Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Kepastian Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun ]]>
<![CDATA[Arini Alvita]]>;
<![CDATA[Enny Koeswarni]]>;
<![CDATA[Suparjo .]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.612 KB)
<![CDATA[Kebutuhan akan pemukiman di kota-kota besar Indonesia dewasa ini mengarah pada pembangunan rumah susun sebagai hunian vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS) dan PERMEN PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (Permen Sitem PPJB), pemasaran rumah susun sudah dilakukan sebelum pembangunan rumah susun selesai dilaksanakan, namun tetap mengikuti persyaratan yang telah diatur dalam dua peraturan perudang-undangan tersebut. Pelaksanaan jual beli satuan unit rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara membeli satuan unit rumah susun yang belum selesai tahap pembangunanya, kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), dan dalam membuat PPJB, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UURS dan Permen Sistem PPJB. Jika dalam persyaratan tersebut tidak terpenuhi, tentunya akan berpotensi menimbulkan sebuah kerugian bagi para pihak, khususnya pembeli sebagai konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisa kepastian hukum bagi konsumen dalam PPJB atas rumah susun yang dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata kunci : Kepastian hukum, Perjanjian jual beli, Rumah Susun]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Pada Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/PDT.G/2017/PN.BDG. ]]>
<![CDATA[R. Yismoyo Amanta]]>;
<![CDATA[Aloysius Yanis Dhaniarto]]>;
<![CDATA[Widodo Suryandono]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.359 KB)
<![CDATA[Tulisan ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg mengenai pemenang lelang yang belum terpenuhi haknya terhadap objek lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak pemenang lelang tersebut didasarkan pada pemilik objek lelang belum menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, mengingat pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telah memenuhi syarat pelaksanaan lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta penyelesaian hukum terhadap belum diserahkannya objek lelang kepada pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam hal perlindungan hukum pemenang lelang, bentuk perlindungannya dapat berupa surat penetapan pengosongan objek lelang yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri setempat. Hak dari pemenang lelang belum terlindungi dikarenakan pemilik objek lelang belum mengosongkan objek lelang tersebut. Mengingat pelaksanaan lelang, prosedur-prosedur lelang eksekusi hak tanggungan telah memenuhi syarat dan legalitas subjek dan objek lelang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, pemenang lelang dapat mengajukan langsung surat penetapan pengosongan objek lelang kepada ketua pengadilan negeri bandung tanpa melalui gugatan.Kata kunci: perlindungan hukum, lelang eksekusi hak tanggungan, pengosongan objek lelang.]]>
<![CDATA[Peranan PT Bursa Efek Indonesia Dan Notaris Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penyelenggara Pasar Alternatif Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 Tentang Penyelenggara Pasar Alternatif ]]>
<![CDATA[Anggis Dinda Pratiwi MF]]>;
<![CDATA[Arman Nefi]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.805 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai peranan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Bursa Efek dan Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk PT BEI sebagai PPA, padahal POJK Nomor 8 /POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA) menyebutkan bahwa transaksi dilakukan “antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek”. Pengertian tersebut masih belum selaras dengan pengertian Transaksi di Luar Bursa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (POJK Transaksi Efek). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran PT BEI dalam keberadaan PPA sebagai penyelenggara transaksi surat utang (obligasi); perbandingan dari sudut pandang aturan dan praktik dengan negara lain dan pedoman serta hasil laporan organisasi internasional; serta peranan notaris terhadap keberadaan PPA sebagai sebuah peluang jenis usaha baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dan analisis data dilakukan secara evaluatif. Analisis didasarkan pada latar belakang penerbitan peraturan, perbandingan dengan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta praktik yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Tipologi penelitian yang akan digunakan terdiri adalah tipologi evaluatif. Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan dalam ketentuan mengenai PPA dan Bursa Efek, negara lain memisahkan fungsi bursa dengan PPA, serta notaris perlu melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam akta PT BEI dan berperan aktif dalam bersingergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam penyediaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha PPA.Kata Kunci: bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, transaksi di luar bursa.]]>
<![CDATA[Analisis Penggunaan Akta Subrogasi dalam Rangka Implementasi Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ]]>
<![CDATA[Yoga Arief Setiawan]]>;
<![CDATA[Yeni Salma Barlinti]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.296 KB)
<![CDATA[Implementasi suatu peraturan perundang-undangan akan memiliki dampak penyesuaian terhadap beberapa aspek. Penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perbuatan hukum dilakukan. Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, hal tersebut menyebabkan Lembaga Keuangan yang bersifat konvensional tidak dapat beroperasi di Aceh, dengan demikian terdapat rencana konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang memberikan perspektif terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini disebutkan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan arahan kepada Ikatan Notaris Aceh, bahwa pengalihan utang berdasarkan transaksi non syariah menjadi transaksi syariah tidak dapat dilakukan dengan skema subrogasi. Pada dasarnya, subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk konversi nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, terdapat mekanisme lain yang dapat mempengaruhi notaris dalam membuat akta dalam rangka konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh. Kata Kunci: Subrogasi, Qanun, Aceh]]>
<![CDATA[Keberlakuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Berdasarkan Teori Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Grace Monika Harijanto]]>;
<![CDATA[Yuli Indrawati]]>;
<![CDATA[Arsin Lukman]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.098 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 dan menjadi landasan penyelenggaraan hak tanggungan elektronik. Penyelenggaraan hak tanggungan elektronik saat ini masih belum sempurna dan regulasi yang tersedia masih belum konsisten. Permasalahan di dalam penelitian adalah mengenai pengaturan Hak Tanggungan Elektronik dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN No 5 Tahun 2020 ditinjau berdasarkan teori peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah keberadaan Peraturan Menteri ATR/KBPN No 5 Tahun 2020 kurang memadai dan tidak sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan dan pemberlakuannya kurang tepat karena mengalami konflik hukum dengan UUHT sebagai peraturan perundang-undangan yang melandasi hukum jaminan mengenai hak tanggungan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu mempertimbangkan produk hukum yang lebih pasti yaitu peraturan pemerintah agar tidak terjadi inkonsistensi hukum. Pihak yang merasa terdampak dan dirugikan dengan ditetapkan peraturan menteri tersebut dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung atau juga dengan mediasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Hak Tanggungan Elektronik, Teori Perundang-undangan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT) ]]>
<![CDATA[Alifa Yessi Meilinda]]>;
<![CDATA[Gemala Dewi]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.492 KB)
<![CDATA[Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan masih banyak tidak diperdulikan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundangan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum negara dan hukum agama. Selain itu dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum penting yang memiliki akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dan hak anak pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengesahkan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka Penulis memakai metode penelitian yuridis normatif dan bersumber pada data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya penetapan pengadilan atas asal usul anak sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam maka anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas status anak dan berhak menjadi ahli waris ayahnya. Kemudian pertimbangan hakim dalam mengesahkan kedudukan anak bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di persidangan dimana telah terjadi perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinannya.Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan, Kedudukan Hukum.]]>
<![CDATA[Keberlakuan Ketentuan Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 PK/PDT/2017) ]]>
<![CDATA[Maghfira Humaira]]>;
<![CDATA[Nicholas Ardyanto]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.7 KB)
<![CDATA[Ketentuan Hukum Harta Benda Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35-Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dikesampingkan dengan suatu Yurisprudensi “Pembeli Yang Beritikad Baik Harus Dilindungi”. Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan para pihak baik dalam hal terdapat harta bersama maupun tidak terdapatnya harta bersama. Dalam praktiknya, masih terdapat Majelis Hakim yang tidak mengindahkan ketentuan Harta Benda Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Negara telah memberi kepercayaan kepada PPAT untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta autentik dan PPAT telah dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan perbuatan hukum yang dilakukannya dalam bentuk akta PPAT. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku yang tentunya dapat menimbulkan risiko maupun kerugian terhadap hak atas tanah. Seringkali PPAT seakan-akan mengabaikan Legal Due Dilligence (LDD) secara mendalam, seperti halnya mempertimbangkan status perkawinan dari penghadap. Kata kunci: Hukum Perkawinan, Harta Bersama, Akta Jual-Beli.]]>
<![CDATA[Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara ]]>
<![CDATA[Amelia Maulanasari]]>;
<![CDATA[A. Partomuan Pohan]]>;
<![CDATA[Rouli Anita Velentina]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.68 KB)
<![CDATA[Pembentukan holding merupakan tindakan pemerintah dalam mempersatukan lini bisnis perseroan BUMN di Indonesia melalui mekanisme pengalihan hak atas saham dengan penyertaan modal negara yang mengambil konsep pengambilalihan saham yang berlaku di hukum perseroan. Pengambilalihan hak atas saham yang berlaku dalam konsep pembentukan holding ini adalah pengambilalihan hak atas saham langsung melalui pemegang saham, yaitu Negara, dalam sebuah BUMN. Pembentukan holding BUMN menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya kedudukan baru BUMN sebagai induk perusahaan dan anak perusahaan. Sehingga konsep yang berlaku bukan berupa pendirian perseroan baru melalui proses pendirian perseroan pada umumnya, namun hanya berubahnya kedudukan perseroan menjadi induk holding atau anak perusahaan. Tindakan pengambilalihan hak atas saham ini sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan. Akibat yang timbul dari pembentukan holding ini adalah beralihnya kepemilikan saham yang mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar perseroan yang diambil alih maupun yang mengambil alih, dan atas tindakan pengambilalihan hak atas saham tersebut harus dinyatakan dalam akta Pengambilalihan yang dibuat oleh Notaris. Sehingga dalam hal ini, peran Notaris timbul saat restrukturisasi tersebut telah disepakati berdasarkan keputusan RUPS, mengingat kewenangan Notaris hanya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, tidak termasuk dalam memberikan bantuan hukum dalam tindakan pengambilalihan hak atas saham tersebut. Kata Kunci : Holding BUMN, Pengalihan Hak Atas Saham, Penyertaan Modal Negara.]]>
<![CDATA[Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/PDT.G/2019/PNKTB) ]]>
<![CDATA[Elva Monica Hubertina]]>;
<![CDATA[Liza Priandhini]]>;
<![CDATA[Daly Erni]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.386 KB)
<![CDATA[Jurnal ini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang dibuat oleh PPAT tanpa adanya persetujuan pasangan suami istri terhadap pihak ketiga. Permasalahan berikutnya adalah tanggung jawab PPAT atas jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang berbentuk Yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen atas data sekunder. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan melalui akta jual beli yang dibuat oleh tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat sahnya akta jual beli. Dengan tetap dibuatkannya akta jual beli tersebut terjadilah perbuatan melawan hukum sehingga akta tersebut batal demi hukum. Pembeli yang beritikad baik dalam melakukan jual beli harus dilindungi oleh hukum, PPAT harus mempertanggungjawabkan secara perdata dan administratif guna memberikan efek jera bagi PPAT karena jabatan PPAT merupakan jabatan kepercayaan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional.Kata Kunci: Harta Bersama, Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Pemegang Fidusia Terhadap Penyitaan Objek Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr. ]]>
<![CDATA[Fricilia .]]>;
<![CDATA[Abdul Salam]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.111 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang diketahui bahwa Tergugat sedang dalam kasus tindak pidana narkotika serta objek jaminan fidusia menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dimusnahkan. Penggugat melakukan gugatan dan sita jaminan dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., Penggugat dimenangkan dan kemudian dikeluarkan sita jaminan kendaraan atas milik Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai batasan-batasan putusan pengadilan pidana dapat menghapuskan hak kebendaan fidusia pemegang fidusia, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia terhadap penyitaan objek jaminan dan peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini ialah perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia dapat dilakukan dengan perlawanan atau gugatan. Peran notaris dalam hal melindungi kepentingan pihak ketiga dengan cara memastikan para pihak adalah orang yang berwenang, objek jaminan adalah benar kepunyaan pemberi fidusia serta menambah klausul penyerahan secara sukarela pada akta jaminan fidusia.Kata kunci : Fidusia, Upaya Hukum, Hak Kebendaan, Sita Jaminan.]]>
