Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
473 Documents
<![CDATA[Keabsahan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampaui Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pdt/2018/PT YYK) ]]>
<![CDATA[Iffa Azkia Adilla]]>;
<![CDATA[Akhmad Budi Cahyono]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.882 KB)
<![CDATA[Terdapat kekeliruan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT Yyk yang mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt.G/2017/PN YYK. Permasalahan yang timbul disini ialah terkait tindakan pelampauan pada pelaksanaan surat kuasa khusus yang dilakukan Nyonya U (dalam hal ini merupakan penerima kuasa) untuk menghadap dan menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama dihadapan Tuan H yang merupakan Notaris di Kabupaten Sleman bersama-sama dengan Nyonya W. Tesis ini selanjutnya membahas mengenai akibat hukum terhadap tindakan penerima kuasa yang melampaui kewenangannya, konsep pemilikan bersama menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT YYK. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dengan jenis tipologi penelitian problem identification yang menggunakan data sekunder. Atas permasalahan tersebut penulis mengajukan saran agar Majelis Hakim dapat teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti dan diajukan serta keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan untuk menguatkan pertimbangannya berdasarkan Pasal 1892 KUHPerdata. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran kepada Notaris yang memiliki wewenang untuk membuat Akta Autentik agar memegang betu prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Akta sehingga tidak terjadi adanya ancaman batal atau dapat dibatalkan terhadap Akta yang dibuatnya. Kata Kunci: Perjanjian Pemberian Kuasa, Kuasa Khusus, Pemilikan Bersama]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Kuasa Yang Telah Dicabut Dalam Hal Hibah Saham Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. ]]>
<![CDATA[Rachel Pinasti Satyawinedhar]]>;
<![CDATA[Siti Hajati Hoesin]]>;
<![CDATA[Mohamad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.297 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Suatu pemberian kuasa yang diberikan dalam sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berakhirnya suatu kuasa dapat terjadi karena penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa atau disebut juga sebagai pencabutan kuasa yang diatur dalam pasal 1813-1819 KUHPerdata. Pencabutan kuasa pada hakikatnya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sewaktu-waktu secara sepihak. Namun pencabutan suatu kuasa yang dibuat dalam akta autentik pada hakikatnya tidak sah apabila dicabut dengan surat pencabutan kuasa yang dibuat dibawah tangan. Sering kita jumpai juga permasalahan dalam praktek tindakan seseorang yang beritikad tidak baik, contohnya seperti yang akan penulis bahas dalam tesis ini yaitu tindakan penerima kuasa yang melampaui wewenangnya dan mengakibatkan pemberi kuasa dirugikan. Akibatnya, perbuatan hukum berupa hibah saham yang terjadi berdasarkan akta kuasa autentik tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta kuasa yang telah dibuatkan pencabutan kuasa namun tidak diberitahukan kepada pihak ketiga; dan hibah saham yang dilakukan berdasarkan akta kuasa yang telah dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Tipologi yang digunakan adalah problem solution. Jenis data sekunder, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi literatur/dokumen, dengan metode analisis kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah akta kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa dibawah tangan yang tidak diberitahukan kepada pihak ketiga oleh penerima kuasa, maka akta kuasa tersebut sudah tidak berkekuatan hukum dan sudah tidak sah sehingga dinyatakan hibah saham tidak sah karena terhadap kuasa tersebut sudah dilakukan pencabutan kuasa yang kemudian dalam persidangan diakui kebenarannya oleh penerima kuasa, sehingga menyebabkan peralihan saham dalam bentuk hibah tersebut menjadi batal. Kata Kunci: Pencabutan Kuasa, Hibah Saham, Perbuatan Melawan Hukum]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Didasari Oleh Surat Kuasa Menjual Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/PDT/2016) ]]>
<![CDATA[Marsya Putri Andhara]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.394 KB)
<![CDATA[Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tentu harus teliti terhadap dokumen-dokumen pendukung yang akan dipergunakan dalam membuat akta notariil. Akta autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata, namun demikian akta tersebut dapat mengalami degradasi, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti sempurna menjadi pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidak absahannya akta tersebut. Masalah timbul ketika Notaris membuat Akta Pengikatan Jual Beli yang didasari dengan kuasa menjual yang tidak dilegalisasi oleh Notaris sehingga menimbulkan kurangnya syarat autentik suatu akta yang menyebabkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Akibat hukum terhadap akta pengikatan jual beli dengan memakai surat kuasa menjual dibawah tangan adalah tetap sah tetapi kedudukan akta menjadi akta dibawah tangan yang artinya akta itu mengalami degradasi akta. Dalam melakukan proses pengikatan jual beli, Notaris harus mengecek segala kelengkapan yang dibutuhkan agar produk hukum yang dihasilkan juga menjadi sah dan kuat. Kata Kunci: Notaris, Kuasa Menjual, Legalisasi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa) ]]>
<![CDATA[Anna Mulia Ludy]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (541.795 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas pengaruh gender dalam pembuatan akta Notaris, dengan studi khusus pada transgender dan khuntsa. Ketika Notaris membuatkan akta, terdapat komparisi yang berisikan mengenai identitas para pihak. Saat pihak ini merupakan seorang transgender atau khuntsa, yang biasanya terdapat perbedaan antara fisik yang ditampilkan dan jenis kelamin yang terdapat di kartu identitas, maka penulisan identitas di dalam komparisi akan membingungkan. Penentuan hak para transgender dan khuntsa dalam hal kewarisan akan menjadi masalah tersendiri. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai hak kewarisan terhadap pelaku seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan mengenai ketentuan pembuatan akta yang dikeluarkan oleh Notaris apabila yang menjadi penghadap adalah seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk melakukan analisis mengenai perubahan jenis kelamin terhadap seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta ketentuan dalam pebuatan akta notaris apabila pihak yang menghadap adalah seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender. Hasil analisa penelitian ini bahwa untuk kewarisan, hak waris dari seorang khuntsa dilihat dari jenis kelaminnya sendiri sementara hak waris seorang transgender maka dilihat berdasarkan identitas dari kartu identitas terakhirnya yang dikuatkan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tempatnya melakukan penggantian jenis kelamin. Dalam hal pembuatan akta, Notaris menggunakan identitas dan jenis kelamin terakhir yang tertulis di dalam kartu tanda pengenal, baik penghadap tersebut transgender atau khuntsa. Kata Kunci: Akta Notaris, Transgender, Khuntsa]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT YANG TIDAK JELAS (STUDI PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NO. 02/B/MPPN/X/2018) ]]>
<![CDATA[Selvi Damayani Chandra]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.003 KB)
<![CDATA[Notaris memiliki tugas jabatan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik supaya akta tidak terdapat cacat hukum serta tidak merugikan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris dapat melaporkan perilaku Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan kepada Majelis Pengawas Notaris. Sehingga, segala perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya di awasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Akan tetapi tidak semua Laporan Masyarakat terhadap Notaris benar adanya, sehingga perlu ditentukan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terhadap laporan masyarakat yang tidak jelas yang ditujukan kepadanya. Serta bagaimana Majelis Pengawas Notaris menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi berkaitan dengan perbuatan hukum Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan, serta metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang berasal dari kekuatan pembuktian yang terdapat dalam akta Notaris dan juga hak ingkar Notaris apabila Notaris dimintai keterangannya dalam proses peradilan, serta Majelis Pengawas dapat memberikan penetapannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing Majelis Pengawas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Majelis Pengawas Notaris.]]>
<![CDATA[Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing ]]>
<![CDATA[Bedita Putri Sa’idah]]>;
<![CDATA[Nadya Farras Indriati]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.896 KB)
<![CDATA[Tanah adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dunia khusus nya di Indonesia, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan nya terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi salah satu hal yang sering di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contoh permasalahan adalah masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah, dan masih banyak permasalahan tanah yang lain nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terkait dengan tanah untuk memberikan kepastian hukum. Peranan PPAT dalam pembuatan suatu akta perjajian dan akta autentik terkait tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan demikian PPAT jika terjadi permasalahan berakibat kepada sanksi yang telah diatur dalam dalam Kode Etik PPAT. Rumusan permasalahan dalam jurnal ini terkait peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta perjajian hak pakai serta akibat hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku serta melihat aspek-aspek normatif dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.Kata Kunci: Tanah, PPAT, Akta perjanjian]]>
<![CDATA[Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/PN. Dps) ]]>
<![CDATA[Kevin Ramadhan Saputra Djameswar]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.832 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah dikaji dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti. Pokok permasalahan adalah mengenai cacat yuridis Akta Jual Beli serta implikasinya dalam putusan pengadilan terhadap cacat yuridis Akta Jual Beli. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bentuk substansi dan fungsi akta PPAT dalam pendaftaran tanah yaitu sesuai pada kasus putusan, bentuk perbuatan hukum atau bentuk formil dari perbuatan jual beli adalah berbentuk Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT yaitu sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, sedangkan fungsi akta PPAT yaitu harus menjadi syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkannya pada kantor pertanahan sesuai dalam peraturan mengenai pendaftaran tanah dan Implikasi dari cacat yuridis akta PPAT pada Putusan berakibat perbuatan hukum yang dilakukan yaitu jual beli tidak mempunyai akibat hukum, Akta Jual Beli dianggap tidak pernah lahir meskipun telah didaftarkan sebelumnya, hal itu berimplikasi pada kantor pertanahan yang mengharuskan mengembalikan hak atas tanah dikarenakan sebelumnya telah didaftarkan oleh kantor pertanahan menjadi kembali seperti semula sebelum Akta Jual Beli tersebut lahir. Kata Kunci: Akta Jual Beli; Degradasi; Kebatalan; PPAT.]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Karena Tidak Dipenuhinya Janji Pihak Ketiga Membayar Kompensasi Atas Jual Beli (Studi Putusan Nomor 14/PDT.G/2017/PN.CMS.) ]]>
<![CDATA[Witsqa Silmi Rachmani]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.668 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keterlibatan pihak ketiga dapat membatalkan akta jual beli tanah dan implikasi hukum pembatalan Akta PPAT berkaitan dengan Putusan Nomor 14/PDT.G/2017/PN.CMS. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, bersifat deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder, melalui penelusuran studi dokumen, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa Akta PPAT sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap karena berlaku sebagai alat bukti yang sah, melalui akta yang dibuatnya Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dapat memberikan kepastian hukum memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang menjadi dasar pendaftaran perubahan hak atas tanah dengan tujuan menciptakan ketertiban administrasi pertanahan. Keterlibatan pihak ketiga pada jual beli tanah dapat menjadi penyebab batalnya akta PPAT, karena menimbulkan kesepakatan yang tidak mutlak. Implikasi hukum dari pembatalan akta jual beli tanah menyebabkan perjanjian antara penjual dan pembeli dapat dibatalkan, karena itu hak atas tanah dipulihkan sebagaimana perjanjian itu tidak pernah terjadi. Kantor Pertanahan sebaiknya memberikan penyuluhan sebagai sarana edukasi masyarakat serta diharapkan Peran PPAT untuk melakukan upaya pencegahan sengketa dengan memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Kata Kunci: AJB dan Pihak Ketiga, Pembatalan Akta PPAT, Implikasi Hukum atas Pembatalan]]>
<![CDATA[Status Tanah Yang Dibeli Atas Nama Direksi Untuk Kegiatan Usaha Perseroan Yang Merupakan Objek Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 2705 K/PDT/2016) ]]>
<![CDATA[Exori Claudia Isura Purba]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.622 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai perbuatan hukum pembelian beberapa bidang tanah Hak Milik atas nama direktur utama perusahaan pengembang yang digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha perusahaan tanpa perjanjian. Pemisahan harta kekayaan dalam suatu perseroan dengan pemiliknya seharusnya menjadi salah satu prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam mendirikan dan menjalankan suatu perseroan. Hal ini disebabkan perseroan merupakan subyek hukum tersendiri yaitu suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai status kepemilikan tanah yang dibeli oleh direktur utama yang terikat dalam perkawinan namun digunakan dan dikuasai untuk kepentingan perseroan dan mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap tanah yang dibeli direktur utama tersebut dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari direktur utama dan istrinya walaupun objek sengketa tersebut dikuasai dan digunakan untuk kepentingan perseroan. Akibat putusnya perkawinan direktur utama dan istrinya menyebabkan tanah tersebut menjadi objek pembagian harta bersama. Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah bahwa aset yang dibeli perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar dibeli langsung atas nama perseroan sehingga kepemilikannya menjadi sempurna serta menghindari upaya berupa perjanjian pinjam nama.Kata kunci: perseroan terbatas, harta bersama, kepemilikan tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Terhadap Suatu Objek Lelang Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 8/PDT/2017/PT.Dps) ]]>
<![CDATA[Maruli Serling Glorius Tambunan]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.143 KB)
<![CDATA[Pada Jurnal ini Penulis memiliki dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Pemenang Lelang tersebut, yaitu dalam hal ini pihak Pemohon Lelang yang sedari awal memiliki akses langsung dalam mengontrol dan mengawasi aset jaminan yang dimilikinya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemenang Lelang; Itikad Baik.]]>
