Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Generalis (JLG)

jlg
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 2722788X EISSN : 27227871 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 445 Documents

2 3 4 5 6

Efektivitas Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Muh. Reza Zulfikar; Ahyuni Yunus; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum empiris yang dikonsepkan sebagai suatu pranata-pranata sosial secara nyata dikaitkan dengan variable-variable sosial lainnya. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder bahan yang relevan dengan penelitian, buku-buku literatul dan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penanganan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah kurang efektif karena lemahnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah meliputi faktor internal penyelenggaraan pendaftaran tanah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengharapakan imbalan dari klien seperti uang, jasa, dengan kelancaran pelayanan sedangkan faktor eksternal kesadaran masyarakat pemohon yang ingin mendaftarkan tanah membawa berkas/dokumen yang tidak lengkap selain itu kekurang pahaman masyarakat terhadap prosedur dan peraturan pertanahan yang berlaku juga turut mempengaruhi. This study aims to determine the effectiveness of land registration in order to ensure legal certainty of land rights in Makassar City. The research method used is an empirical legal research that is conceptualized as social institutions which are actually associated with other social variables. Primary data collection techniques used interviews and questionnaires while secondary data were materials relevant to research, literary books and statutory regulations. The results of the study show that the handling of land registration in order to ensure legal certainty of land rights is less effective because of the weak factors that affect the effectiveness of land registration in order to ensure legal certainty of land rights including internal factors in the implementation of land registration and providing services to people who expect rewards from clients. such as money, services, with smooth service, while the external factor of public awareness of the applicant who wants to register land brings incomplete files / documents besides that the community's lack of understanding of applicable land procedures and regulations also affects.

Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana Sirajuddin Sirajuddin; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemecahan masalah (problem solving) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemecahan Masalah (Problem solving) oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dengan metode Pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone masih kurang efektif sebagai sarana penyelesaian masalah yang dialami masyarakat. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. This study aims to analyze and explain the effectiveness of problem solving by bhabinkamtibmas in handling criminal law violations and factors that influence problem solving by Bhabinkamtibmas in handling criminal law violations in Bone Regency. The research method used is the empirical juridical method. The research results show that dispute resolution with problem solving method conducted by Bhabinkamtibmas in handling violations of criminal law in bone district still less effective as a means of dispute resolution experienced by the public, other than factors that influence problem solving by Bhabinkamtibmas in handling criminal law violations in Bone districts are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Muh Ekoyusmario; Said Sampara; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian Ini Dilaksanakan Di Polres Enrekang Dengan Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Angket Dan Dokumentasi. Analisis Data Yang Digunakan Adalah Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif. Hasil Penelitian Membuktikan Bahwa Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Didukung Oleh Tanggapan Responden Dan Wawancara Tentang Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Adalah Sangat Berpengaruh Tetapi Pada Umumnya Hasil Visum Et Repertum Umumnya Hanya Digunakan Sebagai Alat Bukti Surat Sehingga Harus Dihubungkan Dengan Keterangan Yang Diberikan Oleh Korban, Saksi Dan Keterangan Tersangka, Sehingga Dapat Diketahui Bahwa Luka Yang Diderita Korban Adalah Akibat Dari Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tersangka. The Objective of This Research Was To Give Understanding About The Function Of Visum Et Repertum In Alleged A Criminal And Understanding About The Effect Of Visum Et Repertum As An Evidence. This Study Was Conducted in County Police Of Enrekang By Data Collection Method Through Interview, Questionnaire And Documentation. Data Analysis Used Was Qualitative and Quantitative Analysis. The Result of This Study Proved That According to The Information Supported By Respondent Responses And Interview About Visum Et Repertum In Proving Criminal Abuse Was Very Influential But Generally The Result Of Visum Et Repertum Only Used As Letter Evidence And Should Be Linked To The To The Information Given By The Victim, The Witness And The Suspect. Therefore, It Was Known That the Wounds Suffered by The Victim Were The Criminal Result Committed By The Suspect.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa: Studi Di Kejaksaan Negeri Jeneponto Abd. Rahman; Said Sampara; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan, serta faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial, teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. This research aims to analyze the implementation of Corruption criminal investigation in the field of procurement of goods and services by the Attorney, as well as what factors inhibit the implementation. This research is empirical law research. The result of the research shows that the implementation of Corruption criminal investigation in the field of procurement of goods and services by Jeneponto Prosecutor's Office is through the action of judicial intelligence operation, case development technique by utilizing whistle blower and justice collaborator and investigative audit technique as search and data collection method, information and other findings to find out the truth or even a fact error in coordination with BPK / BPKP. Factors that hamper the investigation of corruption in the field of procurement of goods and services are the limited number of human resources to the Prosecutor who conducts intelligence and examination activities in place and limited funding sources / budget handling cases in investigation activities.

Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Hamsira Halim; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana Kesusilaan terkait penerapan Restorative justice. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan pada putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pol. dan Putusan Nomor .2/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol. Didasarkan pada pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 E, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Diana berdasarkan pertimbangan Hakim unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang telah dijelaskan secara rinci dan dinyatakan terpenuhi, sehingga anak dinyatakan bersalah. This study aims to examine the application of sanctions for children as perpetrators of crime of decency and to analyze judges' considerations in deciding legal sanctions for children as perpetrators of crimes of decency related to the application of Restorative justice. The method used by researchers is normative legal research. The results of this study are (1) The crime of decency committed by children is a very complex problem. Therefore, to protect children's rights, the government has enacted the Child Protection Law and the Child Criminal Justice System Law, so that the rights of children in conflict with the law can remain protected. (2) The judge's consideration in deciding legal sanctions against children as perpetrators of a crime of decency in decision number 10 / Pid.Sus.A child / 2016 / PN.Pol. and Decision Number. 2 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PN Pol. Based on Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76 E, Law No. 35 of 2014 concerning Diana's Child Protection based on the Judge's consideration of the element of each person, the element of intentionally, the element of deception, a series of lies or persuading the child, and the element of having intercourse with him or with other people, which has been explained in detail and declared fulfilled, so that the child found guilty.

Kekuatan Hukum Hasil Uji Balistik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Rachmat Dani; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Halid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran uji balistik dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan senjata api dan mengetahui kekuatan hukum hasil uji balistik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum yang diajukan. Hasil peneltiian menunjukkan Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api yaitu membuat terang perkara pembunuhan yakni penyidik mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sesuai dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP. Kemudian peranan yang kedua adalah memberikan alat bukti sah pada persidangan, dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensic. Kekuatan hukum hasil uji balistik dalam konsepsi alat bukti tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 184 KUHAP dan juga tidak diatur secara khusus dalam jenis peraturan lainnya. Kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHAP bersifat bebas, artinya di dalam keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. The purpose of this resecarch was to determine the role of ballistic tested in proved criminal acts uses firearms and to find out the legal strength of ballistic test results as evidence in proving premeditated murder cases. This type of research is normative research, which aims to find solutions to legal issues and the problems that arise in them, so that the results to be achieved later are to provide a description of what should be the legal issues raised. Research results is the Role of Ballistic Tests in Proofing a Criminal Act of Killing Using Firearms is to make light of the murder case that is, the investigator brings in the experts required in relation to the examination of cases according to Article 120 of the Criminal Procedure Code and Article 133 of the Criminal Procedure Code. Then the second role is to provide legal evidence at trial, with the help of a forensic laboratory will provide an overview of the causal relationship between victims and perpetrators of crime by knowing the report in the forensic examination. The legal force of the results of ballistic tests in the conception of evidence is not mentioned directly in Article 184 of the Criminal Procedure Code and is also not specifically regulated in other types of regulations. The strength of the proof of the results of ballistic tests used as evidence in the trial of a murder case under Article 184 of the Criminal Procedure Code is free, meaning that in expert statements there is no inherent value of the strength of evidence that is perfect and decisive, it is up to the judge's judgment.

Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu Dian Arthauly Pangaribuan; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu serta Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1). pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di pengadilan negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dalam kurung waktu 2015 sampai dengan 2019 dapat dinyatakan “Efektif”. pemidanaan dengan landasan undang-undang nomor. 35 tahun 2009 dapat diterapkan khususnya pada Pasal 127 ayat 1 serta memberikan efek jera karena pemidanaan di Kabupaten Pasangkayu juga mengurangi pelaku-pelaku residivis. beberapa faktor pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain pelaku relatif muda, sopan dan tidak mempersulit persidangan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. hakim berkeyakinan pelaku tindak pidana narkotika dapat dibina sebaik-baiknya di LAPAS setempat. 2). Faktor yang dominan berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana narkotika adalah faktor substansi hukum, kesadaran hukum pergaulan bebas, pengangguran, sosialisasi hukum dan pembinaan di LAPAS. sedangkan faktor struktur Hukum tidak terlalu berpengaruh. This study aims to see and analyze the crime of narcotics crime in Pasangkayu Regency and to analyze the factors that influence the convictions of narcotics crime in Pasangkayu Regency. The results showed that: (1). Criminal charges against narcotics at the Pasangkayu district court in Pasangkayu Regency within the period 2015 to 2019 can be declared "Effective". punishment based on statute number. 35 of 2009 can be applied in particular to Article 127 paragraph 1 and provides a deterrent effect because the punishment in Pasangkayu Regency also reduces recidivists. Several factors were considered by the judge in his decision, among others, the perpetrator was relatively young, polite and did not complicate the trial and the defendant was the backbone of the family. The judge believes that narcotics crime can be properly managed in the local LAPAS. 2). The dominant factors that influence the onset of narcotics crime are legal substance factors, legal awareness of promiscuity, unemployment, legal socialization and guidance at LAPAS. while the legal structure factor is not very influential.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu Irdin Riandi Thahir; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Efektifitas Penegakan Hokum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Serta Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hokum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: (1).Pelaksanaan Penegakan Hokum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Berjalan Kurang Efektif.2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hokum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Ialah Factor Substansi Hukum, Factor Struktur Hukum, Factor Sarana Dan Prasarana, Factor Kesadaran Hukum, Factor Budaya Hokum Masyarakat. This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against victims of criminal acts of rape against children during the examination process at the Pasangkayu District Court and to determine and analyze the factors that affect legal protection for victims of criminal acts of rape against children in the Pasangkayu District Court. The results showed that: (1). The implementation of law enforcement on sexual crimes against children during the examination process at the Pasangkayu District Court was less effective. 2). The factors that influence law enforcement of sexual crimes against children in the Pasangkayu District Court are legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors, legal culture factors in the community.

Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Nurantiana Nurantiana; Ahyuni Yunus; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penulisan ini bertujuan menganalisa dan memahami fenomena sewa rahim atau surrogate mother melalui pandangan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan dilandasi dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, serta pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis konten terhadap bahan-bahan hukum yang primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian didapat penganalisaaan pandangan hukum bervariatif dan komlikatif dari pandangan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam,bahwa; KUHPerdata menyamakan kedudukan status anak hasil surogasi dengan anak sah,menurut KHI anak hasil sewa Rahim adalah anak kandung diluar kawin sedangkan segi hak kewarisan menurut KUHPerdata anak hasil sewa Rahim tidak melebihi 1/3 bagian dari pewaris bagiana naksah sedangkan menurut KHI hanya boleh mendapat kewarisan dari garis turunan ibunya. This writing aims to analyze and understand the phenomenon of surrogate mother rent through the perspective of the applicable law in Indonesia, especially according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. This type of research is normative based on a statutory juridical approach, as well as a descriptive qualitative approach using content analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that the analysis of the varied and comlicative views of law from the view of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, that; The Civil Code and KHI equalize the status of a child resulting from surrogation with a child outside of marriage, whereas in terms of the inheritance rights according to the Civil Code, the child who leases the uterus does not exceed 1/3 of the inheritance of the legal part of the child, while according to KHI only inheritance is allowed from the line of the mother'sdescent.

Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif ) Dasman Dasman; Said Sampara; La Ode Husen
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis sejauhmana implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara. Temuan atau hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa KPU dan jajarannya telah menjalankan fungsinya sesuai paraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, namun implementasinya dilapangan masih kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah partisipasi pemilih legislatif sebanyak 76 persen, lebih rendah dari pada akumulasi partisipasi tingkat nasional yang mencapai sebanyak 77 persen; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba yaitu faktor internal: kapasitas Komisioner KPU, komitmen dan soliditas penyelenggara. Sedangkan faktor eksternal; dukungan anggaran yang rendah, kesadaran masyarakat, letak geografis, budaya dan adat masyarakat setempat. This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the extent to which the function of the general election commission was implemented in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency; (2) knowing and analyzing the factors that influence the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency. This study uses primary data through interviews. The findings or results obtained from this research indicate that: (1) the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency shows that the KPU and its staff have carried out their functions in accordance with the laws governing the implementation of elections, but their implementation in the field is still not effective. Based on the results of the vote count, the total participation of legislative voters was 76 percent, lower than the accumulated participation at the national level which reached 77 percent; (2) factors affecting the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency are internal factors: the capacity of KPU commissioners, commitment and solidarity of organizers. Meanwhile, external factors; low budget support, public awareness, geographical location, culture and local customs.

Page 4 of 45 | Total Record : 445

2 3 4 5 6

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA