Fiat Iustitia: Jurnal Hukum
Jurnal Fiat Iustitia berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang memuat artikel ilmiah meliputi Kajian Bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Peradilan dan Advokasi serta penelitian-penelitian terkait dengan bidang-bidang tersebut yang mendapat izin dari LIPI sejak Tahun 2020 terhitung mulai bulan September. Proses penerbitan melalui reviewer yang sudah bekerja sama dari beberapa institusi yang bidang ilmu hukum dan profesional.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Henny Saida Flora]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.023 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1766
<![CDATA[Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesa yang melakukan tindak pidana sangatlah terbatas sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam prakteknya harus mendapat surat perintah/tugas dari pimpinan karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan menjadi tidak sah. Kewenangan peradilan militer dalam persidangan perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dimana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika mempertimbangkan jumlah barang bukti dan mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkotika. Adapun kewenangan hakim mengenai kualitas barang bukti dalam kasus narkotika baik lingkup peradilan umum dan militer sangat berpengaruh dalam penentuan penjatuhan pidana, karena kualitas barang bukti menentukan pasal yang akan diterapkan dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ASASI TERSANGKA/TERDAKWA ANTARA KUHAP DENGAN RUU KUHAP TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Berlian Simarmata]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (656.498 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1767
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa antara KUHAP dengan RUU KUHAP Tahun 2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (primary law material) yaitu KUHAP, bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu buku-buku Ilmu Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan bahan hukum tersier (tertiary law material) yaitu RUU KUHAP 2012, Naskah Akademik RUU KUHAP, Kamus Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data sekunder dianalisis secara kualitatif yuridis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2012 dengan pengaturan yang sama, ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP tetap diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012 dengan aturan yang lebih rinci dan lengkap, ada hak asasi tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP tetapi tidak diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012, dan ada hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak diatur dalam KUHAP tetapi diatur dalam RUU KUHAP Tahun 2012.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Marta Mei Siska Gulo]]>;
<![CDATA[Elisabeth N. Butarbutar]]>;
<![CDATA[Kosman Samosir]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.795 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1768
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia serta peran Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta kekayaan orang di bawah pengampuan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur tentang orang yang diletakkan di bawah pengampuan.Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara yang berpedoman pada pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peranan Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai pengawas untuk melindungi kepentingan-kepentingan kurandus dan melindunginya dari tindakan pengampu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya.]]>
<![CDATA[TUO NIFARÖ: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEBIASAAN ORANG NIAS MEMINUM TUAK ]]>
<![CDATA[Fransiskus Rahmad Zai]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.549 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1769
<![CDATA[Tuo nifarö merupakan minuman tradisional beralkohol yang ada di daerah Kepulauan Nias. Kebiasaan meminum tuak bagi ono niha (suku Nias) sudah mentradisi sehingga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa Sejak bulan Januari 2015 hingga akhir Oktober 2020, terdapat sekitar 1.455 kasus pidana yang dilakukan di bawah pengaruh tuak khas Nias. Dua fenomena di atas (nilai tradisi dan persoalan hukum) melatarbelakangi penulisan topik ini. Karena itu, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah apa manfaat dan peranan tuo nifarö di dalam kehidupan orang Nias, Apa implikasi yuridis dari kebiasaan masyarakat Nias mengonsumsi tuo nifarö, Apa yang perlu dilakukan agar tuo nifarö tetap lestari tetapi sekaligus tidak bertentangan dengan hukum. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (library research). Data dianalisis secara menyeluruh serta dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Nias tidak bisa dilepaskan dari tradisi mengonsumsi tuo nifarö. Hal yang bisa dilakukan ialah mengupayakan agar nilai-nilai kearifan lokal itu tetap berjalan di dalam koridor hukum. Karena itu perlu dibuat suatu regulasi untuk menata dan mengontrol produksi, distribusi, konsumsi dan kadar alkohol dari tuo nifarö.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Mavoarota Abraham Hoegelstravores Zamili]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.285 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1770
<![CDATA[Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor yang wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Kewajiban Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yaitu dengan adanya kewajiban tambahan sebagai Pelapor Transaksi Mencurigakan dari Perseroan Terbatas, Namun tidak adanya sanksi kepada Notaris dan kewajiban tersebut tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas dan menambah beban kerja notaris serta bertentangan dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai Rahasia Jabatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Putusan MA No 407.K/Pdt.Sus/HKI/2019) ]]>
<![CDATA[Aga Rudiansyah Nugraha]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (707.732 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1771
<![CDATA[Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain dan perlindungan hukum desain industri menganut sistem konstitutif dengan prinsip “First to File Principle”.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat dedukatif dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada. Dari hasil penelitian bahwa ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri didasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga maupun Putusan Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIJADIKAN DASAR HUTANG PIUTANG OLEH NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2848 K/Pdt/2017) ]]>
<![CDATA[Septerina Ambarita]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (710.703 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1772
<![CDATA[Perjanjian pengikatan jual beli dilakukan apabila pembeli belum dapat melunasi pembelian objek yang diperjual belikan. Konsep perjanjian pengikatan jual beli berbeda dengan akta pengakuan hutang. Terhadap hutang piutang dibuat akta pengakuan hutang. Klausula yang diatur dalam isi akta perjanjian pengikatan berbeda dengan isi dalam akta hutang piutang. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk membuat akta hutang piutang namun notaris yang membuat akta tersebut membuat akta perjanjian pengikatan jual beli, maka melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan akta tersebut dapat dibatalkan. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta untuk kepentingan para pihak harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dalam sengketa perdata di pengadilan, hakim dalam memutus perkara harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim yang adil bagi kepentingan para pihak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ]]>
<![CDATA[Sudarsono]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (852.625 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1773
<![CDATA[Perkawinan yang tidak tercatat, walaupun dalam hukum islam perkawinan dianggap sah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut belum dianggap sah. Metode dari penelitian penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada studi Al-Quran, Hadist, Kitab-Kitab Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, internet, pendapat sarjana, dan bahan lainnya. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi Kepustakaan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang diterapkan membahas tentang kemaslahatan, keadilan dan perlindungan hukum hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan secara analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan adalah untuk mendapatkan hak waris dengan cara melakukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM HAL KOPERASI GAGAL BAYAR TERHADAP SIMPANAN BERJANGKA MILIK ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016) ]]>
<![CDATA[Rina Uli Banjarnahor]]>;
<![CDATA[Janus Sidabalok]]>;
<![CDATA[Yohanes Suhardin]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.198 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1774
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota dan pertanggungjawaban pengurus dalam hal Koperasi gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt /2016. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang sama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan anggota koperasi, termasuk simpanan anggota dilindungi dengan berbagai ketentuan nyang terdapat didalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan, dengan memberi hak kepada anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawalan kepengurusan koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Secara khusus kepentingan anggota dilindungi melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan anggota. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka, salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan. Dalam hal koperasi wanprestasi untuk mengembalikan simpanan milik anggota, koperasi bertanggungjawab dengan cara mengembalikan simpanan berjangka dengan bunga yang telah di perperjanjikan oleh koperasi dengan anggota melalui penjualan aset koperasi. Sementara itu pengurus tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi karena pengurus bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian simpanan dan juga bahwa dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus saat Rapat Anggota tahunan, berarti pengurus tidak mempunyai kesalahan dalam pengurusan koperasi dan dengan demikian membebaskan pengurus dari segala tuntutan hukum.]]>
<![CDATA[BUDAYA MALU, BUDAYA BERSALAH DAN KESADARAN HUKUM SEBAGAI NILAI VITAL BAGI MAHASISWA HUKUM DEMI KEPENTINGAN BERSAMA (BONUM COMMUNE) MENURUT ETIKA HUKUM THOMAS AQUINAS ]]>
<![CDATA[Bogor Lumbanraja]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (730.609 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1775
<![CDATA[Tulisan ini berusaha untuk merumuskan kembali bagaimana nilai-nilai vital yaitu budaya malu (shame culture), budaya bersalah (guilt culture) yang mampu memengaruhi tingkat kesadaran hukum demi mencapai kepentingan bersama (bonum commune). Hal ini penting untuk dilakukan karena hakikat budaya malu, budaya bersalah dan kesadaran hukum sebagai alat pengendali tingkah laku telah mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Tak bisa dipungkiri mahasiswa hukum sering tergoda oleh sejumlah gaya hidup penegak hukum yang bergelimang kekuasaan dan uang yang bertentangan dengan tujuan perjuangan hukum yaitu kepentingan bersama (bonum commune). Pendekatan etika Thomas Aquinas dan pendekatan antropologi digunakan penulis untuk menggali data tentang manusia dengan kebudayaannya dan manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai parameter untuk menguji bagaimana nilai dalam budaya malu, budaya bersalah mendorong tingkat kesadaran hukum demi kepentingan kepentingan bersama (bonum commune). Kesimpulan dari studi ini adalah budaya malu, budaya bersalah dapat mendorong seseorang untuk memiliki kesadaran hukum: (1) pengetahuan hukum (law awareness), (2) pemahaman hukum (law acquaintance), (3) sikap hukum (legal attitude), dan (4) pola perilaku hukum (legal behavior) untuk mencapai kepentingan umum (bonum commune).]]>
