cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)" : 46 Documents clear
Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia Nugraha R; Ma'ruf Hafidz; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.539 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i3.382

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis keadaan yang dapat tergolong keadaan memaksa dengan menguji peristiwa pandemik corona virus disease 2019 dan akibat hukum pandemik corona virus disease 2019 terhadap perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah secara kasuistis dapat tergolong sebagai keadaan memaksa (force majeure) absolut maupun relatif atau keadaan sulit (hardship) tergantung pada fakta keadaan subjektif atau pribadi debitur bersangkutan dan jenis prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah terhadap perjanjian kontrak. The research objective is to analyze conditions that can be classified as coercive by examining the 2019 corona virus disease pandemic and the consequences of the 2019 corona virus disease pandemic law on contract agreements. This research uses normative legal research methods. The results of the research show that the 2019 Corona Virus Disease Pandemic which resulted in the issuance of various policies or Government Regulations casuistically can be classified as an absolute or relative force majeure or a difficult situation (hardship) depending on the facts of the subjective or personal circumstances of the debtor concerned and the type of achievement agreed. in a contract. The legal consequences arising from the Corona Virus Disease 2019 Pandemic have resulted in the issuance of various government policies or regulations regarding contract agreements.
Efektivitas Peran Mediator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Syamsul Zainal Siddiq; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.569 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i3.383

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara perdata tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 juncto Perma No.1 Tahun 2016, sekaligus mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini terfokus di Kota Makassar dan pelaksanaan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan proses mediasi sudah efektif, tetapi hasilnya masih minim yakni sebesar 1.07%. Tidak efektifnya Lembaga mediasi dalam hal ini mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya sengketa tanah disebabkan adanya pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, kemampuan SDM dan sarana dan fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing civil procedural law norms or rules regarding mediation as regulated in Perma No.1 of 2008 in conjunction with Perma No.1 of 2016, as well as to find out the factors that influence it. The location of this research is focused on the city of Makassar and the implementation of research at the Special Class IA Makassar District Court uses descriptive research methods through normative and empirical approaches. The results showed that the implementation of the mediation process was effective, but the results were still minimal, namely 1.07%. The ineffectiveness of the mediation institution, in this case the mediator in resolving disputes, especially land disputes, is due to the influence of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, human resource capacity and facilities and facilities.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak M. Fachrul Trihat Modjo. A; Abdul Agis; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.194 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i3.384

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto; dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metode penelitian adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil penelitian bahwa Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah Terlaksana. The research objective is to analyze the factors that influence children as offenders of narcotics abuse in Jeneponto Regency; and analyzing law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children. The research method is. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the factors that influence children as perpetrators of narcotics abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been implemented.
Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata Vicky Novriansyah; Syahruddin Pasamai; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.468 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i3.385

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis hubungan hukum perjanjian antara dokter dengan pasien dalam prespektif hukum perdata dan menganalisis tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis dalam prespektif hukum perdata. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya adalah hubungan kemanusiaan yang didalamnya dituntut suatu jasa dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan tertentu, yakni penyumbuhan pasien. Selanjutnya dalam hubungan dokter dan pasien dilihat dari sudut hukum perdata adalah sama yakni baik pasien maupun dokter merupakan subjek hukum yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama yang diikat dengan perjanjian medis (praktek penyumbuhan) atau biasa disebut dengan perjanjian terapeutik, perjanjian ini terlaksana karena suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pasien dan dokter. Tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis lebih disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. The research objective to analyze the legal relationship between doctors and patients in the perspective of civil law and to analyze the responsibility of doctors due to medical malpractice in the perspective of civil law. This type of research is normative legal research. The results showed that the doctor-patient relationship is basically a human relationship in which a service is required to create a certain condition, namely the growth of the patient. Furthermore, in the relationship between doctor and patient, seen from the point of view of civil law, it is the same, namely that both patient and doctor are legal subjects who have the same position and rights which are bound by a medical agreement (cultivation practice) or commonly referred to as a therapeutic agreement, this agreement is carried out because of an agreement. between the two parties, namely the patient and the doctor. The responsibility of doctors due to medical malpractice is more due to illegal acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code.
Penerapan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Makassar Hadijah Augiri; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.865 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar. adalah Majelis hakim penjatuhan pidana sudah efektif yaitu dengan secara komulatif pidana penjara dengan denda berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena apa yang telah dilakukan terdakwa itu berakibat buruk terhadap anak tersebut dan membuatnya trauma juga merusak masa depan anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum Hakim bagi Pelaku tindak pidana pedofilia adalah Hakim melihat dari faktor kesadaran Terdakwa yang mengaku jujur serta sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan faktor pembuktian sesuai dengan keterangan para saksi serta hasil visum Et Repertum dari Kedokteran Forensik Rumah Sakit. The research objective to analyze the pedophilia crime in the decision of the Makassar District Court and to find out the factors that influence the judges' judgment for the pedophile offender. This research is an empirical research. The result of this research is that the application of the pedophile law in the decision of the Makassar District Court. is the panel of judges for the imposition of crimes that have been effective, namely by cumulatively imprisonment with a fine based on Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, because what the defendant had done had a bad effect on the child and traumatized the child and also damaged the child's future . Factors affecting Judge's legal considerations for perpetrators of criminal acts of pedophilia are judges seeing from the awareness factor of the Defendant who admitted to being honest and deeply regretted the act he had committed against the victim and the evidentiary factor in accordance with the testimony of witnesses and the results of Et Repertum from Hospital Forensic Medicine.
Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar: Studi Putusan No.70/Pid.Sus.TPKorupsi/2017/PN Mks Andi Ayu Ramdayani; Hambali Thalib; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.941 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum terhadap pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi dan proses pengembalian keuangan Negara. Penelitian ini adalah bersifat normatif empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Analisi Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Daalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar Pengaturan hukum terkait pengembalian kerugian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut banyak dijelaskan mengenai proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi. The research objective is to analyze the application of the law to the return of state losses in corruption and the process of repaying state finances. This research is a normative empirical study and was conducted at the Makassar District Court. The results of the study illustrate that a juridical analysis of the repayment of state losses in corruption in the city of Makassar. The legal arrangements related to the recovery of state losses are regulated in Law No. 3 of 1971 concerning the eradication of criminal acts of corruption, Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law No.31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Where in the Law many explain about the process and matters relating to the return of state finances resulting from criminal acts of corruption.
Pencatatan Anak Luar Perkawinan Di Kabupaten Bulukumba: Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yudhistira Syahrir; Ma'ruf Hafidz; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.176 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis prosedur Pencatatan Anak luar Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normative empiris yang bersifat perskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa pengaturan anak luar perkawinan pada Hukum Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar perkawinan tersebut harus dicatatkan agar mempunyai kedudukan yang sama seperti anak sah. Pencatatan anak luar perkawinan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang kemudian akan memperoleh akta, dimana tata cara pencatatan anak luar perkawinan pada dasarnya sama saja dengan tata cara pencatatan anak sah. Dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam pengurusan akta kelahiran anak luar perkawinan adalah Surat keterangan rumah sakit/dokter/bidan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua/ yang bersangkutan, Akta Kelahiran Ibu, dan menghandirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP. The research objective was to analyze the procedure for recording children outside of marriage at the Office of Population and Civil Registry of Bulukumba Regency and the factors that influence it. Research conducted. The type of research to be carried out is normative empirical research that is analytical perscriptive in nature. The results showed that the regulation of children outside of marriage in Indonesian Positive Law is regulated in the Civil Code, Law Number 16 of 2019, Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law. According to the Civil Code, children outside of marriage must be registered so that they have the same position as legal children. The registration of children outside of marriage is carried out at the Population and Civil Registry Office of Bulukumba Regency which will then obtain a deed, where the procedure for recording children outside of marriage is basically the same as the procedure for registering legal children. With the conditions that must be attached in the arrangement of the birth certificate of a child outside of marriage is a hospital / doctor / midwife certificate, a photocopy of the parent/concerned ID card and family card, mother's birth certificate, and 2 (two) witnesses and attaching a photocopy ID CARD.
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kabupaten Luwu Utara Debby Pratiwi; Abdul Agis; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.349 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyidikan terhada[ tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara. Metode Penelitian mengggunakan penelitian hukum yuridis-sosiologis.Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan sama dengan tindak pidana pada umumnya yaitu : Menerima Laporan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Visum Et Repertum, Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan di Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara peran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, maka dari itu perlunya upaya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat berani menjadi saksi. The research objective is to analyze the implementation of investigations against [criminal acts of persecution in North Luwu Regency. The research method used juridical-sociological legal research. The results showed that the implementation of the investigation of the crime of maltreatment was the same as criminal acts in general, namely: receiving reports, summons, arrests, detention, searches, confiscation, examination, visum et repertum, settlement and submission of case files . Meanwhile, the factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment in North Luwu Regency include: Internal and External Factors. In carrying out investigations into criminal acts of persecution in North Luwu Regency, the role of the community is a supporting factor in resolving criminal cases outreach efforts from the police to the public so that people are brave enough to be witnesses.
Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt Lestarina Alfianika Saipe; Ilham Abbas; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.074 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Limboto dalam Perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat membatalkan hibah dalam dalam perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutus perkara hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dikarenakan Pertama, penerima hibah telah melakukan percobaan pembunuhan kepada si pemberi hibah dengan cara menabrak pemberi hibah dengan motor akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh kakak-kakak si penerima hibah. Kedua, belum ada penyerahan objek. Ketiga, tidak membalas atau tidak memberi imbalan atas hibah yang diberikan. Faktor-faktor yang membatalkan hibah pada perkara nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt yaitu pada Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in deciding cases at the Limboto Religious Court in Case Number 245 / PDT.G / 2009 / PA Lbt regarding cancellation of grants and to find out the factors that can cancel the grant in case Number 245 / PDT.G / 2009 / PA Lbt regarding grant cancellation. This research is a normative legal research. The results showed that the panel of judges decided the grant case based on the reason for their decision that the grant cancellation was due to the first, the grantee had attempted to kill the grantor by crashing the grant giver with a motorbike but it did not work because it was prevented by the grantees of the grantee. Second, there is no object submission yet. Third, do not reciprocate or do not provide compensation for the grants given. The factors that canceled the grant in case number 245 / PDT.G / 2009 / PA.Lbt, namely in Article 1688 of the Civil Code (KUHPerdata) and Article 210 Compilation of Islamic Law.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar Sutrisno Syarifuddin; Sufirman Rahman; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.472 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”. Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”.

Page 1 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue