cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mkn.fhui@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkn.fhui@ui.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan FHUI Depok
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Indonesian Notary
Published by Universitas Indonesia
ISSN : -     EISSN : 26847310     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 473 Documents
 43   44   45   46   47 
IMPLIKASI AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING (PT. PMA) DALAM HAL TERDAPAT PENYANGKALAN TANDA TANGAN NOTULEN RAPAT (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 271/PDT.G/2017/PN.BTM.) Steinly Liwong
Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.191 KB)

Abstract

Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Faktanya terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen rapat yang disangkal tanda tangannya oleh pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang berkepentingan mengalami kerugian. Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan akibat hukum dari akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat dalam hal terdapat penyangkalan tanda tangan notulen rapat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksploratoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer sebagai bahan pendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian. Notaris memiliki peran penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan notaris bertanggung jawab penuh atas akta-akta yang dikeluarkannya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm., Notaris RIG terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut pertanggung jawaban oleh pihak korban.Kata kunci: Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing, Akta Pernyataan Keputusan Rapat.
Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby) Nikita Fikricinta; Muhammad Sofyan Pulungan; Winanto Wiryomartani
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.053 KB)

Abstract

Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan tanggungjawab notaris pembuat surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat dengan menggunakan dokumen palsu mengakibatkan Surat Keterangan Waris tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris yang tidak mengetahui kalau dokumen yang digunakan oleh penghadap adalah dokumen palsu, hanya bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, bukan terhadap dokumen yang palsu. Kata Kunci: Waris, Surat Keterangan Waris, Notaris
Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penyerahan Kembali Sertipikat Sebagai Objek Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2016/PN.Dps) Syarifah Nurul Aziizi
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.502 KB)

Abstract

Artikel ini mengenai perlindungan hukum pembeli beritikad baik dan pertanggungjawaban Notaris terhadap penyerahan kembali sertipikat sebagai objek dalam pengikatan jual beli. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang objek jual belinya diserahkan kembali kepada penjual. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan bentuk penelitian berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 623/Pdt.G/2016/PN.Dps ini adalah kurangnya perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas objek jual beli berdasarkan akta pengikatan jual beli lunas, dan amar putusan yang kurang memberi keadilan bagi pembeli. Selanjutnya notaris yang menyerahkan kembali objek jual beli kepada penjual menunjukkan kelalaian dan tidak profesional sehingga menimbulkan spekulasi keberpihakan antara notaris dan penjual. Dalam kasus ini, mengenai perlindungan hukum telah terpenuhi sebagian yaitu penjual diwajibkan menyerahkan objek jual beli yang telah dibayar lunas oleh pembeli menurut majelis hakim, namun kerugian materil yang timbul bagi pembeli tidak mendapat kepastian. Kata Kunci : Pengikatan Jual Beli, Pembeli Beritikad Baik, Notaris.
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat Secara Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 1460/Pid.b/2019/PN.Dps Dheandy Dwisaptono
Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.947 KB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur dan saksama. Namun, pada praktik pembuatan akta oleh Notaris, seringkali dilakukan pelanggaran di mana Notaris tidak melanggar kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat pada keabsahan dan kekuatan pembuktian dari akta-akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat Notaris Ni Ketut Alit Astari, Notaris melakukan penipuan terhadap salah satu pihak dan tidak membacakan akta pada saat penandatanganan akta. Akibatnya, pembeli mengalami kerugian materiil. Selain itu, Perjanjian Pengikatan Jual dan Akta Kuasa Menjual tersebut menjadi cacat hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1460/Pid.b/2019/PN.Dps adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat Notaris Ni Ketut Alit Astari cacat hukum karena kesepakatan tidak diberikan secara bebas. Sehingga dapat diajukan pembatalan kepada Pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Penipuan.
Implikasi Hukum Tentang Pendirian Yayasan Sebagai Sarana Untuk Memperoleh Dana Hibah/Bantuan (Studi Kasus Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg) Rexa Caesar Anugrah
Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.579 KB)

Abstract

Pembuatan akta pendirian suatu yayasan haruslah dibuat sesuai dengan waktu pada saat seorang pihak menghadap kepada seorang notaris, dan data-data serta dokumen yang diserahkan harus merupakan data-data dan dokumen yang asli adanya. Permasalahan dalam tesis ini yaitu pertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta pendirian yayasan yang dimundurkan waktu pembuatannya dan akibat hukum dari akta pendirian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normative dengan tipe penilitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data primer yaitu berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan notaris, yayasan dan tindak pidana korupsi, serta data sekunder melalui studi dokumen dan kemudian dianalisa melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu seorang notaris bisa bertanggungjawab dari segi administratif apabila sudah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan bisa juga dari segi pidana apabila terbukti bersalah, serta akibat hukum dari suatu akta pendirian yayasan yang dimundurkan tanggal pembuatannya menjadi batal demi hukum karena terdapat cacat formil dan cacat materiil.Kata Kunci: Notaris, Yayasan, Tindak Pidana Korupsi.
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Sama Dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/PDT/2020) Sem Sanjaya; Pieter Everhardus Latumeten; Dian Puji Nugraha Simatupang
Indonesian Notary Vol 3, No 4 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.817 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengikatan jual beli di hadapan notaris, yang mana objek jual belinya sama dengan objek jual beli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Jual beli dengan hak membeli kembali diakui oleh hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun eksistensinya tidak dikenal dalam hukum tanah nasional yang mengadopsi hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum positif, hak membeli kembali tidak diperkenankan apabila dimanfaatkan sebagai upaya kreditur untuk menguasai benda jaminan milik debitur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli sebagai suatu akta otentik apabila dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa objeknya sama dengan objek jual beli dengan hak membeli kembali. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan analisis kualitatif yang didapat dari aspek-aspek normatif (yuridis) mengenai bahan yang terkait dengan topik penelitian. Dari hasil analisa terhadap permasalahan tersebut, perjanjian pengikatan jual beli yang objeknya sama dengan objek perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tetap absah dan mengikat para pihak selama tidak dapat dibuktikan adanya utang piutang dengan jaminan objek jual beli tersebut. Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian obligatoir yang baru melahirkan hak dan kewajiban sehingga belum dapat dikatakan telah terjadinya jual beli yang sempurna. Dalam pelaksanaannya, pembuatan perjanjian pengikatan jual beli seharusnya dibuat dalam bentuk akta notaris sehingga memberikan kepastian hukum dan dapat meminimalisir adanya penyelundupan hukum. Kata Kunci: PPJB, Hak Membeli Kembali, Wanprestasi
Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan dan Status Keberadaan Barang milik Tergugat yang berada di Gudang dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019 Karina Gani
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dibuktikan. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, barulah perjanjiian lisan tersebut dinyatakan sah dan tergugat dinyatakan wanprestasi. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif serta bersifat eksplanatoris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian secara lisan berdasarkan konsep hukum perjanjian yang dianut oleh Indonesia memang sah dan mengikat begitu ada kata sepakat sehingga perjanjian lisan dalam kasus tersebut dapat dikatakan sah. Sedangkan mengenai status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di dalam gudang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk meminimalisir kasus seperti ini terulang, seharusnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar dapat lebih mudah dibuktikan.Kata kunci: Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum
Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal Adinda Afifa Putri
Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.362 KB)

Abstract

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk membantu perkembangan usaha mikro dan kecil dengan membuat beberapa perubahan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum dibentuknya badan hukum perseorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini didasari oleh minimnya sumber daya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas, namun di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara unsur “perjanjian” dan unsur “persekutuan” pada perseroan terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep perseroan dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan konsep pendiri tunggal pada Limited Liability Company. Hasil analisis adalah dengan menyarankan pengaturan PT UMK dilakukan diluar Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, diwajibkannya pembuatan pernyataan pendirian PT UMK melalui notaris dan juga menyertakan analisis klausul dalam pernyataan pendirian PT UMK untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pendiri tunggal. Kata kunci: Perseroan Terbatas Usaha Mikro Dan Kecil, Pendiri Tunggal, Notaris.
Peran Notaris Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Aksi Korporasi Berupa Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Pada PT. X Tbk. Bella Ratna Syafierra
Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.495 KB)

Abstract

Tesis ini membahas peran Notaris Pasar Modal ketika Perusahaan mengambil kebijakan aksi korporasi yang bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan dengan mendapatkan dana dari pasar modal, karena aksi korporasi seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Bentuk hasil penelitian adalah Deskriptif Analitis. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dalam proses aksi korporasi right issue agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham dan tidak melanggar undang undang yang belaku. Untuk itu peran serta OJK sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu disarankan OJK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporasi.  Kata kunci: Notaris Pasar Modal, Aksi Korporasi, Penawaran Umum Terbatas.
Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY Andhika Mediantara Primayoga; Siti Hajati Hoesin; Mohamad Fajri Mekka Putra
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.007 KB)

Abstract

Yayasan memerlukan akta autentik dalam berbagai keperluan, salah satunya ialah untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian pengurus dilakukan dengan didahului rapat pembina, yang hasil keputusan rapatnya dibuatkan akta autentik oleh notaris. Akta ini yang kemudian digunakan untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian tersebut menimbulkan sengketa antara pembina dan pengurus yayasan, dan melibatkan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara peradilan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai keabsahan pemberhentian pengurus Yayasan SHT dan kedudukan Notaris sebagai turut tergugat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan berdasarkan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu peraturan hukum, dibantu bahan hukum sekunder. Hasil analisis disimpulkan bahwa pemberhentian pengurus yayasan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan maupun anggaran dasar yayasan, yang seluruhnya telah dipatuhi dalam proses pemberhentian pengurus Yayasan SHT. Kedudukan Notaris selaku turut tergugat merupakan bagian dari tanggung jawab notaris, karena terdapat pihak lain yang tidak puas dengan akta yang dibuatnya. Kewajiban notaris ialah untuk menjamin kebenaran formil dari akta tersebut, namun permasalahan hukum antara penghadap dengan pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab notaris. Sedangkan sebagai pihak turut tergugat, Notaris hanya dapat menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan yang mengikat tergugat. Sebaiknya seorang notaris menerima pendampingan dalam perkara sebagai turut tergugat, agar dapat menjelaskan batasan tanggung jawab profesi, dan tidak serta merta dituntut untuk bertanggung jawab diluar kewenangannya. Kata kunci : pemberhentian organ yayasan, tanggung jawab notaris, turut tergugat

Page 45 of 48 | Total Record : 473

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary Vol 3, No 4 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal Vol 1, No 003 (2019): Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary More Issue