Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Generalis (JLG)

jlg
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 2722788X EISSN : 27227871 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 445 Documents

1 2 3 4 5

Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat M Yusuf; M Said Karim; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mendeskripsikan kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum, dan 2) Untuk mendeskripsikan mendeskripsikan kekuatan pembuktian visum et repertum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum adalah sebagai alat bukti surat yang mana hasil dari Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti otentik dan membuat penyebab terjadinya penganiayaan berat. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntuttan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya yang merupakan kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum juga cukup membantu bagi seorang Penuntut Umum dalam mebuat surat dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam tuntutan Penuntut Umum begitupun dalam dakwaanny. The research aims to: 1) To describe the position of visum et repertum as evidence in support of the evidence of the public prosecutor, and 2) To describe the strength of proof of visum et repertum against criminal offenses. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The position of Visum et Repertum as evidence in support of the evidence of the public prosecutor is as a documentary evidence which results from the Visum et Repertum are authentic evidence and make the cause of severe persecution. By attaching Visum et Repertum in a case file at the examination stage in the prosecution process by the Public Prosecutor, then submitted to the trial, the evidence of the Visum et Repertum letter includes legal evidence as mentioned in Article 184 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. The strength of proof of Visum et Repertum is a perfect evidence of what is contained therein which is the conclusion or opinion of the doctor stated therein must be trusted as long as there is no other evidence that is debilitating.

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan Dearty Puspitasari B; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran kesaksian yang diberikan oleh justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia. Penguatan instrumen Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 yang mengamanatkan Kementerian atau Lembaga, termasuk diantaranya Kementerian Hukum dan HAM untuk setidaknya menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan. Peran kesaksian seorang justice collaborator dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tinda pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus tersebut. Selain itu peran kesaksian yang paling utama adalah ikut membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of justice collaborators in the criminal system in Indonesia, and 2) To find out and analyze the role of the testimony provided by justice collaborators in uncovering cases of corruption in court trials. This type of research is normative. The results of the study the authors found that: Implementation of justice collaborator in the criminal system in Indonesia. The strengthening of the Whistle Blower and Justice Collaborator instruments in the prevention and eradication of corruption was further reinforced through Presidential Instruction Number 2 of 2014 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption in 2014 which mandated Ministries or Institutions, including the Ministry of Law and Human Rights to at least provide Standard Operating Procedure (SOP) which guarantees protection and confidentiality. The role of a justice collaborator's testimony in the context of revealing a corruption case is to be able to provide testimony for other criminal acts and participate in revealing the legal facts needed in proving the case.

Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa Lilik Dwi Prasetio; Hambali Thalib; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, serta untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, dimana Kejaksaan Negeri Sungguminasa merupakan gerbang wilayah selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi beberapa undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Faktor yang berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu aturan normaif yang begitu lemah. The purpose of this research is to find out and analyze the process of investigating criminal acts of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office, and to determine the factors that influence the resolution of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office. This research was conducted at the Sungguminasa District Attorney's Office, where the Sungguminasa District Attorney's Office is the southern region of South Sulawesi Province which is prone to corruption. Based on the results of research into the investigation of corruption in the Sungguminasa Public Prosecutor's Office, which is conducting an investigation of corruption as stipulated in the Corruption Crime Act, several laws relating to corruption. The influential factor in the investigation of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office is the weak normative rules.

Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Rezky Sulyanwar; Baharuddin Badaru; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa pengungkapan kasus melalui metode sidik jari (Fingerprint) juga sebagai bukti berupa kesaksian ahli (verklaringen van een deskundige: kesaksian ahli). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi. This study aims to determine the Effectiveness of the Use of Fingerprints as Evidence in Revealing Criminal Acts at the Directorate of General Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police and to determine the process of handling the identification unit in the investigation process to uncover a crime. This research was conducted in Makassar City, namely the South Sulawesi Regional Police Directorate General's Office of Criminal Investigation using data collection techniques through field studies. Based on the results of the study, it was concluded, namely that the disclosure of cases through the fingerprint method was also as evidence in the form of expert testimony (verklaringen van een deskundige: expert testimony). Paragraph 186 of the Criminal Procedure Code states that expert statements in the field of state court. The police actions taken to screen criminal cases, if viewed according to the rigid attitude of the criminal law that knows no compromise, it cannot be justified. Sociological reasons, which are sometimes used in practice, are usually more influenced by subjective elements inherent in the police, as well as situations and conditions. The ability of officers to identify is an important element in finding evidence. The identification accuracy officer is also very much needed in gathering evidence from the crime scene. Equipment is also the most important factor in identification.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika Indra Waspada Yuda; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana perncucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika; mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika adalah menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, Penggunaan money changer, mengaburkan asal usul sumber dana, pembelian asset atau barang-barang mewah, pertukaran barang, pengiriman atau transfer dana secara illegal, penggunaan identitas pihak ketiga, dan penggunaan identitas palsu, dan pencucian uang melalui perjudian. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika dan juga Penyidik Polri. Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak kejaksaaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang. The purpose of this study is to: find out and analyze the modus operandi of money laundering crimes originating from narcotics crime; know and analyze the efforts of law enforcement officials in uncovering money laundering crimes originating from narcotics crimes. This research method uses the type of normative legal research. The results of this study indicate that the modus operandi of money laundering originating from narcotics crime is avoiding reporting by splitting transactions, using money changers, obscuring the origin of sources of funds, purchasing assets or luxury goods, exchanging goods, sending or transferring illegal funds, the use of third party identities, and the use of fake identities, and money laundering through gambling. The law enforcement of the crime of money laundering originating from narcotics crimes is carried out by BNN because of the crime of money laundering originating from narcotics and also the National Police Investigator. Under the current TPPU Law, TPPU investigations are only carried out by the Indonesian Police, so that when the prosecutor who also has the authority to investigate found the flow of funds that meet the elements of money laundering, because in the TPPU Law there are no provisions governing the authority of investigators criminal origin against the investigation of the crime of money laundering

Tindakan Forum Massa Dalam Menghakimi Pencuri Hewan Ternak Di Kabupaten Jeneponto Sahani Sahani; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto, Data penelitian ini diperoleh melalui angket, wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan uji persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab adanya tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah agar pelaku pencurian tidak melakukan pencurian lagi, anggota masyarakat bertindak untuk membuat jera para pelaku pencurian. Adanya sebagian anggota masyarakat yang kurang mempercayai lagi upaya hukum pihak kepolisian, karena ikut-ikutan untuk menghindari adanya tudingan kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak sudah sangat meresahkan masyarakat. Status hukum tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak bertentangan dengan hukum materil yaitu dengan adanya tindakan massa yang menghakimi terduga dengan cara menganiaya sampai meninggal dunia bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni melanggar hukum materil terutama Pasal 363 KUHP dengan pidana paling lama tujuh tahun dan juga melanggar hak asasi manusia. Bertentangan dengan Hukum Formil, yaitu menjatuhkan hukuman tanpa melalui prosedur peradilan. This Researh intents to know and to analyse several factors that caused the action of mass forum in passing judgment on steling domestic animal in regency Jeneponto, The data of this research is got by inquiry, interview and observation. The data is analysed qualitatively and quantitatively by prentation test. The result of the researsh indicates that the factor which causes the exixtence of the mass forum action which passing judgment. The agent of stealing domestic animal in Jeneponto regency is in oeder that the agent of stealing doesn’t do stealing again. Some of existence society member who doesn’t believe again to the police’s side law effort. Because they take a part to avoide the existence of cooperation accusation with the agent of stealing domestic animal steling domestic animal has caused societies nervousness. The law atatus of mass forum action. In passing judgment the agent of stealing domestic animal contradics eiyh the material law, namely by yhe axistence mass action that judges the suspect by torturing till he or she dead contradicts with the valid law namely collide with the material law. Especially section 363 KUHP. He or she is only got pinishment at least 7 years and also collide human right. Contradiction with formal law means giving punishment without judicature prosedur.

Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar Haryati M Nur; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa pengungkapan kasus melalui metode sidik jari (Fingerprint) juga sebagai bukti berupa kesaksian ahli (verklaringen van een deskundige: kesaksian ahli). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi. The purpose of this research is to know and analyze the criminal process of children who commit crimes. And want to understand and analyze the factors that influence the criminal process of children who commit crimes. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical legal research. Data is collected at the Police, Makassar District Attorney and Makassar District Court in the form of secondary data. The respondents are victims' families and serfta advocates by using questionnaires and interviews for primary data and for secondary data are reviewing books and documents relevant to this study. Thus the data that has been collected will be analyzed descriptively, which explains the data as it is then concludes. The results of the study illustrate that the process of imposing criminal offenses against children who commit crimes is still lacking because there are still many things that need to be addressed such as detention centers for children. And the factors that influence the conviction of a child who commits a crime are the legal structure of the facilities / means and public awareness.

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kota Makassar Emelia Fitriani; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui dan menganilisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana sudah dilaksanakan tetapi masih kurang efektif disebabkan masih banyak masyarakat enggan untuk melakukan diversi terutama pihak korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan diversi di wilayah hukum peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Rekomendasi penelitian bahwa penegakan hukum masih perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang diversi. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of diversion in the juvenile justice system and to identify and analyze the factors that influence the implementation of diversion in the criminal justice system. The research method used is empirical legal research methods. The results showed that the implementation of diversion in the criminal justice system had been implemented but was still ineffective because there were still many people reluctant to do diversion, especially the victims. Factors affecting the implementation of diversion in the jurisdiction of juvenile justice are legal substance, legal structure, and legal culture. Research recommendations that law enforcement still need to conduct socialization or legal counseling to the community because there are still people who do not understand about diversion.

Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili Yakop Lili; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Malili, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Secara umum implementasi terhadap eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malili dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui mekanisme perdata dengan gugat perdata dan kedua melalui mekanisme pelaksanaan putusan pidana. Untuk mekanisme perdata sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan putusan pidana baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of additional crimes in corruption, and 2) To find out and analyze the factors that influence the application of additional crimes in corruption. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Malili District Attorney's Office, then conducted a quantitative descriptive analysis. The results of the study the authors found that: In general, the implementation of the additional criminal executions of extra money made by the Malili District Attorney's Office can be done in two ways, first through a civil mechanism with a civil suit and second through the mechanism of implementing a criminal decision. The civil mechanism can be carried out since the investigation phase, the prosecution stage and the stage of execution of court decisions. Whereas the mechanism for implementing criminal rulings can only be done after a court decision has permanent legal force. Factors affecting the application of additional crimes in corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture.

Efekivitas Penerapan Perianjian Baku daiam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Mandiri Thiara Devianti Thamrin; Ma’ruf Hafidz; Muhammad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini membahas masalah penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri mengacu pada tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan asas itikad balk dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika bank memenuhi larangan penggunaan klausula baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hal ini akan merugikan bank. Apabila debitur wanprestasi, besarnya jumlah hutang debitur adalah sesuai yang tertera pada pembukuan bank dan bank berhak mengeksekusi jaminan-jaminan ini dengan menjualnya melalui pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan. Harga jual obyek jaminan ditentukan oleh Bank Mandiri. Penggunaan klausula baku oleh bank dirasakan tidak seimbang dan menempatkan bank pada posisi yang kuat. Namun demikian dari penelitian ini kita dapat mengetahui posisi masing-masing pihak sebelum dan sesudah kredit dicairkan oleh bank. This study discusses the problem of using standard clauses for changes in working capital credit interest rates in Bank Mandiri in terms of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. The study uses a normative juridical library research method. The results of the study that the use of standard clauses for changes in working capital credit interest rates at Bank Mandiri refers to the interest rates of Bank Indonesia Certificates so that they do not conflict with the principles of good faith and propriety as regulated in the Civil Code. If the bank fulfills the prohibition on using standard clauses as stipulated in article 18 letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) this will be detrimental to the bank. If the debtor defaults, the amount of the debtor's debt is as stated in the books of the bank and the bank has the right to execute these guarantees by selling them through a public auction or through under-selling. The selling price of the collateral object is determined by Bank Mandiri. The use of standard clauses by banks is perceived as unbalanced and places the bank in a strong position. However, from this study we can find out the position of each party before and after the credit is disbursed by the bank.

Page 2 of 45 | Total Record : 445

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA