cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Fadhil
Contact Email
alaqadjournal.iainptk@gmail.com
Phone
+6285255326025
Journal Mail Official
alaqadjournal.iainptk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78122
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Journal of Shariah Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Pontianak
ISSN : -     EISSN : 30248310     DOI : https://doi.org/10.24260/
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Aqad is an interdisciplinary journal published twice a year online (e-journal) by the Department of Sharia Economic Law of Sharia Faculty of the Pontianak State Institute of Islamic Studies. It would be maintained every year to come up as a properly online journal included the reviewing process. The special issue would be made available for a particular condition. The regular issue includes August and November editions in each year which would be managing in journal archives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah" : 10 Documents clear
WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Alfiatur Rahmah; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.516

Abstract

This study aims to reveal the practice of default by Credit Union members in loan agreements in the Credit Union area of ​​Pontianak, West Kalimantan. This is reviewed in Civil Law using the Civil Code (KUH-Perdata) and Sharia Economic Law using the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This study uses a qualitative research method with the type of juridical-normative research in which researchers directly go to the field. The data collection technique uses primary data through observation, interviews, documentation, and secondary data obtained through books, journals, articles, and from the Civil Code and KHES, relating to practices that occur in the field. Researchers can conclude that: 1) several members default on the loan agreement; 2) The review of the Civil Code regarding defaults committed by Credit Union members in the loan agreement has been explained in article 1234 of the Civil Code, which if the debtor does not fulfill his promised performance then he can be said to be in default; 3) Review of KHES regarding the broken promises/defaults committed by Credit Union members in the loan agreement according to article 36 of the KHES and getting sanctions which are contained in article 38 of the KHES. The implication of this research finding is to increase legal awareness. Whatever the form of the agreement must lead to a legal relationship. Decisions that have been mutually agreed upon must be carried out with full responsibility following the applicable rules, especially for Credit Union members who have received loans.
AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Rekha Agustriani Siregar; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.589

Abstract

The purpose of this study is to explain the construction of the settlement deed in the sharia economic case in decision Number 1/Pdt.GS/2019/Pa.Ptk was registered at the Pontianak Religious Court on 27 August 2019. The research questions are 1) What is the content of the deed in the Decision of the Religious Court in case Number 1/Pdt.GS/2019/PA.Ptk? 2) What is the legal construction of the case decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk? 3) And what are the implications for the concept of peace in the Sharia Economic Law Compilation (KHES)? This research method is qualitative with a juridical-normative approach. The main source of data was obtained from the peace deed No. 1/Pdt.G.S/2019PA.Ptk was analyzed using the content analysis method. Furthermore, these findings were strengthened and confirmed through interviews with judges at the Pontianak Religious Court. The secondary data is the Sharia Economic Law Compilation (KHES) and various opinions of Islamic jurists on peace. The conclusions of this study are 1). The judge did not refer directly to the shari'a arguments to decide the case of the peace deed. 2). As a result, the judge's decision on the peace deed does not show an important difference with the judge's decision in the District Court. 3). The judge did not use the Sharia Economic Law Compilation (KHES) as one of his basic considerations in explaining the meaning and mechanism of peace in Islam. This research argues that this peace deed does not fully refer to sharia sources, but tends to agree with what has been determined by the litigants. However, this peace deed is following the norms of Islamic law regarding treaties, namely that all Muslims are bound by the agreements they made.
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Diyah Sita Prahesti; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.658

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) potensi hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI; dan 2) potensi hukum dari penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reseacrh) dan pendekatan yuridis-empiris. Bersumber dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan dan bahan hukum primer yaitu Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi sumber dan member-chek. Kemudian, peneliti analisis melalui rangkaian tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan dinas yang berwenang dalam pertambangan, serta tidak siapnya pemerintah dalam penyesuaian perubahan peraturan terhadap penerapan di sosial masyarakat sehingga implementasi hukum belum maksimal; 2) pelanggaran yang dilakukan pengusaha penambang pasir menimbulkan potensi hukum karena kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai aturan yang ada dalam Perda dan pertambangan ramah lingkungan dalam fatwa MUI. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut menimbulkan kerusakan alam yang berdampak pada masyarat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Monitoring dan evaluasi sudah menjadi prioritas pemerintah terutama dalam pembenahan dan pencegahan kerusakan.
POLA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Aulia Rahmi
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.659

Abstract

Penelitian ini fokus kepada pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi terhadap anggota dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Peneliti mengkaji pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini berdasarkan konsep shulh pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi sengketa ekonomi syariah, dan mengetahui bagaimana pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menganalisis konsep shulh mengenai pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lokus penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan: 1) Faktor yang menyebabkan sengketa eknomi Syariah adalah tidak maksimalnya penerapan princip pemberian kredit pada proses investigasi calon penerima pinjaman, kurang akuratnya data anggota, ketidakjujuran informasi, masalah ekonomi anggota, dan anggota mengalami musibah. 2) Pola penyelesaian sengketa non­-litigasi dengan mekanisme berupa peringatan, penarikan dana, turun lapangan, analisis lanjutan, proses revitalisasi, dan penutupan akun anggota baik simpanan pokok, wajib, sukarela, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota, serta penghapusan dari dana Zakat Infak Sadekah (ZIS) atau baitul maal. 3) Relevansi konsep shulh dalam KHES terhadap pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah secara sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan KHES. Adapun penekanannya adalah pada shulh murabahah. Cara ini direkomendasikan dalam penyelesaian sengketa karena sejalan dengan agama Islam yang membawa pesan kedamaian.
KESAHIHAN JUAL BELI KULAT DI DESA SUNGAI PINANG MENURUT PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MELAWI Tanti Paramita; Rusdi Sulaiman; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.699

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas status kesahihan jual beli ‘kulat’ (getah karet) di Desa Sungai Pinang dengan penambahan partikel atau kadar air di dalamnya menurut pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Melawi. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu observasi, wawancara, maupun bentuk dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, peneliti hanya menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik dengan cara menambahan partikel atau kadar air ke dalam ‘kulat’ (getah karet) oleh masyarakat di Desa Sungai Pinang masih dilakukan sampai saat ini; 2) Status kesahihan jual beli ‘kulat’ (getah karet) dengan cara praktik penambahan partikel seperti serbuk kayu dan penambahan kadar air ke dalam ‘kulat’ ada dua pendapat menurut MUI Kabupaten Melawi, yaitu halal dan haram. Namun, jika penambahan partikel seperti batu kerikil, pasir, dan lumpur ke dalam ‘kulat’ hukumnya jelas haram; 3) Ada pendapat hukum lain selain Al-Qur’an, Hadis, dan Al-‘urf yang digunakan oleh pengurus MUI untuk membandingkan dan memberikan pendapat hukum yang tidak biasa digunakan oleh ulama lain yaitu dalil sejarah hukum. Implikasi penelitian ini adalah adanya perubahan perilaku tentang aktivitas jual beli yang bertentangan dalam Islam. Peran MUI Kabupaten Melawi sangat diperlukan dalam rangka memberikan pencerahan terhadap praktik jual beli ‘kulat’ yang dibernarkan dalam Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Kulat (Getah Karet), Majelis Ulama Indonesia (MUI)
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KERJA SAMA USAHA SARANG BURUNG WALET DI DESA SEPAKAT BARU PERSPEKTIF AL-SHULHU M Syaparudin; Sukardi Sukardi; Nanda Himmatul Ulya
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.726

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi perjanjian kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui penyelesaian sengketa dalam kerja sama ini berdasarkan persepsi Al-Shulhu. Kajian ini menggunakan meteode penelitian kualitatif, yang termasuk penelitian riset lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yaitu pihak yang bersengketa. Sedangkan data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen hukum, serta hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan verifikasi, klasifikasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini berupa: 1. Perjanjian yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa Sepakat Baru dilakukan secara lisan dan tidak tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. 2. Praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua dengan memilih jalur kekeluargaan dan berdamai. Adapun porses yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua dengan menunjuk salah satu orang yang dianggap sanggup untuk menyelesaikan sengketa sebagai pihak ketiga. 3. Praktik penyelesaian sengketa antara pihak dengan melakukan perjanjian damai yang dilakukan telah sesuai dengan perspektif shulhu, seperti rukun dan syarat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa telah dipenuhi seperti adanya penunjukan hakam sebagai juru damai, adanya ijab kabul dan lafadz sebagai bentuk argumentasi komitmen para pihak untuk berdamai. Kata Kunci: Al-Shulhu, Kerja Sama Usaha, Penyelesaian Sengketa
JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 Rahma Rahma Maulidya; Abu Bakar; Nur Hakimah
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.754

Abstract

This research wants to uncover the practice of selling protected wildlife in Galing Sambas and weigh it within the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) framework and in the Supreme Court Regulation (Perma) No. 02 of 2008. This research is an empirical juridical law study with a normative approach. It uses primary and secondary data from observation techniques, interviews, and documentation among these study location studies, statutory studies, journals, articles, books - books related to research. Data analysis techniques are through the stage of organizing data, outlining the depth of the units, and doing the synthesis. Whereas in the validity test, the data uses triangulation. The results of this study show two things, namely buying and selling practices and the law. Buying and selling protected wildlife in Galing Sambas District is practiced as usual transactions include; seller, buyer, place of sale and purchase object, settlement, place of sale and purchase, and the expiration of transactions. Payment systems are carried out in cash and non-cash. Such buying and selling practices are fervently legal. At the same time, the law of buying and selling protected wildlife according to KHES is forbidden (haram). These legal differences are due to differences in the assessment between the community and the state of the object of buying and selling, namely protected wildlife. The state provisions on wildlife as stipulated in the Law Number 5 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems make the conditions for buying and selling in KHES unfulfilled because it is against state law. Keywords: Sale and Purchase, Perma Number 02 of 2008, Protected Wildlife
TINJAUAN FATWA MUI NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU FOTOKOPI DI SINTANG Susirawati Susirawati; Syahbudi Syahbudi; Arif Wibowo
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.764

Abstract

The main point of this research is that the cost of buying and selling photocopies in the city of Sintang, West Kalimantan.. In this context, "cheap" means "affordable cost", "easy access", "useful", and "alternative options for people to meet needs". This study is a type of legal research that takes a qualitative approach and uses descriptive analysis. At the same time, the data collection procedure uses primary data (field research), such as observations, interviews, and documentation, so that researchers can process them. Books related to research topics and research results in the form of theses, theses, journals, and articles are examples of secondary data (library research). The analysis technique that the researchers use is the editing, classification, verification, and concluding stages. While in the data validity test stage, researchers use triangulation and member-check. The results show that; 1) This book sale and purchase transaction was motivated by a low price and market demand and availability of the photocopied book; 2) There is a form of difficulty in the process of finding original books and is also motivated by the limited economic conditions of consumers/buyers; 3) In the practice of buying and selling this book, there is a change of applicable law. The practice was originally considered haram but is now acceptable for individuals who have difficulty finding the original book; 4) In this study, two laws apply under two conditions, namely, buying photocopies for customers with sufficient and unimpeded funds is haram, while buying photocopies for consumers who have difficulty getting original books and with limited funds is legal. Keywords: Photocopy Book, MUI Fatwa, Intellectual Property Rights, Buying and Selling
SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Bella Deva Meilandri; Rasiam Rasiam; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.767

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family melalui kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan yuridis-empiris. Bersumber dari data primer berupa hasil observasi, wawancara dan bahan buku primer yaitu (KHES). Sedangkan data sekunder adalah artikel, jurnal dan website dari internet. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi waktu, member-check. Kemudian, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dilakukan setiap akhir bulan tergantung dari jumlah konsumen yang menggunakan jasa dari Perusahaan Travel Faqih Family berdasarkan perjanjian telah disepakati oleh semua pihak. Ada dua jenis akad pada praktik bagi hasil ini yaitu pertama akad syirkah ‘inan antara pemilik Perusahaan dengan pemilik armada karena sama-sama mengeluarkan modal walaupun jumlahnya tidaklah sama. Sedangkan untuk akad ijarah terdapat ketidaksesuaian dengan KHES karena bagian oleh sopir tidak seperti kesepakatan di awal. Peneliti merekomendasikan perubahan kesepakatan dengan jalan kekeluargaan untuk mencari solusi perihal pembagian hasil yang belum sesuai dengan kesepakatan di awal. Kata Kunci: Bagi Hasil, Ijarah, Syirkah Al-‘Inan
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN M Faruq; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.812

Abstract

This research aims to analyze the practice of rounding the scales related to the delivery of goods from consumers where the rounding is carried out without notification. This research uses the legal method and is classified as a type of normative legal research-empiric with objects rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The data source used by researchers to obtain the data - data needed in this study uses primary data and secondary data, primary legal material, and secondary which supports the analysis of rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The technique used to collect data is a technical field. However, according to the research analysis results, it can be concluded that: 1) Rounding of scales at PT. JNE Main Branch of Pontianak is rounding up to the results of the scales if the weight of the item is less than 1 kg, the perch 1 kg if the weight of the item exceeds 1.3 kg then rounded 2 kg. 2) Rounding the scales carried out by this company is not following KHES article 295 and article 317. Whereas from Law Number 8 about Consumer Protection in the year 1999, contained in article 4 that the consumer has the right to obtain information and article 7 where the business actor is obliged to provide clear, correct information regarding the rounding he does. Keywords: Rounding Scales, KHES, Law No. 8 (1999)

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2023): Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2022): Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah