Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021 ]]>
<![CDATA[Thresia Hilda Mathelda Yenkase Krey]]>;
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>;
<![CDATA[Silvester Magnus Loogman Palit]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.49
<![CDATA[Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 berlangsung dengan sukses dan meriah. Namun dibalik suksesnya penyelenggaraan PON XX tersebut, lagu "Aku Papua" ciptaan Franky Sahilatua yang bergema sebagai lagu pembuka yang dilantunkan oleh tiga penyanyi asal Papua, yakni Edo Kondologit, Michael Jakarimilena, dan Nowela Elizabeth Auparay dalam upacara pembukaan PON XX Papua di Stadion Utama Lukas Enembe Jayapura, ternyata menuai kontroversi. Lagu "Aku Papua" diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX Papua tanpa izin dari istri mendiang Franky, Harwantiningrum selaku ahli waris dari semua karya ciptaan almarhum suaminya. Oleh karena itu dilakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan Hak Cipta atas sebuah karya lagu yang merupakan bagian dari Hak Cipta, serta untuk mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi ahli waris pencipta lagu “Aku Papua” yang dirugikan dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan memiliki target luaran berupa artikel yang dimuat dalam jurnal yang nantinya berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Hal yang terjadi pada ahli waris lagu “Aku Papua” adalah salah satu contoh kasus pelanggaran Hak Cipta yang dapat terjadi atas karya lagu yang digunakan pihak lain tanpa izin dari ahli waris karya ciptaan tersebut. mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi.]]>
<![CDATA[UPAYA POLSEK KAWASAN PELABUHAN LAUT JAYAPURA DALAM MENEKAN PENYEBARAN MIRAS MELALUI JALUR LAUT DI PELABUHAN JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Fitriyah Ingratubun]]>;
<![CDATA[Semy Latunussa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.50
<![CDATA[Banyaknya jalan untuk memasukkan miras ke Kota Jayapura salah satu nya jalur laut di pelabuhan Jayapura melalui kapal pelni dan kapal perintis, para pedagang miras ini memanfaatkan jalur laut karena murahnya jasa pengiriman dan kurang ketatnya pengawasan dan juga mudahnya akses kapal keluar masuk di Jayapura, karena hal itulah yang membuat para pedagang miras ini semakin banyak di Kota Jayapura dan peredaran miras tiap tahunnya semakin tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini yaitu untuk mengetahui upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di kota Jayapura dengan menggabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Yohanis Sudiman Bakti]]>;
<![CDATA[Fransicus X Watkat]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.51
<![CDATA[Dalam konteks hukum pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak ini menarik untuk dikaji khususnya mengenai pengaturan hukum serta praktek penanggulannya, bila dikaitatkan dengan upaya penerapan konsep atau sistem keadilan restoratif (restorative justice system) yakni suatu sistem yang dikembangkan dalam konsep hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam koridor criminal justice system (sistem peradilan pidana), baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah praktek pemeriksaan perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam upaya penerapan Restorative Justice dan juga mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat praktek penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan anak dbawah umur melalui Restorative Justice. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sikronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Penelitian ini diharapkan Sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan.]]>
<![CDATA[PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK TIPIKOR KEPOLISIAN RESORT NABIRE ]]>
<![CDATA[Eren Arif Budiman]]>;
<![CDATA[Yulianus Pabassing]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.52
<![CDATA[Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan “Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception Index) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurun pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0–100, menempatkan posisi Indonesia barada pada urutan 96 dari 186 negara di dunia, sedangkan pada tinggat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-5, masih jauh berada dibawah negara Singapura dengan nilai IPK 85, Brunei Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sikronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Peneltian ini diharapkan memberikan manfaat bagi bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian maupun kejaksaan agar dapat menjalankan fungsi koordinasi dalam praktek prapenututan berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA ]]>
<![CDATA[Arman Koedoeboen]]>;
<![CDATA[Muhammad Hafiz Ingsaputro]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.53
<![CDATA[Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan, baik antar sesama maupun golongan tertentu. Perilaku rasisme muncul karena seseorang memandang rendah orang lain dengan merasa diri superior. Tindakan rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua juga menimpa mahasiswa asal Papua yang sedang mencari tempat tinggal di Jakarta. Salah satu tempat kos tidak menerima mahasiswa tersebut dengan alasan mahasiswa tersebut berasal dari Papua, tidak sampai disitu, mahasiswa asal Papua juga dibilang bau oleh petugas toko. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini yang menjadi fokus mengenai perlakuan rasis kepada Mahasiswa Papua di Surabaya oleh kelompok ORMAS dan satuan Polisi dan TNI. Dengan demikian penulis menarik untuk dapat meneliti dalam penulisan ini. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi kajian Ilmu Hukum, yakni dalam bidang ini khususnya dalam wawasan rasisme melalui media online yang berlandasan pada kajian hukum.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Roida Hutabalian]]>;
<![CDATA[Herniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.54
<![CDATA[Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya khususnya Dinas pemberdayaan pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dengan demikian penelitian ini menarik untuk diteliti yaitu terkait pemberdayaan pemerintahan kampung di kabupaten Puncak Jaya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi yang akan diteliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data lapangan yang relefan dengan masalah yang sedang diteliti. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu hukum tata negara khususnya ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.]]>
<![CDATA[FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA ]]>
<![CDATA[Wilhelmus Renyaan]]>;
<![CDATA[Sri Iin Hartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.55
<![CDATA[Disamping peristiwa-peristiwa pemberontakan, penghianatan dan gerakan-gerakan radikal, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan lain yang dikenal dalam masyarakat di Papua. Dalam kaitannya dengan masalah pencegahan, penanggulangan dan/atau pemberantasan kejahatan terorisme, walaupun kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk penanggulangannya. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : “Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan masalah dan/atau kejahatan terorisme di Indonesia dan juga sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan hukum pidana, baik dalam tataran formulasi pembentukan hukum (Undang-Undang), maupun dalam tataran aplikasi atau praktek pelaksanaan kebijakan hukum pidana itu sendiri.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[La Ode Ghondohi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.56
<![CDATA[Perampasan aset negara hasil korupsi sebagai bentuk pengembalian keuangan negara bukan merupakan hal yang baru di dalam hukum di Indonesia. Tingkat pengembalian keuangan negara terutama bidang pertambangan sampai saat ini masih minim. Pengaturan pengembalian keuagan negara hasil korupsi bidang pertambangan belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil korupsi di bidang pertambangan, siapa yang berwenang mengambil alih pengembalian perampasan aset negara hasil korupsi dalam proses hukum, aset mana yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil korupsi. Sampai saat ini meskipun beberapa koruptor pertambangan berhasil ditangkap dan diproses secara hukum, namun pengembalian aset negara hasil korupsi tidak jelas pengelolaan dan pertanggung-jawabannya. Maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya terobosan strategi perampasan aset hasil korupsi pertambangan, mengetahui mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana dan memberikan masukan terhadap Pemerintah agar mempersiapkan suatu regulasi pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil korupsi di bidang pertambangan. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa strategi perampasan aset hasil tindak pidana untuk menekan tingkat kejahatan dan meletakkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Maka tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah melalui parlemen adalah segera mengesahkan RUU perampasan aset hasil tindak pidana untuk melegalkan setiap tahap dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana, sehingga Indonesia memiliki instrumen hukum yang kongkrit mengenai sistem dan mekanisme proses pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi di bidang pertambangan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Salesius Jemaru]]>;
<![CDATA[Samsul Tamher]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.57
<![CDATA[Pelaksanaan sistem lelang secara elektronik atau e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua berjalan sejak tahun 2010, terbatas pada proyek atau kegiatan-kegiatan fisik, kemudian tahun 2014 pelaksanaan e-Procurement dapat dilakukan pada semua proyek/kegiatan. Dalam pelaksanaan e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yaitu pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari awal sampai dengan penetapan pemenang, menemui beberapa kendala yang mempengaruhi waktu selama proses pemilihan penyedia jasa, seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan e-Procurement, sehingga berdasarkan pengamatan terlihat timbul permasalahan dalam penerapannya seperti susahnya untuk melakukan up-load atau mendownload data karena jaringan internet yang lambat, terjadi penumpukan pekerjaan karena hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang e-Procurement, panitia pengadaan belum memiliki dasar hukum yang jelas apabila terkait dengan masalah daerah misalnya adanya permintaan kuota pengusaha Papua. Jenis dari penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melalui analisis dan kajian terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di keluarkan oleh pemerintah; tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia maya; pengalaman para praktisi dan pengambil putusan; kebijakan dan regulasi nasional yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara umum pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019. Namun dari hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana adanya persepsi bahwa intervensi masih ada dilakukan terhadap pokja ULP. Hambatan/kendala teknologi dalam penelitian ini adalah kecepatan akses internet yang lambat merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan e-Procurement.]]>
<![CDATA[GAGALNYA RELATIVISME TUJUAN PEMIDANAAN SUATU TINJAUAN FILOSOFIS ]]>
<![CDATA[Antonius Maria Laot Kian]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.58
<![CDATA[Dalam kaitan dengan eksistensi kebersalahan, teori relatif pemidanaan memainkan peran yang sangat penting karena melalui pemidanaan, si pembuat pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi. relativisme tujuan pemidanaan itu tidak akan pernah tercapai selama manusia secara an sich tidak memiliki rasa bersalah atas kesalahannya, karena kebersalahan itulah yang menciptakan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini mau mengulas kegagalan relativisme tujuan pemidanaan melalui pendekatan filosofis, dan menawarkan perspektif yang melampaui relativisme pemidanaan itu sendiri. Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian “yuridis normatif” atau banyak dikenal dengan penelitian “norma hukum” untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknik data-data dari kepustakaan untuk dikaji dan diuji. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa suatu perbuatan menjadi dijatuhi pidana jika terbukti ada kesalahan dari pembuat. Konsekuensi dari kesalahan ialah adanya pemidanaan. Relativisme pemidanaan sejatinya adalah kenisbian karena tidak mampu mendeteksi kebersalahan pembuat pidana. Kebersalahan tidak dapat diukur dari hal-hal lahiriah melainkan pada habitus dan terlatihnya superego manusia. Pencegahan perbuatan pidana dalam relativisme pemidanaan tidak dapat tercapai jika manusia tidak terus-menerus diingatkan tentang aspek kebersalahannya]]>
