cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
haris kusumawardana
Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Wijayakusuma Law Review
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 27229149     EISSN : 27229157     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Wijayakusuma Law Review aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science. The focus of Wijayakusuma Law Review is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues (General) in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian aris priyadi
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.355 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.183

Abstract

Abstract In general, it can be said that it is the will of the people who carry out the marriage, that the marriage will continue and only be interrupted when one of the husbands or wives dies. But in reality, maintaining a happy and eternal family is not easy. In the course of the household, there are often problems that result in disputes and quarrels. When the rights of one party are violated, or one of the parties does not carry out their obligations, there will be turmoil in the household. Many husbands and wives finally decide to end their marriage by divorce. Divorce has legal consequences both for ex-husbands and ex-wives and for children. The Marriage Law does not provide a clear description if there is a dispute or struggle for child custody (hadhanah), then custody of the child is given to the father or mother. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a more detailed description of child custody or hadhanah. Based on Article 105 in conjunction with Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Keywords: Post-divorce, children's rights, women's rights. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa, sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun isteri meninggal dunia. Namun dalam kenyataanya, mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah. Dalam perjalanan rumah tangga, seringkali terjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran. Ketika hak salah satu pihak dilanggar,atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka akan timbul gejolak dalamrumah tangga tersebut. Banyak suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Perceraianmempunyai akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun bekas isteri dan terhadap anak. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian secara tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibunya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih detail tentang hak asuh anak atau hadhanah. Berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata kunci: Pasca perceraian, hak-hak anak, hak-hak perempuan
Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya Ignesia Della Faragil; Levina Yustitianingtyas
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.635 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.153

Abstract

Abstract The United Nations or abbreviated to the UN is an international organization whose main objective is to maintain world security and peace. In addition, the UN also aims to provide humanitarian assistance in times of famine, natural disasters and armed conflicts, both international and non-international conflicts. Like the conflict that occurred in the country of Libya in 2011, which was caused by the uncertainty of Libyan citizens against the government led by Moammar Gaddafi. This conflict occurred involving two parties, namely between the Pro Khadaffi and the Opposition. As a result of this conflict there were so many victims, which in the end this conflict led to a crime against humanity. In this case the United Nations through its Security Council immediately takes action as an effort to maintain security and peace in the international world. This study aims to determine what actions are being taken by the United Nations to resolve the conflict in Libya. This research is a normative legal research using the statue approach. The result of this research is that the UN Security Council issued Resolution 1970 and Resolution 1973 which were concrete actions as an effort to resolve the conflict in Libya. The follow up of this conflict resolution was the issuance of Resolution 2009 by the UN Security Council.Keywords: UN Security Council, Armed Conflict, Resolution, Pro Gaddafi, Opposition. AbstrakPerserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selain itu PBB juga memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kemanusian pada saat terjadinya kelaparan, bencana alam, maupun konflik bersenjata, baik konflik yang bersifat internasional ataupun non-internasional. Seperti halnya konflik yang terjadi di negara Libya pada tahun 2011 lalu, yang disebabkan oleh ketidakpuasaan warga negara Libya terhadap Pemerintahan yang dipimpin oleh Moammar Khaddafi. Konflik ini terjadi melibatkan dua pihak yaitu antara pihak Pro Khadaffi dan pihak Oposisi. Akibat dari konflik ini banyak sekali korban yang berjatuhan, yang pada akhirnya konflik ini berujung menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini PBB melalui Dewan Keamanannya segera mengambil tindakan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik di Libya. Penelitian ini merupakan peneritian hukum normative dengan menggunakan pendekatan statue approach. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1970 dan Resolusi 1973 yang merupakan tindakan nyata sebagai upaya penyelesaian konflik di Libya. Tindaklanjut dari penyelesaian konflik ini adalah di keluarkannya Resolusi 2009 oleh Dewan Keamanan PBB.Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata, Resolusi, Pro Khaddafi, Oposisi.
Penegakan Pidana Ketenaagkerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Silvia Agustin Suyandi; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.827 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.128

Abstract

Abstract Labor law is functional. Having a civil, criminal and administrative side. The criminal labor arises because of state interference in providing criminal sanctions for an action in an employment relationship. The enforcement of sanctions on labor crimes is often not optimal to be applied. This research aimed to determine the enforcement of labor crimes by Employee Inspectors. This research was a normative juridical with a statutory approach. The results showed labor criminal sanctions that can be applied to criminal offenders after going through the stages of existing procedures in the labor field. There were the reports from parties that feel aggrieved over violations of labor norms to the Labor Inspectors Employees. Based on the assessment of the labor inspector, an action can be determined whether or not it violates the labor crime. The recommendation result was a revised labor regulation that had a mandatory nature accompanied by legal sanctions.Keywords: Criminal, Supervisors, Employment, Sanctions. AbstrakHukum ketenagakerjaan bersifat fungsional. Memiliki sisi bidang perdata, pidana dan administrasi. Pidana ketenagakerjaan muncul karena adanya campur tangan negara dalam memberikan sanksi pidana atas suatu perbuatan di dalam hubungan kerja. Penegakan sanksi pada pidana ketenagakerjaan seringkali kurang maksimal untuk dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan pidana ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah sanksi pidana ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada  pelaku pidana setelah melalui tahapan prosedur yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas adanya pelanggaran norma ketenagkerjaan ke Pegawai Pengawas Ketenagkerjaan. Atas penilaian dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, maka suatu perbuatan dapat ditentukan apakah melanggar pidana ketenagkerjaan atau tidak. Rekomendasi yang dihasilkan adalah direvisi nya aturan ketenagakerjaan yang memiliki sifat mewajibkan dengan diiringi sanksi hukum.Kata Kunci : pidana, pengawas, ketenagakerjaan,  sanksi.
Tinjauan Tindak Pidana Human Traficiking sebagai Kejahatan Trans-Nasional Aniek Periani; rusito rusito
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.15 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.179

Abstract

Abstract This study aims to review the crime of Human Trafficking as a transnational crime. The author explains the concept of the crime of Trafficking in Humans which then leads to the condition and development of the crime of Trafficking in Humans. At the end of the discussion, the author explains how to enforce the law against the crime of Human Trafficking. The method used in writing this article the author uses a normative juridical research method, where national and international legal sources are used to sharpen the analysis described. Secondary data obtained from case studies based on cases that occurred in Indonesia. At the end of this article the author concludes that social workers need a global perspective to understand the issues that contribute to international migration, including the problems and dynamics of human trafficking. Keywords: Human Trafficking, Crime, Law Enforcement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tindak pidana Human Traficking sebagai kejahatan transnasional. Penulis menjelaskan konsep dari kejahatan Human Traficking yang kemudian mengarah kepada kondisi serta perkembangan kejahatan Human Traficking tersebut. Pada akhir pembahasan, penulis menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Human Traficking. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana sumber-sumber hukum nasional dan internasional digunakan untuk mempertajam anasila yang dijelaskan. Data sekunder diperoleh dari studi kasus berdasar pada kasus yang terjadi di Indonesia. Pada akhir artikel ini penulis memberi kesimpulan bahwa pekerja sosial membutuhkan perspektif global untuk memahami isu-isu yang berkontribusi terhadap migrasi internasional, termasuk masalah dan dinamika perdagangan manusia. Kata Kunci : Human Traficking, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.
Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Gracelina Jesyca Carmety Nyaman; Kadek Nita Erlita; Anjalia Rambu Kahi; Ruhil Amani; Dyah Permata Budi Asri
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (870.584 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.148

Abstract

Abstract In making this article to get an overview of the protection and management of royalty rights in Government Regulation No. 56 of 2021, which guarantees protection and legal certainty for the economic rights of creators, copyright holders, and related rights owners to songs and / or music, is needed. there is a royalty management mechanism that is transparent, high quality, and right on target as well as through the means of Information Technology. Therefore music is one of the most important parts in human life. Based on the existing reality that music is the most important part of life, it is hoped that this information on classical music can meet the needs of society and the classical music community. In carrying out musical activities, the concept of Elegance of melody is used which can create a space for a combination of romantic and contemporary times that can create a spatial atmosphere that seems classic, romantic, but incorporates a contemporary color. Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially Article 15 where Royalty Rights for creators, copyright holders, and related rights owners who are not known and / or have not been a member of an LMK are kept and announced by LMKN for 2 (two) years for the creators to know , copyright holders, and voters related rights. Within the LMKM always strives to increase royalty revenue for the use of songwriting and music in Indonesia and distribute Royalties for the use of songwriting and music works to rights owners through LMK in a fair, transparent and accountable in accordance with applicable regulations. AbstrakDalam pembuatan artikel ini untuk mendapatkan suatu gambaran tentang perlindungan dan Pengelolahan Hak Royalti di dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 dimana untuk menjamin Perlindungn dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta,dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme pengelolahan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana Teknologi Informasi. Oleh karena itu musik merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan realita yang ada bahwa musik menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan, maka penerangan tentang suatu musik klasik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan komunitas musik klasik dalam melakukan aktivitas bermusik.Dalam perencanaan ini digunakan konsep Elegance of melody (keanggunan melodi) yang dapat menciptakan ruang adanya penggabungan zaman romantik dan kontemporer yang dapat menciptakan suasana ruang yang terkesan klasik, romantik, tetapi adanya penggabungan suatu warna yang kontemporer.Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 15 dimana Hak Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui pencipta,pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Didalam LMKM senantiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan Royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan musik di Indonesia dan mendistribusikan Royalti atas penggunaan Karya Cipta Lagu dan musik kepada para pemilik hak melalui LMK secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Jasa Ojek Online Imam Syafei; S Suryati; Wiwin Muchtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.436 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v1i1.56

Abstract

Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: "rejecting obedience takes precedence over priority"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah, (yang dalam bahasa Indonesia artinya: “menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendahulukan kemashlahatan”), yang maksudnya bahwa mencegah keburukan harus lebih dulu diupayakan sebelum melakukan kebaikan.Kata kunci: Perkawinan , Dispensasi Kawin
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota Iskatrinah Iskatrinah; Doni Adi Supriyo Adi Supriyo
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.077 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.175

Abstract

Abstract The availability of regulatory opportunities for the expansion of autonomous regions, or the formation of new autonomous regions, is actually not a new thing in the history of regional government in Indonesia. Since the centralized system of government during the New Order era, the government has also done a lot of establishing new autonomous regions. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas and provincial areas are divided into regencies/cities, each of which has a regional government to carry out regional autonomy as widely as possible. Regional autonomy is the right, authority, and obligation of an autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations. The purpose of this study is to find out more about the impact of the division of districts/cities in a decentralized unitary state. The research method used in this research is using normative legal research methods, with the result that the ability of the regions to exercise authority after the division is not the same because each has different conditions and characteristics. Regional expansion has an impact on culture, public services, economic development, defense, security and national integration. The formation of regions through the division of regency/municipal regions in reality cannot be the main choice in accelerating development. But on the other hand, regional formation is also not something to be avoided. The conclusion of this study is that the formation of regions through the division of regencies/municipalities is actually a difficult thing, but the trend of expansion continues to increase, in fact regional expansion cannot be the main choice in accelerating development. But on the other hand, regional formation is also not something to be avoided. Keywords: expansion, autonomy, district/city Abstrak Ketersediaan peluang regulasi bagi pemekaran daerah otonom, atau pembentukan daerah otonom baru, sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak sistem pemerintahan sentralistis pada masa Orde Baru, pemerintah juga telah banyak melakukan pembentukan daerah otonom baru. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluasluasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dampak pemekaran daerah kabupaten/kota dalam negara kesatuan yang didesentralisir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa kemampuan daerah dalam pelaksanaaan kewenangan setelah pemekaran tidak sama karena masing-masing mempunyai kondisi dan karakteristik yang berbeda. Pemekaran daerah memiliki dampak terhadap kultural, pelayanan publik, pembangunan ekonomi, pertahanan, keamanan dan integrasi nasional. Pembentukan daerah melalui pemekaran wilayah kabupaten/kota dalam kenyataannya tidak dapat menjadi pilihan utama dalam percepatan pembangunan. Namun disisi lain, pembentukan daerah juga bukanlah hal yang harus dihindari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan daerah melalui pemekaran wilayah kabupaten/kota sebenarnya hal yang sulit, namun trend pemekaran terus meningkat, dalam kenyataannya pemekaran daerah tidak dapat menjadi pilihan utama dalam percepatan pembangunan. Namun disisi lain, pembentukan daerah juga bukanlah hal yang harus dihindari. Kata Kunci : pemekaran, otonomi, kabupaten/kota
Penguatan Ketaatan Hukum Sebagai Wujud Pembangunan Budaya Hukum (Pengabdian Di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung) Reski Anwar
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.932 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.129

Abstract

Abstract Obedience to law is one of the harmony of legal culture in community life. Legal culture can be built starting from the family environment and individuals belonging to the family. The purpose of community service activities in the village of Tuik Kelapa district of West Bangka District is in order to build Community legal awareness. This dedication activities include legal counseling in arranging the technical guidelines of regulations in the village, subsequent dialogue on the Justice of women and children and the assistance of legal problems to materialize a peaceful legal culture and Orderly. The impact of this dedication activity is to develop a level of legal awareness for citizens, individuals and order and to be regulated in the Association of society. Furthermore, the results of this dedication are scientific publications, growing the level of public awareness and the formation of high concern in women and children, and understand the legal characteristics of the village regulations.Keywords: Obedience, legal culture, Tuik village. AbstrakKetaatan pada hukum merupakan salah satu dari terciptanya keharmonisan budaya hukum dalam kehidupan  bermasyarakat. Budaya hukum dapat terbina dimulai dari lingkungan keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat adalah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum dalam menyusun pedoman teknis peraturan di desa, selanjutnya dialog mengenai keadilan perempuan dan anak serta pendampingan permasalahan hukum masyarakat agar terwujud budaya hukum yang damai dan tertib. Dampak kegiatan pengabdian ini agar menumbuh kembangkan tingkat kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta ke teraturan dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah publikasi ilmiah, berkembangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya rasa kepedulian yang tinggi pada perempuan dan anak, serta memahami karakteristik hukum yang ada pada peraturan desa.Kata Kunci : Ketaatan, Budaya Hukum, Desa Tuik.
Upaya Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Positif suryati suryati; teguh anindito; wiwin muchtar wiyono; nurlaeli sukesti ariani nasution
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.4 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.180

Abstract

Abstract The issue to be discussed is environmental protection efforts as part of the protection of human rights in Indonesian positive law. This writing uses normative research methods. The results of the analysis show that there are several government programs to protect the environment in Indonesia, for example, the National Action Plan for Human Rights, and the planting of a million trees. Legal instruments on environmental protection as part of the protection of Human Rights, which are based on national law as contained in the 1945 Constitution, Law No. 32/2009, and Law No. 39/1999. Then based on international law, it is stated in Principle 1 of the Declaration. Stockholm 1972, and its Preamble. However, there is still a lot of damage or environmental problems caused by humans. Realizing how important the environment is as part of human rights, the community should be more concerned about protecting and respecting the environment for the sake of survival. In order to minimize environmental problems, in addition to the existing regulations, stricter supervision and enforcement are also needed. Environmental protection in Indonesia needs to be further improved so that the continuity of life is more guaranteed, because the right to a good environment is the right of every human being. Keyword : Protection Efforts, Environment, Human Rights, Positive Law Masalah yang akan dibahas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa program pemerintah untuk menjaga lingkungan di Indonesia, misalnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan penanaman sejuta pohon. Perangkat hukum perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada hukum nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU No. 32/2009, dan UU No. 39/1999. Kemudian berdasarkan hukum internasional, dinyatakan dalam Prinsip 1 Deklarasi. Stockholm 1972, dan Pembukaannya. Namun, masih banyak kerusakan atau masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Menyadari betapa pentingnya lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, masyarakat harus lebih peduli untuk melindungi dan menghormati lingkungan demi kelangsungan hidup. Untuk meminimalisir permasalahan lingkungan, selain regulasi yang ada, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan. Perlindungan lingkungan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi agar kelangsungan hidup lebih terjamin, karena hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap manusia. Kata Kunci : Upaya Perlindungan, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif
Kontribusi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pada Sektor Ekonomi Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Falentino Theodoris Manasye Davids; Andhika Ahza Rachmadhani; Kanaya Adna Maharani; Ria Kasanah; Surya Raka; Dyah Permata Budi Asri
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.019 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.149

Abstract

Abstract The objective of this research is to find out how the contribution of SOEs in the economic sector in the face of the Covid-19 pandemic which threatens economic stability and the consequences of the Covid-19 pandemic in the economic sector. The research method used was qualitative by following the typology of normative legal research. The research data were collected by means of literature and document studies. The data that has been collected will be identified and arranged systematically and written descriptively and analyzed qualitatively. The research results obtained are: 1. Contribution of SOEs in the economic sector in the context of facing the Covid-19 pandemic, including a. The State Electricity Company (PLN) which contributes to providing free electricity assistance; b. PT Jamkrindo and PT Askrindo contributed in providing credit guarantees; c. Pegadaian, PNM, and BRI contributed in providing interest subsidy incentives. 2. The consequences arising from the Covid-19 pandemic in the economic sector include household consumption or people's purchasing power of the economy which has decreased drastically, there is prolonged uncertainty so that investment weakens and has implications for the cessation of business, and the whole world is experiencing economic downturn so that Commodity prices fell and Indonesian exports to several countries also stopped.Keywords: Role of SOEs, Covid-2019 Pandemic, Economic Sector, Contribution. AbstrakTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi BUMN dalam sektor ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang mengancam stabilitas ekonomi serta akibat yang timbul dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1. Kontribusi BUMN pada sektor ekonomi dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 diantaranya a. Perusahaan Listrik Negara(PLN) yang berkontribusi dalam memberikan bantuan listrik gratis; b. PT Jamkrindo dan PT Askrindo berkontribusi dalam melakukan penjaminan kredit; c. Pegadaian, PNM, dan BRI berkontribusi dalam memberikan insentif subsidi bunga. 2. Akibat yang timbul dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi diantaranya adalah konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat terhadap ekonomi menjadi turun drastis, adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga harga komoditas turun serta ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.Kata kunci : Peran BUMN, pandemi Covid-19, sektor ekonomi, kontribusi.sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Page 1 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 01 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 2, No 01 (2020) Vol 1, No 1 (2019)