusia. Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwa tidak ada peraturan Keraton yang mewajibkan seorang Sri Sultan Hamengkubuwana adalah laki-laki, namun di saat yang sama, pemberian gelar Mangkubumi kepada seorang perempuan dianggap menyalahi adat dan aturan Keraton. Apabila GKR Pembayun yang kini dikenal sebagai GKR Mangkubumi nantinya berhasil menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana perempuan pertama, maka hal tersebut akan menjadi tonggak sejarah kontestasi pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dapat menjadi kunci utama penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan Keraton.Kata Kunci: Sri Sultan Hamengkubuwana perempuan; otonomi khusus; Provinsi D. I. Yogyakarta, hak asasi manusia. AbstractSpecial Region of Yogyakarta is one of the few provinces of Indonesia that holds a special autonomy that other provinces of Indonesia don’t have, which is not ruled by a Governor, but instead by a Sri Sultan Hamengkubuwana. Sri Sultan Hamengkubuwana is the title that is owned by the Regional Head of Special Region of Yogyakarta. Historically, since the year of 1755, a Sri Sultan Hamengkubuwana has always been a male, which is selected automatically according to the patriarchial lineage. However, problem arises when Sri Sultan Hamengkubuwana X, who is still incumbent, doesn’t have a son. As a result, the oldest daughter of Sri Sultan Hamengkubuwana X who goes by the title GKR Pembayun, is given a new title, GKR Mangkubumi, where basically the title is given for the successor of the throne of Keraton. This research was conducted using a normative juridical approach, by examining statutory regulations and related literature, especially in the field of local government and human rights. With this research, it is known that there is no Keraton regulation that requires a Sri Sultan Hamengkubuwana to be a man, but at the same time, granting the title Mangkubumi to a woman is considered to violate the customs and rules of the Keraton. If GKR Pembayun, now known as GKR Mangkubumi, later succeeded in becoming the first female Sri Sultan Hamengkubuwana, then this would be a milestone in the history of regional head election contestation in the Special Region of Yogyakarta Province, and could be the key for the elimination to discrimation of women in Keraton.Keywords: Female Sri Sultan Hamengkubuwana, special autonomy, Special Region of Yogyakarta, human rights.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK GARUDA NUSANTARA MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS Doddy Kridasaksana; Agus Saiful Abib; Dharu Triasih
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2412

Abstract

Berdasarkan penelitian yang disampaikan Kepala Tim Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagaimana dikutip Republika bahwa terdapat 12% atau setara dengan 12 juta masyarakat Indonesia penyandang disabiltas. Sementara itu akibat kekurang lengkapan anggota tubuh tersebut sebagian besar penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan formal serta bekerja disektor informal. Oleh karena itu melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas, Negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksessibilitas, pelayan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, serta konsesi. Penyandang disabilitas menjadi fokus utama pada fasilitas umum khususnya lembaga pendidikan yang mengajarkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggungjawab kemanusiaan. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 70%.
PENGUATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR TENTANG INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL Agus Saiful Abib; B. Rini Heryanti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3365

Abstract

Investasi atau penanaman modal telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk  mencapai tujuan bernegara. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi  perubahan  perekonomian global dan  keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional  perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui tentang investasi, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penguatan Pemahaman Siswa MA Al Adzkar Tentang Investasi Bagi Pembagunan Nasional. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai investasi bagi pembangunan nasional. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema investasi bagi pembangunan nasional ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 70,0%.
PENGUATAN MENTAL ANTI MONEY POLITIC KEPADA PENDEKAR PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH CABANG KOTA SEMARANG Muhammad Zainuddin
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2892

Abstract

Proses pelaksanaan dmokrasi di Indonesia masih ditemukan pelanggaran, salah satu elanggaran yang terjadi adalah money politic. Upaya yang dapat dilakuakn untuk mencegah money politic salah satunya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakt atau kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pasca diberikannya penyuluhan berdampak sangat baik terhadap Pendekar Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Hal ini ditunjukan adanya komitmen untuk menolak praktik money politic. Komitmen tersebut tidak terlepas dari pengaruh peningkatan mental dan karakter yang sudah ditanamkan kepada seorang pendekar pencak silat. 
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI I BOJA MENGENAI SANKSI HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Tri Mulyani; Efi Yulistyowati; Dhian Indah Astanti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2408

Abstract

Berdasarkan UU  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang harus diperhatikan dalm berkendara adalah menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak boleh menaikan motor ke trotoar, harus berkonsentrasi dalam berkendara, mengetahui hak pejalan kaki, kalau mau berbelok, berbalik arah wajib menyalakan lampu isyarat, memasang plat nomer, mengenakan helm dan wajib memiliki SIM. Bagi anak di bawah umur sulit memenuhi aturan tersebut terutama dalam hal kepemilikan SIM, karena mencari SIM harus 17 tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelabilan anak sehingga sering menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada periode trimester ketiga 2015 terjadi pelanggaran sebanyak 28.544 kasus, sebagian besar dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak di bawah umur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dapat dikenai pertanggunjawaban pidana. Bagi anak berusia 12 hingga 14 dikenai sanksi tindakan dan usia 14 ke atas dikenai sanksi ½ hukuman orang dewasa. Berdasarkan fenomena ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang perlu melakukan sosialisasi dengan mengangkat permasalahan tentang peningkatan pemahaman terhadap Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.  Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Boja  mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menunjukkan adanya peningkatan 21,6%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari para siswa mengenai pentingnya peningkatan  pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR MRANGGEN DEMAK MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA PEREMPUAN helen intania surayda
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2854

Abstract

The embodiment of the mandate for the protection of human rights (human rights) as the constitutional rights of citizens that strengthen human rights has also been carried out through a number of Laws, including the ratification of a number of international human rights instruments so as to become national law. Cases against women are one form of human rights violations experienced by men. The vast majority of cases of violence experienced are sexual violence that occurs as a result of social construction placing certain gender relationship positions more dominant in society against others resulting in actions that result in physical, mental, and sexual harm, including threats, coercion, and deprivation of liberty. Women in subordinate relationship positions versus dominant males are often stereotyped, as well as acts of violence with a form of control even with the intent of protection, which eliminates physical and mental integrity resulting in loss of persaman, connoisseur and basic freedom as a human being. The core legal protection against women victims of sexual violence in DUHAM respects everyone's humanity because she was born a human being. Courtship violence is part of violence against women. Cases of domestic violence not only afflict adult women but can unwittingly also afflict teenagers who are in courtship, so based on this can be formulated the problem in this Community Service activity is the lack of understanding ma Al-Adzkar Mranggen, Demak on "Legal Protection for YoungWomen". This  Community Service activity is conducted by method of  lectures,  discussions and q&A. In this Community Service activity, MA Al Adzkar students gained information and understanding about the legal  protection of  young  women. The results of this activity showed that,  siswi prior to the implementation of the activity, MA Al  Adzkar students did not understand and understand, and after the counseling of MA Al  Adzkar students increased the insight into the legal needs for young  women,this was shown by an increase in the average generalunderstanding of 15  participants by 77.33%. 
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PURWODADI MENGENAI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRODEO) Mukharom Mukharom; Dharu Triasih; Agus Saiful Abib
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2413

Abstract

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan social yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara Cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Page 1 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 2, No 1 (2021): Juni Vol 1, No 2 (2020): Desember Vol 1, No 1 (2020): Juni