cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahreza Fachran
Contact Email
padjadjaranlawreview@gmail.com
Phone
+6282113093118
Journal Mail Official
padjadjaranlawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Law Research and Debate Society
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 24076546     EISSN : 26852357     DOI : doi.org/10.56895/plr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Padjadjaran Law Review (PLR) merupakan Jurnal Hukum sejak tahun 2013 dan secara konsisten dikelola oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PLR Bernaung dibawah Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). PLR memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengumpulkan karya-karya pemikir hukum terbaik sekaligus memberikan wadah penulis kritis untuk mempublikasikan karya mereka. PLR menerbitkan karya ilmiah orisinil yang membahas isu-isu hukum yang berkembang dari hasil penelitian dan kajian analitis dari para mahasiswa, dosen, profesor, hingga para praktisi hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria Aditya Nurahmani; Mohammad Robi Rismansyah
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Nawacita yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi memiliki niat yang baik untuk mewujudkanpercepatan Reforma Agraria, untuk mengatasi semua permasalahan tentang Pertanahan, salah satunyaadalah Program Legalisasi Hak atas Tanah, untuk mewujudkan kepastian hukum dan meminimalisirterjadinya konflik agraria. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan PercepatanReforma Agraria dimanifestasikan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yangdiharapkan dapat menjawab permasalahan diatas. Terkait dengan PTSL, perlu dikaji bentukperaturannya, sehingga melalui program ini, tujuan percepatan reformasi agraria dapat tercapai, sertaupaya hukum yang dapat dilakukan pada pengumuman data fisik dan data yuridis dalam membuktikankepemilikan tanah oleh panitia ajudikasi dalam proses PTSL. Dengan menggunakan metode yuridisnormatif penulis melihat bahwa program PTSL mampu melakukan perubahan besar dalam memberikanjaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan bidang tanah masyarakat secara besar-besaran. Selanjutnya programa PTSL diharapkan mampu mengakomodir warga negara yang merasatidak puas dengan pengumuman data fisik dan data yuridis dalam pembuktian pemilikan tanah olehpanitia ajudikasi melalui mekanisme upaya administrasi dan gugatan.
Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup Nurlina Husnita; Fariz Faza Ghaniyyu
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan menjamurnya pembangunan di berbagai belahandunia kerap menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup seperti eksploitasilingkungan besar-besaran yang mengubah bahkan merusak fungsi lingkungan hidup, sehinggalingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep dasar hukum penataan ruangsejatinya menjaga fungsi lingkungan hidup dengan membagi ruang sesuai dengan fungsi danperuntukannya, tetapi pada perjalanannya masih banyak pembangunan yang menyalahi pengaturantersebut. Konsep Pembangunan berkelanjutan memiliki peran besar agar pembangunan yang dilakukantidak merusak fungsi lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaranmengenai pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan yang memperkuat konsep dasarhukum penataan ruang berdasarkan fungsi lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan adalahdengan pendekatan yuridis normatif serta metode analisis data menggunakan metode analisis yuridiskualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan akanmemperkuat konsep dasar hukum penataan ruang sehingga pemanfaatan fungsi lingkungan hidup akanoptimal dan lestari.
Analisis Pertanggungjawaban Negara Yang Menimbulkan Dampak Kerugian Dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional Raden Muhammad Arvy Ilyasa
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan hukum lingkungan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupanmasyarakat internasional, karena hukum lingkungan memberikan perhatian khusus terhadap lingkunganhidup. Kasus pencemaran lingkungan laut internasional yaitu sekitar 80% yang terdiri dari limbahorganik dan anorganik. Salah satu limbah anorganik yang dibuang ke Samudra Pasifik adalah sampahplastik. Plastik sebagai bahan yang sangat murah dan sering digunakan untuk berbagai kegiatan menjadipenyumbang 60%-80% sampah di Samudra Pasifik. Dalam penulisan ini penulis hendak inginmenganalisis pertanggungjawaban Negara terhadap kasus pencemaran sampah di Samudra Pasifiksebagai transboundary environmental harm dalam perspektif hukum internasional denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga diambil kesimpulan bahwa dalam hukuminternasional entitas Negara dapat dimintai pertanggungjawaban dan dalam kasus pembuangan sampahplastik di Samudra Pasifik. Negara yang menimbulkan dampak kerugian dapat bertanggung jawabberupa melakukan reparasi terhadap Negara yang terkena dampak kerugian baik dari segi material danimmaterial akibat kasus pencemaran lingkungan laut di Samudra Pasifik.
Penyelundupan Orangutan dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar dan Hukum Positif Indonesia Alwi Fajri Annas; Nenden Fatimah Dzahabiyyah
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orangutan merupakan jenis primata besar yang merupakan satwa endemik Indonesia. Kian hari keberadaanorangutan semakin terancam karena berbagai macam aktivitas manusia. Kasus penyelundupan orangutan diIndonesia bukan merupakan suatu hal yang baru. Orangutan seringkali menjadi objek yang diperdagangkansecara ilegal karena keunikannya yang membuat banyak pihak tertarik. Dewasa ini, ilmu hukum sudah mulaimengakomodir perlindungan terhadap satwa liar. Mulai dari lahirnya konsep Hak Asasi Hewan (AnimalRights) sejak abad 20 hingga adanya Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)sebagai sumber hukum internasional. Perlindungan satwa dalam hukum Indonesia terdapat dalam LampiranPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan danSatwa. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, penyelendupan orangutan selama ini masih masih marakterjadi, meskipun sudah ada hukum yang mengatur. Maka untuk mencari solusi dari permasalahan tadi,artikel ini mencoba mengelaborasi konsep-konsep perlindungan satwa liar yang berkembang, dan melihatpraktik perlindungan satwa liar di negara lain. Selanjutnya, penulis mencoba melihat bagaimana penegakanhukum mengenai tindakan kejahatan terhadap orangutan khususnya penyelundupan serta kekurangan dariperaturan tersebut terhadap perlindungan orangutan. Kedepannya diharapkan adanya suatu peraturanperundang-undangan baru yang lebih tegas dan khusus mengatur tentang perlindungan terhadap satwa liar.
Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS terhadap Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang) Margareth Rae Sita
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah akan dikenakan sanksiadministratif sebelum dijatuhkan sanksi pidana. Hal ini diterapkan dalam proses penegakan hukumterhadap kasus pencemaran Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasilverifikasi tim Balai Gakkum KLHK, pencemaran sungai tersebut disebabkan oleh limbah dari PabrikKertas PT MAG. Hasil verifikasi tersebut juga menemukan limbah mikroplastik yang disinyalir berasaldari Pabrik Plastik UD MPS. Atas kejadian tersebut, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasilingkungan kepada PT. MAG. Terhadap UD MPS, tim verifikasi akan melakukan analisa kembali sebelummenjatuhkan sanksi. Namun, masyarakat Jombang mendesak pemerintah untuk segera menghukum PT.MAG dengan pidana penjara dan denda yang berat dikarenakan oleh dampak pencemaran sungaitersebut yang mengakibatkan berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran baku mutu air limbah. Metode penelitian dalampenulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menguraikan permasalahan yang adauntuk selanjutnya dibahas berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Tulisan inimenunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi lingkungan terhadap pelanggaran baku mutu airlimbah memiliki kemampuan dalam memulihkan kondisi lingkungan yang rusak serta melibatkanpengawasan masyarakat dan pemerintah sebagai instrumen penting.
Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power Farhan Izzatul Ulya; Emilda Yofita; Febri Wulandari; Yunita Desmawati
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem demokrasi Indonesia mengandung dua prinsip, yaitu kerakyatan dan musyawarah dalamperwakilan dan mufakat. Hal ini diimplementasikan dalam proses perizinan lingkungan, dengan adanyapartisipasi masyarakat. Meski telah mengikutsertakan masyarakat, namun justru banyak kasus gugatanmasyarakat terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan. Hal ini menjadi suatu kejanggalan karenamasyarakat merupakan pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Diukur dengan teori partisipasimasyarakat menurut Arnstein, maka partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan beradapada tangga placation, consultation, dan informing, yang berada pada derajat Degree of Tokenism.Kelemahan derajat ini adalah tidak menyediakan jaminan bahwa suara masyarakat diperhitungkandalam penentuan hasil sebuah keputusan publik. Partisipasi masyarakat menjadi hanya bersifatformalitas untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Mengatasi kekurangan yang ada, penulismenggagas konsep Citizen Power pada partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan diIndonesia. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan pendekatankonseptual dan pendekatan perundang-undangan. Konsep Citizen Power ini akan meningkatkanpartisipasi masyarakat ke derajat tertinggi (Degree of Citizen Power), sehingga konflik lingkungan dapatmenurun.
Urgensi Pengetatan Baku Mutu Udara Ambien Indonesia (Studi Kasus Gugatan Pemulihan Udara DKI Jakarta) Annisa Aprilia Purba
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Udara ambien yang bersih merupakan bagian dari hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.Indonesia sebagai negara yang padat penduduk dan industri menjadi salah satu faktor yangmenyebabkan udara ambien bersih menjadi tantangan untuk dapat dikonsumsi kini. Meski pemerintahtelah melaksanakan upaya-upaya pemulihan udara, namun upaya tersebut belum efektif dalamtujuannya. Salah satunya disebabkan karena belum adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan aturan terkait lainnya mengenai pengetatanbaku mutu udara ambien meski telah ada desakan masyarakat seperti gugatan masyarakat DKI Jakartayang meminta pemulihan udara DKI Jakarta yang tercemar. Penelitian yang digunakan oleh Penulismerupakan penelitian yuridis normatif dengan ditinjau berdasarkan kasus gugatan pemulihan udara DKIJakarta sebagai pendekatan kasus dalam penelitian. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan urgensidan alasan upaya pengetatan baku mutu udara ambien Indonesia merupakan upaya efektif pemulihanudara Indonesia. Baku mutu udara ambien Indonesia yang telah lama dan longgar harus segera direvisiuntuk mengikuti standar baku mutu udara ambien yang baru dan ketat agar upaya pemulihan udaradapat mencapai tujuan secara efektif, mengingat dampak-dampak negatif dari segi kesehatan, ekonomi,dan lingkungan yang kini cukup serius.
Implementasi Sanski Pidana Dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Enviromental Governance Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang Dejan Abdul Hadi; Zulfa 'Azzah Fadhlika; Chusnul Qotimah Nita Permata
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaandan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan,kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatanpasca tambang. Terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi di pertambangan seperti korporasitambang yang tidak mereklmasi bekas tambang, hal ini mengakibatkan kerugian bagi lingkungan, wargasekitar maupun negara. Oleh karena itu setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambanganwajib melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangannya. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineraldan Batu Bara berserta aturan pelaksana lainnya yang mengatur kewajiban bagi perusahaan untukmelakukan reklamasi pascatambang. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, denganpendekatan perundang-undangan dan kasus. Penulis memfokuskan pengkajian terhadap korporasitambang yang tidak mereklamasi bekas tambangnya, serta penguatan sanksi administrasi dan sanksipidana terhadap korporasi yang melanggar ketentuan pasca reklamasi dengan menerapkan prinsip goodenvironmental governance. Efektivitas dan efisiensi terkait penegakan hukum administrasi merupakanupaya dalam menjalankan good environmental governance bagi suatu perusahaan yang tidak memenuhikewajiban pasca kegiatan pertambangan.
Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangungan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup Bintan Rahayu Anisah
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesadaran kolektif dalam mewujudkan keadilan lingkungan perlu mendapatkan penegasan danpengakuan secara utuh. Terlebih peminggiran isu lingkungan hidup dapat memicu timbulnya krisismultidimensi seperti penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan kesenjangan sosial ekonomi.Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (4) secara jelas mengakomodasi unsur perlindungan lingkunganmelalui pencantuman asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kaitannya denganpenyelenggaraan perekonomian nasional. Bentuk pengejawantahan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup guna mendukung pembangunan ekonomi salah satunya dapat diupayakan melaluiinstrumen investasi hijau. Pengembangan investasi hijau notabene berupaya menciptakan situasikondusif dalam penguatan modal yang fokus pada prinsip ESG (Environmental, Social and Governance).Namun demikian, investasi hijau belum mendapatkan pengakuan yang komprehensif dalam hukumpositif. Oleh karenanya pemenuhan akan rasa keadilan dan kepastian hukum pada investasi hijaumenjadi penting, sebab konstruksi hukum yang ideal akan mendorong masyarakat luas untuk beralih keinvestasi jangka panjang yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.
Kerentanan Eskalasi Bencana Alam di Jakarta Sebagai Akibat Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang yang Destruktif Dara Salsabila
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia terutama Jakarta semakin massif terjadi. Hal inimenyebabkan terjadinya bencana alam yang semakin meningkat seperti banjir, penurunan muka tanahbahkan kekeringan. Kondisi ini tidak diikuti dengan upaya perbaikan dan resiliensi lingkungan yangtersistemasi dan radikal sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya bencana alam. Berbagai kebijakanpemerintah pun tidak sejalan dengan semangat restorasi lingkungan hidup sehingga semakin memperumitpenanganan perbaikan lingkungan hidup. Salah satu solusinya adalah dengan penerapan green city ataukota ekologis dan diharapkan mampu meningkatkan daya dukung dan daya lenting lingkungan hidup denganmemperhatikan ketersedian Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. Artikel ini akan membahas relevansi kebijakanpublic penataan ruang di Jakarta dan sekitarnya yang kontraproduktif sehingga meningkatkan potensibencana alam yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan tipe penelitianini adalah eksplanatoris dan deskriptif.

Page 1 of 12 | Total Record : 112

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW More Issue