Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Generalis (JLG)

jlg
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 2722788X EISSN : 27227871 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 445 Documents

1 2 3 4 5

Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis Alief Sugiarto; Hambali Thalib; Said Sampara
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis saat ini. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan perlindungan hukum pidana yang ideal terhadap korban tindak pidana di bidang medis yang akan datang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian Pustaka, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Yurisprudensi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUH Pidana, UU No. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga UU. No. 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan baik dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, serta perumusan pidana dan pemidanaannya. (2) Mengenai kebijakan hukum yang akan datang yaitu kebijakan hukum Melalui kebijakan reformulasi dan reorientasi perundang-undangan pidana bidang kesehatan dan praktek kedokteran yang tentunya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban malpraktik karena kelalaian dokter sebagai upaya atau bentuk penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran di Indonesia. This research is conducting aimed at: (1) To find out and analyze the policy of criminal law protection for victims of criminal acts in the medical field at this time. (2) To find out and examine an ideal criminal law protection policy for victims of criminal acts in the upcoming medical area. This study uses primary data by conducting a literature review, namely the Criminal Code (KUHP), Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 32 of 2004 concerning Medical Practices, Jurisprudence.The results of this study indicate that: (1) The policy of legal protection for victims of medical crimes in positive criminal Law in Indonesia is currently carried out by imposing sanctions for criminal offenses based on the Criminal Code, Law No. No. 36 of 2009 concerning Health, also the Law. No. 29 of 2004, regarding Medical Practice and supporting regulations that apply, it turns out that in its implementation, there are still weaknesses both in the formulation of criminal acts, the wording of criminal liability, as well as the formulation of illegal and criminal penalties. (2) Regarding future legal policies, namely legal policies. Through reformulation policies and reorientation of criminal laws in the field of Health and medical practice, which certainly can provide legal certainty and legal protection for victims of malpractice due to doctor's negligence as an effort or form of medical malpractice crime prevention. In Indonesia.

Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Ayu Chairun Nisa; Dachran S. Busthami; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena dari 15 jumlah perkara yang diterima tidak ada yang berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar adalah 1. Substansi hukum, 2. Struktur hukum, 3. Budaya hukum, 4. Sarana dan prasarana, 5. Kesadaran hukum masyarakat. This research aims to analyze the effectiveness of Islamic economic dispute resolution through mediation at the Makassar Religious Court. In addition, it will be analyzed regarding what factors affect the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court. The research method used is juridical empirical research. This research means that in analyzing the problem, it is done by combining secondary data with primary data obtained in the field. The results showed that the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court was ineffective because of the 15 cases received none were successful. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court are 1. Legal substance, 2. Legal structure, 3. Legal culture, 4. Facilities and infrastructure, 5. Public legal awareness.

Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Putri Kamelia Rustam; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Keabsahan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Klausula Eksonerasi yang terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli.Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian Pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Keabsahan perjanjian jual beli perumahan yang memuat klausula eksonerasi dianggap tidak sah kecuali mengandung asas konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perjanjian klausula eksonerasi adalah batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen. This research is aimed at 1) To know and analyze about the validity of the binding agreement to buy and sell according to Law Number 8 year 1999 About Consumer Protection. 2) To know and analysis due to The Laws of Exoneration Clause contained in the binding agreement on sale and purchase. This research uses primary data by conducting a review of the literature. The Result of research show that (1) The Validity of The Housing which contains The exoration clause shall be deemed invalid unless it contains the principle of consensualism both of parties that make the agreement as Law. (2) The results of the study include that the legal consequences of an exoneration clause agreement are null or void due to the inclusion of an exonaration clause on the sale and purchase agreements as a transfer of business responsibility towards consumer protection.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Andi Muhammad Ishar; Said Sampara; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas menyebabkan matinya orang lain. Tipe penelitian ini adalah Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Empiris (Legal Research). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain. Responden terdiri atas Polisi Lalu Lintas 5 orang, Jaksa 5 orang, Pengacara 5 orang, Tokoh Masyarakat 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas menyebabkan matinya orang lain di Kota Makassar cukup terlaksana dengan baik sesuai dengan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4). The research objective is to analyze and explain the implementation of criminal liability for traffic negligence actors causing the death of others. This type of research is in this study the authors use Empirical Law research (Legal Research). The population in this study are all parties involved in the handling of traffic violations that cause the death of other people. The respondents consisted of 5 Traffic Police, 5 Prosecutors, 5 Lawyers, 10 Community Leaders. The results showed that (1) the implementation of criminal liability against traffic negligence actors caused the death of other people in Makassar City was carried out quite well in accordance with Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Those who cause the victim to die are subject to Article 310 paragraph (4).

Tindak Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat Penyidikan: Studi di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar Gunawan Hardi; Hambali Thalib; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan mengetahui tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di penyidik, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di penyidik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan, bahan pustaka, dan penerapan pada peristiwa hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerusan laporan hasil analisis PPATK kepada penyidik belum optimal karena adanya perbedaan signifikan antara jumlah penerusan dan tindak lanjut laporan hasil analisis oleh penyidik. Bentuk tindak lanjut laporan hasil analisis PPATK di Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dengan terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan telaah serta pengumpulan bukti permulaan yang cukup. This study aims to find out and understand the follow-up actions of the analysis of the Financial Transaction Analysis and Report Center (PPATK) at the stage of investigation; The Research was conducted as an empirical normative study. It used regulations, other written materials, and the implementation in legal cases as the objects of study. The results reveal that, the forwarding of the result of PPATK Analysis to investigators is not optimal yet. There is a significant difference between the total number of forwarding and the number of investigator’s follow-up actions. Police institution and Anti-Corruption Commission conducted follow-up actions in the forms of analysis and the collection of sufficient evidences.

Penerapan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Kabupaten Maros Yusrizal Erdiawan Nazaruddin; Andul Qahar; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Maros. dan, 2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan dimensional antara faktor penyebab kejahatan TPPO dengan penerapan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menerangkan fakta-fakta dilapangan yang merupakan suatu pelanggaran norma-norma hukum, seperti halnya perdagangan orang, serta memaparkan akses-akses hukum yang tersedia untuk pelanggaran norma tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Melihat realita di masyarakat Maros, relatifitas penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang masih bersifat denotatif, hal ini dikarenakan, sulitnya menemukan data valid tentang TPPO, kesulitan ini dikarenakan penentuan TPPO yang sesuai prosedur hukum sulit ditemukan, fenomena perdagangan orang dimasyarakat masih dianggap fenomena kemasyarakatan, bukan fenomena hukum, disisi lain penegak hukum sulit menemukan kasus perdagangan orang karena sikap pasif dari masyarakat yang menjadi korban.dan 2. Seperti pada poin 1 (satu), secara dimensional, sulitnya penerapan hukum varalel dengan faktor-faktor penyebab kejahatan TPPO. hal ini dikarenakan dialektika kemasyarakatan, hukum dan penegak hukum masih berputar-putar disekitar wilayah determinitas hukum, sehingga apabila terjadi atau ada tindak pidana seperti TPPO maka harus dilaporkan dahulu, jika tidak atau korban tidak menyadari dirinya sebagai korban, maka TPPO dianggap tidak pernah ada secara hukum, sedangkan melihat penyebab kejahatan TPPO, semua unsur-unsur yang ada sudah memenuhi unsur-unsur hukum yang akan diterapkan. This study aims: 1. To find out and understand the application of criminal law to the crime of trafficking in persons in Maros Regency. and, 2. To know and understand the dimensional relationship between the factors causing TPPO crime and the application of the law. This research is a research This research is an empirical legal research, which explains the facts in the field which is a violation of legal norms, such as trafficking in persons, as well as describing the legal accesses available for violating these norms. The conclusions of this study are as follows: 1. Looking at the reality in the Maros community, the relative applicability of the law on trafficking in persons is still denotative, this is because, it is difficult to find valid data about the TPPO, this difficulty is because the determination of the TPPO according to legal procedures is difficult to find, the phenomenon trafficking in people is still considered a social phenomenon, not a legal phenomenon. On the other hand, law enforcers find it difficult to find cases of trafficking because of the passive attitude of the affected community. and 2. As in point 1 (one), dimensionally, the difficulty of applying varalel law with the factors that cause TPPO crime. this is because social dialectics, law and law enforcement are still circling around the area of legal determination, so that if there is a crime or a crime such as TPPO then it must be reported first, if the victim is not aware of himself or herself, then the TPPO is considered never to exist the law, while looking at the causes of TPPO crime, all the elements that have already fulfilled the legal elements that will be applied.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Bone M.Y. Khaerul Umam; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone. Tipe penelitian yang digunakan sosio yuridis. Hasil penelitian bahwa Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone terdiri dari Kebijakan dan aturan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori di kawasan rawan bencana, Kebijakan dan aturan perlidungan daerah tangkapan air yaitu Pengurangan frekuensi dan dampak bnecana banjir melalui perlindungan perlindungan daerah tangkapan air, Mendirikan Forum DAS bertujuan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai, Kebijakan dan aturan penguatan lereng pada kawasan rawan bencana yaitu pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor, Kebijakan dan aturan pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan banjir bandang, Kebijakan dan aturan sistem perizinan bangunan tahan gempa dalam pemberian IMB yang sesuai dengan aturan zonasi gempa bumi, Kebijakan dan aturan pembangunan atau revitalisasi tanggul, embung,waduk, dan taman kota di daerah rawan banjir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone terbagi menjadi tiga faktor yaitu, faktor utama, faktor pendukung kebijakan dan faktor penghambat kebijakan. This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.

Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata: Studi Pengadilan Agama Maros Kelas I B Andi Bustanil Arifin Al; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan Pemeriksaan setempat sebagai pendukung Pembuktian terhadap perkara perdata di Pengadilan Agama Maros serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam menilai kekuatan hasil pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. Pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara dan pengisian quisioner tertutup yang disediakan terlebih dahulu oleh peneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Bahwa Hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung pembuktian terkait dengan gambaran keadaan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas objek sengketa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai tambahan keterangan yang dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan Hasil Pemeriksaan setempat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan utamanya yang terkait dengan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas obyek sengketa.This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.

Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae Ardian Dirgantara; Hambali Thalib; Said Sampara
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten gowa tepatnya di Kepolisian Resor Gowa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada Dana Desa terhadap putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks dan Putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks terhadap masing-masing terdakwa dengan putusan 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan pidana penjara dan denda Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan putusan yang tidak efektif. Dikarenakan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime), terdakwa sepatutnya dihukum seberat-beratnya. Dianjurkan untuk memiskinkan terdakwa dengan mengambil seluruh property agar mereka dan yang lainnya, harus mempertimbangkan sebelum melakukan hal serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum yang sangat berpengaruh terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. This research aims to analyze and determine the Effectiveness of Conviction in the corruption of Village Funds and the factors influencing the effectiveness of conviction in the corruption of village funds. This research was conducted in the jurisdiction of Gowa District precisely in Gowa District Police. The results of this study reveal that the effectiveness of convictions in the corruption of village funds against the verdict Number: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. MKS and Verdict Number: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. MKS against each defendant with a verdict of 1 (One) year 10 (Ten) months imprisonment and a fine of Rp50,000,000,00 (Fifty Million Rupiah) is an ineffective verdict. This is because the crime of corruption is an extraordinary crime, the defendant should be sentenced as severely as possible. Impoverishing him/her by taking his entire property is advised so that they, and others, will have to ponder into consideration before doing a similar action. Factors that are affecting the effectiveness of convictions in the corruption of village funds are legal substance factors, legal structure factors, and cultural factors that have a profound effect on the funding corruption crimes in village funds.

Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo Hamsurah Hamsurah; Andi Risma; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata gugatan berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kurang efektif. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Marisa Kelas II akan dimediasi terlebih dahulu. Dikarenakan sebagian para pihak Penggugat/Pemohon tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi ini. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo adalah: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil lawsuits related to the application of the principles of fast, simple and low cost judiciary in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Marisa Class II District Court in Gorongtalo Province, then carried out a quantitative descriptive analysis.The results of the research the authors found that: The implementation of mediation at the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts is less effective. In practice, all cases submitted to the Class II Marisa District Court will be mediated first. Because some of the Plaintiff / Petitioner did not have good intentions in carrying out this mediation process. Factors that affect the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil suit cases related to the application of the principle of fast, simple, low cost trial in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province are: legal substance, legal structure and legal culture.

Page 3 of 45 | Total Record : 445

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA