Majalah Keadilan
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BENGKULU ]]>
<![CDATA[Ashibly Ashibly]]>;
<![CDATA[Herwin Suberhani]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.881 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2381
<![CDATA[Latar belakang tulisan ini penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kekurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakkan kepada salah satu peserta Pemilu. Kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) tersebut di atas berpotensi menimbulkan ketidakpastian proses penyelenggaraan Pemilu dan membuat tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga penyelenggaran Pemilu. Dari kasus Putusan DKPP yang melebihi kewenangan tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut bagaimana kekuatan dan pelaksanaan (eksekusi) Putusan DKPP sebagai lembaga kode etik dalam memutus suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini menjadi penting karena DKPP merupakan lembaga penegak kode etik bukan lembaga penegak hukum. Dari hasil penelitian bahwa DKPP memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU atau Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc. Yang diberi kewenangan hanya untuk menguasasi perilaku yang menyimpang pada aturan sistem penyelenggaraan pemilu, jika terdapat putusan DKPP bersifat final, dan mengikat dalam Undang-undang adalah sama dan putusan yang mengikat. Pasal-pasal yang mengatur keputusan DKPP dimaksud adalah antara lain: yakni Pasal 28 Ayat (3) dan (4), Pasal 100 Ayat (1) dan (4), Pasal 112 Ayat (9), (10), (12), dan (13), serta Pasal 113 Ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIK DI PUSKESMAS KABUPATEN SELUMA ]]>
<![CDATA[Alauddin Alauddin]]>;
<![CDATA[Eka Sulastri Sembiring]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.526 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2382
<![CDATA[Latar belakang tulisan ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six). Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpul adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara Coding data dan editing data kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif akhirnya disusun secara sistematik dalam bentuk tulisan. Dari hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medik di Puskesmas Kabupaten Seluma sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2009 dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Dokter dalam melaksanakan pelayanan medis harus sesuai Standar profesi kedokteraan yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum Selain itu dokter wajib memberikan informasi tentang standar pelayanan medis kepada pasien sehingga pasien dan dokter sama-sama dilindungi. Serta harus sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah- langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Pertanggungjawaban hukum dokter kepada pasien dalam pelayanan medik di Puskesmas Kabupaten Seluma : pertanggungjawaban atas wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum menekankan pada faktor kesalahan. Masalahnya sekarang adalah sulitnya bagi pasien untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut. Kesulitan ini timbul karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pasien tentang masalah kedokteran. Pertanggungjawaban hukum perdata dokter apabila terjadi malpraktek medis dalam perjanjian terapeutik dalam pelayanan medis di Puskesmas, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang paling bagus, karena sudah jelas telah mempunyai akibat kerugian bagi pasien akibat malpraktek medis dokter dalam melakukan pelayanan medis.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA MENYANGKUT PROSES PENYIDIKAN BERBASIS MULTIMEDIA ]]>
<![CDATA[Fitri Anita]]>;
<![CDATA[Rosmanila Rosmanila]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.256 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2383
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah berlaku selama lebih dari dua puluh tahun, namun ada banyak kekurangan atau penyimpangan dalam praktik judikature pidana di Indonesia. Kekurangan dan penyimpangan KUHP dapat ditemukan di tingkat penyidikan. Misalnya, ada tindakan kekerasan yang tidak benar-benar saksi atau yang dituduh selama pemeriksaan: ada tumpang tindih dalam otoritas investigasi di antara Petugas Investigasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petugas Investigasi FungsiOnaris Sipil Pemerintah dan juga petugas investigasi lainnya; menyelidiki batas waktu; dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu ada upaya reformasi hukum dengan merevisi KUHP agar sistem peradilan pidana memenuhi harapan kita, dan mengantisipasi pembangunan masyarakat]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) ]]>
<![CDATA[Wiwit Pratiwi]]>;
<![CDATA[Zico Junius Fernando]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (468.994 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2378
<![CDATA[Dalam tindak pidana penipuan berbasis online tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Tindak pidana penipuan berbasis online, yang seharusnya menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE, tetapi aparat penegak hukum terutama penyidik lebih cenderung menggunakan pasal 378 KUHP. Maka menjadi penting untuk menkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penulisan ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya penegakkan hukum dan peraturan yang tepat dalam menindak tindak pidana penipuan berbasis online. Selain itu, UU ITE pasal 28 ayat 1 dapat diterapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum terutama penyidik.]]>
<![CDATA[VISUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERBASIS MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Ependi Ependi]]>;
<![CDATA[Dwikari Nuristiningsih]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.89 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2379
<![CDATA[Visualisasi adalah terjemahan dari informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar teknik, diagram, atau tampilan animasi. Manfaat visualisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi kepada penerimanya. Dalam menyampaikan wawasan, informasi juga akan lebih cepat diterima sehingga tidak memakan waktu lama dalam mengambil keputusan. Anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga, karena di dalam dirinya terkandung harkat, martabat, dan kemanusiaan. hak yang harus dijunjung tinggi. Permasalahannya adalah jenis-jenis perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum? Jenis-jenis perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. anak yang melakukan kejahatan? Kepada masyarakat dan pihak terkait (Penegak Hukum, KPAI, dll). Sosialisasi secara masif dapat dilakukan tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERBASIS ONLINE DALAM PERJANJIAN WARALABA ]]>
<![CDATA[Uswatun Hasanah]]>;
<![CDATA[Tantawi Tantawi]]>;
<![CDATA[Janusi Waliamin]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.758 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2380
<![CDATA[Keabsahan kontrak elektronik berbasis online dalam perjanjian waralaba didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu perjanjian yang bisa dibuat dengan kontrak elektronik berbasis online yaitu perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba melibatkan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan selanjutnya diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Waralaba atau Franchise merupakan salah satu bisnis yang ikut meramaikan perekonomian di tanah air. Dalam bisnis waralaba dikenal adanya pihak Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dimana mereka membuat suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara Pemberi Waralaba dengan penerima waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan lisensi atau izin untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba, diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Berdasarkan PP RI No.42 Tahun 2007 perjanjian waralaba dilaksanakan dengan perjanjian tertulis sesuai dengan hukum yang berlaku dan menggunakan Bahasa Indonesia]]>
<![CDATA[MODEL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dwikari Nuristiningsih]]>;
<![CDATA[Nediyanto Ramadhan]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1057.762 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2018
<![CDATA[This writing is entitled "Model of Protection of Witnesses and Victims of General Election Crime during the Covid-19 Pandemic in Indonesia". The formulation of the problem of this writing are: 1). Do witnesses and victims of criminal acts of general election during the Covid-19 Pandemic in Indonesia receive legal protection? and 2). What are the protections for witnesses and victims of criminal acts of general election during the Covid-19 Pandemic in Indonesia? This writing is normative-empirical legal writing, this writing is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements, also regarding the implementation of normative legal provisions (laws) which are carried out to collect and analyze secondary data, examine various kinds of legislation and legal theory, finally finding answers to the problems which are then compiled into a scientific work in the form of a journal.]]>
<![CDATA[TEKNIK DAN TAKTIK PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Addy Candra]]>;
<![CDATA[Sherly Nelsa Fitri]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2482
<![CDATA[Jika seseorang petugas patroli telah menentukan untuk menangkap, dia harus memberitahukan jelas bahwa seseorang untuk ditangkap, dengan maksud dilakukan penangkapan dan dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana, kemudian harus menempatkan orang tersebut dibawah kendali secara pisik, kecuali seseorang penjahat tersebut dengan menurut perintah polisi untuk diadakan interogasi dari pada hasil kejahatannya tersebut. Sehingga apa yang dicurigai membuat terang pihak kepolisian. Apabila penjahat tersebut menolak mengikuti perintah petugas atau sesorang dianggap penjahat menolak untuk ditangkap, petugas patroli tidak boleh melakukan kekuatan yang bersifat mematikan. Dalam kasus menghadapi penjahat, hukum secara umum memberikan kebebasan kepada petugas menggunakan kekuatan untuk mengadakan penangkapan atau mengatasi penolakan . petugas harus, menggunakan kekuatan dengan cara berhati-hati dan dengan cara memberikan keamanan kepada orang yang tidak bersalah. Teknik dan taktik melakukan penangkapan tersangka dilapangan oleh petugas harus mengikuti hukum yang berlaku. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah research dan diketahui bahwa ada beberapa prosedur yang dilakukan saat penangkapan di lapangan oleh petugas yang berwenang.]]>
<![CDATA[PROSEDUR PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 2021) ]]>
<![CDATA[Sapuan Dani]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2484
<![CDATA[Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Apalagi dikaitkan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara agraris maka tanah memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial lainnya. Penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di Negara Indonesia ini diarahkan kepada usaha terciptanya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Keterkaitan hak menguasai oleh negara dengan peruntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesungguhnya akan menimbulkan kewajiban kepada Negara, hal ini sejalan dengn konsep segala bentuk pemanfaatan bumi dan air, serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Metode Penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dari tulisan ini disimpulkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan pelaksaannya yang tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.]]>
