cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Maisyarah Rahmi HS
Contact Email
maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id
Phone
+6282351586873
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Ghaly Journal of Islamic Economic Law
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Takaran Timbangan Jual Beli Bumbu Masak Di Pasar Induk Samarinda Mega Mega Wati Sukarno Putri; Alfitri Alfitri; Dewi Maryah
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.6038

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas jual beli bumbu masak yang menjual bumbunya tidak sama rata pada saat pengemasan serta tidak sesuai aturan dalam Pasal 22 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam menakar timbangan atau tidak menggunakan alat ukur yang baku sesuai standar internasional. Tujuan dari penelitian ini agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui bagaimana praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda. Apa yang melatarbelakangi penjual menggunakan alat tersebut untuk menakar bumbu masak. Serta apakah praktik takaran jual beli bumbu masak itu bertentangan dengan Hukum positif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda merupakan jual beli bumbu masak yang menggunakan takaran sendok dalam menakar bumbunya, tanpa ditimbang terlebih dahulu, (2) Hal yang melatarbelakangi penjual untuk melakukan transaksi praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak ini dikarenkan kurangnya pemahaman pedagang terhadap hukum positif di Indonesia. serta kebiasaan yang selalu dilakukan dan turun temurun oleh penjual bumbu masak di pasar induk Samarinda. Karena praktik takaran timbangan dengan menggunakan takaran sendok dilakukan lebih cepat dan mudah sehingga tidak memakan banyak waktu untuk membungkus serta dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, (3) Praktik Takaran timbangan jual beli bumbu masak ini bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, serta dapat diberikan sangsi hukum sesuai ketentuan pidana pada Pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal di Kota Samarinda Henning Widya Rahayu; Sulthon Fathoni
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.6089

Abstract

Artikel ini membahas tentang kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda. Sistem jaminan produk halal yang berlaku di BPJPH Kementrian Agama dijelaskan sebagai berbasis online melalui website dan berbasis manual melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, dibahas kesiapan yang dilakukan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur dalam hal struktur organisasi, sistem layanan sertifikasi halal dan biaya layanan. Selanjutnya, diuraikan kendala dan upaya yang dilakukan BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal. Kendala meliputi kendala internal dan eksternal, sedangkan upaya meliputi sosialisasi dan edukasi, aplikasi SiHalal dan pelaksanaan sertifikasi halal melalui media elektronik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah empat orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda didukung dengan adanya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki struktur organisasi dan sistem layanan sertifikasi halal serta biaya layanan sertifikasi halal yang tersedia. Kendala yang dihadapi oleh BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda meliputi kendala internal seperti terbatasnya tenaga dan kendala eksternal seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masih terbatasnya Layanan Pemeriksa Halal. Upaya yang dilakukan oleh BPJPH dalam mengatasi kendala meliputi sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder dan masyarakat umum, serta penerapan layanan halal digital melalui website dan aplikasi SiHalal.
Permissibility of Advance Payment in Online Sales: An Analysis Studi of Fiqh Muamalah Nur Atiqah; Hervina Hervina; Akhmad Sofyan; Robiah Bah
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.6205

Abstract

This article discusses online buying and selling, especially contracts. The author found several consumers who carried out the buying and selling. This research aims to find out the practice of paying at the beginning of a transaction in online buying and selling and how Fikih Muamalah reviews this practice. Type of normative, empirical research with qualitative descriptive analysis. The respondents of this research were 21 consumers who made payments in advance for online buying and selling in the Loa Janan Ilir sub-district. The data collection techniques used by the author are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data management from interviews, documentation, and literature using qualitative descriptive analysis patterns.The results of this research obtained: first, the practice of payment at the beginning of transactions in online buying and selling in the community in Loa Janan Ilir sub-district is carried out by buyers ordering goods in the online shop application and stating the specifications of the desired goods and making payment immediately in advance according to the stated price. In the visual depiction, it is to be noted that the total cost encompasses not only the item's price but also the shipping charges. Furthermore, it must be noted that the dispatch of the goods in question will be deferred for several days before their shipment. Second, people in Loa Janan Ilir often buy and sell online using greeting contracts. Where payment must be made immediately for something that is still pending. This is permitted by some scholars as long as it does not conflict with Sharia law‟ applicable. However, some scholars do not allow this buying and selling because it is considered detrimental to one party. The seller must state in detail the details of the goods being sold to avoid elements of fraud.
Shariah Business Law's Perspectives on the Use of Chemical Preservatives in the Salted Fish Industry Saidah Rahmah; Lilik Andaryuni; Vivit Fitriyanti; Muhammad Rafi Ardyansah
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.6218

Abstract

Abstrak: This article discusses the perceptions of salted fish business actors regarding the use of chemical preservatives in terms of sharia business law. This research aims to determine the extent of knowledge about chemicals and doing business in accordance with the recommendations of the Islamic religion (Shariah). The type of research used in this research is qualitative research, using an empirical approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. And the data analysis technique is carried out in a qualitative descriptive manner, namely describing, explaining and analyzing the results of the research that has been carried out. The results of this research explain the procedures or behavior of business actors in processing salted fish, namely by cleaning the inside of the fish's stomach and washing it with clean water, then soaking it in a container containing salt water for approximately 12 hours, then washing the fish. which has been previously soaked in clean water, as for the use of additional materials such as preservatives, business actors usually do this only during emergency situations, such as when sending out of town over long distances, preservatives are sprayed on the outside of the fish or the cardboard in which the fish is stored to avoid growth. bacteria that can damage the fish, as for doing business in accordance with the recommendations of the Islamic religion (Shariah), business people still don't really understand this, this is because of limited educational background and minimal knowledge about ethics and appropriate business methods. with Sharia Business Law, so that behavior is still found that is not in accordance with Sharia in business practices, there is even a lack of clarity regarding the correct information for making a profit, so things like that are not recommended in sharia business.
Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Pembelian Produk Flash Sale secara Online Saripatul Hikmah; Bambang Iswanto; Akhmad Sofyan
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.6221

Abstract

Hak khiyar yang memberikan informasi spesifik terkait produk yang sejenis namun berbeda kualitas adalah khiyar ta’yin. Pada praktiknya dalam pemebelian produk flash sale di marketplace TikTok Shop, terdapat kolom komentar dan testimoni yang memuat berbagai pengalaman konsumen terkait produk yang telah mereka beli sebelumnya, dalam kolom komentar dan testimoni tersebut juga terdapat ulasan terkait informasi produk baik dari segi kualitas dan lain sebagainya, namun banyak konsumen yang menggunakan testimoni dan komentar sebagai referensi merasa tertipu dalam hal kualitas produk karena tidak sesuai dengan isi keterangan yang diberikan dalam ulasan testimoni dan komentar pada marketplace TikTok Shop. Dengan rumusan masalah yaitu pertama bagaimana implementasi khiyar ta'yin dalam transaksi pembelian produk flash sale secara online pada marketplace TikTok Shop menurut tinjauan fikih muamalah, kedua bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syariah terhadap testimoni dan komentar user sebagai referensi dalam mencari informasi produk yang akan dibeli. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi khiyar ta'yin dalam transaksi pembelian produk flash sale secara online pada marketplace TikTok Shop menurut tinjauan fikih muamalah, dan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Syariah terhadap testimoni dan komentar user sebagai referensi dalam mencari informasi produk yang akan dibeli oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara kepada 20 mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan data sekunder terdiri dari kitab Fikih Muamalah, Kitab Bulughul Maram, dan Kitab tafsir Ibnu Katsir, jurnal, artikel ilmiah, serta karya ilmiah lainnya. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data-data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi khiyar ta'yin pada transaksi pembelian produk flash sale pada marketplace TikTok Shop belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah kerena pedagang dan pembeli belum mengetahui tentang khiyar ta'yin sehingga bentuk pelaksanaan khiyar ta'yin yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terjadi dengan sendirinya dengan etika bisnis untuk mencapai kemaslahatan yang berbentuk unsur kerelaan antara pedagang dan pembeli, dan dari hasil wawancara masih terdapat beberapa kasus konsumen yang merasa tertipu, maka berangkat dari hal tersebut deskripsi produk, testimoni dan komentar masih terdapat unsur gharar di dalamnya dan bisa menimbulkan mafsadah kepada konsumen lainnya.
Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Lembaga Pendidkan Dalam Maqashid Syariah Pujiati Pujiati; Darmawati Darmawati; Dewi Maryah
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.6314

Abstract

Artikel ini terkait tentang permasalahan revisi rancangan perundang- undangan tentang pajak pertambahan nilai di sektor lembaga pendidikan. Penelitian ini menjadi penting karena seharusnya pendidikan tidak terkena pajak pertambahan nilai tetapi malah akan diberlakukan rancangan tersebut yang akan berdampak pada pendidikan dan membebani masyarakat khususnya orangtua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan mengunakan pendekatan deskriktif kualitatif. Subjek penelitian adalah Orang tua wali murid, Para Kepala Sekolah di Kecamatan Palaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD). Hasil penelitian Persepsi Masyarakat menyatakan banyak yang tidak setju dengan peraturan perpajakan tersebut. Karena anggaran yaang begitu besar.
Penyalahgunaan Data untuk Registrasi SIM Card dalam Bingkai Hukum Positif di Indonesia Kartika Kartika; Iskandar Iskandar; Muzayyin Ahyar
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.6399

Abstract

Latar belakang masalah dari penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum sales Smartfren dan konsumen atas penyalagunaan data oleh sales dalam meregistrasi kartu konsumen menggunakan data yang tidak valid yang menimbulkan sifat melawan hukum yang di mana sudah dijelaskan cara meregistrasi dengan benar ialah yang tertera pada peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2021 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan barang siapa yang melanggar pun sudah ada sanksinya tertera pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pelanggaran yang menyebabkan karugian atas hak-hak konsumen yang seharusnya terpenuhi dan menjalankan kewajiban sebagai sales yang tertib akan peraturan-peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum empiris karena menganalisa kesadaran hukum sales Smartfren sebagai pelaku usaha, kemudian peneliti juga mewawancarai spv dari sales Smartren guna mengetahui apakah dari atasan sales tersebut juga mengetahui atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salesnya. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku tidak memenuhi sepenuhnya aturan dari pemerintah karena masih banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dan melanggar peraturan yang sudah ada: (1) Beberapa sales Smartfren menggunakan data orang lain untuk kepentingan pribadi, menggunakan data yang ia dapat dari pelanggan sebelumnya lalu digunakan lagi untuk pelanggan berikutnya tanpa ijin dari pemilik data tersebut tanpa memikirkan bahwasannya perbuatan yang dilakukannya memiliki sifat melawan hukum dan merugikan orang lain. Dari 10 sales yang diambil sebagai sampel oleh peneliti 2 di antaranya sadar akan peraturan dan memberikan cara lain bagi pelanggan yang membeli kartu namun tidak membawa data atau lupa dengan cara memberikan Whatsapp-nya kepada pelanggan dan melelui pesan Whatsapp sales tersebut mengajarkan tata cara meregistrasi. Sedangkan 8 di antaranya mengetahui akan adanya peraturan tersebut namun sengaja melanggar dengan berbagai macam alasan, salah satunya karna tuntutan pekerjaan dan ada juga yang tidak ingin repot, dan menggunakan data orang lain agar lebih praktis, serta tidak memakan waktu yang panjang. Kurangnya pengetahuan dari pelanggan tentang hak-hak pelanggan sebagai konsumen yang membuat pelanggan dengan mudah memberikan datanya kepada orang lain juga dapat merugikan pelanggan tersebut.
Transformasi Pariwisata Halal di Kalimantan Timur: Ahkmad Haries; Hervina Hervina; Maisyarah Rahmi Hasan
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.7290

Abstract

Perkembangan industri halal, kini semakin meningkat pesat. Trend ini pula yang menghantarkan banyak sektor yang turut bertransformasi, bukan hanya produk pangan, kosmetik dan obat-obatan, namun lembaga keuangan, hotel syariah dan kini pariwisata halal menjadi salah satu sektor yang dapat menunjang perkembangan syariah. Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran gaya hidup masyarakat muslim yang menerapkan halal lifestyle yang mempengaruhi peningkatan permintaan produk halal. Kesadaran konsumen muslim terhadap produk halal, adalah kunci utama dari perkembangan industri halal. Semakin meningkat kesadaran konsumen, maka akan meningkatkan perkembangan industri halal pada seluruh sektor ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengkaji tentang transformasi wisata halal menjadi salah satu wujud dari kemajuan gaya hidup halal, yang dapat mengembangkan industri halal, khususnya di Kalimantan Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan pola fikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wisata halal memberikan dampak positif yang baik jika diterapkan, termasuk Kalimantan Timur Indonesia, dengan keunikan Sumber Daya Alam, pulau, sungai mahakam, pantai, budaya dan etnik dapat dikembangkan menjadi muslim friendly tourism, hal ini juga didukung oleh stakeholders Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kalimantan Timur, dengan melakukan upaya rekonstruksi sarana prasarana, dukungan pemerintah, serta edukasi terhadap pengelola dan juga masyarakat untuk mewujudkan trasnformasi wisata halal ini. Dikarenakan, masih banyak infrastrukstur, serta regulasi yang perlu dibangun untuk transformasi wisata halal. Perkembangan wisata halal ini diharapkan menjadi salah satu bentuk perkembangan industri halal di Kalimantan Timur.
Examining Price Transparency in Grab Food Promotions through an Islamic Legal Perspectives Winda Adhisa Triana Putri; Muhammad Machbub Fillah
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.7870

Abstract

Grab is a company that provides various services, including food delivery services, also known as Grab Food. Chick Chick Fried Chicken Samarinda is one of the merchants registered with the Grab Food service and has successfully attracted public interest. Chick Chick Fried Chicken Samarinda applies different prices at each branch. However, this price difference only applies to the Grab Food service. Meanwhile, for offline purchases, there is no price difference between branches. So, this difference creates a price difference at each Chick Chick Fried Chicken Samarinda branch on the Grab Food application. So, this research aims to find out: 1) contract practices for Grab Food services at Chick Chick Fried Chicken Samarinda, 2) factors that cause price differences in Grab Food services at Chick Chick Fried Chicken Samarinda, and 3) how Islamic law views price differences at Grab Food service at Chick Chick Fried Chicken Samarinda. This type of research is normative-empirical research using a conceptual approach (conceptual approach) related to the concept of price in Islam. The research method used is qualitative, where the data analysis is descriptive-analytic. The results of this research explain that the contract practices between Grab Food and Chick Chick Fried Chicken Samarinda use the contracts of ijarah, samsarah, salam, istishna', wakalah, wakalah bil ujrah, qardh, and buying and selling. The contract transaction mechanism on the Grab Food service is included in the multi-contract mujtami'ah type. Factors influencing the price difference for Grab Food services at Chick Chick Fried Chicken Samarinda are administration fees (said) to PT. Grab Indonesia is 20% (twenty percent), and there is a margin discount from promotions held by Chick Chick Fried Chicken Samarinda and the implementation of cross subsidies for each branch. According to Islamic law, the price difference applied by Chick Chick Fried Chicken Samarinda to the Grab Food service is permissible, because it is done based on mutual consent and there is no coercion between the two.
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Aturan Denda Sewa Menyewa Rental Mobil di Kota Samarinda Muhammad Ridwan; Muhammad Idzhar; Muhammad Noor
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.8095

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan denda pada sewa-menyewa mobil dengan akad yang belum dijelaskan pada saat proses penyewaan mobil. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris-normatif, dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan socio legal research. Subjek penelitian ini adalah PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) sedangkan sumber data penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik penerapan denda yang diterapkan PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) kepada costumernya dengan kesepakatan perjanjian secara tertulis dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang. Assa Rent mempunyai kebijakan dan mekanisme aturan diterapkannya denda bagi costumer lalai atau melanggar perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan fikih muamalah penerapan denda pada sewa-menyewa rental mobil ini diperbolehkan sebagaimana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36, sanksi atau denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji serta dikenakannya hukuman berupa denda didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar costumer lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan efek jera, dan menjaga keadilan sebagaimana juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Page 2 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 1 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law