cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2022): Juni" : 6 Documents clear
Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Novita Ratna Swari; Indah Cahyani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.434 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14899

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menimbulkan banyak kontroversi di lingkungan masyarakat. Kontroversi tersebut yaitu terkait dengan Pasal-Pasal yang dianggap akan mengganggu kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dianggap adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sedangkan dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan juga dianggap belum terlaksana dengan baik.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk terkait pendekatan yang digunakan adalah menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 162 UU Minerba dengan Pasal 66 UU PPLH terjadi pertentangan norma. Sedangkan dalam hal pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan dapat diberi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Kata Kunci : UU Minerba, UU PPLH, Perlindungan Hukum. 
Implemetasi Child Friendly Tourism Di Pulau Madura (Studi Lapangan Tempat Wisata Di Empat Kabupaten Di Pulau Madura) Sarah Widyaristanty; Rusmilawati Windari
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.593 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14243

Abstract

Anak sebagai generasi emas penerus bangsa sudah sepantasnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Selain wajib mendapatkan hak-haknya, anak tentunya juga harus mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang nantinya dapat menganggu pertumbuhan serta perkembangan anak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwasannya terkait perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, akan tetapi juga tanggung jawab negara dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada saat ini juga mefokuskan pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak terutama dalam ruang lingkup tempat wisata. Hal ini dikarenakan tempat wisata merupakan sebuah tempat yang banyak dikunjungi oleh anak. Salah satu hak yang ada dalam Pasal 11 Udang-Undang Perlindungan Anak adalah anak berhak untuk bermain. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi aturan perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulan dari adannya penelitian ini adalah pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak di tempat wisata yang ada di 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura masih kurang, hal ini karena tidak adanya koordinasi antara dinas-dinas yang terkait serta tempat-tempat yang kurang ramah anak kurangnya fasilitas yang ramah dan aman bagi anak.Kata Kunci : Anak, Perlindungan, Tempat Wisata
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone Alvian Dwiangga Wijaya; Teddy Prima Anggriawan
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.088 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14873

Abstract

Manfaat teknologi dan informasi dapat dirasakan dalam ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan isu-isu terkait pembangunan lainnya yang mudah diakses, baik dalam pendidikan dan bisnis, dan di bidang lain, sehingga miliaranbahkan triliunan informasi dapat Anda terima dengan cepat. Namun perkembangan teknologi dan informasi tidak hanyamemberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian informasi pribadi, penjualan informasi pribadi, dan penipuan. Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara offline atau online. Hal ini dapat memungkinkan data digital untuk diperdagangkan atau disalahgunakan (untuk tujuan selain berbagi atau mentransmisikandata pribadi digital) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. Data pribadi dapat dibajak atau dicuri (diretas) oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi di smartphone untuk memberikan masukan bagi Pemerintah dan penegak hukum dalam membuat dan menegakan peraturan tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif  dengan menganalisis aspek hukum dan melakukan penelusuran bahan kepustakaan. Perlindugan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (the right of privacy) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Perlunya memberikan pemahaman dan edukasi kepada masayarakat bahwa ada solusi lain yang bisa diambil apabila terjadi sengketa bisnis yang tidak hanya menempuh jalur litigasi. Dengan adanya pemahaman yang baik dimasyarakat, akan membuat terciptanya kesadaran hukum yang baik bagi masing-masimg pihak dalam melakukan hubungan bisnis.
Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme M Alief Thoifurqoni Assyamiri; Aris Hardinanto
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.501 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14421

Abstract

Pendanaan dalam sebuah tindak pidana merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menjadikan suatu tindak pidana dapat dilakukan. Saat ini telah berkembang jenis mata uang baru berbentuk digital, yakni mata uang kripto. Kehadirannya tentunya memberikan peluang yang lebih luas terhadap setiap pelaku tindak pidana yang akan mendanai sebuah aksi tindak pidana. Salah satunya ialah pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun praktiknya undang-undang ini masih belum dapat adaptif terhadap perkembangan jenis media pembayaran yang baru. Sehingga isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana legalitas penggunaan bitcoin dalam cryptocurrency dalam melakukan pendanaan terorisme. Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini memperjelas terkait dengan legalitas berlakunya mata uang kripto di Indonesia, dikarenakan pengaturan yang telah dikeluarkan oleh BAPPETI dan menteri keuangan hanya memberlakukan mata uang kripto sebagai aset, bukanlah alat pembayaran. Sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut berupa undang-undang yang menjadi legalitas terhadap mata uang kripto sangat diperlukan.
Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional Fikri Mauludi; Aprilina Pawestri
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.801 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14324

Abstract

Abstrak Jumlah penyandang disabilitas di dunia terdapat kurang lebih 1,1 miliar. Berdasarkan jumlah tersebut penyandang disabilitas di dunia dan terkhusu di indonesia sendiri masih mengalami tindakan diskriminasi. Hal yang menarik untuk dilihat adalah pemenuhan hak dan tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas menurut hukum internasional.oleh karena itu ini dilakukan untuk memaparkan bentuk kewajiban negara dan tanggung jawab yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasionalMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undaang-undang ( statuta approach ) yang digabungkan dengan pendekatan kasus atau ( case approach )Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masalah pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan aturan yang terdapat pada hukum internasional, hal ini disebabkan oleh berbagai macam kekerasan ataupun diskriminasi terhaddap penyandang disabilitas di berbagai negara. hal tersebut dengan kewajiban negara yang seharunya dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan kepuasan kepada setiap warganya.Kata kunci : Penyandang disabilitas, tanggung jawab negara AbstrakThere are approximately 1.1 billion people with disabilities in the world. Based on this number, people with disabilities in the world and especially in Indonesia itself are still experiencing acts of discrimination. What is interesting to examine is the fulfillment of the rights and responsibilities of the state towards persons with disabilities according to international law. Therefore, this research was conducted to describe the state's obligations and responsibilities carried out by the state towards persons with disabilities according to international law.The research method used in this research is normative. The approach taken in this research is the statute approach which is combined with the case approach.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum internasional, hal ini dikarenakan masih adanya berbagai macam kekerasan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di berbagai negara. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kewajiban negara yang seharusnya dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan kepada setiap warga negara.Kata kunci: Penyandang disabilitas, tanggung jawab negara
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Garam Di Pegaraman II Pamekasan Antara PT. Garam Dengan Masyarakat Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Yulis Lailatul Badriyah; Rhido Jusmadi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.467 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14407

Abstract

Mengingat kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan dan bertambah relatif sangat tinggi. Suatu pekerjaan menunjang terpenuhinya kebutuhan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pandan mayoritas berpencaharian sebagai petani garam yang mana lahan garam yang dikelola merupakan lahan milik PT.Garam yang disewa oleh masyarakat Desa Pandan. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara PT.Garam dan masyarakat desa pandan masih terjadi permasalahan yaitu kelalaian dari salah satu pihak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan garam di pegaraman II Pamekasan antara PT.Garam dengan masyarakat di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan fokus pemasalahan mengenai pelaksanaan yang dilakukan PT.Garam dengan masyarakat desa Pandan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan membahas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan garam antara PT.Garam dengan masyarakat Desa Pandan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptisanalisis dengan jenis data yang digunakan data primer dan sekunder, dan metodepengumpulan data wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secarakualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa perjanjian sewa-menyewa lahan garam dilakukan dengan kesepakatan antar pihak dengan perjanjian sewamenyewa secara tertulis di hadapan notaris, dimana sudah sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320, mengenai unsur perjanjian Sewa menyewa yang mengacu pada Pasal 1458 dan mengenai asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata serta. Secara pelaksanaannya juga terdapat permasalahan yaitu kelalaian oleh pihak penyewa terkait kewajibannya yaitu tidak membayar uang sewa dan melakukan penggarapan lahan sebelum penandatangan pembaruan suat perjanjian sewa, sehingga dari permasalahan sengketa tersebut dilakukan penyelesaian musyawarah mufakat namun tidak membuat jera pihak penyewa untuk tetap melakukan prestasinya. Untuk hal itu perlu lebih memperhatikan lagi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar pihak penyewa tidak melakukan kelailaian yang sama. karena tanggung jawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang berupa wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November