Articles
12 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRI DARI SEGI HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Arina Novitasari]]>;
<![CDATA[Dian Rosita]]>;
<![CDATA[Muhammad Ayub]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menikah siri atau sering dikenal dengan nikah siri di Indonesia bukanlah hal baru bahkan semakin mencuat dikalangan masyarakat. Nikah siri yang kerapkali terjadi diberbagai wilayah sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas dan biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, artinya adalah hanya memberikan peluang seorang pria untuk mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Jika menganut asas terebut maka nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpaadanya pencatatan perkawinan dicatatan sipil bagi non muslim, sedangkan bagi muslim perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena pernikahan siri di Indonesia sendiri ternyata memiliki konsekuensi secara pidana maupun perdata. Oleh karenanya perlu adanya kajian secara spesifik tentang adanya perilaku pernikahan siri di masyarakat untuk membantu menyelesaiakan konflik tentang akibat hukum nikah siri dari kacamata hukum perdata maupun hukum pidana. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa seorang pria beristri melakukan poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya restu dari istri pertama maka itu urusan hukum administrasi. Dalam hal ini, menilai nikah siri masuk dalam ranah hukum perdata karena pihak istri merasa dirugikan tanpa adanya persetujuan tersebut. Kemudian Pria yang sudah berumah tanggga dan melakukan perkawinan tanpa seijin istri pertamanya dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Namun Jika seorang Pria atau wanita melakukan hubungan seks bukan dengan pasangannya dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Kemudian berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 sanksi pidana bukan hanya ditujukan bagi pelaku Nikah siri saja tetapi juga orang yang menikahkannya.Kata Kunci : Nikah Siri, Pidana Perdata]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENI UKIRAN KAYU ]]>
<![CDATA[Trias Hernanda]]>;
<![CDATA[Thoriq Ashidiqi]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ilmiah ini meneliti tentang perlindungan hak cipta ukiran kayu di Indonesia, sejak zaman dahulu seni ukiran kayu telah ada di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya negara indonesia, dalam perkembangan zaman dan juga pasar bebas, maka semakin berdampak pada perlindungan dari hak cipta ukiran kayu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, perlindungan hak cipta ukiran kayu sangatlah penting karena berhubungan hak ekonomi yang dimiliki penciptanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif , pengumpulan data berupa data sekunder yaitu meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku referensi dan jurnal terkait dengan menguraikan lebih lanjut dari bahan hukum primer secara konteks teoritis, hasil penelitian dari artikel ilmiah ini adalah bahwa perlindungan hukum hak cipta ukiran kayu sudah diatur di dalam undang-undang tentang hak cipta, akan tetapi belum bisa optimal karena masih adanya kasus persengketaan hak cipta soal ukiran kayu, ironisnya yang bersengketa adalah orang asing yang tinggal di Indonesia dengan obyek sengekta model ukiran yang mirip dengan ukiran kayu di daerah jepara]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN (Tinjaun Kritis terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi) ]]>
<![CDATA[Syaiful Rozak]]>;
<![CDATA[Naili Azizah]]>;
<![CDATA[Hendra Setyadi Kurnia Putra]]>;
<![CDATA[Sunardi Sunardi]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang hubungan hukum dan keadilan yang diaplikasikan dalam sistem hukum tentang tindak pidana korupsi. Instrumen penegakan tindak pidana korupsi masih dianggap kurang memenuhi unsur keadilan. Khususnya dalam kasus korupsi di tengah pandemik yang dilakukan oleh mantan Menteri Perikanan dan kelautan dan mantan Menteri Sosial. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (empiric library), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (Statute Approach). Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normative yang artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undnagan, literatur hukum, dan media. Hasil penelitian menunjukan bahwa instrument tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya belum menunjukan rasa keadilan dalam amsyarakat terbukti dengan membuminya wacana hukuman mati ditengah masyarakat]]>
<![CDATA[KEKUATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUDUS ]]>
<![CDATA[Arina Novitasari]]>;
<![CDATA[Seno Ardiyanto]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian jual beli tanah memiliki banyak resiko yang akan dihadapi, resiko tersebut dapat menjadikan perjanjian jual beli tanah itu menjadi sengketa, disini Badan Pertanahan Nasional berperan menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan secara tuntas. Penyelesaian yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dengan cara mediasi kedua pihak yang bersengketa, jika pada saat mediasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional tersebut berhasil selanjutnya dibuatlah akta dading (akta mediasi) oleh notaris yang disaksikan oleh kedua pihak yang bersengketa dan Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya akta dading (akta mediasi) didaftarkan di Pengadilan agar mendapat kekuatan hukum dan kepastian hukum. Kekuatan akta mediasi sama seperti putusan hakim di Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan atau perjanjian tersebut harus segera dilaksanakan jika tidak dapat dimintakan eksekusi. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pertama Kewenangan Badan Pertanahan Nasional terhadap penyelesaian masalah dengan cara mediasi dapat memberikan pengaruh terhadap putusan penyelesaian masalah sehingga di samping dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, kedua Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta dading (akta mediasi) yang dibuat dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai akta otentik dengan memenuhi persyaratan bahwa akta tersebut dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan para pihak]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT AKTIVITAS FINANCIAL BETTING DAN TURUNANYA MELALUI APLIKASI ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dika Anggara Putra]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In the era of digital technology disruption 4.0, forcing people in the world, especially in Indonesia to use digital technology in almost all daily activities, especially the arrival of the Covid 19 pandemic accelerated the development of digital technology and forced almost all people to use it. This includes the revolutionary financial sector using digital technology as a means for interaction between debtors and creditors as well as investors in carrying out financial activities. The rapid pace of technological development, especially in the financial sector, should be balanced with the development of laws and regulations governing digital economic activities so that in the implementation of digital economic activities, especially in the financial sector, the Indonesian people are protected by legal rules to ensure the implementation of digital technology activities in accordance with the principle of justice.]]>
<![CDATA[FUNGSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN BAGI PEMILIK TANAH DI LEMBAGA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ayub]]>;
<![CDATA[Achmad Bangkit]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur. Kedudukan istimewa dari kreditor pemegang Hak Tanggungan diperoleh (Kreditor Preferen) sejak lahirnya Hak Tanggungan, yang mulanya pendaftarannya secara manual dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik berlaku sejak diundangkan tanggal 06 April 2020,. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil dari peniltian ini adalah Dalam mewujudkan tercapainya maksud pemerintah dalam pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2020 diperlukan tiga unsur Sumber Daya Manusia yaitu pihak Bank, PPAT, dan Kantor Pertanahan, merupakan bagian yang penting untuk dapat tercapainya programHT-el dengan mudah dan lancar yang diharapkan pemerintah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN NILAI KEADILAN GENDER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Naili Azizah]]>;
<![CDATA[Syaiful Rozaq]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakBanyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulanginya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU-SPPA merumuskan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Namun diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Implementasi Diversi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dan dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Kendala dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan antara lain : Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, serta pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.]]>
<![CDATA[PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Dian Rosita]]>;
<![CDATA[Abinzar Putra Fendito]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perceraian akibat perkawinan usia muda dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (empiric library), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (Statute Approach). Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normative yang artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undnagan, literatur hukum, dan media. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontradiksi batas usia minimal perkawinan berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan sementara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat dan cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara hukum jika melewati proses sidang Pengadilan Agama, kemudian faktor perceraian pasangan usia muda biasanya disebabkan karena masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, selingkuh dan pendidikan.]]>
<![CDATA[FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Maslikan Maslikan]]>;
<![CDATA[Aldimas Jimantoro]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bahwa selama ini yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia hanya lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)..Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu sebenarnya di Desa Krandon ini. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Krandon ini kurang optimal dan dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan BPD sangat berpengaruh dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya penambahan anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya. ]]>
<![CDATA[UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Dian Rosita]]>
<![CDATA[ JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL KEADILAN HUKUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulanginya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU-SPPA merumuskan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Namun diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Implementasi Diversi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dan dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Kendala dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan antara lain : Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, serta pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.]]>
