cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2022): April" : 28 Documents clear
Analisis Atas Konsep Disgorgement Dan Disgorgement Fund Dalam Pasar Modal Ridho Ramadani
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.015 KB)

Abstract

Abstrak Disgorgement dan disgorgement fund dalam pasar modal merupakan bentuk upaya dengan memberikan perintah kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum, sehingga pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan ataupun pelanggaran kembali. Pemahaman yang benar secara teoritis konseptual terhadap konsep disgorgement dan disgorgementfund akan memudahkan OJK untuk membuat regulasi yang tepat dan bermanfaat bagi pengembangan pasar modal di Indonesia. Dengan penelitian ini, maka akan dilakukan analisis secara normative terhadap konten (kandungan) norma hukum yang terkandung dalam rancangan Peraturan OJK tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis terhadap RPOJK terhadap disgorgement dan disgorgement fund memiliki peranan penting terhadap perkembangan hukum pasar modal di Indonesia hal ini terlihat dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap investor yang tertuang didalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 dan peraturan pasar modal No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dengan adanya konsep disgorgement dan disgorgement fund dapat melengkapi Undang-undang pasar modal di Indonesia agar kepastian hukum terhadap investor dapat lebih ditingkatkan lagi perlindungannya sehingga perkembangan pasar modal Indonesia bisa lebih memberikan progres yang lebih terhadap kepastian hukum di bidang pasar modal Indonesia. Kata kunci: disgorgement, disgorgement fund, pasar modal. Abstract Disgorgement and disgorgement funds in the capital market are a form of effort by giving orders to parties who violate the laws and regulations in the capital market to return the money earned or losses that were avoided legally or against the law, so that the party can enjoy any benefits. also. A correct conceptual theoretical understanding of the concepts of disgorgement and disgorgementfund will make it easier for OJK to make appropriate and beneficial regulations for the development of capital markets in Indonesia. With this research, a normative analysis will be carried out on the legal norms contained in the draft OJK Regulation. The results show that the analysis of the RPOJK on the disgorgement and disgorgement fund has an important role in the development of capital market law in Indonesia, this can be seen from the protection and legal certainty for investors as stipulated in Law No. 8 of 1995 and capital market regulations No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, it is hoped that the concept of disbursement and disbursement of funds can complement the capital market law in Indonesia so that legal certainty for investors can be further enhanced so that the development of the Indonesian capital market can provide more progress towards legal certainty in the Indonesian capital market. Keywords: capital market, disgorgement, disgorgement fund.
Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest Dalam Praktik Asuransi Jiwa: Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan Nintha Soehaiya
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.278 KB)

Abstract

Abstrak Insurable interest dalam asuransi jiwa merupakan suatu hubungan antara seorang pemohon asuransi dengan seseorang yang jiwanya diasuransikan. Oleh karena itu tertanggung asuransi memiliki manfaat atas kelangsungan hidup seseorang yang diasuransikan, atau terdapat perkiraan kerugian atas meninggalnya orang yang diasuransikan. Dalam perkembangannya pengajuan klaim atas asuransi jiwa terkadang menimbulkan masalah, dan tidak semudah serta selancar sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, apakah penerapan prinsip insurable interest sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi tolak ukur atas berlaku efektif atau tidaknya peraturan mengenai asuransi. Berdasarkan hasil penelitian kedudukan mengenai kepentingan/ insurable interest yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia masih tidak mengatur mengenai batasan khususnya mengenai asuransi yang menyangkut dengan jiwa. Penerapan prinsip insurable interest pada PT. Prudential Life Assurance Medan sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sesuai dengan prosedur operasi life administration dengan memperhatikan hak tertanggung karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum. Faktanya Marlayni Kurniati Jonas hubungan sebagai keponakan pemegang polis. Hal ini berarti bahwa pada saat kepentingan terjadi maka pihak yang mengaku sebagai wali (trustee) tertanggung harus dapat membuktikan adanya unsur kepentingan tersebut. Kata kunci: Asuransi Jiwa, Prinsip Insurable Interest. Abstract Insurable interest in life insurance is a relationship between an insurance applicant and someone whose life is insured. Therefore, the insured has a benefit for the survival of an insured person, or there is an estimated loss on the death of the insured person. In its development, filing a claim for life insurance sometimes causes problems, and it is not as easy and smooth as expected. Therefore, whether the application of the insurable interest principle is in accordance with the applicable regulations so that it can be used as a benchmark for whether or not the regulations regarding insurance are effective. Based on the results of the research on the position of insurable interest listed in the legislation in Indonesia, it still does not regulate the limits, especially regarding insurance related to life. Application of the principle of insurable interest at PT. Prudential Life Assurance Medan has been carried out well by implementing it in accordance with life administration operating procedures by taking into account the rights of the insured because of a legally recognized relationship of interest. In fact, Marlayni Kurniati Jonas is the nephew of the policyholder. This means that when an interest occurs, the party claiming to be the insured's trustee must be able to prove the existence of the element of interest. Keywords: Insurable Interest Principle, Life Insurance.
Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan Christine Natalia Lumban Batu
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.593 KB)

Abstract

Salah satu modus operandi dalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan perempuan sebagai kurir. Menegaskan hampir di semua negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan. Kemiskinan tak hanya memarjinalkan perempuan diberbagai sendi kehidupan, tetapi juga kian menyeret perempuan ke dalam kriminalitas. Pengaturan hukum pengedar narkotika menurut hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peraturan pendukung lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Narkotika yang berisi jenis narkotika yang boleh dan tidak boleh dipergunakan dalam ilmu kesehatan, penelitian dan teknologi. Faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah didasarkan faktor ekstern faktor dari diri sendiri, faktor kebutuhan ekonomi dan faktor pergaulan dan juga pendidikan. Kata kunci: Kriminologi, Peredaran Narkotika, Wanita. Abstract One of the modus operandi in drug trafficking is to turn women into drug couriers. The drug business is getting out of control because big producers and dealers use women as couriers. He emphasized that in almost all countries the main cause of women's involvement in the global drug distribution chain is poverty. Poverty not only marginalizes women in various aspects of life, but also drags women into crime. The legal arrangements for narcotics traffickers according to Indonesian law are regulated in Law 35 of 2009 concerning Narcotics, other supporting regulations, namely Government Regulation Number 40 of 2013 concerning Implementers of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Minister of Health No. 5 of 2020 concerning the Classification of Narcotics which contains the types of narcotics that can and cannot be used in health science, research and technology. The factors that cause women to be involved in the circulation of narcotics in terms of criminology are based on external factors from themselves, factors of economic needs and social factors as well as education. Keywords: Criminology, Narcotics Circulation, Women.
Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO Adhi Pradana Barus; Suhaidi; Sutiarnoto; Jelly Leviza
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi perhatian dunia terutama karena sengketa dagang yang terjadi antara kedua negara.Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menaikkan tariff bea masuk yang tinggi untuk barang impor dari negara China. Kebijakan ini bertentangan dengan GATT khususnya Pasal I dan Pasal II yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara negara anggota WTO. Sengketa ini diawali dengan adanya kebijakan tariff bea masuk impor yang hanya ditujukan kepada Negara China, Amerika mengaku ini dilakukan demi melindungi pekerja domestik dan produk domestik, dan ini semua bagian dari kampanye Donald Trump, kemudian pada akhirnya Negara China melayangkan gugatan ke Amerika Serikat melalui DSB. Dalam penemuan yang dilakukan oleh Panel, bahwa Amerika Serikat dalam sengketa dagang ini telah terbukti melanggar ketentuan GATT/WTO yaitu Pasal I dan Pasal II GATT yang dengan sepihak menaikkan komitmen tariff tanpa ada perundingan terlebih dahulu, setelah sengketa ini dibawa ke Dispute Settlement Body dimana Panel menyatakan Amerika Serikat telah bersalah dan tidak memiliki bukti yang cukup jelas dalam pembelaanya dalam hal pencegahan lebih lanjut maka WTO dapat menggunakan ketentuan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III GATT/WTO untuk dapat mengendalikan tariff bea masuk impor, dan juga masalah perdagangan internasional kedepannya untuk menyelesaikan masalah secara baik. Kata kunci: Hambatan perdagangan, Sengketa Dagang, Tariff, WTO. Abstract The relationship between the United States and China has attracted worldwide attention, especially because of the trade dispute between the two countries. The United States made a policy to raise high import duty rates for goods imported from China. This policy contradicts the GATT, especially Article I and Article II which state that there should be no discrimination between WTO member countries. This dispute began with the existence of import tariffs that were only aimed at the State of China, America claimed this was done to protect domestic workers and domestic products, and this was all part of Donald Trump's campaign, then in the end China filed a lawsuit against the United States through the DSB. In the findings made by the Panel, that the United States in this trade dispute has violated the provisions of the GATT/WTO, namely Article I and Article II of the GATT which unilaterally raised tariffs without prior agreement, after this dispute was brought to the Settlement Body where the Panel stated that the United States has been guilty and does not have clear enough evidence in his defense in further prevention, the WTO can use the provisions of Article I, Article II, and Article III of the GATT/WTO to control import duty tariffs, as well as international trade issues in the future to resolve the problem properly. Keywords: tariffs, trade barriers, trade disputes, WTO.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan No. 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg Yolanda Sari KS; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Jelly Leviza
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE khususnya menyangkut manipulasi informasi elektronik, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak pidana manipulasi informasi elektronik, serta penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi menurut putusan nomor: 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg. Berdasarkan hasil penelitian bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE terdapat sekitar enam belas perbuatan yang dilarang, salah satunya adalah manipulasi informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 35. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik pada dasarnya harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Penerapan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik pengguna e-commerce jika melihat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg sudah sesuai, dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 35. Adapun saran dalam penelitian ini perlu peningkatan dalam memberikan pengertian yang spesifik tentang manipulasi informasi elektronik serta perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berprilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Kata kunci: e-commerce, tindak pidana manipulasi informasi. Abstract The purpose of this study was to find out and analyze the forms of actions that are prohibited in the Law, especially regarding the manipulation of electronic information, the criminal responsibility of the perpetrators who are not criminals in the manipulation of electronic information, as well as the application of the law to the Crime of Information Manipulation according to decision number: 542/Pid. Sus/2019/PN.Mlg. Based on the results of the research on the forms of actions that are prohibited in the Law, there are around sixteen prohibited acts, one of which is the manipulation of electronic information as regulated in Article 35. Criminal liability for the perpetrators of the crime of electronic information manipulation basically must meet all elements of criminal responsibility. namely the ability to be responsible, the existence of errors, and the absence of a reason for eliminating the crime. The application of the law to the criminal act of manipulating electronic information for e-commerce users if you look at the decision of the Malang District Court Number 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg is appropriate, because the Defendant has been legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 35. As for suggestions in This research needs improvement in providing a specific understanding of the manipulation of electronic information and needs socialization to increase public awareness to be more careful in behavior, especially in utilizing existing technological developments. Keywords: e-commerce, information manipulation crime.
Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV: Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Sim, 303/Pid.B/2020/PN.Sim, 324/Pid.B/2020/PN.Sim Ade Jaya Ismanto; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mahmul Siregar
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkebunan Nusantara IV adalah salah satu peruhsaan perkebunan yang dalam kegiatan usahanya banyak kasus tindak pidana pencurian dan penadahan kelapa sawit. Untuk itu tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di Kebun Milik PT. Perkebunan Nusantara IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di Kebun Milik PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu di PTPN IV Unit Kebun Gunung Bayu dan PTPN IV Unit Kebun Mayang dapat meminimalisir terjadinya pencurian. Kata kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana Perkebunan, Pencuri Abstract Perkebunan Nusantara IV is one of the plantation companies which in its business activities there are many criminal cases of theft and collection of palm oil. For this reason, the purpose of this study was to find out and analyze the application of Article 107 Letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations to Minimize the Crime of Theft that Occurs in the Plantation of PT. Nusantara Plantation IV. The results of the study indicate that the application of Article 107 Letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations in Plantations Owned by PT. Nusantara IV plantations, namely PTPN IV Gunung Bayu Plantation Unit and PTPN IV Mayang Plantation Unit can minimize theft. Keywords: Law application, plantation crime, theft
Tindak Pidana Gratifikasi Dan Persekongkolan Tender Pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu Untuk Kabupaten Langkat : Studi Putusan No.34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn dan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn Mangantar Anugrah Siregar; Syafruddin Kalo; Mahmul Siregar; Mohammad Ekaputra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sangat rawan dengan persekongkolan, tak jarang pula dijangkiti dengan praktik-praktik koruptif yang melibatkan panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Salah satunya dengan memberikan gratifikasi yang didahulukan dengan persekongkolan. Persekongkolan tender dan Gratifikasi diatur dalam peraturan yang berbeda namun memiliki keterkaitan yang erat. Ditemukan beberapa indikasi persekongkolan tender pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Ikan Kerapu Untuk Kabupaten Langkat. Persekongkolan tender yang melibatkan pelaku usaha dan panitia tender tersebut mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijerat dengan ketentuan pidana gratifikasi karena persekongkolan disertai pemberian gratifikasi sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para pelaku dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana sehingga penegakan hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan kesalahan pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Panitia Tender menerima gratifikasi diterapkan pasal 12 huruf b dan pelaku usaha diterapkan pasal 5 ayat (1) huruf a. Selain itu dalam penjatuhan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum juga dinilai sudah tepat mengingat semakin maraknya praktek kejahatan tersebut dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kata kunci: Gratifikasi, Persekongkolan Tender. Abstract Government procurement of goods / services is very prone to conspiracy, not infrequently plagued by corrupt practices that involve the government procurement committee of goods / services which is the State Civil Apparatus. One of them is by giving gratuities that are preceded by conspiracy. Tender conspiracy and gratuities are regulated under different but closely related regulations. Several indications of tender conspiracy were found in the provision of grouper production input assistance for Langkat Regency. The tender conspiracy involving business actors and the tender committee resulted in an unfair business competition being charged with the provision of a criminal act of gratification because conspiracy was accompanied by gratification as regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime. The perpetrators are considered capable of being accountable for their actions and there is no excuse for forgiving or eradicating the crime so that criminal law enforcement can be applied according to the offender of the offender who violates the provisions of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, where the Tender Committee accepts gratuities applied to article 12 letters b and business actors apply Article 5 paragraph (1) letter a. In addition, the imposition of crimes that exceed the demands of the public prosecutor is also considered appropriate given the increasingly widespread practice of these crimes in the procurement of government goods / services. Keywords: Gratification, Tender Conspiracy.
Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan: Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby Elia Fransisco Silitonga; Sunarmi; Mahmul Siregar
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Peranan Direksi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penghasilan perusahaan sesuai tujuan dan maksud perusahaan. Sebagai organ Perusahaan, direksi dalam menjalankan tugasnya seringkali mengambil keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dapat terjadi sebagai akibat dari adanya kelalaian dan/atau kesengajaan. Hal ini membawa dampak kepada pertanggungjawaban perdata direksi. Penerapan business judgment rule terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915K/Pdt/2017 terhadap Direksi PT Pegadaian tidak dapat diterima sebab Direksi PT. Pegadaian tidak melaksanakan prinsip good corporate governance yang baik kepada pegawainya sehingga direksi PT Pegadaian wajib memberikan hak pegawainya atas pemutusan hubungan kerja dan melakukan pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian pegawainya. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Sby menjadi legitimasi terhadap penerapan business judgment rule terhadap Direksi PT Santos Sanjaya, dimana penerapan prinsip ini juga tidak dapat diterima oleh pemegang saham minoritas disebabkan Direksi telah melanggar prinsip kepercayaan (fiduciary duty) yang diberikan padanya dan tidak bertindak dengan hati-hati. Kata kunci: Direksi, Business Judgment Rule, Perusahaan, Pertanggungjawaban. Abstract Director plays a very necessary role to improve the company’s profit related to the company purpose and objective. As a company organ, a director might conduct decisions which is not in accordance with its task and function. It could be qualified as a violation which is possibly happen as a result of intentionality and/or negligence. It subsequently would lead the director to personal liability. The application of Business Judgment Rule to the Supreme Court of Indonesian Repubic Decision No. 915K / Pdt / 2017 against the Director of PT Pegadaian is unacceptable because he did not implement the Principles of Good Corporate Governance to his employees so that the Director of PT Pegadaian was obliged to give their employees right as the consequence of the unemployment and to perform civil liability by indemnifying their employees. The District Court of Surabaya Decision No. 83/Pdt.G/2016/PN. Sby became a legitimacy to the application of the Business Judgment Rule against the Director of PT Santos Sanjaya, where the application of this principle was also unaccepted by the minority shareholders because the Director violated the principle of trust (fiduciary duty) given to him and did not act with caution. Keywords: Director, Business Judgement Rule, Company, Liability.
Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik : Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Kumaedi; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karena status melalui sosial media Instagram, saksi korban Fitriani Manurung tidak terima dan kemudian melaporkan terdakwa Febi Nur Amalia ke Penyidik ​​Polres Medan Kota karena menyerang kehormatannya melalui media sosial dipersangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang formulasi tindak pidana pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, analisis yuridis oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, serta hambatan yuridis dalam penegakan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil Penelitian Perkara kedudukan PN Medan sebagai berikut : Terdakwa Febi Nur Amalia atas permintaan saksi korban Fitriani Manurung pada tanggal 12 Desember 2016 meminjamkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening suami korban. setelah lama tidak dikembalikan, maka pada tahun 2017 terdakwa berusaha menagih hutang kepada saksi korban Fitriani Manurung baik melalui pesan WA maupun datang ke rumahnya namun tidak mendapat respon dari korban saksi Fitriani Manurung dan selalu berusaha menghindar dan tidak mengakui adanya hutang tersebut. Kata kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, Penegakan Hukum, Tindak Pidana. Abstract Due to his status through social media Instagram, victim witness Fitriani Manurung did not accept and then reported the defendant Febi Nur Amalia to the Medan City Police Investigator for attacking her honor through social media, which is suspected of violating Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 paragraph 3 of Law Number 19 of 2019 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Therefore, the purpose of this study is to explain the formulation of criminal acts of criminal responsibility in the Electronic Information and Transaction Law, juridical analysis by judges on criminal acts of Information and Electronic Transactions in the Medan District Court decision Number 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, as well as juridical obstacles in law enforcement by judges against criminal acts of Information and Electronic Transactions. Based on the results of the research on the position of the Medan District Court as follows: The defendant Febi Nur Amalia at the request of the victim witness Fitriani Manurung on December 12, 2016 lent Rp. 70,000,000,- (seventy million rupiah) by transfer to the victim's husband's account. after a long time not being returned, then in 2017 the defendant tried to collect a debt from the victim witness Fitriani Manurung either through WA messages or came to his house but did not get a response from the victim witness Fitriani Manurung and always tried to avoid and did not admit the existence of the debt. Keywords: Crime, Information and Eletronic Transactions, Law Enforcement.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat: Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PT MDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap Andri Rico Manurung; Madiasa Ablisar; Edi Yunara; Mohammad Ekaputra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika sering terjadi. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis formulasi disparitas pidana di Indonesia, faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menganalisis apa sebenarnya yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018;1234/Pid.Sus/2018/PTMdn; 332/K/Pid.Sus/2019; 943/Pid.Sus/2019/PN. Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah library research (penelitian kepustakaan). Analisis data adalah kualitatif.. Hasil Penelitian menunjukkan formulasi disparitas pidana bahwa Hakim bebas untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Kekuasanaan Kehakiman. Faktor yang menjadi terjadinya disparitas pidana adalah berasal dari internal (dalam diri hakim) dan dari eksternal (luar diri hakim). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Kata kunci: Disparitas Pidana, Narkotika, Putusan Hakim. Abstract The disparity of judges' decisions on narcotics crimes often occurs. Therefore, the purpose of this study is to analyze the formulation of criminal disparity in Indonesia, the factors causing the disparity of judges' decisions against narcotics criminals according to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as analyzing what exactly did the judge consider in imposing a sentence against narcotics criminals in Decision Number 599/Pid.Sus/2018; 1234/Pid.Sus/2018/PTMdn; 332/K/Pid.Sus/2019; 943/Pid.Sus/2019/PN. Rap; Number 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap. The research method uses a normative juridical legal research method, which refers to legal norms. This research is descriptive analytical. The data used is secondary data. consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is library research (library research). The data analysis is qualitative. The results of the study show the formulation of criminal disparity that judges are free to make decisions as stipulated in Article 3 of the Law on Judicial Power. Factors that cause criminal disparity are internal (within the judge) and external (outside the judge). The judge's considerations in deciding cases are juridical and non-juridical considerations. Keywords: Criminal Disparity, Judge’s Decision, Narcotics.

Page 1 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 2 No 1 (2022): April Vol 1 No 1 (2021): Desember