cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 2   3   4   5   6 
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 herawati
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa juga merupakan instrumen pendayagunan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahtraaan eklonomi warga desa melalui pengembanggan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaaan BUM desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahtraan rakyat secara optimal. serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan unit usaha pada BUMDesa, setiap BUMDesa juga diwajibkan melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dilakukan baik oleh perusahaan. Penelitian ini menguraikan dua rumusan masalah yaitu pengaturan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dengan analisis deskriptif kualitatif.
Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (satute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi.Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polres Tuban belum terlaksana secara optimal. Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian dari Polres Tuban masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak Polres dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.Polres Tuban perlu melakukan pembenahan SDM khususnya dalam menambah personil yang dapat diikutkan dalam pelatihan teknis tentang peradilan anak. Personil yang dilibatkan tidak hanya mereka yang ditugaskan pada Polres, melainkan juga pada Polsek di Wilayah Hukum Polres Tuban, sehingga perkara anak tidak lagi terpusat di Polres, tetapi juga dapat diselesaikan di tingkat Polsek.
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Ichwal Subagjo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa; 2) Untuk mengetahui akibat hukum pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penulis memilih Lokasi Penelitian di Kantor Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Analisis data yang digunakan penulis yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu tekhnik pengolahan data kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta memiliki makna. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Perangkat Desa yang dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tidak sesuai dengan Peraturan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Bojonegoro Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum sebagaimana yang telah diketahui memiliki fungsi atau peran mengatur dan menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya hukum melindungi setiap hak asasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diantara sekian hak asasi manusia, satu diantaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ini mencakup keseluruhan, artinya tidak hanya untuk orang pada umumnya saja, melainkan juga bagi orang – orang yang memiliki kebutuhan khusus. Khususnya, bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis normatif, artinya peneliti mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian. Dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum berupa undang – undang, peraturan, jurnal, dan penelitian hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana upaya SLB Negeri Sumbang Bojonegoro dalam melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian juga menunjukkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa undang – undang dan peraturan – peraturan.
Tinjauan Yuridis Dan Analisa Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Andrianto Prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan anak bermasalah tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa peyelenggaraan peradilan pidana anak, diharapkan tetap berpengang teguh bahwa mereka merupakan bagian intekgral dari kesejahterahan anak, dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsonal sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatanya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis dan analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan dan Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif analisis dan Yuridis normatif.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Gunawan Hadi Purwanto
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dan strategis dalam sistem Peradilan pidana terutama sistem peradilan pidana anak yaitu melaksanakan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Hasil Bimbingan Kemasyarakatan berupa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat pemasyarakatan menjadi syarat yang harus dipenuhi dan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan bertujuan mengetahui peranan pembimbing kemasyarakatan dan hambatan yang dialami ketika pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai fasilitator pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan, pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan Bojonegoro dan kendala-kendala yang dihadapi dalam jabatan fungsional pembimbing Kemasyarakatan.
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Di Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Terhadap Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Tri Astuti Handayani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencak silat adalah wadah pembinaan karakter khusunya para generasi muda, dimana pemuda adalah penerus estafet kepempinan bangsa, maka pribadi excellence serta bermoral tinggi sangat di perlukan, sejalan dengan inti ajaranya mendidik manusia untuk dapat menegetahui kebenaran dan kesalahan dalam hidupnya, serta meningkatakan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, maka di perlukan pembinaan yang intensif bagi para anggota pencak silat khususnya ( anggota berusia muda). Keberagaman pencak silat merupakan miniatur bangsa indonesia, akan tetepi terkadang juga menimbulkan banyak tantangan dan dinamika sosial yang menghasilkan Culture Animosity (interaksi saling menolak) yang bersifat kompetitif. Maka diperlukan solusi untuk merubah cara pandang dari Culture Animosity menjadi Demonstration Effect ( saling menerima satu sama lain). Bojonegoro kampoeng pesilat kecamatan purwosari merupakan tindak lanjut program di tingkat kabupaten ke kecamatan purwosari, dimana tujaunaya adalah menyatukan semua aliran pencak silat sebagai mitra kamtibmas yang dapat menciptakan kondisi kondusif di lingkunganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui kontribusi, bentuk kontribusi dan potensi adanya bojonegoro kampoeng pesilat di kecamatan purwosari terhadap peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat (mitra kamtibmas) di kecamatan purwosari, kabupaten bojonegoro. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan empat strategi yakni observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif dan materi audio dan visual, sedangkan analisis data menggunakan metode diskritif yakni tidak menggunakan angka angka sebagai metode utamanya, akan tetapi data yang terkumpul berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, data tersebut berupa naskah dokumen resmi yang dapat menunjuang penelitian ini.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Penyebaran Foto Pornografi Mochamad Mansur
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengancaman penyebaran foto pornografI, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam perkara putusan 125/Pid.Sus/2019/PN Bjn. Serta perlindungan hukum terhadap saksi atau korban ancaman penyebaran foto pornografi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim, memperoleh sumber data secara langsung, serta mengambil salinan putusan hakim dari Pengadilan negeri Bojonegoro. Disamping itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengambil data dari buku-buku, journal, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Penerapan hukum dalam putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PNBjn Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan bersifat gabungan alternative subsidaritas yaitu Primair pasal 29 Jo 45 ayat 3 (tiga) UU ITE, Subsidair pasal 27 Ayat 1 (satu) Jo Pasal 45 ayat 1 (satu) UU ITE, dan atau pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu primair yaitu pasal 29 Jo 45 ayat 3 (tiga) UU ITE. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PNBjn menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan empat alat bukti yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya.Perlindungan hukum terhadap saksi atau korban pengancaman penyebaran foto pornografi menurut penulis adalah hal yang penting dalam proses persidangan hingga menjatuhkan amar putusan dikarenakan korban pengancaman mendapatkan kerugian secara immateriil. Dan para korban mereka sering merasa malu atau takut sendiri pada saat akan melaporkan kejadian yang dialaminya ditambah lagi korban sebelumnya mendapatkan teror online dari pelaku kejahatan sehingga mereka tidak berani untuk mengungkapkan peristiwa yang menimpa dirinya.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dampak Pandemi Covid-19 Herawati
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran pandemi virus Covid-19 menimbulkan resiko kematian tinggi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskla Besar (PSBB). Akibatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Yang mengakibatkan menurunnya jumlah pemasukan hingga kesulitan membayar utang terhadap kreditur. Berdasarkan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan menegeluarkan peraturan yang tertuang dalam PJOK NO 11/PJOK.03/2020tentang stimulus perekonomian nasional sebagai countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi kepailitan di Indonesia dengan memberikan jalan lain bagi kedua pihak melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian melalui lembaga nonlitigasi banyak dipilih masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila ditingkat nonlitigasi tidak menemui kesepakatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyelesaian sengketa konsumen terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui jalur nonlitigasi di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur nonlitigasi di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara normatif-empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti,maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut UU No.8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu mediasi, apabila tidak ada penyelesaian dari cara mediasi maka dilanjutkan dengan cara metode arbitrase dan konsiliasi. Kemudian LPKSM Rajekwesi Bojonegoro membuat salinan putusan yang diserahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selanjutnya jika dalam mediasi tidak memungkinkan para pihak lembaga pembiayaan maupun konsumen misal bank finance atau koperasi tidak hadir maka LPKSM Rajekwesi Bojonegoro menyerahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa konsumen yaitu waktu pelayanan tidak tetap, kurangnya kesiapan konsumen tentang penyelesaian restrukturisasi, konsumen yang tidak mandiri.
Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan pinjaman, dalam pemberian pinjaman Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam salah satunya adalah memenuhi syarat adanya objek jaminan yang diberikan. Objek jaminan dapat berupa benda milik peminjam atau milik pihak ketiga. Objek jaminan ini dibuat dengan tujuan yang beraneka macam, syarat ini didasarkan atas kepercayaan antara koperasi dengan peminjam bahwa kredit yang diberikan akan dikembaalikan sesuai denga napa yang telah disepakati, pihak peminjam juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi jika peminjam melakukan wanprestasi dengan jaminan milik pihak ketiga dan Bagaimana upaya penyelsaian hukum apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran terhadap koperasi dengan jaminan milik pihak ketiga. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam “Karya Agung” Cabang Bojonegroro. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penggunaan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan narasumber dan dokumentasi dengan cara mencari literatur, buku, arsip koperasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa perlindungan hukum terhadap koperasi tersebut yaitu perlindungan secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan meminimalkan terjadinya suatu masalah, sedangkan perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak bersenhgketa. Untuk upaya penyelesaian hukum apabila pihak debitur mengalami wanprestasi yaitu secara litigasi dan non litigasi, memberika surat peringatan kepada debitur, penagihan secara langsung keruah debitur, dan upaya lain yaitu negosiasi. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu menjawab permasalahan secara jelas tanpa adnya ketimpangan.

Page 4 of 9 | Total Record : 83

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue