Articles
81 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSISIAL (BPJS) DI KAJI DARI UNDANG – UNDANG NO.24 TH.2014 DI RSUD DR. SOEWONDO KENDAL ]]>
<![CDATA[Suwarji Suwarji]]>;
<![CDATA[Ikka Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1229.834 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i2.6
<![CDATA[The implementation of social insurance for all citizens as mandated in Article 28H Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Amendment IV, Paragraph (1), (2) and (3) Chapter XA of the right to social security which say: Each person has a right to a life of well-being in body and mind, to a place to dwell, to enjoy a good and healthy environment, and to receive medical care. Each person has the right to facilities and special treatment to get the same opportunities and advantages in order to reach equality and justice. Each person is entitled to social security enabling him to develop his entire self unimpaired as a dignified human being. Through the enactment of Law No. 40 of 2004 on the Social Security, the Indonesian nation has actually had a social insurance system for all Indonesian people. In accordance with the article 5 of the Law mandates the establishment of the agency called the Social Security Agency (BPJS) which on November 25, 2011, stipulated Law No. 40 of the National Social Security System and Law No. 24 of 2011 on the Social Security Agency (BPJS) which commenced on January 1, 2014. The aim of this study is to analyze the quality of the implementation of healthcare service, the payment system and factors obstracting it. This study uses descriptive qualitative methodology with informants representing the health care workers and health service user or patients. The data was collected by using in-depth interview and field observation. Qualitative data analysis was conducted to answer the problem of research in the form of data reduction that is described in narrative. Based on the result, it revealed that the implementation of Health Care For BPJS Participants studied of constitution No. 24 of 2011 in dr. H. Sowondo Kendal in general has been running well according to Standard Operational referring to the public services Law No. 25 of 2009.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Sitti Harlina Hamid]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.447 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i2.7
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Good governance Pada Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan factor –faktor yang menjadi penghambat. Jenis Penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif . Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian. Dari hasil penelitan maka ditemukan bahwa Pemerintah Kecamatan Rappocini sudah menjalankan prinsip Good governance akan tetapi ada hambatan . Tingkat partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan , dimaksud adalah semua warga rappocini mempunyai suara dalam pengambilan keputusan ,Partisipasi menyeluruh di bagun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat , serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif . Secara konkrit (operasional) ini dapat di amati melalui beberapa komponen sebagai berikut , Adanya ruang partisipasi dari pemerintah kecamatan rappocini , Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh . Tingkat Transparansi adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitanya dengan program-program pemerintah yang di lakukan oleh pemerintah Rappocini dan adanya keterbukaan dalam hal pengambilan keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaanya . Tingkat Akuntabilitas menerapkan mekanisme pertanggung jawaban yang proporsional sesuai dengan tugas wewenang masing-masing dalam pelaksanaan pemerintah kecamatan Rappocini .Faktor-faktor pendukung dalam penerapan Good governance dalam pelayanan publik (pembuatan e-KTP) di Kecamatan Rappocini kota Makassar adalah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana . Sementara Faktor penghambat dalam penerapan Good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Rappocini kota Makassar adalah Listrik jika padam salah satu hambatan menyelenggrakan layanan E-KTP.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA PENULISAN SURAT LAMARAN PEKERJAAN MAHASISWA ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK LP3I MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Husni Bt Salam]]>;
<![CDATA[Nurfaedah Nurfaedah]]>;
<![CDATA[Ririn Indraswari]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.995 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i2.13
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesalahan berbahasa yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan mahasiswa Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan triangulasi data bertujuan untuk menguji adanya keabsahan data. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesalahan penulisan surat lamaran pekerjaan yang ditulis mahasiswa Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Makassar Kesalahan berbahasa yang ditemukan yaitu (1) kesalahan penulisan kata depan, (2) kesalahan penulisan kata ganti, (3) kesalahan penggunaan huruf kapital, (4) kesalahan penggunaan tanda baca, dan (5) kesalahan penggunaan kata baku.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMASARAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT RAPPOCINI MAKASSAR DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Imran Tahalua]]>;
<![CDATA[M. Dakhri]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (539.934 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i2.14
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Rappocini Makassar di Masa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang strategi pemasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi, untuk dijadikan acuan bagi pihak pengelola Bank Rakyat Indonesia Unit Rappocini Makassar dalam menentukan upaya strategi pemasaran kredit usaha rakyat dalam kondisi wabah Covid 19. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa strategi pemasaran kredit usaha rakyat yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Rappocini Makassar di masa pandemi covid 19 yaitu melakukan pembauran terhadap strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi wabah Covid 19. Setelah mengetahui masalah yang dihadapi yaitu adanya wabah Covid 19 maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan strategi pemasaran menggunakan komponen marketing mix 7P yaitu: 1) product (produk), 2) price (harga), 3) place (tempat), 4) promotion (promosi), 5) people (orang), 6) process (proses), dan 7) physical evidence (tampilan fisik).]]>
<![CDATA[REFORMASI PELAKSANAAN MODEL PEMBINAAN YANG EFEKTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Fajri Valentino]]>;
<![CDATA[Syamsir Syamsir]]>;
<![CDATA[Rahmadya Aydini]]>;
<![CDATA[Nora Juni Amefa]]>;
<![CDATA[Tricillia Agustina]]>;
<![CDATA[Muhammad Raihan]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.055 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.16
<![CDATA[The demands for reform have had an impact on various areas of life, including the administration of the civil service. Reform in the personnel sector which is a consequence of changes in the political, economic and social fields. Employee development is all efforts to improve capabilities in carrying out general government and development tasks. Employee development is carried out for the growth and continuity of the quality of employees in an organization. The purpose of this study is to find out about employee development by the sub-district head in the Nanggalo sub-district office including obstacles, efforts, types of leadership, and evaluation. This research method is descriptive research. Descriptive research can be interpreted as research whose purpose is to describe accurately and systematically handle the characteristics, circumstances or frequency of relationships in certain individuals. Employee development is carried out by the leadership - the sub-district office directly, employee development is assisted and under the control of the sub-district secretary, for his own development, namely through training based on existing techniques.]]>
<![CDATA[Kajian Keberadaan Perpustakaan/ Taman Bacaan Masyarakat/ Sudut Baca Di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Harsoyo Harsoyo]]>;
<![CDATA[Y. Setyohadi Pratomo]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (922.529 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.17
<![CDATA[Keberadaan Perpustakaan ataupun Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kota Semarang yang ada saat ini belum representatif terhadap kemajuan zaman. Sasaran kajian ini adalah Keberadaan Perpustakaan / TBM / Sudut Baca di Kota Semarang, yaitu: tersusunnya dokumen kajian Keberadaan Perpustakaan / TBM / Sudut Baca di Kota Semarang, sesuai dengan kondisi objektif di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data pada kajian ini menggunakan Teknik Check list dan Wawancara, dengan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pada hasil kajian ini ditemukan berbagai permasalahan yang selanjutnya dikembangkan strategi dan kebijakan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung pengembangan perpustakaan/ TBM/ sudut baca yang ada di Kota Semarang.]]>
<![CDATA[HAK REFUND JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Rani Badarudin]]>;
<![CDATA[Fatah Hidayat]]>;
<![CDATA[Husin Rianda]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (783.961 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.18
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Hak Refund Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan pada penelitian ini karena adanya pembatalan yang dilakukan dengan berbagai faktor penyebab diantaranya, dalam praktik jual beli online, sering menimbulkan masalah seperti pembelian produk baju gambar yang dipromosikan tidak sesuai dengan warna, ukuran dan kualitas pesanan pembeli. Pelaku usaha dikenai sanksi dan ganti rugi kepada pembeli yang sudah merasa dirugikan, yang pada akhirnya menyebabkan cacatnya rasa saling rela dan tidak adanya kesesuaian antara sifat atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian Field Research adalah penelitian secara langsung, yaitu sebuah penelitian yang bersifat kualitatif berupa informasi yang terjadi dilapangan berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Hak Refund pada jual beli online pada Aplikasi Shopee terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan pelaku usaha (seller), dishopee kepada konsumen, konsumen merasa kecewa atas ketidaksesuaian barang yang diterima dan mengandung unsur gharar. (2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah Hak Refund Jual Beli Online di Aplikasi Shopee yaitu sudah sesuai dengan syariah dengan menggunakan Kaidah al Kharraju Bidhaman ialah pemanfaatan barang yang telah dilakukan pembeli sehingga akan menjadi sebuah bentuk pertimbangan atas kewajiban menganti barang yang telah dijual kepadanya, ketika terjadi kerusakan atau hilang, selama barang masa khiyar dan juga sudah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Aplikasi Shopee.]]>
<![CDATA[Penyebab Penyimpangan Perilaku Remaja Punk Di Kabupaten Indramayu Tahun 2022 (Studi Fenomenologis terjadinya Penyimpangan Perilaku Remaja Punk) ]]>
<![CDATA[Priyanto Priyanto]]>;
<![CDATA[Nengsih Yulianingsih]]>;
<![CDATA[Kayubi Kayubi]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1263.239 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.19
<![CDATA[Penelitian ini dikembangakan dengan metode deskriptif kualitatif (studi fenomenologis), menganalisis faktor-faktor yang cenderung menyebabkan terjadinya remaja punk di Indramayu. Data dikumpulkan dengan indept interview terhadap 20 responden remaja punk dan 3 key person. Hasil penelitian secara umum faktor demografi (umur remaja, jenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan, sosial ekonomi) dan sosiopsikologis ( pengetahuan, keyakinan, keharmonisan keluarga) memiliki kecenderungan sebagai penyebab terjadinya remaja punk. Saran-saran yang dapat diajukan adalah : 1) Melakukan tindakan preventif, 2) Tindakan represif dan 3) Tindakan kuratif dan rehabilitative. Keterlibatan orang tua, pemerintah, ulama, guru, lingkungan teman sebaya dan penerapan undang-undang serta peraturan-peraturan menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya remaja punk. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada lokasi yang berbeda, tetapi hanya berlaku untuk Kabupaten Indramayu saja. Namun demikian tidak menutup kemungkinan penelitian ini untuk dikembangkan di daerah lain.]]>
<![CDATA[PERAN PRODUK MANAGER DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI SI CANTIK ]]>
<![CDATA[Novinda Serikandi]]>;
<![CDATA[Mawar Mawar]]>;
<![CDATA[Ainaya Nazilatul Fathinia Muqaffa]]>;
<![CDATA[Revindra Al Ghivary]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (75.233 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.20
<![CDATA[Si Cantik stands for Integrated Licensing Service Application for the Public in the form of a cloud system that can be used by government agencies for free. Si Cantik itself is a web-based application that is integrated with online single submission (OSS) for licensing and non-licensing carried out by the government's One Stop Service (PTSP), both at the central and regional levels. This application was developed to facilitate transparent, effective and efficient licensing services. Product Manager or product management is a strategic function within a company organization that deals directly with matters related to product development, business improvement, product launches, to determining the marketing strategy of a product in the company. Product manager is concerned with product development. Therefore, a product manager is needed to develop the Si Cantik application. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach, as well as data collection techniques with literature or literature studies. Si Cantik is designed to handle licensing and non-licensing processes, from the application stage to document issuance, and integrated executive report generation. The role of the product manager will help in developing the Si Cantik application. The product manager will use 12 tools to make his job easier. These 12 tools will be used for the development of the Si Cantik application and also add features that will provide convenience and convenience of service for the community.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI ]]>
<![CDATA[M. Rahmadi Milenio Qudri]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>
<![CDATA[ Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 1 No. 3 (2022): September : Journal of Research and Development on Public Policy ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1170.327 KB)
|
DOI: 10.58684/jarvic.v1i3.21
<![CDATA[Covid-19 mempengaruhi segala aktivitas masyarakat termasuk pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Perwako Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 6, 7 , 8 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah atau Institusi Pendidikan. Pembelajaran dialihkan dengan metode daring, agar penularan Covid-19 dapat diatasi dan proses pembelajaran dapat dilanjutkan, namun pelaksanaan peraturan pembelajaran daring ini menimbulkan beberapa keluhan dari guru, siswa maupun orang tua siswa. Yang tentunya menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi di kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pembelajaran daring dapat terlaksana secara baik di SD dan SMP di Kota Bukittinggi, dan juga untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denngan pendekatan studi kasus, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa Wawancara, Observasi dan Studi dokumen, sumber penelitian didapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, guru, siswa SD, SMP, dan orang tua siswa di Kota Bukittinggi.]]>
