Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DITANDATANGANI DI LUAR WILAYAH JABATAN DIHADAPAN PPAT LAIN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 570/K/PID/2017) ]]>
<![CDATA[Anggarini Pawestri]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.922 KB)
<![CDATA[Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan Notaris/PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama notaris/PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: tanggung jawab PPAT yang melakukan pembuatan akta APHB di luar wilayah jabatannya; dan akibat hukum pembuatan akta APHB yang ditanda tangani diluar wilayah jabatannya dihadapan PPAT lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian eksplanatoris serta menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa terhadap akta APHB yang dibuat oleh PPAT diluar wilyah jabatannya yang ditanda tangani di hadapan PPAT lain tanpa dihadiri para pihak, saksi ataupun di bacakan oleh PPAT membuat tidak terpenuhinya prosedur dan tata cara pembuatan akta, sehingga mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dan terhadap kepemilikannya kembali menjadi harta bersama dan perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah dilakukan. Terhadap perbuatan PPAT tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana.Kata kunci: PPAT, APHB, Akta PPAT]]>
<![CDATA[KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DOKUMEN LUAR NEGERI (ANALISA TERHADAP DOKUMEN HUKUM PT X) ]]>
<![CDATA[Tapi Masniari Lubis]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.73 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang. Kata kunci: Keputusan Pemegang Saham, Legalisasi, Dokumen Asing]]>
<![CDATA[Keabsahan Penyerahan Anak Sebagai Dasar Anak Asuh Untuk Mewaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm) ]]>
<![CDATA[Jeselyn Jeselyn]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.967 KB)
<![CDATA[Di Indonesia, dikenal adanya istilah penyerahan anak dan pengangkatan anak. Penyerahan anak sering disamakan dengan pengangkatan anak, padahal mempunyai akibat hukum yang berbeda pula, yaitu khususnya terhadap status hukum anak dan kedudukan anak dalam hal pewarisan. Sebagaimana dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, ahli waris dari anak asuh menuntut pembagian atas harta warisan ayah asuhnya dengan dalil bahwa anak asuh tersebut merupakan anak angkat berdasarkan Akta Penyerahan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar ahli waris untuk mewaris serta akibat hukum dari penyerahan anak dibandingkan dengan pengangkatan anak, dengan menggunakan metode penelitian berbentuk Yuridis-Normatif yang mana menggunakan data sekunder untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah bahwa anak asuh tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya karena anak asuh bukan merupakan anak sah dari orang tua asuhnya. Lain halnya dengan anak angkat, anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya karena dianggap layaknya anak sah dari orang tua angkatnya. Kata kunci: ahli waris; pengangkatan; penyerahan.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 2/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XI/2017) ]]>
<![CDATA[Fizara Nugra Anisa]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.597 KB)
<![CDATA[Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang perdata, khususnya membuat akta autentik. Pelaksanaan jabatan Notaris dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Notaris memiliki hak untuk menjalani masa cuti. Protokol milik Notaris wajib diserahkan kepada Notaris Pengganti sehingga sepanjang masa cutinya Notaris tersebut tidak memegang protokol Notaris dan karenanya tidak dapat membuat akta dengan namanya sendiri. Berdasarkan temuan Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat terdapat Notaris yang membuat akta dengan namanya sendiri saat cuti. Pelanggaran tersebut ditemukan saat pelaksanaan sidak ke kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris. Atas hal2tersebut, Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat memeriksa Notaris dan Notaris Pengganti untuk dimintai keterangannya. Berlanjut hingga tahap pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menghasilkan Putusan Nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 yang memberikan sanksi pada Notaris tersebut berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan akta-akta yang dibuat sepanjang usulan tersebut ditindaklanjuti tetap memiliki kekuatan autentik. Menjadi dua hal yang berseberangan jika suatu akta terdegradasi kekuatannya karena dibuat oleh Notaris yang tidak berwenang sedangkan pada satu sisi lainnya, akta-akta yang dibuat oleh Notaris sepanjang prosedur pemberhentian tetap memiliki kekuatan autentik. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Kata kunci: Cuti Notaris, Akta Autentik, Prosedur Pemeriksaan Notaris.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2701 K/Pdt/2017) ]]>
<![CDATA[Nevi Putri Vilanti Nasir]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.985 KB)
<![CDATA[Sektor Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membiayai berbagai kegiatan yang memerlukan dana melalui pemberian kredit. Salah satu unsur yang penting dalam analisis tersebut adalah jaminan yang diberikan oleh debitur. Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Setiap jaminan kebendaan berupa benda tidak bergerak diikat oleh Hak Tanggungan sehingga Bank menjadi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan. Perlindungan Hukum Bank sebagai kreditur terhadap Obyek Hak Tanggungan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi adalah diberikan perlindungan sebagai kreditur separatis yang mana memiliki hak separatis untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan harta kekayaan debitur yang dibebani Hak Tanggungan. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan terhadap Obyek Hak Tanggungan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi adalah kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Irah-irah yang dicantumkan di dalam Sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cedera janji, obyek Hak Tanggungan siap dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui tata cara tertentu dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan hukum acara perdata.Kata Kunci: Bank, Hak Tanggungan, Jaminan, Tindak Pidana Korupsi]]>
<![CDATA[JENIS PELANGGARAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS FIKTIF (ANALISIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018) ]]>
<![CDATA[Anviany Andira]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.937 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Salah satu dari Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas ialah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) sebagai salah satu bentuk dari Akta partij yang didalamnya memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan. Selanjutnya, Notaris membuat Akta dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 merupakan salah satu contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR. Akta PKR tersebut dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi bagi Notaris dalam kasus yang dijadikan bahan analisa ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat.Kata kunci:Notaris, Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT YANG TIDAK JELAS (STUDI PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NO. 02/B/MPPN/X/2018) ]]>
<![CDATA[Selvi Damayani Chandra]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.003 KB)
<![CDATA[Notaris memiliki tugas jabatan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik supaya akta tidak terdapat cacat hukum serta tidak merugikan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris dapat melaporkan perilaku Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan kepada Majelis Pengawas Notaris. Sehingga, segala perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di awasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Akan tetapi tidak semua Laporan Masyarakat terhadap Notaris benar adanya, sehingga perlu ditentukan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terhadap laporan masyarakat yang tidak jelas yang ditujukan kepadanya. Serta bagaimana Majelis Pengawas Notaris menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi berkaitan dengan perbuatan hukum Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan, serta metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang berasal dari kekuatan pembuktian yang terdapat dalam akta Notaris dan juga hak ingkar Notaris apabila Notaris dimintai keterangannya dalam proses peradilan, serta Majelis Pengawas dapat memberikan penetapannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing Majelis Pengawas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Majelis Pengawas Notaris.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING (PT. PMA) DALAM HAL TERDAPAT PENYANGKALAN TANDA TANGAN NOTULEN RAPAT (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 271/PDT.G/2017/PN.BTM.) ]]>
<![CDATA[Steinly Liwong]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.191 KB)
<![CDATA[Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Faktanya terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen rapat yang disangkal tanda tangannya oleh pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang berkepentingan mengalami kerugian. Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan akibat hukum dari akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat dalam hal terdapat penyangkalan tanda tangan notulen rapat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksploratoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer sebagai bahan pendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian. Notaris memiliki peran penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan notaris bertanggung jawab penuh atas akta-akta yang dikeluarkannya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm., Notaris RIG terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut pertanggung jawaban oleh pihak korban.Kata kunci: Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing, Akta Pernyataan Keputusan Rapat.]]>
<![CDATA[NOTARIS YANG BERULANG KALI MELAKUKAN PELANGGARAN SETELAH DIJATUHI SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018 Dan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007) ]]>
<![CDATA[Arifa Fatmalina]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.971 KB)
<![CDATA[Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan agar Notaris tetap dapat menjalankan jabatannya dengan baik serta untuk mewujudkan Notaris yang bermoral, berintegritas, dan profesional. Pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris masih seringkali terjadi. Dalam tesis ini, Notaris dalam melaksanakan jabatannya sering kali mengulangi kesalahannya setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi harus dibina dan diawasi secara khusus agar tidak melakukan pelanggaran yang berulang dan Notaris harus menanggung akibat hukum yakni menerima sanksi yang lebih berat dari sanksi yang diterima sebelumnya. Notaris DS berdasarkan pasal 16 ayat (11) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus menerima sanksi pemberhentian dengan hormat dari jabatannya.Kata kunci : Notaris, Pelanggaran Berulang, Majelis Pengawas Notaris.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MENGETAHUI ADANYA CACAT HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 888/K/PDT/2016) ]]>
<![CDATA[Soraya Rafika Putri]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.225 KB)
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan yaitu tentang bagaimana cara pembatalan akta jual beli yang mengandung cacat hukum dan bagaimana akibat hukum atas akta jual beli yang mengandung cacat hukum tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat membatalkan akta ialah para pihak saja yang tercantum dalam akta karena mempunyai kepentingan ekonomis. Mengenai akibat hukum atas akta yang mengandung cacat hukum, akta akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi dibawah tangan karena akta tidak bisa begitu saja langsung dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena akta tersebut belum masuk ke kantor pertanahan. Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pembatalan Akta, Jual Beli Tanah]]>
